Pembentukan Komite Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Nakes) hanya akan menimbulkan pemborosan anggaran negara.

Karena nantinya setiap tenaga kesehatan memiliki konsil sesuai dengan bidang kerjanya. "Padahal, selama ini profesi dokter selalu menjadi tim leader dalam layanan kesehatan," kata Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin kepada wartawan, di Jakarta, Senin (7/9).

Turut mendampingi Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Prof dr Bambang Supriyanto, mantan Ketua KKI, Prof dr Menaldi Rasmin dan pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indah Suksmaningsih.

Pemborosan anggaran negara bisa terjadi, menurut Zaenal Abidin, karena nantinya setiap tenaga kesehatan memiliki kantor sekretariatnya masing-masing. Mereka juga akan membuat aturan-aturan lain sesuai dengan kode etiknta yang sebenarnya tidak diperlukan.

"Berapa banyak anggaran negara negara terbuang percuma untuk kegiatan yang tidak diperlukan," ucapnya.

Zaenal berpendapat tak adanya fungsi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) setelah nanti dibentuk KTKI, akan menimbulkan ketidakpercayaan publik atas pelayanan yang diberikan tenaga medis.

"MKDKI itu semacam tempat pengaduan masyarakat atas pelanggaran disiplin dokter. Lembaga ini yang mengawal norma disiplin tenaga medis. Nanti masyarakat akan mengadu ke siapa, sementara KTKI meniadakan fungsi MKDKI," katanya.

Zaenal menegaskan, pihaknya tidak melarang pemerintah membuat undang-undang untuk tenaga kesehatan lainnya. Namun, untuk profesi kedokteran sudah banyak diatur oleh undang-undang. Di antaranya, UU Kesehatan, UU Praktik kedokteran, dan UU Pendidikan Kedokteran.

"Pemerintah boleh saja mengatur dokter sebagai tenaga kesehatan, mengatur penempatannya atai mengatur jabatannya. Tetapi untuk mengatur dokter sebagai profesi, ya dokter itu sendiri yang mengatur kompetensinya," katanya.

Zaenal menambahkan, di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, mutu layanan kesehatan menjadi prioritas dalam perbaikan sistem kesehatan di Indonesia. Dalam proses perbaikan ini, keterlibatan dari organisasi profesi dan KKI sangat besar untuk menjami mutu layanan berdasarkan standar profesi.

"Gambaran dari peran besar organisasi profesi, KKI dan bahkan unsur masyrakat untuk bersama menghadirkan pelayanan kedokteran yang bermutu tercantum di dalam UU No 29 tahun 2001 tentang Praktik Kedokteran," ucapnya.

Hal senada juga dikemukakan Ketua KKI, Prof Bambang Supriyanto. Jika terlalu banyak aturan yang dikeluarkan masing-masing tenaga kesehatan, hal itu bisa menjadi bencana pelayanan kesehatan di masyarakat.

"Dokter adalah profesi paling berani membawa publik untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap tindakan dokter. Jangan sampai undang-undang tersebut menghapuskan peran publik dalam mengawasi profesi dokter," ucap Prof Bambang.

Ditambahkan, dengan adanya KTKI, maka peran publik ditiadakan. Yang mengawasi justru perwakilan dari para konsil, misalnya Konsil Kedokteran, Konsil Kedokteran Gigi, Konsil Kebidanan, Konsil Keperawatan, Konsil Kefarmasian, dan Konsil Pengobatan Non Medis.

"Ini kan sama saja jeruk makan jeruk. Ya apa yang mau diawasi. Masing-masing tenaga kesehatan mengawasi konsilnya masing-masing. Apakah ini tidak akan menimbulkan konflik kepentingan, " tuturnya.

Karena itu, Prof Bambang menegaskan kembali, penghapusan KKI jelas sangat merugikan karena fungsi menjaga kompetensi tenaga medis hilang.

"Hanya KKI yang diakui sebagai lembaga negara dan memiliki wewenang sebagai badan legulator (regulatory authority). Sementara KTKI hanya sebagai koordinasi,"ucapnya menegaskan.

