The Tobacco Atlas menegaskan rokok membunuh 217.400 orang di Indonesia setiap tahunnya. Rokok menyebabkan kematian setiap satu dari lima orang pria dewasa.

Saat terpersentasikan, sekitar 19,8 persen pria dewasa dan 8,1 persen dari wanita dewasa yang meninggal akibat rokok, rata-rata berada di negara berkembang. Kebanyakan, kematian akibat tingginya angka prevalensi perokok, terutama kaum pria.

"Menurut penelitian Rikesdas usia 13 hingga 15 tahun jadi perokok pasif. Pada dasarnya kita sangat berharap agar generasi kita tidak jadi perokok dan generasi dewasa tidak menjadi perokok. Tidak hanya dipikirkan tentang dampak penyakit, tapi juga terkait dengan produktifitas," jelas Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes dokter Enny RI di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (29/09/2015).

Tercatat, sekitar 3,6 persen wanita dewasa dan 3,5 persen wanita remaja merokok setiap hari. Itu berarti sekitar 2.677.000 dan 53.767.000 orang dewasa merokok setiap hari.

"Itu yang menyebabkan beban signifikan dalam segi kesehatan dan ekonomi Indonesia," papar dia. [aji]

sumber : http://gayahidup.inilah.com/

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan melakukan moratorium fakultas kedokteran (FK) atau program studi (Prodi) kedokteran yang baru. Hal itu dilakukan karena masih ada 32 FK atau prodi Kedokteran yang masih bermasalah.

"Moratorium tersebut akan diberlakukan mulai 2016 mendatang," kata Menristekdikti Mohammad Nasir kepada wartawan, di Jakarta, Senin (28/9).

Ditambahkan, rencana moratorium itu masih akan kami bicarakan terlebih dahulu dengan Konsil Kedokteran Indonesia. Kemungkinan moratorium akan diterapkan mulai 2016.

"Jadi mulai tahun depan, FK atau prodi kedokteran yang bermasalah tak boleh terima mahasiswa baru," ucap Nasir menegaskan.

Menurut Nasir, moratorium harus dilakukan mengingat masih ada sejumlah FK atau Prodi kedokteran yang masih bermasalah. Standar kelulusan dalam Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) masih di bawah standar.

"Malah ada FK swasta yang hanya mampu meloloskan 18 persen lulusannya pada UKMPPD," ucap Nasir.

Ditambahkan, melalui moratorium pemerintah ingin fokus untuk memperbaiki FK yang bermasalah. Selain itu, pemerintah akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekitar 32 FK yang bermasalah.

"Pemerintah juga akan melaksanakan pembinaan setiap enam bulan sekali terhadap FK-FK bermasalah tersebut. Dengan melihat jumlah mahasiswa yang lulus UKMPPD masih di bawah 60 persen," tuturnya.

Setelah semua masalah diperbaiki, lanjut Nasir, pihaknya baru membuka kembali FK atau prodi kedokteran."Apalagi masih ada beberapa FK yang memiliki akreditasi C dan proses pembelajaran yang belum baik. Mereka harus dibina dulu," katanya.

Dalam kesempatan itu Nasir juga membantah telah mempersulit dokter. Penahanan ijazah bagi lulusan FK yang tak lolos UKMPPD demi menjaga kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

"Tak ada maksud ingin mempersulit para dokter baru. Kami hanya ingin meningkatkan kualitas dokter. Karena semua sarjana kedokteran harus ikut UKMPPD dulu, baru dapat ijazah dokternya. Itu berarti sudah standar nasional yang ditetapkan," katanya.

Nasir menegaskan, upaya itu penting dilakukan karena profesionalitas dokter merupakan harga mati guna menjaga kualitas kesehatan di Tanah Air.

"Pemerintah tidak ikut campur dalam pelaksanaan UKMPPD. Pemerintah hanya menjadi regulator seperti termaktub dalam UU No 20/2013 tentang uji kompetensi dokter," katanya.

Terkait biaya UKMPPD yang dikeluhkan sejumlah mahasiswa diatas Rp1 juta, Nasir membantah hal itu. Karena pemerintah telah menetapkan tarif seharga Rp1 juta rupiah untuk setiap ujian.

