Sutisna, Ketua Serikat Pekerja Percetakan Negara Republik Indonesia, resah. Dia sama sekali belum memiliki gambaran bagaimana skema ideal agar pekerja menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa menurunkan manfaat kesehatan selama ini.

Sutisna dan rekan pengurus lain akan menggelar perundingan secara maraton dengan manajemen PNRI untuk membahas hal itu. Soal kepesertaan JKN kini jadi isu hangat di kalangan pekerja formal sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan gencar berkampanye perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya pada 1 Januari 2015.

"Kami akan mengundang BPJS Kesehatan untuk menjelaskan program JKN. Bagaimana jadi peserta JKN tanpa mengalami penurunan manfaat kesehatan yang selama ini disediakan perusahaan dan tak terjadi klaim ganda," kata Sutisna.

Sutisna pun tak ingin pengalaman buruk saat mengantar ayahnya, yang peserta JKN kelas II, berobat ke unit gawat darurat rumah sakit swasta di Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Pihak RS mewajibkan mereka membayar biaya perawatan pada Sabtu dan Minggu dengan dalih BPJS Kesehatan hanya menanggung pada Senin sampai Jumat.

Setelah diadukan pada BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit pun mengembalikan uang yang telanjur dibayar.

Layanan penyedia fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan yang menerapkan JKN memang belum standar. FX Eko Agusriyanto (40) menuturkan, dokter piket UGD RS dr Suyoto, milik Kementerian Pertahanan di Jakarta Selatan, langsung mengobservasi ibunya yang sesak napas. "Kami tak perlu membayar sepeser pun dengan JKN," kata Agusriyanto.

Hal itu baru kejadian di Jakarta. Bagaimana dengan di daerah yang amat terbatas fasilitas kesehatan dan paramedisnya. Kondisi itu membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dengan mediasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), meminta tenggang waktu pendaftaran JKN pekerja formal menjadi paling lambat 1 Juli 2015.

Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengungkapkan, kekhawatiran utama pengusaha adalah kualitas pelayanan JKN. Adapun dari kalangan pekerja, seperti disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, antara lain sosialisasi yang lemah, penurunan manfaat, portabilitas, dan koordinasi manfaat belum jelas.

Program JKN merupakan amanat Pasal 28h Ayat (3) dan Pasal 34 UUD 1945 yang dijabarkan melalui UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU 24/2011 tentang BPJS. Namun, persiapan terburu-buru karena pemerintah lalai menyusun aturan turunan yang kelar sehari menjelang JKN berjalan 1 Januari 2014, membuat BPJS Kesehatan kewalahan.

Pemerintah harus bertanggung jawab menyiapkan segala regulasi, infrastruktur fasilitas kesehatan di daerah, pemerataan paramedis, dan ketersediaan obat. Tentu, pemerintah perlu menyiapkan peta jalan terukur dan disiplin mewujudkannya. Bukan dengan peta buta yang memicu kebingungan seperti sekarang.

sumber: http://health.kompas.com/

Provinsi Aceh kembali memperpanjang kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam program yang disebut Jaminan Kesehatan Rakyat (JKRA). Dengan demikian, Aceh menjadi pemerintah provinsi pertama yang melaksanakan universal coverage bagi seluruh penduduknya.

"Integrasi JKRA ke JKN-BPJS Kesehatan per 31 Desember 2014 berjumlah 1,6 juta orang dari total 2,2 juta penduduk yang ditanggung dalam program ini. Sisanya masih dalam proses validisasi data," kata Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fachmi Idris usai penandatanganan JKRA 2015 dengan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, di Jakarta, Rabu (14/1) malam.

Dijelaskan, penduduk Aceh yang berjumlah sekitar 4 juta orang, lebih separo dari jaminan kesehatannya ditanggung pemerintah pusat lewat skema pbi (penerima bantuan iuran) dan eks peserta Askes. Sisanya menjadi tanggungan pemerintah daerah.

"Program JKRA ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak 2010 lalu dan terus diperpanjang hingga tahun ini," ujar Fahmi.

