Nila Djuwita Moeloek tidak menyangka pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, di pertengahan Oktober lalu bakal menjadi pintu masuk bagi dirinya menjadi menteri kesehatan di Kabinet Kerja.

Dalam pertemuan itu, Presiden dan Nila banyak berbincang seputar masalah kesehatan. Namun, menurut dia, saat itu belum ada sinyalemen dirinya bakal diangkat menjadi orang nomor satu di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Bagi dia, wajar saja jika Presiden memanggil dirinya.

Maklum, saat itu Nila masih menjabat Utusan Khusus Presiden RI Bidang Millennium De velopment Goals (MDGs), yang tentunya sedikit banyak paham seluk-beluk bidang kesehatan nasional.

Baru setelah mendapat pesan pendek dari istana, yang isinya meminta dia ke istana guna mengambil setelan baju putih dan rok hitam, wanita kelahiran Jakarta, 65 tahun lalu itu merasa mendapat sinyal dirinya akan ditunjuk sebagai menteri kesehatan.

"Seusai di-briefing sebentar, akhirnya saya tahu akan menjadi menteri," ujar Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut kepada wartawan, beberapa hari setelah pelantikan, di Jakarta.

Meski sempat mengaku tidak mempunyai firasat, ia tidak terlalu kaget. Maklum, sebelumnya Nila sempat disebut-sebut menjadi calon kuat menkes pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan sempat mengikuti proses seleksi calon menteri. Namun, jelang pengumuman kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru menunjuk Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai menkes.

Sebagai dokter yang tergolong senior dan aktivis di bidang kesehatan sejak lama, Nila terlihat seperti sudah menguasai panggung bidang kesehatan. Ketika dilantik, selain masih menjadi utusan khusus MDGs, ibu tiga anak itu aktif memimpin sejumlah organisasi di Indonesia.

Di antaranya menjabat Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, dan Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia. MDGs Ketika disinggung soal prioritas programnya, dengan mantap, istri mantan menteri kesehatan di Kabinet Reformasi Pembangunan, Faried Anfasa Moeloek, itu mengatakan mencapai target MDGs. Target khususnya menekan angka kematian ibu (AKI) yang hingga kini masih tinggi.

"Menurunkan AKI bukan perkara ringan. Karena itu, saya butuh dukungan bersama agar capaian target MDGs 2015 bisa tercapai," sebut dokter spesialis mata lulusan FKUI itu.

Menurut dia, bicara soal MDGs berarti bicara soal kemiskinan.Kemiskinan tidak lepas dari masalah hilirnya, yaitu kesehatan. Di dalam kesehatan itu, ada persoalan gender, angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, penyakit menular, serta lingkungan (air dan sanitasi). Kesehatan itu terkait dengan ketahanan pangan atau masalah kurang gizi.

Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, angka kematian ibu saat melahirkan mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup.

Jumlah itu meningkat tajam jika dibandingkan dengan data SDKI 2007, yakni AKI melahirkan sebanyak 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Ditambahkan, banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak itu. Hal itu termasuk tidak berjalannya penerapan program kebijakan kesehatan di tingkat daerah, minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan, buruknya infrastruktur, dan makin banyaknya perempuan yang menikah dini.

Umumnya perempuan yang meninggal saat melahirkan disebabkan tiga faktor utama. Pertama keterlambatan pembuatan keputusan untuk menentukan tempat kelahiran yang masih ditentukan orangtua. Kedua, hambatan akses jalur transportasi dan, ketiga, keterlambatan penanganan tenaga bidan dan dokter.