Tentang sidang judicial review UU Nakes pada 5 September 2015 lalu, Prof Bambang menjelaskan, prosesnya berlangsung alot. Pasalnya, pemerintah dan DPR berkeyakinan bahwa tidak terjadi over mandatory dari UU Tenaga Kesehatan.

Karena itu, pemerintah bersama DPR meminta majelis hakim konstitusi untuk menolak permohonan dari pemohon, yakni PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PB Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Permintaan itu tidak membuat tiga organisasi kedokteran tersebut patah semangat. Mereka tetap akan mengajukan permohonan uji materi UU Nakes pada 15 September 2015, dengan menghadirkan tiga saksi ahli yang diharapkan dapat menjelaskan profesi dokter dengan tenaga kesehatan lainnya.

"Kami sudah mempersiapkan saksi ahli, yaitu Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebelumnya, Prof dr Menaldi Rasmin, Sp P(K), Prof Leica Marzuki seorang ahli tata negara dari Universitas Makassar, dan Prof Satrio Soemantri Brojonegoro, mantan Dirjen Pendidikan Tinggi," kata Prof Bambang.

Ia menegaskan, pengajuan uji materi UU Nakes tidak dimaksudkan untuk 'melawan hukum' , tetapi sebuah upaya untuk melindungi masyarakat dari pelayanan kesehatan yang tidak sesuai. (TW)

{jcomments on}

Tim kesehatan melalui Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) menerapkan sejumlah strategi untuk menekan kematian jemaah berisiko tinggi (risti) di Tanah Suci, akibat kelelahan maupun penyakit bawaan.

"Jumlah jemaah risti (risiko tinggi) tahun ini banyak, melebihi perkiraan," kata Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja (Daker) Makkah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1436H/2015M, Thafsin Alfarizi, di Makkah, Saudi Arabia, Jumat.

Sebelumnya, pihaknya memperkirakan jumlah jemaah kategori berisiko tinggi atau tidak sehat hanya sekitar 88 ribu, namun ternyata menembus angka 100 ribu dari total jemaah calon haji Indonesia sebanyak 168.800 orang.

Oleh karena itu, tim kesehatan dibawah koordinasi BPHI Daker Makkah, kata dia, melakukan sejumlah strategi untuk menekan risiko jemaah meninggal di luar sarana kesehatan, seperti pemondokan, Masjidil Haram, atau dalam perjalanan.

Salah satunya, melakukan kunjungan rutin ke jemaah berisiko tinggi yang ditandai dengan gelang dengan tiga warna yaitu merah (jemaah berusia di atas 60 tahun dengan kondisi sakit), kuning (jemaah berusia di atas 60 tahun dengan riwayat kesehatan), dan hijau (jemaah di atas 60 tahun dalam kondisi sehat).

"Setiap hari kami upayakan ada visitasi (kunjungan) ke jemaah yang memakai gelang-gelang itu," ujar Thafsin. Rencananya selain gelang, ia dan tim kesehatan yang juga ada di setiap kelompok terbang (kloter) akan menandai kamar-kamar jemaah risti agar memudahkan kunjungan tim medis untuk memeriksa kesehatan jemaah.

Berbeda dengan BPHI Daker Madinah yang jemaahnya terkonsentrasi pada satu wilayah di Markaziyah, di Makkah jemaah calon haji Indonesia tersebar enam wilayah pemondokan yaitu Jarwal, Misfalah, Masbah Jin, Syisyah, Raudah, Aziziah.

Oleh karena itu, BPHI Daker Makkah juga menyiapkan klinik satelit kloter untuk melakukan promosi kesehatan, kunjungan, dan menangani jemaah sakit ringan.

"Fasilitas klinik satelit kloter hanya pemeriksaaan saja, seperti untuk tensi, konsultasi, juga obat-obatan ringan," katanya.

Ia mencontohkan di Sektor 1 ada enam klinik yaitu di pemondokan 101 kliniknya berada kamar 105, kemudian pemondokan 103 dan 102 masing-masing kliniknya berada di lantai M.

