Kementerian Kesehatan (Kemkes) jadi ketua panitia peringatan Hari Keselamatan di Jalan 2015. Keterlibatan itu lantaran makin banyaknya faktor kesehatan jadi penyebab kecelakaan di jalan raya.

"Terutama saat berkendara jarak jauh. Kebanyakan pengemudi mengabaikan kesehatan. Akibat kelelahan dan mengantuk, terjadilah kecelakaan lalu lintas," kata Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemkes, Lily Sulistyowati dalam temu media terkait peringatan Hari Keselamatan Jalan 2015, di Jakarta, Jumat (23/10).

Untuk itu, lanjut Lily, Kemkes mengambil inisiatif untuk ikut berkampanye tentang pentingnya kesehatan dalam keselamatan di jalan raya. Diharapkan, angka kecelakaan lalu lintas setiap tahun terus berkurang.

Lily mengingatkan masyarakat bahwa membawa kendaraan harus benar-benar dalam kondisi sehat dan bugar. Karena itu perlu dilakukan cek kesehatan berkala bagi mereka yang membawa kendaraan, baik sepeda motor maupun kendaraan roda empat.

"Bagi penderita hipertensi dianjurkan untuk tidak mengendarai mobil sendirian. Karena bisa saja tekanan naik, lalu terjadi serangan bisa jantung atau stroke. Karena penyakitnya, bisa tiba-tiba mobil menjadi tak terkendali sehingga menimbulkan kecelakaan di lalu lintas," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana mengingatkan orangtua untuk tak memberi kendaraan bermotor kepada anak dibawah umur. Mengingat korban kecelakaan lalu lintas (lalin) saat ini sebanyak 57 persen adalah anak remaja usia 15-17 tahun.

"Ini menjadi keprihatinan bersama. Karena kecelakaan lalu lintas merupakan cermin tidak tertib masyarakat saat berkendara," katanya.

Data kecelakaan lalu lintas 2014 mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas berjumlah 95.906 kasus, yang mana 28.897 orang meninggal. Atau rata-rata 263 kasus per hari dengan jumlah meninggal mencapai 78 orang.

Dilihat dari jenis kendaraan, 71 persen sepeda motor, 12 persen mobil penumpang, 13 persen mobil barang, dan 3 persen bus. Jika dilihat dari usia pengendara, 57 persen remaja usia 15-17 tahun, dan 41 persen adalah orang dewasa.

Upaya membatasi anak-anak berkendara, Korlantas Polri AKBP E Darwis menambahkan, pihaknya telah mengirim surat kepada Mendikbud agar mengeluarkan aturan, surat edaran atau lainnya terkait larangan membawa sepeda motor ke sekolah bagi siswa dibawah usia 18 tahun.

"Sekarang banyak sekali anak-anak usia dibawah umur yang membawa sepeda motor ke sekolah," katanya.

Selain mengirim surat kepada Mendikbud, Polri juga terus mengkampanyekan keselamatan berkendara bagi masyarakat umum, melakukan razia dan lainnya. Intinya agar pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur tidak semakin bertambah. (TW)

Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2000 mencatat bahwa lebih dari 90 persen masalah kesehatan manusia terkait dengan kualitas makanan yang dikonsumsi.

Untuk itu, faktor penentu mutu makanan adalah adanya keragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan.

Sebaliknya ketidakseimbangan gizi berdampak pada munculnya masalah gizi kurang dan gizi lebih.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Bupati Bangka Zulkarnain Idrus mewakili Bupati Bangka H Tarmizi Saat dalam sambutannya pada pembukaan lomba cipta menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan kue pangan lokal yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Bangka, Sabtu (24/10/2015) di Taman Santap Sungailiat.

"Untuk menjaga keseimbangan ini dianjurkan mengkonsumsi makanan beranekaragaman setiap hari agar diperoleh asupan zat gizi yang seimbang," jelas Zulkarnain.

Oleh karena itu menurutnya peranan para ibu dan anggota keluarga dalam menentukan pemilihan menu keluarga sehari-hari sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas konsumsi keluarga.

