Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek beserta jajarannya menandatangani komitmen pelaksanaan pembangunan kesehatan yang baik, bersih dan melayani. Penandatanganan komitmen tersebut disaksikan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Suwarsono, di Kantor Kemkes, Jakarta, Jumat (9/1).

Menkes Nila FA Moeloek mengatakan, dalam 5 tahun terakhir ini, Kemkes telah melakukan berbagai perubahan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi untuk mewujudkan Kemenkes yang sehat tanpa korupsi.

Ditambahkan, Kemkes telah memiliki peta jalan reformasi birokrasi untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemkes. Telah dikeluarkan pula Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pengendalian Gratifikasi dan lain-lain.

"Ini menunjukkan Kemkes menuju perubahan untuk menjadi lebih baik," kata dokter spesialis mata tersebut.

Nila FA Moeloek menyebutkan sejumlah prestasi Kemkes, yaitu predikat WTP atas laporan keuangan Kemkes tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberi nilai batas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemkes 2013 sehingga memungkinkan jajaran kemkes mendapat tunjangan kinerja.

"Hasil survei integritas yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa skor Kemkes mengalami peningkatan setiap tahun dengan skor diatas rata-rata nasional," ucap Menkes menandaskan (TW)

{jcomments on}

Transplantasi kornea hingga kini masih dinilai menjadi solusi efektif dalam mengatasi gangguan penglihatan yang berpotensi menyebabkan kebutaan.

Namun, untuk melakukan tindakan tersebut, dibutuhkan orang yang bersedia menjadi pendonor mata. Di Indonesia, jumlah orang yang bersedia menjadi pendonor terbilang sedikit. Itulah alasan mengapa Indonesia lebih banyak memakai donor kornea dari luar negeri.

Di Amerika serikat, operasi transplantasi kornea bisa dilakukan pada 40 ribu orang per tahun. Sementara di Indonesia, cuma bisa 120 kali. Itu pun harus menunggu pendonor dengan waktu yang cukup lama," jelas DR Dr Tjahjono D Gondhowiarjo, SpM, PhD, Ketua Ophtalmiologi Indonesia di Jakarta Eye Center, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2015).

Pria yang juga menjabat Ketua Bank Mata Indonesia itu juga menambahkan, selama ini, antusiasme donor kornea pun lebih banyak datang dari luar negeri.

"Kalau dari Indonesia, jumlahnya kurang dari 20 setahun," tambah dia.

Selama ini, Bank Mata Indonesia mengaku telah mengupayakan agar jumlah pendonor kornea mata di Indonesia sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan. Namun, hal tersebut dirasakan masih sulit lantaran belum ada kesadaran dari masyarakat maupun undang-undang yang mendukung upaya tersebut.

"Undang-undang di luar negeri, orang meninggal otomatis langsung jadi pendonor. Kalau di sini (Indonesia) tidak. Selain itu, ada banyak faktor, terkait dengan persetujuan keluarga, agama, budaya. Ya, masih banyak pertimbangan," pungkasnya.

sumber: http://rona.metrotvnews.com

Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak menghentikan perekrutan CPNS, khususnya bagi tenaga kesehatan, dipuji anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka. Meski mendukung, Rieke berharap perekrutan tersebut harus memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangan lamanya pengabdian.

"Harus ada formasi khusus, tanpa syarat umum bagi penyandang disabilitas dan mereka yang sudah mengabdikan diri tiga tahun ke atas. Contohnya seperti para bidan yang mayoritas mengabdi sudah di atas lima tahun kerja," ujar Rieke saat dihubungi, Rabu (7/1/2015).

Politisi PDIP yang melakukan reses ke Subang itu pun mencontohkan apa yang sudah dilakukan Bupati Subang, Ojang Suhandi. Dia memuji Ojang lantaran berani merekomendasikan 124 Bidan Pekerja Tidak Tetap (PTT) menjadi Pegawai Negeri Sipil.

"Langkah itu, bukan soal status PNS, tapi ini soal masa depan Bangsa," jelas wanita yang terkenal dengan sebutan Oneng itu.

Menurut dia, sudah lama nasib bidan-bidan dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Padahal mereka mempunyai peran yang cukup sentral.

