Pemerintah akan memberi sanksi kepada 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hingga akhir Desember 2015 belum bergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain masalah kepatuhan, tenggat waktu masa transisi akan berakhir tahun ini.

"Kami sudah melayangkan surat ke 4 BUMN itu untuk segera mendaftarkan karyawannya ke program JKN. Jika tidak ada sanksi administratif," kata Hambra, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industri, disela acara Penganugerahan JKN-KIS Award 2015 yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di Jakarta, Rabu (16/12) malam.

Hambra enggan menyebut nama 4 BUMN yang masih abai tersebut. Alasannya, masih ada waktu bagi mereka untuk segera mendaftarkan diri dalam 2 minggu ke depan. "Alasannya, katanya hanya masalah administrasi. Kita tunggu saja. Jika sampai 2016 tidak mendaftar juga, baru diberi sanksi," ujarnya.

Ditambahkan, kepatuhan lembaga negara akan program pemerintah ini menjadi penting. Karena mereka menjadi contoh bagi perusahaan swasta untuk bergabung dalam JKN. "Jika semua lembaga sudah, kita tinggal dorong-dorong swasta untuk bergabung," tuturnya.

Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengungkapkan, kepesertaan BUMN dalam program JKN sebenarnya tak terlalu besar, jika dibandingkan dengan kepesertaan mandiri yang mencapai ratusan juta orang.

Disebutkan, hingga Desember 2015, dari total 146 BUMN yang di Indonesia, sudah141 BUMN yang teregistrasi. Sisanya, 4 BUMN pendaftarannya ditunggu hingga Desember 2015.

"Jumlah peserta dari BUMN hanya sekitar 2 juta orang ditambah keluarganya. Premi yang diterima pun hanya sekitar Rp 600 miliar. Namun, sebagai lembaga negara harus memberi contoh yang baik," ujarnya.

Fachmi menjelaskan, komposisi tenaga kerja Indonesia adalah 70 persen di sektor informal dan 30 persen di sektor formal. Bukan perkara mudah mendorong para pekerja sektor informal untuk bergabung ke program JKN, jika tidak diperlihatkan secara terus menerus benefit dari program tersebut.

"Ini yang kita lagi lakukan, gencar melakukan sosialisasi di masyarakat agar segera mendaftarkan dirinya dalam program JKN," ucap Fachmi.

Data per 11 Desember 2015 mencatat jumlah peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) BPJS Kesehatan mencapai 37.932.596 orang yang terdiri atas, PPU Penyelenggara Negara (PNS/TNI/Polri) sebanyak 15.384.063 orang, serta PPU Non Penyelenggara Negara (BUMN, BUMD dan BU Swasta) sebanyak 22.548.533 orang.

"Total seluruh peserta BPJS Kesehatan per 11 Desember 2015 mencapai 155.739.063 jiwa," tuturnya.

Terkait penghargaan, Fachmi menjelaskan, terbagi dalam 3 kategori yaitu BUMN dengan jumlah pegawai kurang dari 2.000 orang, BUMN dengan pegawai 2.000 - 10.000 orang, dan BUMN dengan pegawai lebih dari 10.000 orang.

"Dari masing-masing kategori, dipilah lagi menjadi 3 yaitu Apresiasi Pratama, Apresiasi Madya dan Apresiasi Utama," tuturnya.

Adapun aspek penilaian, disebutkan, antara lain, kolektibilitas iuran (ketepatan jumlah dan kecepatan waktu membayar iuran), kontribusi peserta dan iuran, serta terdaftarnya pensiunan BUMN yang dikoordinir yayasan pensiunnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberi penghargaan kepada BUMN yang dinilai paling inovatif dalam mendukung pelaksanaan program JkN, khususnya implementasi sosialisasi di kalangan internal perusahaan.

"Sebanyak 20 BUMN berkompetisi dengan menyajikan berbagai inovasi seperti upaya sosialisasi di karyawan perusahaan, pengembangan aplikasi, implementasi coordination of benefit, hingga pemanfaatan media sosial untuk melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait data peserta," katanya.