Untuk memotivasi masyarakat mengkonsumsi makanan B2BA yang berasal dari pangan lokal, dia mengharapkan setiap unit kerja terkait, Tim Pengerak PKK dan kelompok masyarakat melakukan sosialisasi secara terus menerus. Selain itu adanya gerakan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan B2BA yang berasal dari pangan lokal.

"Diharapkan dengan adanya lomba ini dapat memotivasi para ibu dan anggota keluarga lainnya agar bertanggung jawab dalam menyediakan menu yang bersumber karbohitratnya tidak harus dari beras dan terigu tetapi juga dapat dari bermacam produk umbi-umbian atau lainnya yang tersedia disekitar kita," saran Zulkarnain.

Melalui lomba ini ia juga mengharapkan bisa menjadi ajang untuk mengembangkan potensi pangan lokal daerah dalam upaya diversivikasi pangan dan mengangkat citra makanan khas daerah dapat digemari di negeri sendiri dan mampu bersaing dengan makanan modern.

source: http://bangka.tribunnews.com/

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri rapat kerja yang diadakan di Kementerian Kesehatan, bersama dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Dalam rapat itu, JK menekankan pentingnya kegiatan promotif dan preventif dalam dunia kesehatan di tanah air.

Pasalnya, program BPJS yang berbasiskan JKN dinilai JK tak mendidik masyarakat hidup sehat. Padahal, yang menjadi capaian pemerintah Indonesia yakni bagaimana menciptakan masyarakat sehat. Bukan dengan menjamin semua orang sakit dapat pelayanan kesehatan.

Ujungnya, masyarakat menjadi abai akan kesehatan diri dan merasa aman, karena jika sakit ada BPJS yang melayani mereka. "Jangan begitu, orang akan menghamburkan hidupnya, dia tidak khawatir, kalau sakit tinggal daftar. Imej ini harus segera diperbaiki," ujar Wapres JK di kantor Kementerian Kesehatan, kemarin.

Seharusnya, program kesehatan bisa kembali bersifat ajakan pada masyarakat. Dijelaskan JK soal 4 sehat 5 sempurna yang menjadi slogan kesehatan pemerintah Indonesia tahun 70-an.

Meski masyarakat dekade selanjutnya tak melihat langsung sosialisasi pemerintah mengenai hal itu, namun mereka memahami program tersebut. Hal sederhana seperti itulah yang ingin mulai diperbaharui oleh pemerintahan sekarang.

Contoh lain, yakni pemberian kelambu pada daerah-daerah yang sering terjangkit malaria. Intinya, program tak perlu berat dan membingungkan namun langsung terasa manfaatnya oleh masyarakat.

BPJS juga bisa mensponsori kegiatan-kegiatan olahraga, Wapres melihat dengan dilakukannya hal itu, arahan pemerintah menjadi jelas. Dukungan bagi kegiatan-kegiatan olahraga menurut JK menjadi penyemangat baru untuk masyarakat.

Khususnya dalam mengamalkan pola hidup sehat, supaya tak banyak yang menghabiskan waktunya di rumah sakit. Intinya, JK melihat saat ini Indonesia mengelola pembiayaan kesehatan seperti penjual obat, dimana mengambil untung dari orang sakit.

Sementara itu, Menkes Nila akan menjalankan arahan Wapres. Pihaknya akan secara serius mengevaluasi jalankan JKN. "Betul apa yang dikatakan wapres, JKN ini terbukti bahwa kita terlalu banyak yang sakit. Pergeseran ke arah promotif prefentif itu akan dilakukan," singkatnya. (adn)

sumber: http://www.jpnn.com/

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta jajaran BPJS Kesehatan agar mengedepankan integritas, kerja keras dan gotong royong sebagai implementasi dari gerakan revolusi mental.

"Ini adalah gerakan hidup baru untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku manusia, terutama jajaran BPJS Kesehatan," kata Puan dalam pencanangan Gerakan Revolusi Mental di kantor BPJS Kesehatan, Jumat (23/10).