Lebih jauh Nila mengatakan banyak program yang sudah berjalan dan sangat strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Satu di antaranya ialah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Lewat JKN, semua kelompok masyarakat, termasuk yang miskin dan rentan, mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Terlebih ada pemberlakuan kartu Indonesia sehat (KIS) yang menyempurnakan program JKN. Dengan KIS, cakupan orang miskin dan rentan, yang iur premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatannya ditanggung negara, diperluas. Tidak hanya itu, tambah dia, manfaat (benefit) program itu diperluas, seperti pemberian imunisasi dan pemeriksaan dini.(MI/M-5)

sumber: http://rona.metrotvnews.com

Jumlah kematian akibat malaria global turun 47 persen pada 2000-2013. Sepanjang 2013, tercatat 584.000 orang tewas akibat malaria di dunia, 78 persen di antaranya anak balita. Peningkatan akses pada kelambu khusus, tes diagnostik cepat, dan terapi kombinasi kepada penderita malaria berbasis artemisinin menjadi kunci sukses pengendalian.

"Kita bisa memenangkan pertarungan melawan malaria," kata Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Margaret Chan menyambut peluncuran Laporan Malaria Dunia 2014, di Geneva, Swiss, Selasa (9/12). Namun, banyak negara masih harus berjuang keras.

Keberhasilan itu menunjukkan bekerjanya sistem dan infrastruktur pendukung penanggulangan malaria. Meski demikian, berbagai upaya itu perlu diperluas agar kian banyak masyarakat di negara endemis malaria menjangkau layanan itu.

Penurunan kematian signifikan terjadi di Afrika, tempat 90 persen kematian akibat malaria terjadi. Periode 2000-2013, kematian turun 54 persen, sedangkan yang terinfeksi malaria turun dari 173 juta orang jadi 128 juta. Capaian itu cukup besar mengingat populasi Afrika bertambah 43 persen selama periode itu.

Namun, wabah ebola di Afrika Barat dikhawatirkan merusak sistem penanggulangan malaria yang sudah berjalan. Fasilitas layanan kesehatan banyak tutup dan kunjungan pasien ke fasilitas layanan turun tajam.

Kemajuan ditunjukkan Sri Lanka dan Azerbaijan yang pada 2013 untuk pertama kali melaporkan tak ada kasus baru. Sebelas negara berhasil mempertahankan nol kasus baru, seperti Argentina, Mesir, Irak, Kirgistan, dan Maroko. Empat negara melaporkan kurang dari 10 kasus baru per tahun, di antaranya Aljazair.

Di Asia Tenggara dan Asia Selatan, jumlah orang terinfeksi malaria menurun dari 2,9 juta orang menjadi 1,5 juta pada periode sama. India, Myanmar, dan Indonesia menyumbang penurunan terbesar.

Direktur Program Malaria Global WHO Pedro Alonso menilai, keberhasilan itu belum pernah dicapai. Hal itu bisa terwujud karena komitmen politik dan anggaran serta perbaikan proses diagnosis di sejumlah negara.

Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan, prevalensi malaria berdasarkan diagnostik dan gejala mencapai 6 persen, sedangkan yang berdasar diagnostik saja hanya 1,9 persen. (BBC/REUTERS/AFP/MZW)

sumber: http://health.kompas.com

Proses akreditasi perguruan tinggi nantinya tak lagi dilakukan sepenuhnya oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi). Untuk akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT), sedangkan akreditasi lembaga oleh BAN-PT.

"Saat ini yang baru terbentuk LAM-PT Kesehatan (Kes). Mereka akan mengakreditasi prodi untuk 7 profesi kesehatan," kata Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknollogi dan Pendidikan Tinggi, Illah Sahilah dalam Forum Evaluasi Implementasi Proyek HPEQ (Health Profesional Education Quality), di Jakarta, Selasa (9/12).

Acara dibuka Menristek Dikti, Muhammad Nasir.

Illah menyebutkan 7 profesi kesehatan itu adalah dokter, dokter gigi, farmasi, kebidanan, keperawatan, ners dan ahli kesehatan masyarakat. Proses akreditasi oleh LAM-PT Kes dibiayai oleh pemerintah. Pada 2014, dana untuk akreditasi 282 prodi.

"Untuk tahun 2015, dananya 500 prodi," ujar Illah.