Selain itu, Fachmi menambahkab, ada pula penghargaan bagi kategori anak perusahaan BUMN yang telah teregistrasi ke BPJS Kesehatan, yang mana kriterianya mencakup jumlah anak perusahaan, jumlah iuran, dan jumlah peserta.

"Dari sejumlah BUMN yang berkompetisi di kategori BUMN paling inovatif tersebut, nantinya akan diambil salah satu pemenang berdasarkan penilaian dari pihak MarkPlus Inc," katanya.

Adapun penghargaan untuk kategori BUMN dengan jumlah pegawai dibawah 10.000 orang, untuk Apresiasi Utama diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara IV. Apresiasi Madya diberikan ke PT Perkebunan Nusantara III dan Apresiasi Pratama kepada a PT Kereta Api Indonesia.

Untuk kategori BUMN dengan jumlah pegawai antara 2.000 - 10.000 orang, untuk Apresiasi Utama diraih PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), Apresiasi Madya oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Apresiasi Pratama kepafa PT Perkebunan Nusantara VI.

Penghargaan kategori BUMN dengan jumlah pegawai dibawah 2.000 orang, untuk Apresiasi Utama diberikan kepada PT Semen Baturaja, Apresiasi Madya kepada PT Nidya Karya dan Apresiasi Pratama kepada PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma.

Pemenang kategori inovasi BUMN diberikan kepada PT ASDP dan pemenang BUMN kategori keikutsertaan anak perusahaan adalah PT Bank Mandiri. (TW).

{jcomments on}

Pfizer Indonesia mengumumkan hibah untuk program-program yang akan mendukung pencegahan penyakit tidak menular (PTM) dan imunisasi anak di Indonesia , masing-masing kepada George Institute for Global Health dan U.S. Fund for UNICEF. Hibah tersebut diberikan oleh Pfizer Foundation, sebuah organisasi amal yang didirikan oleh Pfizer Inc. di New York City .

PTM, yang meliputi kanker, diabetes, sakit jantung dan penyakit pernapasan kronis, adalah penyebab utama kematian dan telah menjadi beban ekonomi yang serius. Di Indonesia, penyakit tidak menular diperkirakan mencapai 71% dari total kematian. Biaya yang berhubungan dengan PTM juga sangat besar, sehingga beberapa orang memperkirakan bahwa hal tersebut akan merugikan negara hingga US $ 4,47 triliun dari 2012 hingga 2030.

Dalam hal imunisasi, Indonesia telah meluncurkan program imunisasi yang diperluas dalam upaya untuk mengurangi angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Meskipun cakupan imunisasi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat kesenjangan yang lebar dalam cakupan imunisasi berdasarkan klasifikasi status ekonomi dan perkotaan/pedesaan.[iii] Pesatnya urbanisasi di Indonesia , relatif rendahnya cakupan imunisasi, serta kepadatan dan dinamika penduduk di daerah kumuh perkotaan meningkatkan resiko terjadinya berbagai wabah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksin.

Program pencegahan PTM George Institute melibatkan pelaksanaan program Systematic Medical Appraisal, Referral and Treatment (SMARThealth), sebuah platform perawatan utama yang baru untuk mendukung masyarakat dan penyedia layanan kesehatan dalam pencegahan dan pengelolaan PTM yang sama. Dengan menggunakan teknologi digital yang terjangkau, program tersebut dirancang untuk meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan dan mengurangi beban serta biaya pada sistem kesehatan, yang diantaranya dengan mendukung transfer dan pelatihan prosedur klinis rutin dari para dokter kepada para petugas kesehatan non-dokter.

"Pencegahan PTM dan imunisasi anak yang universal telah benar-benar menjadi prioritas kesehatan nasional karena beban kesehatan dan beban ekonomi yang serius, ditimbulkan pada masyarakat," kata Presiden Direktur PT Pfizer Indonesia Anil Argilla, dalam siaran pers ke SP, Selasa (15/12) .