Puan menjelaskan, orientasi dari gerakan revolusi mental adalah kemajuan yang bisa membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa lain. Hal itu berlaku selama Republik Indonesia masih ada.

Puan mengingatkan, tujuan dari gerakan revolusi mental bagi jajaran BPJS Kesehatan adalah bagaimana mengubah mindset dalam pelayanan publik. Seluruh Duta BPJS Kesehatan diharapkan bisa merepresentasi pemerintah dalam layanan publik yang lebih efisien, disiplin, bertanggungjawab dan berjiwa gotong-royong.

Karena itu, Puan menilai, Revolusi Mental bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam satu-dua hari. Melainkan sebuah gerakan nasional yang dilakukan terus menerus.

"Kerja yang kita lakukan hari ini menentukan nasib anak cucu kita di masa depan," ucap Puan menegaskan.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan mengatakan, Gerakan Revolusi Mental selaras dengan tata nilai organisasi yang saat ini diterapkan BPJS Kesehatan yaitu Integritas, Profesional, Pelayanan Prima dan Efisiensi Operasional.

"Pencanangan Gerakan Revolusi Mental merupakan momentum baru yang sangat positif untuk mendukung perubahan yang adaq," ujar Fachmi.

Pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental BPJS Kesehatan ditandai dengan pemasangan Giant Pin di kantor pusat BPJS Kesehatan yang dicatat dalam rekor MURI sebagai simbol dari komitmen BPJS Kesehatan terhadap Gerakan Revolusi Mental.

BPJS Kesehatan juga menorehkan rekor pencanangan Gerakan Revolusi Mental dengan lokasi terbanyak yaitu 34 propinsi di Indonesia.

"BPJS Kesehatan siap menjadi laboratorium implementasi Gerakan Revolusi Mental. Apa yang kami tanamkan diharapkan dapat menular ke stakeholder lainnya di bidang Kesehatan," pungkas Fachmi menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Menteri Kesehatan (Menkes), Nila FA Moeloek menetapkan kondisi darurat kesehatan pada 79 kabupaten/kota di Sumatera dan Kalimantan yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Kami sudah membuat surat edaran kepada kabupaten/kota yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan untuk segera ambil tindakan pada masyarakat jika melihat indeks standar pencemar udara (ISPU) sudah diatas 400," kata Nila kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (22/10).

Nila mengatakan status darurat kesehatan ditetapkan ketika pemerintah daerah menyatakan sudah tidak sanggup mengatasi masalah sendiri.

"Saat itulah, pemerintah pusat wajib mengulurkan bantuan," ujarnya.

Isi edaran itu, lanjut Nila, antara lain melakukan langkah pencegahan dengan mendirikan rumah singgah dan tenda isolasi. Dinas Kesehatan juga diminta ikut memantau perubahan indeks standar pencemaran udara (ISPU) setiap 24 jam.

Tindakan lain yang harus diambil, Nila menyebutkan, antara lain, meliburkan sekolah agar anak-anak tidak beraktivitas di luar rumah.

"Dalam rumah pun perhatikan apakah ventilasinya tertutup dengan baik. Tutup ventilasi dengan kain basah agar partikel beracunnya tidak masuk rumah," ujarnya.

Jika kondisi rumah tidak memiliki ventilasi yang baik, Nila mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan tindakan evakuasi ke fasilitas umum yang diubah menjadi rumah penampungan.

"Gedung olahraga atau gedung pertemuan bisa dipergunakan untuk evakuasi masyarakat. Perhatikan ventilasinya apakah terjadi. Begitupun sanitasinya. Evakuasi dilakukan terutama pada anak-anak dan orangtua yang memiliki gangguan pernafasan," katanya.

Untuk mengatasi kondisi darurat kesehatan ini, Nila mengatakan, pemerintah pusat telah membagikan 33,8 ton alat medis, seperti obat, masker, oksigen, dan sumber daya kesehatan lainnya. Semua itu, menggunakan dana operasional Kemenkes.