Selain LAM-PT, lanjut Illah, dikembangkan pula Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (LPUK-Nakes). Lembaga tersebut diharapkan sudah mulai membangun sistem dan menyusun metodologi uji kompetensi untuk mahasiswa program profesi dokter, dokter gigi, ners, keperawatan (D-3) dan kebidanan (D-3)

Selain bidang kesehatan, LAM-PT juga dikembangkan untuk bidang2 lain yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional seperti teknik, pertanian, turisme, maritim dan lainnya yang memiliki peran sangat besar untuk pembangunan nasional. Keseluruhannya ada 8 bidang.

"Tidak semua dari delapan bidang itu LAM-PT-nya dipegang pemerintah. Nanti, dilihat juga bagaimana kesiapan bidang profesinya," kata Illah. (TW)

{jcomments on}

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyelenggarakan forum evaluasi implementasi Health Professional Education Quality (HPEQ) Project.

Forum ini dihadiri oleh stakeholders utama HPEQ, yaitu masyarakat profesi kesehatan yang terdiri dari unsur organisasi profesi kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kesehatan, profesional kesehatan muda, dan perwakilan mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kesehatan Indonesia.

Menristekdikti M Nasir menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan tinggi kesehatan dalam mengadapi APEC 2015 merupakan tantangan awal dalam menghadapi ASEAN Community.

"Bidang kesehatan menjadi ujung tombak dalam komponen jasa di Asia Tenggara untuk didapatkan. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan tinggi di bidang kesehatan sangat penting," ujar M Nasir, dalam acara Forum Evaluasi Implementasi Proyek HPEQ, di Gedung Ditjen Dikti, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Nasir melanjutkan, bagaimana pendidikan tinggi kesehatan dapat sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman yang mampu diadaptasi dan pendidikan kesehatan di Indonesia mulai dari dokter, dokter gigi, farmasi dan keperawatan, ilmu gizi, dan kesehatan masyarakat harus mendapatkan suatu perhatian dan menjaganya.

"Bagaimana masalah kualitas menjadi ujung tombak yang menjasi tantangan yang berat. Oleh karena itu, bagaimana kita mengkolaborasi proses dalam pendidikan tinggi kesehatan yang sedang marak di dunia ini," ucapnya.

sumber: http://news.okezone.com/

Untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat Indonesia, selain mengurangi subsidi BBM, pemerintahan Indonesia juga harus mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop mengatakan, pergantian pemerintahan ini menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan demikian, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan penerimaan pajak dari negara lain.

"Indonesia memiliki kesempatan untuk mengejar ketertinggalan pendapat dari negara lain dengan adanya reformasi pemerintahan," ujarnya dalam Laporan Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia oleh Bank Dunia, di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak, pemerintah harus melakukan beberapa seperti memperluas basis penerimaan pajak, merasionalisasi jenis pajak, meningkatkan kepatuhan secara sukerala dan lain-lain.

Dengan penerimaan pajak yang lebih besar, lanjut Ndiame, belanja pemerintah untuk sektor kesehatan bisa lebih besar. Selama ini belanja kesehatan hanya sebesar 1,2 persen dari PDB. Padahal negara lain mengalokasikan anggarannya 2-3 kali lebih besar dari Indonesia.

"Jika bukan pemerintah (yang belanja untuk kesehatan) maka belanja rumah tangga masyarakat akan lebih besar lagi. Pemerintah selama ini hanya menanggung sebesar 40 persen hingga 60 persen. Ini jadi beban bagi rumah tangga. Makanya penting pembelanjaan kesehatan untuk perbaikan sdm dan sebagai landasan inklusif," tandasnya. (Dny/Gdn)

sumber: http://bisnis.liputan6.com/

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moelek mengusulkan agar edukasi tentang gaya hidup sehat, termasuk pencegahan osteoporosis mulai diperkenalkan sejak dini di sekolah. Modul pembelajaran seputar kesehatan tulang bisa disampaikan lewat kegiatan dalam Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

"Edukasi tentang gaya hidup sehat, termasuk upaya pencegahan osteoporosis harus diperkenalkan sejak dini. Karena saat ini ada kecenderungan anak sekolah kita mulai malas bergerak. Sukanya duduk berjam-jam main game atau ngobrol," kata Menkes Nila F Moeloek dalam perayaan Hari Osteoporosis Nasional di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (7/12).