"Melalui hibah ini, Pfizer Indonesia dan Pfizer Foundation senantiasa berusaha menyelaraskan upaya kami dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung pelayanan dan akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat yang terlayani di dalam negeri. Kami berharap dapat terus bermitra dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mencapai tujuan kesehatan di Indonesia ."

sumber: http://www.beritasatu.com/

Seperti halnya di negara maju, tak lama lagi Indonesia akan memiliki dokter keluarga dengan istilah Dokter spesialis Layanan Primer. Kementerian Kesehatan Indonesia dalam hal ini menyontoh Thailand yang berhasil memberikan dampak status kesehatan di negaranya.

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Pelayanan Kementerian Kesehatan, Profesor Akmal Taher mengatakan, pendidikan kedokteran saat ini mengacu pada World Federation for Medical Education. Dan dokter umum dirasa perlu melengkapi kompetensi dokter umum melalui pendidikan dokter layanan primer.

"Dalam Undang-undang Kedokteran, pendidikan kedokteran terdiri dari Basic Medical Education (BME) yang ditempuh dalam 6 tahun. Selanjutnya, berdasar Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012, dokter dapat mengambil pendidikan 2-3 tahun untuk menjadi spesialis dan sub-spesialis. Setara dengan spesialis, dokter layanan primer juga dapat ditempuh dengan waktu yang sama," katanya.

Salah satu contoh keberhasilan program dokter layanan primer ini yaitu Thailand. Menurut Akmal, negara gajah putih tersebut baru memulai program pendidikan ini pada 1999. Dan pada 2010, mereka melalukan penelitian untuk melihat perubahan status kesehatan.

"Yang terjadi, saat membandingkan Faskes Primer yang ada dokter biasa dan dokter spesialis layanan primer, yang paling banyak merujuk adalah dokter biasa atau sekitar 21 persen. Sedangkan dokter keluarga hanya merujuk sekitar 11 persen pasien. Padahal fasilitas kesehatan yang diberikan sama. Ini menunjukkan," katanya saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Sepintas, kata dia, kunjungan ke faskes rujukan di Thailand tak terpaut jauh atau 10 persen. Tapi bila hal ini terjadi di Indonesia, bisa dibayangkan, saat ini rujukan ke rumah sakit mencapai 51 juta. Kalau saja dalam setahun ada 100 juta jiwa yang datang ke faskes primer, maka 10 persennya berarti ada 10 juta orang yang selesai berobat di Faskes Primer seperti Puskesmas atau klinik.

Satu lagi, kelebihan adanya dokter spesialis layanan primer yaitu ketepatan diagnosis. "Kami tidak bilang dokter umum yang lulus itu jelek, tapi ini dapat menjadi acuan bagi mereka untuk menaikkan grade-nya. Kegunaan dokter umum kan bukan hanya melayani pasien tapi juga disiapkan untuk menjadi spesialis, peneliti dan sebagainya. Itulah basic medical education," tukasnya.

sumber: http://health.liputan6.com

Perdagangan bebas membuka peluang beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya. Hal itu bisa terjadi karena terjadinya pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah pluriteral.

"Kondisi itu berimbas pada menipisnya entry barrier, meningkatnya kompetisi dan hambatan non tarif di negera tujuan ekspor, selain munculnya dominasi produk impor," kata Kepala Badan pengawasan Obat dan Makanan (POM), Roy sparinga, dalam acara pertemuan Diseminasi Renstra Badan POM 2016, di Jakarta, Senin (14/12).

Untuk itu, lanjut Roy, Badan POM harus mampu mengelola dan mengadaptasi perubahan dan tantangan guna memperkuat dan mengefektifkan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

"Karena urusan makanan dan obat itu menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Sehingga sensitivitas publik tinggi dan berimplikasi luas pada keselamatan dan kesehatan masyarakat," tuturnya.

Ditambahkan, asing tertarik dengan Indonesia karena pasar farmasi di dalam negeri sangat menjanjikan. Data BPOM 2014 menunjukkan, jumlah perusahaan farmasi di Indonesia mencapai 217 perusahaan. Dari jumlah itu, 34 di antaranya perusahaan multinasional.

"Pada September 2015, pasar farmasi di Indonesia bernilai sekitar 60 triliun rupiah. Rata-rata penjualan obat di tingkat nasional selalu tumbuh 14 persen setiap tahun dan sekitar 75 persen total pasar obat di Indonesia didominasi perusahaan nasional," katanya.