Fachmi menilai, perpanjangan komitmen Aceh ke BPJS Kesehatan tahun ini menandakan keseriusan Gubernur Aceh dalam menyejahterakan rakyatnya. "Kalau semua gubernur seperti pak Zaini, tentu target 2019 sebagai akhir penyempurnaan program BPJS Kesehatan akan lebih mudah tercapai," kata Fachmi.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Situmorang mengatakan, Aceh memang punya sejarah sendiri dalam menyukseskan program JKN. "Provinsi lain belum ikut Askes, Aceh sudah. Bahkan untuk seluruh buruh. Dengan jumlah penduduk Aceh sekitar 4 juta orang kini sudah terkaver semua," katanya.

Chazali menyayangkan banyak daerah yang kurang peduli terhadap program JKN, meski banyak warganya yang butuh atas jaminan kesehatan diri dan keluarganya. Langkah tegas yang diambil pemerintah Aceh dalam program JKRA, juga dipuji Chazali.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dalam sambutannya mengatakan, pihaknya tidak akan berpuas diri dalam capaian. Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan jaminan sosial rakyat Aceh.

"Fokus utama adalah peningkatan akses kepesertaan dan pelayanan bagi seluruh penduduk," katanya.

Dalam kesempatan itu Zaini ingin BPJS terus meningkatkan sosialisasi program agar masyarakat faham tata cara berobat. Sehingga tak ada lagi keluhan di lapangan.

Selain itu, proses pendataan juga harus berjalan lebih baik. Demikian juga koordinasi antara BPJS dan Pemerintah Aceh harus terus berjalan. "Dinas kesehatan Aceh juga diminta mengkaji lebih detail, apa saja yang tidak dilayani BPJS agar dapat dijamin oleh dinas kesehatan," kata Zaini menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Para pakar kesehatan di wilayah Pasifik mengatakan, mereka khawatir akan persebaran virus chikungunya, yang berasal dari nyamuk, di berbagai negara Pasifik yang belum pernah terjangkit virus ini.

Kasus pertama chikungunya di Pasifik terdeteksi di Kaledonia Baru sekitar tiga tahun yang lalu, namun wabah di Polinesia Perancis yang terjadi akhir tahun lalu, telah menunjukkan betapa cepat virus ini bisa menyebar.

Menurut pejabat kesehatan setempat, virus tersebut, sejauh ini, telah menewaskan 14 orang di Polinesia Perancis.

Tahun lalu, Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO) memperingatkan, virus chikungunya bisa menyebar ke wilayah Pasifik dan ke pulau-pulau disekitarnya, selama 1 atau 2 tahun ke depan.

Menurut WHO, pakar kesehatan masih belum menemukan vaksin yang bisa mencegah virus ini dan belum ada terapi obat antivirus tertentu yang telah dikembangkan.

Seorang ahli epidemiologi dari Sekretariat Komunitas Pasifik, Dr Adam Roth mengatakan, dalam tiga bulan terakhir di Polinesia Perancis, 55.000 orang tercatat melakukan konsultasi tentang penyakit chikungunya. Namun menurutnya, ada lebih banyak orang yang telah terjangkit penyakit ini, tetapi belum melakukan perawatan medis.

"Ada kemungkinan sejumlah kasus dengan gejala lebih ringan dan mereka tak melakukan konsultasi. Jadi kemungkinan ada lebih dari 55.000 konsultasi," utaranya.

Penyakit ini menyebabkan demam, nyeri sendi yang parah, nyeri otot, sakit kepala, mual, kelelahan dan ruam di kulit.

Dr Adam mengatakan, wabah chikungunya telah mereda di Polinesia Perancis, namun sebagian besar kasus baru yang dilaporkan di Kaledonia Baru diimpor dari Polinesia Perancis.

Ia juga menyebut, ada peningkatan kasus penyakit ini di Samoa.

Dr Adam mengemukakan semua negara di kawasan Pasifik yang belum terjangkit chikungunya, berisiko terkena penyakit ini karena masyarakat belum memiliki sistem kekebalan terhadap virus ini.