Acara yang dibuka istri Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla itu dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Ketua Umum Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (Perosi) Nicolas Budiparama, Ketua Umum Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia (Perwatusi) Anita Hutagalung dan Paul Richard dari Fonterra Brands.

Kesehatan tulang, lanjut Menkes, upaya pencegahannya harus dilakukan sejak dini. Karena pertumbuhan kepadatan tulang makin melambat diatas usia 35 tahun.

"Mumpung masih anak-anak, mari menabung tulang. Karena pengeroposan tulang sering kali tidak menunjukkan gejala. Tiba-tiba saja tulang seseorang patah hanya karena terkena benturan kecil atau badan semakin pendek karena tubuh semakin bungkuk," ujarnya.

Anak sekolah dasar, lanjut dokter spesialis mata itu, juga dibiasakan untuk berjemur dibawah matahari untuk memenuhi kebutuhan akan vitamin D-nya. Terutama sinar matahari pada pukul 07.00 hingga 09.00.

"Anak pada jam-jam itu beri waktu untuk melakukan aktivitas fisik seperti melakukan permainan di lapangan sekolah. Tak perlu lama-lama, cukup 30 menit tapi dilakukan rutin secara rutin setiap hari. Lewat aktivitas fisik, proses penyerapan jadi lebih baik," ujarnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan, kata Nila F Moeloek, asupan makanannya. Kalsium bisa diperoleh lewat makanan rumahan yang tak terlalu mahal, seperti ikan teri, kacang-kacangan, sayuran hijau dan susu.

"Bagi para orangtua, penting untuk memberi makanan pada anak-anaknya buah, sayuran, ikan, kacang-kacangan dan susu. Jangan asal makan. Jangan mentang-mentang anak sukanya mie instan dikasih setiap hari. Pentingnya gizi seimbang,"kata Menkes menegaskan.

Hal senada dikemukakan Ketua Perwatusi) Anita Hutagalung. Anak muda di perkotaan rentan terhadap osteoporosis karena gaya hidup yang tidak sehat. Anak muda di perkotaan sukanya nongkrong, ngopi, merokok, namun jarang berolahraga. Gaya hidup semacam itu rentan terhadap osteoporosis.

Anita mengutip hasil riset yang dilakukan Fonterra Brands pada 2013 yang menunjukkan gaya hidup anak muda di perkotaan yang mulai tak aktif seperti suka duduk terus menerus yakni tujuh jam per hari pada hari kerja dan lima jam per hari pada akhir pekan.

"Apalagi sekarang muncul gerai-gerai minimarket yang menyediakan kursi dan meja. Tradisi anak kota yang duduk-
duduk sambil ngobrol semakin marak saja. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan mustahil angka penderita osteoporosis di Indonesia akan meningkat pada 2050," ujarnya.

Terkait dengan pentingnya olahraga, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, pihaknya berencana membangun taman terpadu di berbagai lokasi di Jakarta.

"Maret 2015, akan ada 6 taman percontohan, bukan cuma ada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Posyandu, tapi perpustakaan dan alat olahraga," kata Ahok.

Pihak Fonterra pun ikut membantu Pemda DKI dalam penyediaan fasilitas olahraga yang berlokasi di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara. Peresmian fasilitas olahraga itu dilakukan secara simbolik di Monas oleh Ahok bersama Paul Richard. (TW)

{jcomments on}

Setiap orang pasti pernah mengalami kondisi kejiwaan seperti depresi, stres, cemas, atau bahkan takut. Sebagian besar, perasaan tersebut dapat berlalu seiring berjalannya waktu. Tapi terkadang perasaan tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih serius dan berujung mengganggu kesehatan jiwa. Mengapa demikian?