Untuk itu, lanjut Roy Sparinga, terkait dengan perjanjian internasional sektor ekonomi harus ditekankan sejak awal tentang kedaulatan bangsa, negara sehingga persaingan dengan negara-negara lain demi kejayaan bangsa.

Ditambahkan, Indonesia juga memiliki industri obat tradisional dengan pangsa pasar yang cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 87 Industri Obat Tradisional (IOT) dan 1148 industri kecil obat tradisional, termasuk di dalamnya Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

Namun, lanjut Roy, baru 61 IOT yang mendapat sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang terdiri dari 34 industri berdasarkan CPOTB 2005 dan 27 industri berdasarkan CPOTB 2011.

Roy mengemukakan, Badan POM selama ini menghadapi fenomena puncak gunung es yang mana intervensi yang dilakukan Badan POM tidak memberi efek jera, dan menyelesaikan gejala dengan cara menindak pelaku.

"Untuk itu harus ada perubahan paradigma pengawasan obat dan makanan dari "watchdog control" yang reaktif ke pro-active control melalui pengawasan berbasis risiko yang lebih fokus kepada strategi preventif," kata Roy.

Dengan demikian tindakan pencegahan melalui pelaksanaan Risk Management Program oleh pelaku usaha dan diverifikasi oleh regulator, serta melalui komunikasi risiko strategis lebih dikedepankan. (TW)

{jcomments on}

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin kerja sama perusahaan retail Alfa Group, untuk mempermudah masyarakat membayar iuran. Diharapkan, tak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunggak pembayaran kepesertaan.

"Masyarakat kini bisa membayar iuran baik di 4 bank atau di 2 perusahaan nonperbankan yang memiliki jaringan hingga ke desa seperti Indomaret dan Alfamart," kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris berkunjung ke minimarket Alfamart, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (14/12).

Dijelaskan, sistem pembayaran semacam itu disebut Payment Point Online Bank (PPOB). Pilot project perluasan channel PPOB sebenarnya telah dilakukan sejak 6 Agustus 2015 lalu, melalui kerjasama dengan 4 mitra bank BPJS Kesehatan, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.

"Mekanisme PPOB ini terbilang efektif dan diminati banyak masyarakat. Terbukti sejak diluncurkannya sistem PPOB pada awal Oktober 2015 lalu, jumlah transaksi pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan melalui minimarket mencapai lebih dari 1 juta transaksi," ujarnya.

Karena itu, guna memaksimalkan sistem PPOB, BPJS Kesehatan juga menggandeng pihak Alfa Group yang memiliki jaringan retail setara dengan Indomaret.

Layanan PPOB melalui Alfa Group yang diimplementasikan Bank Mandiri mulai beroperasi sejak 29 Oktober 2015 lalu. Adapun saat ini terdapat 10.666 gerai Alfamart, 977 gerai Alfamidi, 38 gerai Lawson, serta 74 gerai Dan+Dan yang dapat menerima pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Hingga 11 Desember 2015, frekuensi transaksi pembayaran iuran BPJS Kesehatan melalui Alfa Group telah mencapai 239.162 transaksi. Sementara itu, frekuensi transaksi pembayaran iuran melalui Bank Mandiri juga meningkat dari sekitar 600 ribu transaksi per bulan pada 2014, menjadi lebih dari 1,5 juta transaksi per bulan pada 2015.

Ditambahkan, pembayaran PPOB terdiri dari 2 jenis. Pertama, pembayaran melalui outlet tradisional, dimana pembayaran iuran BPJS Kesehatan kepada 'agen' perorangan resmi, sebagaimana lazimnya pembayaran listrik atau telepon rumah.

"Kedua, mulai September 2015, pembayaran PPOB telah merambah ke modern channel. Saat akan membayar iuran, calon peserta atau peserta BPJS Kesehatan cukup menunjukkan nomor VA-nya kepada kasir minimarket.

"Target kami hingga akhir 2015 ini ada 100.000 outlet yang dibuka. Sementara ini, baik di outlet tradisional maupun modern channel, ada biaya surcharge untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 2.500 per transaksi.