"Saya pikir semua pulau akan beresiko mengimpor wabah ini, tak hanya dari Polinesia Perancis dan Samoa, tetapi juga dari belahan lain di dunia. Kami telah melihatnya sejak 2012, dan mengenal beberapa jenis virus ini, setidaknya ada tiga jenis yang berbeda," sebutnya.

Ia menambahkan, "Jadi tak hanya satu jenis virus yang menyebar, di tingkat dunia, Ada wabah besar yang tengah terjadi di Karibia."

sumber: http://news.detik.com

Belum meratanya fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) antar daerah di Indonesia menimbulkan kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program tersebut baru dinikmati masyarakat di perkotaan.

Demikian dikemukakan Prof Laksono Trisnantoro, Kepala Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK-UGM) dalam diskusi publik bertajuk "Mencegah Memburuknya Ketidakadilan Sosial di Sektor Kesehatan: Masukan bagi Penentu Kebijakan JKN" di Jakarta, Rabu (14/1).

Pembicara lain dalam diskusi yang dibuka Rektor Universitas Paramadina, Prof Firmanzah adalah Kalsum Komaryani, Kabid Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Asih Eka Putri, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Ridwan Monoarfa, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Pernyataan Prof Laksono mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan PKMK FK-UGM selama kurun April 2014 di 12 provinsi, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Bengkulu, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara.

Keduabelas provinsi itu dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok daerah yang sudah maju dan kelompok yang belum maju. Pembagian itu terutama pada masalah ketersediaan RS, tenaga dokter dan dokter spesialis sebagai tulang punggung implementasi JKN.

"Dalam tiga tahun terakhir pembangunan rumah sakit baru banyak di pulau Jawa. Karena itu, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan akses JKN yang ekstrim di dua kelompok tersebut. Daerah yang belum maju mengalami situasi rendah klaim," ujarnya.

Untuk itu, menurut Prof Laksono, di masa mendatang ketersediaan anggaran investasi untuk pengembangan fasilitas kesehatan dan SDM Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan merupakan kata kunci dari keberhasilan JKN. Selain efisiensi dan pencegahan serta penindakan fraud (kecurangan) dalam BPJS harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. (TW)

{jcomments on}

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek melantik 12 pejabat eselon 2 di lingkungan kerjanya, di Jakarta, pada Jumat (9/1) lalu. Mereka mengisi posisi yang sebelumnya kosong karena pejabat bersangkutan telah pensiun atau mutasi ke posisi lain.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik, dr Mohammad Syahril, SpP, MPH sebagai Dirut RSUP dr M Hoesin Palembang, dr Mohammad Ali Toha, MARS sebagai Dirut RSUP Persahabatan, dr Omo Abdul Madjid, SpOG sebagai Dirut RSAB Harapan Kita Jakarta.

Selain itu, disebutkan, Nurhayati, SE, MARS sebagai Direktur Keuangan RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, drg Setiawaty, MKes sebagai Direktur Umum, SDM dan Pendidikan RSUP Persahabatan Jakarta, drg Marliana Poerba, MM sebagai Direktur Umum SDM dan Pendidikan RSUP Fatmawati Jakarta.

Pejabat lainnya adalah dr Edi Sampurno,SpP, MM sebagai Kepala BBKPM (Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat), Bandung, drg Oom Komariah, MARS sebagai Direktur Keuangan RSUP Fatmawati Jakarta, dr Riskiyana Sukandhi Putra, MKes sebagai Kepala BBKPM Surakarta.

Nama lainnya adalah dr. Yana Akhmad Supriatna, SpPD sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUP dr Hasan Sadikin Bandung, dr Surahman Hakim, SpOG(K) sebagai Direktur Umum dan Operasional RSCM Jakarta, dr Tri Nugroho, MQIH sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto. (TW)

{jcomments on}

Kementerian Kesehatan (Kemkes) menjadi salah satu dari tujuh Kementerian/Lembaga yang mendapatkan porsi anggaran paling besar, yaitu sebesar Rp 47,4 triliun, pada tahun 2015. Meski begitu, menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek, mayoritas anggaran yang didapat akan digunakan untuk mengobati orang yang sakit.