Selain itu, Nila mengatakan, pihaknya juga telah membagikan penjernih air dan penjernih udara ke shelter atau rumah singgah."Di Palangkaraya sudah ada tiga shelter. Kita butuh lagi lima dan malam ini akan didirikan," ujarnya.

Tak cukup rumah singgah, Kemenkes dan lintas sektor juga mengutus Pemda setempat untuk mendirikan tenda isolasi untuk bantuan evakuasi korban kabut asap.

"Tenda isolasi yang sudah didistribusikan ada 15 unit. Karena tenda ini tidak mudah dan murah, kami minta kepada lintas sektor, LSM dan NGO untuk membantu mendistribusikan tenda isolasi secepatnya," ucap Nila. (TW)

{jcomments on}

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kementerian Kesehatan untuk memperbanyak upaya promotif dan preventif. Karena seberapa pun besar uang digelontorkan untuk kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif, hal itu tak akan pernah cukup.

"Mari kita giatkan lagi kegiatan yang bersifat promotif dan preventif seperti Jumat bersih, senam kesehatan jasmani, senam poco-poco, kerja bakti lingkungan. Ini adalah hal sederhana yang bisa membuat kita hidup sehat," kata Jusuf Kalla saat rapat kerja dengan jajaran Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (21/10).

Wapres mencontohkan, kasus tahunan saat terjadi perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan. Pada masa transisi itu, kasus penyakit demam berdarah dengue meningkat tajam. Begitupun pada kebutuhan darah untuk transfusi.

"Mulai dari sekarang kita lakukan bersih-bersih. Karena kasus DBD bisa ditekan jika lingkungan bersih, air selokan mengalir dan tidak ada genangan air," ucap JK yang pada kesempatan itu didampingi Menteri Kesehatan (Menkes), Nila FA Moeloek dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil.

Wapres juga meminta pada kepala daerah untuk tidak menjadikan pengobatan gratis sebagai materi kampanye. Sebab kampanye pengobatan gratis jelas tidak mendidik.

"Pola berpikir masyarakat akan tidak terfokus pada sakit gratis. Jadi tidak apa-apa jatuh sakit karena toh tidak perlu keluar biaya untuk berobat," ujarnya.

Karena itu, wapres menilai lebih baik masyarakat sehat tetapi produktif dan bisa menghasilkan uang. Daripada sakit meski pengobatannya gratis.

Sementara itu Menkes Nila mengatakan, perubahan pola berpikir tidak hanya pada masyarakat tetapi juga dokter dan para medisnya. Sehingga mereka mulai memikirkan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif, tak hanya berkutat dikuratif. (TW)

{jcomments on}

Kepala Pusat Komunikasi Publik (Puskompublik) Kementerian Kesehatan, Murti Utami mengingatkan penggunaan maskes bedah N95 yang banyak dipergunakan masyarakat di wilayah yang terkena kabut asap akibat kebakaran hutan. Masker tersebut tidak boleh dipergunakan seharian.

"Setelah 8 jam, kualitas masker N95 sudah tak efektif lagi menahan partikel dari asap. Untuk itu segera pakai yang baru jika sudah lebih dari 8 jam," kata Murti Utami dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (19/10). Ia menjelaskan, komponen asap yang terjadi atas dampak kebakaran hutan terdiri atas gas, partikulat dan uap. Masing-masing komponen asap tersebut memiliki dampak terhadap kesehatan.

"Sebenarnya belum ada satupun jenis masker/respirator yang dapat memproteksi semua komponen gas dari asap kebakaran hutan. Masker yang beredar saat ini dipergunakan untuk keperluan bedah, yang didesain untuk memfilter partikel besar," ujarnya.

Sedangkan komponen dalam asap sisa pembakaran memiliki partikel besar dan kecil. Penggunaan masker bedah N95 masih tetap bisa memasukkan 60-70 persen partikel ke dalam saluran pernafasan.

"Ada beberapa jenis respirator yang beredar di masyarakat, yaitu air purifying device dan air supplying device. Air purifying device memiliki beberapa jenis seperti N100, N95, R100, P100 dan lainnya yang didasarkan pada kemampuannya memfiltrasi partikel," ujarnya.