"Jika biayanya mahal, mungkin itu biaya tambahan program bimbingan dari fakultas masing-masing. Meski ada juga FK yang tidak memungut bayaran," ucap Nasir. (TW)

{jcomments on}

Kesehatan gigi sering kali diabaikan oleh masyarakat Indonesia. Mereka menganggap bahwa masalah pada gigi tidak menyebabkan kematian sehingga tak menjadi prioritas untuk dijaga kesehatannya.

Faktanya, sederet masalah pada gigi bisa mempengaruhi fungsi organ tubuh yang lain dan mengganggu produktivitas sehari-hari.

"Kita bisa lihat dari angka kejadian karies gigi pada tahun 2013 lalu, jumlahnya mencapai 53 persen, naik dari 2007 yang berjumlah 41 persen. Padahal masalah pada gigi bisa menjadi sumber infeksi lain misalnya jantung, gagal ginjal hingga tetanus," kata Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, drg. Kartini Rustandi pada temu media memperingati Bulan Kesehatan Gigi Nasional di Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Untuk menekan jumlah masalah kesehatan gigi, Kementerian Kesehatan mencanangkan Indonesia Bebas Karies pada 2030 mendatang. Salah satu program yang dijalankan adalah menggalakkan upaya promotif untuk menyikat gigi dengan baik dan benar dan memberdayakan dokter dan terapis kesehatan gigi di Unit Kesehatan Sekolah dan puskesmas yang tersebar hingga ke pelosok Indonesia.

Drg. Kartini bahkan menyebut bahwa anak-anak usia sekolah dasar saat ini rata-rata mengalami karies pada giginya. Diharapkan dengan pencanangan program ini, 2030 mendatang, generasi penerus bangsa tidak lagi mengalami persoalan yang kerap disepelekan ini.

"Dampaknya kalau bebas karies maka status gizi dan pertumbuhan otak anak akan baik dan masa depannya juga gemilang," imbuhnya.
Tidak dijaga kebershan gigi maka ada gangguan kesehatan.

sumber: http://www.suara.com/

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi bernama INA CBGs -SEP Integrated System (Inasis). Aplikasi yang diujicoba di Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur itu diharapkan bisa diterapkan secara nasional tahun depan.

"Aplikasi tersebut tak hanya memangkas antrean di rumah sakit, tapi juga memudahkan pembayaran klaim. Karena sistemnya langsung terintegrasi langsung ke BPJS Kesehatan," kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat peluncuran Aplikasi Inasis di RS Persahabatan Jakarta, Jumat (25/9).

Hadir dalam kesempatan itu Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno dan Dirut RS Persahabatan, Mohammad Ali Toha.

Fachmi menjelaskan, aplikasi Inasis dibuat untuk memudahkan proses pengurusan SEP, diagnosa penyakit berdasarkan ketentuan INA CBGs serta verifikasi data peserta BPJS Kesehatan dalam satu pintu.

Sehingga persyaratan administrasi peserta BPJS Kesehatan dapat diproses lebih cepat oleh pihak rumah sakit dan peserta dapat lebih cepat memperoleh pelayanan kesehatan.

"Sistem aplikasi diharapkan mampu memberi layanan kesehatan terbaik bagi peserta selain mempercepat proses pengajuan klaim oleh sejumlah rumah sakit," katanya.

Ditambahkan, aplikasi Inasis memiliki beragam keunggulan dan manfaat, antara lain mempercepat proses pendaftaran pasien, mempercepat proses klaim serta berfungsi sebagai pencegahan awal re-admisi pasien rawat inap.

Selain itu, melalui Inasis pihak rumah sakit juga dapat melakukan e-claim, yaitu pengajuan klaim tanpa harus mentransfer file. Hal itu bisa dilakukan karena proses bisnisnya sudah disederhanakan.

"Penerbitan SEP menjadi lebih cepat, sehingga pengurangi waktu antrean peserta," ujarnya menegaskan.

Ditambahkan, proses penagihan klaim dari rumah sakit ke BPJS Kesehatan pun jadi lebih cepat karena pengiriman file tidak dilakukan lagi secara manual dari SIM RS ke SIM Verifikasi, melainkan langsung terintegrasi melalui sistem Inasis.

"Sekarang pihak rumah sakit juga dapat mengetahui status tagihan mereka secara real time apakah layak atau tidak layak atau pending claim. Sampai klaim bisa dibayarkan oleh BPJS kesehatan," tuturnya.