"Anggaran terbanyak itu untuk mengobati orang sakit, karena selama ini kita tidak pernah melakukan upaya pencegahan, tidak mau hidup sehat. Harusnya itu hanya 10-20 persen saja yang sakit, tapi kalau sekarang mungkin sudah di atas 60 persen," kata Menkes di acara "Parade Penelitian Kesehatan 2014", di Jakarta, Senin (29/12).

Di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti saat ini, lanjut Menkes, pasien juga mulai membludak di rumah sakit.

"Hilirnya, kami di pelayanan kesehatan mendapatkan komentar negatif karena ada pasien yang tidak tertolong. Harusnya itu masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Karena mereka sendiri yang akan dirugikan jika tidak mengubah gaya hidupnya menjadi sehat mulai dari sekarang," imbuhnya.

Bila tidak ada perubahan perilaku dari masyarakat, kata Menkes, negara akan sangat dirugikan.

"Kalau tidak mau berubah, uang akan habis untuk bayar orang sakit. Jadi upaya pencegahan itu harus terus digalakkan. Karena kalau kita sehat, anak kita bisa punya IQ baik, akan sejahtera hidupnya," kata dia.

sumber: http://www.beritasatu.com

Pelayanan kesehatan mental menjadi sorotan dalam pembangunan sosial di Indonesia, seiring dengan banyaknya kasus kesehatan mental yang terjadi. Kesehatan merupakan indikator pengukuran dari IPM (indeks pembangunan manusia) yang sangat penting bagi suatu negara. Pelayanan kesehatan menjadi fokus utama bagi negara Indonesia yang harus ditingkatkan.

Perkembangan isu pekerja sosial terus berkembang terutama setelah terbentuknya organisasi Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia baru-baru ini. Pekerja sosial yang dulunya hanya bergerak sendiri atau beberapa orang sekrang sudah menjadi sebuah organisasi yang besar. Pekerja sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan dan membantu masyarakat yang mengalami masalah baik secara individu maupun kelompok.

Menurut Max Siporin, pekerjaan sosial adalah suatu metoda institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial. Dan menurut Allan Pincus pekerjaan sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka.

Kesehatan mental merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Keduanya harus sama-sama dijaga. Dalam hidup, seseorang memiliki masa-masa merasa tertekan, sedih, atau takut. Seringkali perasaan itu hilang sejalan dengan selesainya permasalahan yang dihadapi. Namun terkadang perasaan itu berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Dan di saat itulah keluarga atau pekerja sosial membantu individu dalam menyesaikan masalah yang tidak sanggup diselesaikan lagi.

Dewasa ini, kesehatan mental yang ada di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga sampai bully yang terjadi pada anak-anak. Ini diakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang kesehatan mental yang ada. Maka dari itu kita membutuhkan pekerja sosial yang terjun langsung ke masyarakat.

Pekerja sosial sendiri itu merupakan profesi yang bisa bermitra dengan profesi kedokteran, keperawatan dan psikologi. Namun, pekerja sosial yang ada pada saat ini hanya sedikit dan tidak mampu melingkupi semua daerah yang ada di Indonesia.

Menurut guru besar UGM, dari jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 241 juta jiwa pada tahun 2001 namun jumlah psikiater hanya 600 orang, sedangkan jumlah psikolog klinis hanya sekitar 365 orang. Pekerja sosial sendiri yang ada di Indonesia hanya 15.522 dari kebutuhan 155 ribu. Artinya kebutuhan pekerja sosial hanya terpenuhi 10 persen saja. Menurut beliau, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan pelayanan kesehatan jiwa ke dalam pelayanan primer atau yang sering kita sebut dengan puskesmas.

Caranya dengan menempatkan para psikolog di puskesmas yang ada di setiap daerah. Namun kenyataannya tidak semua daerah kususnya daerah terpencil terdapat puskesmas apalagi dengan pelayanan kesehatan mental.