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menyebutkan, gangguan mental emosional dialami oleh sekitar 6 persen populasi usia d iatas 15 tahun. Provinsi dengan prevalensi gangguan mental emosional tertinggi adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan sebanyak 1 sampai 2 orang dari 1.000 orang populasi di Indonesia mengalami gangguan jiwa berat. Bahkan, prevalensi gangguan jiwa berat pada penduduk Indonesia 1,7 per mil.

Pakar Kesehatan Jiwa yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Dr Danardi Sosrosumihardjo SpKJ(K) menyatakan, manusia dikategorikan sehat jiwanya apabila yang bersangkutan merasa sehat, bahagia, bisa menerima diri sendiri seperti apa adanya, bisa menerima orang lain dan situasi kondisi di sekitarnya apa adanya dan juga bersikap optimis, serta senantiasa berupaya untuk hari esok yang lebih baik.

"Namun apabila manusia sudah mulai sering mengeluh, merasa tertekan, sering protes dan mengalami penurunan fungsi kognitif atau emosi, bisa dikatakan individu tersebut sakit secara kejiwaannya," ungkap Dr Danardi di sela acara Pfizer Press Circle (PPC) dengan topik Kesehatan Jiwa: Bagaimana Menghadapi Stres?, di Jakarta, baru-baru ini.

Hal tersebut terjadi saat manusia menjalani kehidupan yang terus bertumbuh, berubah-ubah atau berpindah, berinteraksi dan berkompetisi dengan pihak lain, sukses-gagal, senang-sedih, puas-kecewa, marah-tenang, dan sebagainya.

Dalam menghadapi keadaan yang dinamis, kehidupan itulah muncul mekanisme defens atau menyikapi suatu kejadian dari tiap manusia. Ada manusia yang memilih menggunakan mekanisme defens positif. Namun ada juga yang menyikapi masalah dengan cara yang negatif. Hal tersebut sangat berbeda antara satu dengan individu lainnya. Sebab, tiap manusia punya karakter dan memiliki berbagai mekanisme defens dan akan membentuk pola yang bersangkutan dalam menghadapi stres yang dialami.

Menurut Dr Danardi, jika karakter yang dimiliki positif dan mekanisme defens yang digunakan tepat, individu tersebut bisa menghadapi stres dengan baik. Sebab, kesadaran akan stres dan pembentukan karakter menghadapi stres atau mekanisme defens dengan benar, memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan jiwa.

"Untuk itu, setiap individu perlu mengenali cara dalam menyikapi suatu masalah dan mekanisme defens yang sering dipergunakan. Semua itu bisa dipelajari dan diarahkan kepada karakter positif agar terhindar dari gangguan kesehatan jiwa," jelas dia.

Mekanisme Defens

Dr Danardi menyebutkan, mekanisme defens sebenarnya terbentuk sejak balita, seperti denial atau penyangkalan, distorsi (membayangkan secara tidak riil), dis-asosiasi (dilupakan atau diganti dengan yang lain), proyeksi (menyalahkan orang/pihak lain), displacement (mengalihkan ke objek lain). Ketika sudah menginjak usia yang lebih dewasa, manusia mulai mengunakan mekanisme defens seperti intelektualisasi (berusaha me-rasionalisasi), somatisasi (mengalihkan masalah ke fisiknya), dan represi ('menekan' -- memasukkannya ke alam nirsadar).

Namun, lanjut Dr Danardi, mekanisme defens dikatakan tidak sehat apabila menggunakan intorjeksi (menyalahkan diri sendiri), undoing (mogok, ngambek, reaksi formasi (bertindak sebaliknya), isolasi (memisahkan tindakan dengan emosinya), regresi (kembali berperilaku seperti masa lalu atau ketika kecil). Bahkan, tak jarang mekanisme defens ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan secara fisik. Hal tersebut karena kebanyakan individu tersebut mengalihkannya kepada sakit fisik.

"Contohnya saja apabila seseorang mengungkapkan pusing menghadapi pekerjaan yang menumpuk. Hal tersebut akan benar-benar terjadi dan membuat dia pusing saat menghadapi pekerjaan tersebut," ujar dia.