BPHI Daker Makkah, kata dia, menyiapkan sekitar 40 ambulance untuk jemaah yang memerlukan fasilitas kesehatan lebih lengkap, serta rumah sakit rujukan antara lain Ruma Sakit An Nur, RS Zaher, RS Syisya, dan RS Ajyad.

"Di rumah sakit tersebut kami menyiapkan temus (tenaga musiman) sebagai tenaga penghubung kami dengan pihak rumah sakit rujukan," kata Thafsin.

Pihaknya juga mengantisipasi kebutuhan obat masing-masing klinik dengan merekrut tenaga mukimin untuk pengantar obat dengan menggunakan sepeda (Tepat).

sumner: http://www.antaranews.com/

BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) dan BPJS Tenaga Kerja guna memperkokoh komitmen untuk memperluas cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan penegakan hukum dalam pelaksanaannya.

"Kesepakatan ini disusun agar pelaksanaan Program JKN dapat berjalan efektif, efisien, dan terkoordinir," kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris usai penandatanganan kerja sama Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan, di Jakarta, Kamis (3/9) malam.

Fachmi menjelaskan, kerja sama dalam aspek kepesertaan, antara lain akan dilakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia. Sosialisasi memanfaatkan sarana informasi dan pelayanan terpadu di unit pelayanan.

"Kerja sama pada aspek peningkatan kualitas pelayanan, dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pegawai dalam penyelesaian kasus program jaminan sosial, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bagi Human Resources Development (HRD) di perusahaan," tuturnya.

Selain itu, lanjut Fachmi, pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas dokter penasihat dalam pemberian pertimbangan medis.

"Poin penting dalam aspek kepatuhan dan penegakkan hukum, antara lain mendukung pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana jaminan sosial serta menyusun program kerja bersama petugas pemeriksa BPJS, pengawas, dan penyidik PNS tenaga kerja," katanya.

Selain itu, lanjut Fachmi, perlu dilakukan pengkajian petunjuk teknis dana pelaksanaan pelayanan publik di berbagai sektor untuk mendukung kepatuhan dan penegakkan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial. (TW)

{jcomments on}

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menambah jenis obat dalam formularium nasional (fornas) 2016 hingga 2 kali lipat, dibanding tahun sebelumnya. Tercatat ada 574 jenis obat, yang terbagi dalam 1060 bentuk sediaan/kekuatan, yang terbagi lagi dalam 29 Kelas Terapi dan 90 Sub Kelas Terapi.

Sedangkan pada Fornas 2015 hanya memuat 389 jenis obat, yang terbagi dalam 611 bentuk sediaan/kekuatan.

"Melalui pertambahan jenis obat dalam Fornas 2015 ini, diharapkan dapat memenuhi ketersediaan obat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," kata Menkes Prof Nila FA Moeloek saat membuka rapat pleno penyusunan Fornas 2015, di Jakarta, Kamis (3/9).

Menkes menjelaskan, kenaikan jenis obat dalam Fornas guna memenuhi ketersediaan obat yang lebih luas dalam program JKN. Termasuk ketersediaan jenis obat-obat baru yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Ditanyakan apakah kenaikan harga dollar terhadap rupiah tidak mempengaruhi harga obat di dalam negeri, mengingat hampir 90 persen komponen obat adalah barang impor, Menkes mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian tentang hal itu.

"Pasti ada pengaruhnya. Hanya sata belum tahu seberapa besar kenaikan dollar terhadap rupiah ini mempengaruhi harga obat di dalam negeri," ucap Nila FA Moeloek.

Untuk itu, lanjut Menkes, pemerintah saat ini tengah mendorong tumbuhnya industri bahan baku obat dalam negeri. Agar industri obat di Tanah Air tak lagi bergantung penuh pada bahan-bahan impor.

Menkes menambahkan, sekitar 73 persen produk obat yang beredar di Indonesia sebenarnya sudah produksi industri farmasi lokal. Namun, sayangnya 90 persen bahan baku yang dipergunakan masih bergantung pada impor.