Maka dari itu, kita membutuhkan perubahan untuk dapat meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Kesehatan mental bisa kita dapat dari kegiatan rutin yang yang tanpa kita sadari dapat membuat mental kita menjadi lebih sehat, seperti selalu memupuk pikiran positif kepada orang lain, tersenyum apabila bertemu dengan orang, tidak tertawa apabila melihat orang lain terlihat kesulitan, membantu sesama masyarakat serta banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk membuat diri kita menjadi sehat mental.

Kita sadar bahwa tidak banyak pekerja sosial yang dapat menjangkau kita. Maka dari itu kita sendirilah yang harus sadar tentang kesehatan mental dan lebih peduli tentang kesehatan mental di masyarakat. Sehingga terciptalah di tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Semoga.[] 

Oleh: Dinda Dwi Putri Nasution

sumber: http://atjehpost.co/

Meski Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) rutin menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional, namun hingga kini masih saja ditemukan penggunaan bahan berbahaya dalam makanan. Untuk itu, masyarakat diminta tetap waspada.

"Bahan berbahaya yang masih digunakan pelaku usaha industri kecil di sejumlah pasar adalah sejenis boraks, pemutih dan pelunak dahing,"kata Kepala BPOM, Roy Alexander Sparingga dalam jumpa pers terkait Kinerja BPOM 2014 dan Outlook 2015 di Jakarta, Senin (12/1).

Roy menambahkan, penggunaan boraks dan pewarna tekstil Rhodamin B juga ditemukan pada penjual cabe giling yang berwarna merah di pasar tradisional.

"Informasi ini penting diketahui masyarakat untuk hati-hati saat membeli bahan pangan, yakinkan bahwa cabe giling yang dibeli masih menggunakan bahan segar," ujarnya.

Selain itu, Roy mengungkapkan, penggunaan bahan pengawet boraks yang masih banyak ditemukan pada makanan seperti kerupuk, keripik, camilan yang dikenal sebagai jajanan pasar, mie basah, tahu, pangan segar seperti ikan, ayam, daging, cumi, udang, kerang, serta pangan segar yang dikeringkan seperti ikan teri, ikan asin, cumi asin dan ebi.

Makanan lain yang harus diteliti saat membeli adalah cendol dan cincau siap makan dan sirup. Begitupun pada bahan pangan seperti terasi, bakso, agar-agar dan jelly. Data tersebut berdasarkan hasil sampling terhadap 10 besar pangan yang tidak memenuhi syarat di pasar.

"Pada tahun ini, kami minta pada jajaran BPOM untuk lebih sering sidak agar kasus penggunaan bahan berbahaya dalam pangan ini dapat diminimalisasi serendah mungkin, " katanya.

Tentang kosmetik, Roy Sparingga mengungkapkan, pihaknya berhasil menjaring distribusi kosmetik ilegal dengan total peredaran mencapai Rp 33 miliar sepanjang tahun 2014.

"Data itu kami peroleh dari pengawasan post market pada sarana produksi dan distribusi kosmetik," ujarnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, ada distribusi kosmetika tanpa izin edar senilai Rp 697 miliar. Dari jumlah itu, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang nilainya mencapai Rp 13 miliar saat dilakukan operasi rutin.

Untuk operasi khusus atau penertiban post market kosmetik, BPOM mendapati adanya kosmetik tanpa izin edar senilai Rp 175 miliar dan produk yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang senilai Rp 4 miliar.

Roy menambahkan, distribusi kosmetik tanpa izin edar maupun yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang itu kebanyakan kebanyakan berada di wilayah Tangerang dan Bumi Serpong Damai (BSD).

Selain itu, Badan POM juga menemukan dan menyita hampir Rp 27 milyar obat tradisional ilegal atau mengandung bahan kimia obat.

"Pengawasan post-market oleh Badan POM ini semakin efektif dengan dukungan lintas sektor, seperti Kepolisian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," katanya menandaskan. (TW)

{jcomments on}