Tak hanya itu, lanjut Fachmi integrasi SIM RS dengan aplikasi Inasis juga dapat meningkatkan akurasi data serta mencegah "double claim", yang mungkin timbul pada penyerahan data secara manual antar aplikasi. (TW)

Pemerintah mulai tahun depan mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Kesehatan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 itu terlihat kenaikan anggaran kesehatan hingga Rp 106 triliun.

Kenaikan anggaran kesehatan itu bisa menjadi momentum pemerintah untuk mensinergikan progran Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga anggaran program kuratif dan rehabilitatif bida ditekan seefektif mungkin.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk "Penguatan Sinergi UKM dan JKN untuk mencapai Indonesia Sehat" yang digelar Indo Healthcare Forum dan Ikkesindo, di Jakarta, Selasa (22/9).

Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Untung Suseno Sutarjo mengatakan, kenaikan anggaran kesehatan itu akan digunakan untuk mengintensifkan program promotif dan preventif, guna membangun kesadaran tentang gaya hidup sehat.

"Tidak mudah merancang program intervensi kesehatan masyarakat yang segera menekan angka kesakitan, baik akibat penyakit menular maupun tidak menular. Karena hampir semua program promotif dan preventif memerlukan waktu yang tidak sebentar," tuturnya.

Ketua Komite Indo Healthcare Forum, Rufi I Susanto mengatakan tema tersebut diusung guna mengupas pengaruh JKN terhadap program UKM khususnya di Puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan primer.

"Karena Puskesmas memiliki berbagai keterbatasan, namun memiliki tanggung jawab yang besar di era JKN. Sehingga ketimpangan dalam besaran insentif dan biaya operasional bisa ditekan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (Ikkesindo) Supriyantoro menambahkan, beban biaya program JKN akan semakin tinggi dan menggerus anggaran BPJS apabila tidak diimbangi upaya kesehatan masyarakat.

"Khususnya upaya promotif dan preventif di Puskesmas yang efektif," kata seraya menambahkan kenaikan anggaran kesehatan pada 2016 adalah momentum terbaik untuk penguatan sinergi UKM dan JKN. (TW)

Bncana kabut asap yang terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan sejak 1 Maret 2015 hingga saat ini telah membuat 6,3 juta penduduk di 12 kabupaten/kota terpapar asap. Dari jumlah itu, sebanyak 31.518 jiwa mengalami dampak penurunan kesehatan.

Disebutkan, dari 31.518 jiwa yang mengalami penurunan kesehatan ada sebanyak 25.834 orang menderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), 2.246 orang terkena iritasi kulit, 1.656 mengalami iritasi mata dan 538 orang menderita pneumonia.

"Sejak 14 September, status Siaga Darurat untuk bencana asap sudah meningkat menjadi tanggap darurat," kata Menkes Nila FA Moeloek, di Jakarta, Jumat (18/9), usai melepas tim kesehatan yang akan diberangkatkan ke provinsi Riau.

Kemkes, lanjut Nila, sudah memberikan 260 ribu lembar masker secara gratis ke seluruh wilayah bencana asap di Sumatera dan Kalimantan. Obat-obatan juga sudah dikirim sesuai permintaan dinas kesehatan provinsi masing-masing.

"Mereka yang dikirim adalah tim dokter spesialis penyakit paru, penyakit anak, penyakit dalam, tim penyehatan lingkungan, tim promosi kesehatan, tim ppkk dan logistik kesehatan berupa paket gizi, makanan tambahan ASI sebanyak 3 ton, paket obat dasar 0,5 ton serta tenda pos kesehatan," ujar Nila.

Menkes berharap masyarakat bersedia dengan segera memeriksakan diri ke dokter, bila merasakan kabut asap yang dihirup sudah terlalu banyak.

Ditanya soal rencana evakuasi bagi ibu hamil, Nila Moeloek mengemukakan, pemerintah belum memiliki rencana untuk mengevakuasi ibu hamil di Sumatera dan Kalimantan, sebagai dampak atas kebakaran hutan yang terjadi di wilayah tersebut.

Kalaupun ada ibu hamil yang akan dievakuasi, lanjut Menkes, hal itu hanya bersifat kasuistik. "Dinas kesehatan nanti yang melakukan evakuasi terhadap ibu hamil, jika diperlukan," ucap Menkes menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng PT Pos Indonesia untuk memudahkan pembayaran iuran bagi peserta yang tinggal di desa. Mengingat kantor pos menjangkau hingga tingkat kelurahan.