Namun, lanjut Fachmi, di masa depan tagihan satu keluarga dapat digabung menjadi satu. Sehingga masyarakat cukup mengeluarkan biaya satu kali transaksi pembayaran.

Fachmi menambahkan, pihaknya juga menargetkan sebelum akhir 2015 akan menggandeng beberapa jaringan minimarket besar lainnya sebagai gerai pembayaran. PPOB modern channel, yang meliputi 183 gerai 7-Eleven, 600 Circle K, 310 gerai Bright, serta 200 gerai Super Indo.

Tak hanya itu, tahun ini channel pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga diharapkan dapat merambah ke 350 agen/cabang jasa pengiriman barang JNE yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun saat ini total terdapat 15.374 kantor bank dan 53.763 ATM bank mitra BPJS Kesehatan yang dapat melayani pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan rincian Bank Mandiri 2.334 kantor dan 17.032 ATM, BNI 1.813 kantor dan 14.025 ATM, BRI 10.410 kantor dan 20.876 ATM, serta BTN 817 kantor dan 1.830 ATM. (TW)

{jcomments on}

Bidang usaha yang masuk kategori dalam sektor kesehatan masuk dalam usulan kementerian terkait panduan investasi. Beberapa bidang usaha di sektor kesehatan diusulkan terbuka untuk asing. Alat kesehatan yang selama ini dikategorikan sebagai distributor umum, dibatasi maksimal kepemilikan asing hanya 33%.

Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menyampaikan bahwa nanti terkait alat kesehatan ini akan diatur secara lebih terperinci. "Untuk yang high technology akan dibuka untuk asing, sementara yang medium-low tech seperti kassa maksimalnya 49% asing," ujarnya.

Salah satu contoh perlu diaturnya panduan investasi terkait alat kesehatan adalah pengaturan untuk benang bedah. Untuk bidang usaha produksi benang bedah karena tidak ada dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) maka BKPM diharapkan melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik. "Benang bedah ini sebenarnya terbuka, tapi karena tidak ada KBLI-nya maka masuk ke obat jadi terbatas hanya 85%," jelasnya.

Upaya untuk membuka bidang usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat investasi dalam produksi alat-alat kesehatan di Indonesia sehingga terjadi transfer teknologi.

Selama ini, ketersediaan alat kesehatan banyak dipasok dari perdagangan besar farmasi. "Saat ini sudah banyak pedagang besar jumlahnya. Menurut data dari kementerian teknis jumlahnya kurang lebih 4.000 pedagang," paparnya.

Sedangkan beberapa bidang usaha di sektor kesehatan yang diusulkan tertutup di antaranya jasa layanan akupuntur dan apotik di level provinsi/kabupaten kota. Penutupan sektor-sektor tersebut dilakukan untuk melindungi pengusaha nasional tumbuh.

Dalam pembahasan DNI, BKPM terus melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Beberapa lembaga yang telah memberikan masukan dalam tahap awal adalah Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Jasa pelayanan kesehatan akupuntur dan jasa-jasa lainnya masuk dalam kategori sektor tersier. Dari data BKPM periode Januari-September 2015, untuk PMDN sektor jasa lainnya dengan nilai investasi Rp 755 miliar dengan jumlah 164 proyek. Sedangkan untuk PMA, sektor jasa lainnya dengan nilai US$ 207,25 juta dan jumlah proyek 1.089.

Realisasi investasi Januari-September 2015 mencapai Rp 400 triliun, meningkat 16,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar Rp 342 triliun. Realisasi investasi PMDN, Januari-September meningkat 16,4% sebesar Rp 133,2 triliun, sementara realisasi investasi PMA naik 16,9% sebesar Rp 266,8 triliun.

Selain itu, realisasi investasi sepanjang Januari-September 2015 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.059.734 orang, naik 10,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2014, sebesar 960.336 orang. (EVA)

sumber: http://swa.co.id/

Di bidang teknologi sains kesehatan, nama ilmuwan Indonesia sepertinya jarang terdengar di jurnal-jurnal internasional terkait inovasi baru. Bukannya tak ada alasan, hal ini disebut karena inovasi bukan prioritas utama para peneliti Indonesia saat ini.