Sedangkan mekanisme defens yang sehat adalah alturism (bertindak dengan kasih sayang, beribadah), antisipasi (merancang, menyusun alternatif), humor (menyikapi masalah sebagai anekdot), sublimasi (mengganti dengan objek lain), dan supresi (menahan diri, menyembunyikan). Misalnya saja, apabila seseorang dituduh sebagai pelaku dari hilangnya sebuah laptop, padahal bukan pelakunya.

Dia memilih untuk mengumpulkan bukti-bukti melalui CCTV atau sebagainya untuk membuktikan kebenarnnya. Hal itu bisa dikatakan mekanisme defens yang digunakan adalah antisipasi. "Itu semua bisa dipelajari dan bisa diarahkan ke arah karakter positif," pungkas dia.

Public Affairs & Communication Director PT Pfizer Indonesia Widyaretna Buenastuti mengatakan, menjaga kesehatan jiwa tak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik.

Menurut dia, Pfizer ikut mendukung pendekatan preventif dan promotif dalam meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat dengan menggelar Pfizer Press Circle (PPC), menghadirkan pakar kesehatan jiwa dan berdiskusi cara menghadapi stres.

"Pfizer mempunyai visi untuk memimpin melalui inovasi untuk Indonesia yang lebih sehat. Atas visi tersebutlah, Pfizer berkomitmen menjalankan segala kegiatan dan operasionalnya demi masyarakat Indonesia yang lebih sehat," ujar dia.

sumber: http://www.beritasatu.com/

Menanggulangi epidemi HIV ibarat berkejaran dalam lingkaran yang tak kunjung putus. Intervensi di satu populasi kunci mungkin akan memberikan hasil positif. Akan tetapi, kemudian pola infeksi meningkat di populasi kunci yang lain. Begitu seterusnya. Ibarat sepak bola, diperlukan upaya yang total football dalam menanggulangi epidemi virus tersebut.

Menurut Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Asia Tenggara Poonam Khetrapal Singh, epidemi human immunodeficiency virus (HIV) di kawasan Asia Tenggara terkonsentrasi pada populasi paling rentan terhadap penularan HIV, yaitu lelaki suka lelaki (LSL), transjender, pengguna narkoba suntik (penasun), penjual seks, orang yang di penjara, dan kelompok lain. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan pada populasi rentan, lebih kurang separuh dari mereka tetap belum mengetahui status HIV mereka.

Hampir 5 juta orang hidup dengan HIV di Asia Pasifik pada 2013 atau seperenam beban global. Beban itu merupakan yang terbesar setelah kawasan sub-Sahara Afrika dengan jumlah kasus infeksi baru pada 2013 mencapai 350.000 orang.

Di Indonesia, sejak pertama kali ditemukan tahun 1987 hingga September 2014, HIV/AIDS tersebar di 386 dari total 498 kabupaten/kota di semua provinsi di Indonesia. HIV/AIDS pertama kali ditemukan di Bali dan yang terakhir melaporkan adalah Sulawesi Barat pada 2011.

Bagi Indonesia, ke depan, ancaman penularan virus HIV pada ibu hamil dan bayi masih tinggi seiring pertambahan jumlah laki-laki berisiko tinggi yang membeli seks, LSL, dan penasun. Karena itu, perlu terobosan intervensi untuk menekan laju penularan HIV.

Dulu, ketika infeksi HIV umumnya berasal dari penggunaan jarum suntik tak steril di kalangan pengguna narkoba, intervensi dilakukan dengan menyediakan alat suntik steril dan terapi rumatan metadon. Prevalensi HIV di kalangan penasun berkurang atau setidaknya tertahan.
Perilaku seksual

Namun, perilaku seksual berisiko tetap menjadi cara infeksi virus yang berpotensi menyebabkan bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi. Perilaku seksual jadi faktor risiko terbesar dalam penyebaran HIV (57 persen), di atas penasun (15 persen), LSL (4 persen), dan ibu terhadap anaknya (3 persen).