"Jika nilai dollar naik, maka harga obat juga akan disesuaikan. Dikhawatirkan kondisi ini akan mempengaruhi pengeluaran anggaran JKN secara keseluruhan. Karena 30 persen dari pembiayaan JKN adalah komponen obat," ucap Nila Moeloek.

Karena itu, lanjut Menkes, melalui Fornas diharapka akan tercapai aksesibilitas, affordibilitas dan penggunaan obat yang rasional dalam pelayanan kesehatan yang komprehensif.

"Inilah pentingnya kita menyusun Fornas sebagai panduan bagi BPJS, rumah sakit maupun layanan kesehatan lainnya dalam melaksanakan pelayanan pengobatan," kata Menkes menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tampaknya harus kerja keras lagi. Pasalnya, hingga saat ini baru ada 13 provinsi yang mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)-nya ke BPJS Kesehatan.

Padahal, BPJS Kesehatan sendiri sudah menargetkan pada akhir tahun 2016 seluruh program Jamkesda sudah terintegrasi, demi mendukung tercapainya universal coverage atau cakupan semesta pada 2019.

"Karena itu, kami minta dukungan dan partisipasi dari kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi untuk mulai melakukan integrasi program Jamkesdanya,"kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dalam pidatonya pada acara "JKN Award" di Jakarta, Selasa (1/9) malam.

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Kesehatan, Nila FA Moeloek dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Situmorang.

Fachmi menambahkan, partisipasi kepala daerah menjadi penting karena sesuai roadmap program jaminan nasional bidang kesehatan menargetkan proses integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan harus selesai dalam waktu 3 tahun, sejak beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 silam.

"Meski baru 13 provinsi yang terintegrasi, tetapi dari segi jumlah kabupaten/kotanya sudah hampir separo dari total kabupaten/kota yang ada sebanyak 270," tuturnya.

Sedangkan dari sisi jumlah, Fachmi menyebutkan, per 28 Agustus 2015, tercatat 7,26 persen dari total peserta BPJS Kesehatan yang mencapai 150.753.391.000 orang adalah pemegang kartu Jamkesda.

Tentang JKN Award, Fachmi menjelaskan, penghargaan diberikan dalam tiga kategori yaitu apresiasi utama, madya dan pratama. Penghargaan kepada kabupaten/kota juga dibedakan antar segmen wilayah yaitu penduduk dibawah 200 ribu, antara 200 ribu hingga 400 ribu dan lebih dari 400 ribu penduduk.

Fachmi menyebutkab, 5 perspektif penilaian yang meliputi cakupan peserta BPJS Kesehatan (rasio jumlah peserta JKN terhadap jumlah penduduk serta persentase jumlah pemda yang terintegrasi terhadap jumlah peserta), dan jumlah peserta integrasi Jamkesda.

Selain itu, lanjut Fachmi, ada penilaian administrasi kepesertaan, administrasi keuangan (kesesuaian jumlah terhadap APBD serta ketepatan jumlah membayar sesuai dengan kewajiban) dan kemitraan (PKS terlama serta compliance terhadap ketentuan dan sistem BPJS Kesehatan).

Untuk tingkat provinsi, terpilih sebagai peraih penghargaan apresiasi utama adalah Aceh, apresiasi madya kepada DKI Jakarta dan apresiasi pratama kepada Sumatera Utara.

Untuk tingkat kabupaten berpenduduk dibawah 200 ribu, penghargaan diberikan kepada kota Pangkal Pinang, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Sibolga.

Penghargaan JKN Award untuk kabupaten berpenduduk 200 ribu hingga 400 ribu diberikan kepada Kota Cirebon, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pringsewu.

Sedangkan penghargaan JKN untuk wilayah berpenduduk diatas 400 ribu diberikan kepada Kabupaten Demak, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bogor. (TW)

{jcomments on}

Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga agar jemaah haji Indonesia tak tertular Sindrom Pernapasan Timur Tengah.

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama pada BBC Indonesia, Jumat (28/8), sejak sebelum berangkat calon jemaah haji sudah diberikan penyuluhan-penyuluhan tentang apa itu MERS (Sindrom Pernapasan Timur Tengah) dan bagaimana pencegahannya, begitu juga saat di bandara dan ketika tiba di sana.