"Diharapkan tidak ada tunggakan iuran, karena peserta sudah bisa bayar di kantor pos," kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris usai penandatanganan naskah kerja sama dengan PT Pos Indonesia yang dilakukan Pelaksana Tugas Dirut, Poernomo, di Jakarta, Rabu (16/9).

Fachmi mengungkapkan, upaya itu dilakukan karena tunggakan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan kelompok mandiri terbilang cukup besar. Jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 600 miliar.

Hal itu terjadi, menurut Fachmi, karena ketidaktahuan masyarakat seputar progran JKN. Mereka tidak tahu, bahwa iuran BPJS Kesehatan harus dibayar secara rutin setiap bulan, meski peserta sudah tidak sakit lagi.

"Informasi semacam ini akan terus kita sosialisasikan ke masyarakat. PT Pos membuat brosur yang isinya seputar program JKN, yang diharapkan membuka wawasan masyarakat. Sehingga tak ada lagi warga yang "lupa" membayar iuran," tuturnya.

Ditanya soal biaya tambahan untuk pembayaran iuran diluar loket BPJS Kesehatan, Fachmi menyebut biaya sekitar Rp 5-7 ribu. Biaya itu jauh lebih rendah dibanding biaya transportasi ke kantor BPJS Kesehatan.

"Adanya biaya tambahan ini tak terhindarkan, karena kami menggunakan jasa ketiga. Jika tidak mau terkena biaya, warga bisa membayar langsung loket BPJS Kesehatan," ucapnya.

Soal biaya penagihan tunggakan peserta oleh PT Pos, Fachmi mengatakan, hal itu menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. "Peserta tidak dipungut biaya lagi. Kecuali saat bayar iuran melalui pihak ketiga," tuturnya.

Fachmi menambahkan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan jaringan mini market yang kini tumbuh subur di desa-desa. Sehingga peserta memiliki banyak akses untuk pembayaran iuran.

"Selain lewat bank mitra BPJS Kesehatan seperti dilakukan selama ini, peserta bisa membayar di loket Pos dan jaringan mini market yang berkembang hingga ke desa-desa," kata Fachmi menegaskan. (TW)

{jcomments on}

Kementerian Kesehatan (Kemkes) menggagas pembentukan konsorsium riset untuk pengembangan obat di Tanah Air. Karena kolaborasi antara peneliti, pengguna industri, pemegang program dan pelaku pelayanan kesehatan sangatlah penting.

"Kolaborasi ini bisa dilakukan, dengan mulai menetapkan agenda riset dan menyusun protokol penelitian," kata Nila Moeloek saat pembukaan Simposium Internasional ke-2 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, di Jakarta, Selasa (15/9).

Menkes menambahkan, informasi terkini seputar penelitian dan pembangunan kesehatan, utamanya terkait dengan pengobatan (vaksin, obat-obatan dan peralatan medis) menjadi sangat krusial. Karena semua itu menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti.

"Badan kesehatan dunia WHO juga meminta kita untuk mengendalikan sejumlah penyakit seperti tuberkulosis, malaria dan HIV dalam Millenium Development Goal Post 2015,"tutur Menkes yang pada kesempatan itu didampingi Kabalitbangkes, Tjandra Yoga Aditama.

Dari Indonesia sendiri, lanjut Menkes, hasil penelitian mengindikasikan ada 23 penyakit yang perlu mendapat perhatian, karena berpotensi menjadi wabah. Selain penyakit yang mendapat sorotan dari WHO.

"Untuk itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan produk guna deteksi (diagnosis), pencegahan (vaksin), penyembuhan (obat) dan alat kesehatan untuk mengatasi penyakit tersebut," ujar Nila.

Ia mencontohkan pengembangan bahan baku obat malaria artemisin dari tanaman artemisia annua yang didahului dengan penelitian riset tanaman obat dan jamu. Untuk sekitar 2 juta kasus malaria di Indonesia, dibutuhkan sebanyak 900 kg yang dibuat dari sekitar 450 ton simplisia kering.

"Untuk mendapatkan 450 ton simplisia kering dibutuhkan 100 hektar lahan untuk tanam artemisia annua. Ini bukan kerja ringan. Jika kita ingin serius mengembangkan industri tanaman obat," ucap Nila.

Disebutkan, saat ini Indonesia masih menggunakan bahan obat artemisin import untuk pengendalian malaria.

"Kami akan melakukan terobosan untuk mewujudkan kemandirian dalam penyediaan artemisinin," kata Menkes menegaskan. (TW)