Ditambahkan, jenis masker N95 merupakan masker yang cukup baik karena dapat menghalangi 95 persen partikel yang masuk (terutama PM 10) jika digunakan dengan teknik dan cara yang tepat," ujar Murti Utami.

Karena merujuk pada beberapa penelitian, penggunaan masker N95 dan masker bedah tidak berbeda dari segi kejadian ISPA, akibat pajanan asap kebakaran hutan. Hal itu berhubungan dengan teknik penggunaan masker N95 yang tidak tepat.

"Hampir sama dengan penggunaan masker bedah biasa. Jika digunakan dengan teknik dan cara yang benar, masker N95 dapat mengurangi gejala pernapasan yang timbul akibat pajanan asap kebakaran," tuturnya.

Murti kembali menegaskan, penggunaan masker N95 mempunyai keterbatasan berupa ketidaknyamanan penggunanya dan penggunaannya terbatas, yaitu maksimal hanya 8 jam (disposable).

Berdasarkan literatur, penggunaan masker N95 direkomendasikan pada kondisi berikut ini, yaitu pada seseorang yang harus berada diluar ruangan saat kondisi asap cukup pekat (dilihat dari kualitas udara PM 10 atau ISPU). Selain harus dengan "individual fit test" agar kemampuan proteksinya terjamin dengan baik.

Penggunaan masker N95 tidak direkomendasikan pada anak-anak, ibu hamil, orang tua (lansia), pasien dengan penyakit kardiovaskuler, penyakit paru kronik serta untuk penggunaan di dalam rumah.

"Sampai saat ini, penelitian tentang penggunaan berbagai jenis masker pada kondisi kebakaran hutan masih terus berjalan," ujarnya. (TW)

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mendorong rumah sakit, Puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan lainnya menggunakan alat kesehatan (alkes) produk dalam negeri. Mengingat alkes yang beredar di pasar saat ini sudah 46 persen buatan lokal.

"Dari 46 persen itu sayangnya hanya 10 persen yang dipakai fasilitas layanan kesehatan (fasyankes). Sisanya pakai produk impor," kata Darmin Dahuri saat membuka pameran alat kesehatan, Jumat (16/10).

Pameran yang berlangsung 16-17 oktober 2015 itu diikuti 87 peserta industri alat kesehatan.

Ditambahkan, ketergantungan fasyankes pada alat kesehatan impor jelas akan memberatkan anggaran kesehatan. Terlebih, jika nilai dolar naik mengingat pembelian alat kesehatan itu menggunakan kurs dolar.

"Ini tantangan bagi pemerintah bagaimana mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya seperti klinik dan Puskesmas mau pakai produk lokal. Apalagi jika itu rumah sakit swasta," ujarnya.

Terkait dengan penggunaan alkes lokal, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek mengatakan, pihaknya telah membuat roadmap yang menjadi acuan bagi rumah sakit untuk menggunakan alat kesehatan buatan lokal. Kerja sama akan dilakukan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Jumlah populasi Indonesia merupakan potensi pasar yang dapat dimanfaatkan industri alat kesehatan lokal guna ketahanan komoditi alat kesehatan," tuturnya.

Ditambahkan, hal itu sejalan dengan agenda pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai antisipasi ketergantungan pada produk luar negeri. Sekaligus merupakan proses terstruktur agenda alih tehnologi.

Beberapa alat kesehatan yang saat ini sudah diproduksi dalam negeri antara lain hospital furniture, sphygmomanometer & stethoscope, handschoen, alkes elektromedik, alkes disposibel dan lainnya.

Adapun sertifikasi kesehatan buatan asing, menurut Menkes Nila, harus wajib mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan, sama halnya dengan alat kesehatan produk lokal.

"Semua standar alat kesehatan produk lokal, harus punya kualitas sama dengan asing. Untuk itu, ada kebijakan baru yang mengharuskan rumah sakit pakai alat kesehatan lokal," kata Nila menandaskan. (TW)

{jcomments on}