Calon jemaah juga diberikan masker ekstra untuk melindungi diri terhadap kemungkinan MERS.

"Teorinya, harus meminimalisir kontak dengan kerumunan orang. Tapi ini kan tidak mungkin dilakukan, maka pada saat di kerumunan, masker diberikan untuk melindungi diri," kata Tjandra Yoga.

Dia juga menambahkan, petugas kesehatan yang mendampingi jemaah juga sudah terus berkoordinasi dengan tim kesehatan Arab Saudi dan mendapat materi tentang MERS-CoV.

Tjandra Yoga tidak terdengar terlalu khawatir tentang meningkatnya jumlah korban tewas akibat MERS di Arab Saudi. Ia mengatakan bahwa saat ini kasus tersebut baru terjadi di Riyadh, belum di kota-kota perhajian seperti Mekah, Madinah, dan Jeddah.

"Yang terjadi di Riyadh pun sebagian besar masih di rumah sakit, sama seperti di Korea Selatan, dari satu orang menular ke rumah sakit. Pemerintah Arab Saudi kini sedang sekuat tenaga melokalisir agar tidak tersebar. Saya percaya mereka melakukan upaya itu secara maksimal, WHO juga memberi perhatian khusus," kata Tjandra Yoga.

Penyakit kronis

Dia mengimbau pada jemaah dan calon jemaah yang sudah mengalami penyakit jantung kronis, diabetes, gagal ginjal, atau paru kronis sebaiknya melakukan kontrol dan menyiapkan obat-obatan yang harus dimakan secara rutin. Alasannya, 60-70% pasien yang tertular MERS sudah mengalami penyakit kronis sebelumnya.

Selain itu, ia juga menganjurkan agar jemaah dan calon jemaah haji melakukan cuci tangan dengan sabun untuk mengurangi risiko penularan berbagai penyakit. Juga menghindari kontak dengan unta, karena 50-70% unta di jazirah Arab positif MERS-CoV.

"Tidak usahlah ada kontak dengan unta. Ibu Menteri sudah bilang jangan foto, jangan minum susu mentah," ujar Tjandra Yoga.

Sepulangnya jemaah haji, mereka juga akan mendapat Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji, dan dalam dua minggu, jika mengalami demam, sesak napas, atau batuk, harus kontrol ke petugas kesehatan dan melaporkan bahwa mereka baru pulang haji.

Karena penularan di Riyadh saat ini terjadi di rumah sakit, Tjandra Yoga juga mengatakan, jika jemaah haji terpaksa ke rumah sakit di Arab Saudi, maka selain menjaga kebersihan, mereka juga harus menghindari kerumunan orang di sekitar UGD, karena inilah yang menjadi sumber penularan di Korea Selatan.

Selain itu, jangan terlalu banyak menyentuh benda-benda di rumah sakit.
Namun, lebih baik apabila jamaah terlebih dulu menghubungi dokter di kloter mereka, yang jika diperlukan, bisa memberi rujukan ke Balai Pengobatan Haji Indonesia.

Informasi terbatas

Calon jemaah haji dari Surabaya, Citra Dwi Harningtyas, 28, yang dihubungi BBC Indonesia mengatakan bahwa meski ada informasi sekilas tentang wabah virus MERS-CoV, namun sosialisasinya terbatas.

Pada saat manasik haji, menurutnya, ada informasi tentang kewajiban menggunakan masker mulut karena di sana sedang musim flu dan ada MERS yang berasal dari unta.

"Tapi ya hanya menerangkan begitu saja, bagian dari rangkaian dari manasik haji, bukan spesifik menerangkan MERS-nya," katanya.
Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan calon jemaah haji Dini Andrini, 45.

Menurutnya, sosialisasi kesehatan yang ada sekarang masih bersifat umum, seperti banyak minum air dan vitamin, serta meningkatkan kewaspadaan buat yang memiliki tekanan darah tinggi atau penyakit jantung, tapi tidak ada yang spesifik tentang MERS.