Kepala Laboratorium Riset, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, Profesor Dr Amarila Malik, MSi, Apt, mengatakan pemerintah lebih mengarahkan peneliti untuk studi menggantikan obat atau produk kesehatan yang ada saat ini. Seperti yang telah diketahui obat-obatan dan teknologi kesehatan di Indonesia kebanyakan menggunakan produk dari luar negeri alias impor.

"Lihat dulu kita butuhnya apa. Kita tuh sebetulnya enggak perlu yang baru tapi menggantikan produk-produk impor saja dulu," kata Prof Amarila ditemui pada seminar media di kantor MERK, Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur, Selasa (5/12/2015).

Kebanyakan tema-tema penelitian yang ditentukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) RI disebut oleh prof Amrila memang untuk mendorong hal tersebut. Riset yang berjalan sesuai dengan tema dapat memperoleh dukungan hibah dana hingga Rp 2 miliar.

"Enggak usah canggih-canggih, bisa menggantikan ini aja: insulin jangan impor, vaksin jangan impor. Bikin sendiri," lanjut Prof Amrila.

Namun meski demikian memang diakui oleh Prof Amrila ada hambatan dalam studi yaitu lambatnya proses perizinan. Berbagai macam studi tentu membutuhkan alat atau bahan yang mau tak mau harus diperoleh secara impor dan membutuhkan waktu lama.

"Bahan itu kita perlukan untuk pengembangannya saja. Nanti kalau sudah jadi kita bisa replikasi sendiri gak perlu impor lagi," tutup Prof Amarila.(fds/up)

sumber; http://health.detik.com/

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan merekrut lebih banyak asisten verifikator. Hal itu dilakukan guna menghindari terjadinya perselisihan (disputed) dan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Jumlah peserta JKN setiap tahun terus bertambah. Butuh banyak tenaga asisten verifikator untuk memeriksa berkas klaim secara teliti, melihat kesesuaian dan eksistensinya agar tidak terjadi perselisihan atau disputed," kata Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, di Jakarta, Senin (7/12).

Dalam acara peluncuran program Ikatan Dinas Asisten Verifikator, Fachmi menjelaskan, efisiensi dan efektifitas pembiayaan dalam JKN sangat penting demi kelangsung program tersebut di masa depan. Untuk itu diperlukan tenaga verifikator handal guna menjaga kendali mutu dan biaya.

"Dalam Permenkes RI Nomor 71 Tahun 2013 pada Bab IV ditegaskan kendali mutu dan kendali biaya pada tingkat fasilitas kesehatan dilakukan oleh fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan," tutur Fachmi.

Melalui kendali mutu dan biaya ini, Fachmi berharap, berbagai pihak yang terlibat dalam program JKN, entah itu masyarakat, rumah sakit dan badan pengelola BPJS Kesehatan menjadi tidak ada yang dirugikan.

"Teknik verifikasi pembayaran yang berkualitas akan meningkatkan efektivitas dan efisien jaminan kesehatan. Selain mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan," ucapnya menandaskan.

Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Taufik Hidayat menuturkan, tahun ini jumlah verifikator yang diterima sebanyak 27 orang. Namun, pada 2016 penerimaan ditingkatkan menjadi 250 verifikator. Mereka akan membantu sekitar 1000 verifikator pratama dan madya yang sudah ada di rumah sakit.

"Penempatan asisten verikator ini sesuai kebutuhan di lapangan. Semakin banyak pasien, jumlah tenaga verifikatornya akan ditambah," ujarnya.

Disebutkan, asisten verifikator harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-3 Keperawatan. Mereka akan ikut pelatihan sebanyak 1.920 jam pelajaran, yang terdiri dari modul-modul muatan lokal seperti materi pembekalan BPJS Kesehatan, aplikasi pengelolaan klaim BPJS Kesehatan dan pelayanan prima.

"Para asisten verifikator ini harus magang selama 1 tahun. Setelah itu, mereka baru diangkat senagai karyawan jika lulus kualifikasi," ujar Taufik Hidayat.

Ditambahkan, program pembelajaran khusus asisten verifikator adalah cikal bakal rencana pendirian Learning Center BPJS Kesehatan. (TW)

{jcomments on}