Data Survei Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP) 2007 menunjukkan, prevalensi laki-laki berisiko tinggi pembeli seks 0,1 persen. Angka itu naik menjadi 0,7 persen pada 2011. Prevalensi LSL juga naik dari 5,3 persen (2007) jadi 12,4 persen (2011).

Bahkan, di beberapa daerah baru yang sebelumnya tak dihitung dalam STBP, prevalensi LSL naik dari 7 persen (2009) menjadi 12,8 persen (2013).

Direktur Eksekutif Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health (APCOM) Midnight Poonkasewattana mengatakan, sembilan dari 10 kasus HIV baru di Manila terkait LSL. Satu dari tiga LSL di Bangkok positif HIV. Mayoritas kasus baru HIV di Tiongkok adalah LSL.

Situasi itu menempatkan anak muda sebagai kelompok yang rentan tertular HIV. Hal ini terjadi di banyak tempat. Namun, tak banyak investasi yang dilakukan negara untuk menanggulangi hal itu. LSL terus saja mendapat stigma.

APCOM selama ini mengalokasikan sumber daya serta melakukan penelitian dan pendekatan berbasis hak dalam penanggulangan HIV, terutama pada LSL.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kemal N Siregar menyebutkan, melalui pemodelan yang menjadi strategi rencana aksi nasional, laju epidemi HIV pada 2010-2014 dapat ditekan, terutama pada penasun, lelaki berisiko rendah, serta penjual dan pembeli seks.

Ibu rumah tangga

Namun, laju epidemi kelompok ibu rumah tangga dan LSL justru tetap tinggi. Ibu rumah tangga umumnya terinfeksi dari suami atau pasangannya. Namun, banyak istri tak berani menginformasikan status HIV kepada suaminya. Padahal, suami yang menularkannya.

Laki-laki pembeli seks dengan HIV positif hampir pasti menularkannya pada istri ataupun pasangan. Jika perempuan itu hamil, janin yang dikandungnya amat berisiko terinfeksi HIV. Penularan akan meluas jika laki-laki tersebut juga termasuk kelompok LSL.

Ancaman penularan itu tergambar dari kenyataan bahwa pada 2012 jumlah kasus HIV pada perempuan mencapai 10.016 kasus. Jumlah itu meningkat jadi 12.334 kasus pada 2013. Pada triwulan I-2014 tercatat 1.779 kasus HIV positif pada perempuan.

Jumlah kasus HIV positif pada bayi dari tahun 2012 ke 2013 juga naik dari 86 kasus menjadi 106 kasus. Kasus pada anak di bawah usia empat tahun naik dari 563 (2012) menjadi 653 kasus (2013).

Manajer Program Nasional AIDS Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia mengatakan, tantangan Indonesia ke depan dalam penanggulangan HIV ialah menemukan kian banyak lagi orang dengan HIV. Sebab, dari estimasi jumlah orang dengan HIV 591.000 orang, baru 30 persen yang ditemukan.

Kemenkes menargetkan menemukan 60-70 persen orang dengan HIV. Target yang tak mudah dicapai di tengah stigma membelenggu.

Salah satu terobosan yang akan diambil Kemenkes adalah mengintegrasikan pemeriksaan status HIV dalam upaya penapisan yang merupakan manfaat program Indonesia Sehat. Sasaran pemeriksaan status HIV di antaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual, pasien hepatitis, dan pasangan orang dengan HIV.

Harapannya, dengan mengetahui status HIV sejak awal pengobatan, bisa segera dilakukan upaya untuk menurunkan jumlah virus dalam darah. "Di DKI Jakarta, ibu hamil bisa melakukan tes HIV di puskesmas. Puskesmas juga menyediakan obat HIV," kata Nadia.

Upaya lain adalah memanfaatkan media sosial untuk menyosialisasikan pentingnya pemeriksaan status HIV dan pengobatannya. Sulit mengubah perilaku meski sudah diketahui perilaku itu memiliki risiko kesehatan. Meski demikian, hal itu harus terus dilakukan demi menekan prevalensi HIV.

sumber: http://health.kompas.com