"Tentu saya khawatir, karena melihat akibat dari MERS dan faktor cuaca yang menambah kemungkinan tertular, lalu membaca ada kasus MERS di Riyadh," katanya.

Namun, dia tidak mendapat informasi khusus, baik dari biro haji yang memberangkatkannya maupun dari sumber-sumber resmi.
"Soal pencegahan, selama ini lebih banyak usaha sendiri, mencari di internet. Mungkin buat orang-orang yang tidak terlalu banyak mencari tahu atau mengakses internet ya, mereka tidak akan tahu," ujarnya.

sumber: http://www.bbc.com/

Pungutan pajak pembelian peralatan kesehatan dari luar negeri oleh pemerintah memicu rumah sakit kalah saing dibandingkan di luar negeri.
Tidak berlebihan, kalangan tertentu cenderung memilih rumah sakit di luar negeri, misalnya Malaysia maupun Singapura untuk berobat.
"Pengenaan pajak peralatan medis membuat biaya investasi menjadi besar. Nanti dibebankan oleh rumah sakit kepada pasien," kata Direktur Utama RS RK Charitas Prof. dr. Hardi Darmawan, MPH&TM FRSTM saat menerima rombongan wartawan pers tour yang diadakan PT Jasa Raharja di Palembang, Rabu (26/8/2015).

Ia mencontohkan, peralatan rumah sakit yang didatangkan dikenakan pajak hingga seharga produk itu, sedangkan di Malaysia sama sekali tidak dikenakan pajak.

"Satu alat yang sama, untuk sampai ke rumah sakit jika Malaysia membutuhkan Rp 200 juta, rumah sakit Indonesia perlu Rp 400 juta karena pengenaan pajak itu," katanya.

Itulah sebabnya Indonesia kalah bersaing dengan Malaysia dalam hal pemberian layanan kesehatan kepada masyarakatnya. (Eko Sutriyanto)

sumber; http://www.tribunnews.com/

Universitas Andalas (Unand) Padang menjadi tuan rumah pertemuan ilmiah Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia, 24-27 Agustus 2015.

"Forum ini mempertemukan berbagai peneliti bidang kesehatan dari nasional maupun internasional untuk mengkaji berbagai masalah terkini dalam bidang tersebut dan mencarikan solusinya," kata Ketua Panitia Penyelenggara Rizanda Machmud, di Padang, Senin.

Dia menyebutkan forum ini merupakan yang keenam setelah digelar di UI, Unhas, Unair, Universitas Cendana, dan Unpad.

Berkaca dari forum sebelumnya kata dia, pada yang keenam ini mengambil tema Upaya Pencapaian "Universal Health Coverage" atau UHC 2019 dalam hal manfaat, kendala dan harapannya.

Dalam forum ini dibahas mengenai proyeksi program jaminan kesehatan nasional baik dari sisi pesimis maupun optimis.

Untuk mengumpulkan bahan solus , kata Rizanda, semua peneliti a memaparkan hasil temuan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Seminar forum tersebut diikuti oleh 450 peserta dengan lebih 90 buah makalah.

"Selain mendapat perhatian dari peneliti nasional, asing pun ikut serta dalam pemecahan masalah tersebut," imbuhnya.

Salah satu peserta asing yang ikut dalam forum ini yakni perwakilan berasal dari AIPHSS Australia.

Di samping itu forum ini juga mempertemukan para pakar, pemangku kepentingan dan instansi yang bergerak dalam bidang kesehatan.

Terutama kementerian kesehatan, dinas kesehatan dan para pelaku yang bergerak dalam program JKN tersebut.

"Kami berharap forum ini bisa melengkapi kekurangan hasil dari forum sebelumnya sekaligus mendapatkan solusi yang tepat untuk JKN tersebut," ucapnya.

Sementara itu rektor Unand Prof Werry Darta Taifur mengapresiasi adanya penyelenggaraan forum kesehatan di Universitasnya.

Hal ini menurutnya dapat meningkatkan peranan para akademisi kesehatan Unand dalam mengoptimalkan program kerja pemerintah. (*)

sumber: http://sumbar.antaranews.com/