"Peran bidan sangat penting dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa, termasuk mati hidupnya para perempuan Indonesia saat melahirkan," tutur dia. Karena itu Rieke berharap, ke depan pemerintah semakin peduli dengan tenaga kesehatan. (Sun/Mut)

sumber: http://news.liputan6.com

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah berhasil melampaui target kepesertaan 2014 dengan total 131,4 juta jiwa.

Pada 2015, pemerintah akan menambahkan peserta untuk Kartu Indonesia Sehat(KIS) sebanyak2,2jutajiwa. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Untung Soesilo mengatakan, penambahan peserta KIS sebanyak 2,2 juta jiwa akan dibarengi dengan penambahan anggaran sebesar Rp800 miliar.

Dengan langkah tersebut premi yang akan dibayarkan peserta tidak berubah meski ada penambahan peserta KIS. Penambahan anggaran tersebut sekaligus menjadi langkah antisipasi terhadap banyaknya peserta KIS pada 2015. "Anggaran tambahan itu untuk meng-cover yang 2,2 juta jiwa tadi," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengimbau BPJS Kesehatan agar siap dalam menerima tambahan peserta KIS pada 2015 ini. Menurut dia, fokus Kemenkes pada 2015 adalah mengefektifkan KIS dan menambah kepesertaannya. Kemenkes akan mengurusi regulasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Sementara itu pengolahan jumlah peserta, dana, dan sistem kendali biaya dan kendali mutu akan dipegang oleh BPJS Kesehatan.

"Kemenkes akan mengurusi layanan. Soal jumlah peserta tetap ranahnya BPJS Kesehatan," ujarnya. Dengan adanya penambahan peserta KIS, program preventif dan promotif di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) akan dilakukan dengan pemberian vaksin yang sudah berjalan untuk disempurnakan kembali. Bantuan operasional kesehatan (BOK) pun nantinya akan tetap berjalan seperti semestinya.

Nila menambahkan, Kemenkes akan memberikan layanan kepada orang sakit sehingga nantinya tidak boleh ada lagi pasien yang datang berobat ditolak oleh rumah sakit. "Kemenkes akan memberikanpelayanan, jadisekarangtidak boleh ada orang sakit yang ditolak oleh rumah sakit," ujarnya.

Menurut dia, Kemenkes telah menetapkan beberapa lokasi khusus yang masih terkendala sarana, fisik, konten maupun SDM-nya untuk memberikan layanan primer kepada masyarakat. Karena itu pihaknya akan membicarakan langkah lebih lanjut untuk dapat dipublikasikan secara teknis. Sementara itu, Kemenkes juga akan menindak tegas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di BPJS Kesehatan.

Pada 2015, pihak Kemenkes akan mempertegas peraturan dan punishment yang nantinya akan diberikan. "Itu sudah kita siapkan untuk 2015. Mana yang kita anggap bandel, klaimnya di luar kebiasaan dan sebagainya," kata Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes Akmal Taher. Menurut dia, saat ini belum ada data detail yang menunjukkan penyimpangan tersebut. Namun akan selalu ada kemungkinan itu, sehingga perlu diwaspadai sejak sekarang.

"Tahun ini akan kita pertegas. Tahun pertama itu kan sosialisasi. Ada salah klaim itu kan belum tentu dia sengaja," tambah Akmal. Akmalmengatakankesalahan bisa saja terletak pada sistem koding sehingga menyebabkan adanya pembayaran yang berubah.

"Kemarin tidak mencolok tapi pantauan kita kan tidak terlalu bagus. Sekarang kita tingkatkan pemantauannya. Prinsipnya kita lebih baik mencegah," kata dia. Sebelumnya dilaporkan ada penyimpangan yang terjadi di BPJS Kesehatan. Namun belum diketahui penyebab dugaan tersebut. Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap prosedur dan mekanismenya.

sumber: http://www.koran-sindo.com/

Seiring perkembangan zaman, metode pengobatan penyakit juga semakin berkembang pesat. Sudah banyak alat canggih yang bisa menyelamatkan jiwa manusia, juga membantu dokter dalam menjalankan tugasnya.

Tanpa penemuan teknologi di bidang kedokteran ini, tak dapat dibayangkan bagaimana beragam penyakit yang semakin kompleks diderita manusia, dapat teratasi. Salah satu yang menjadi "buah bibir" belakangan ini adalah teknik operasi menggunakan bedah robotik (robotic surgery ). Bedah robotik adalah pembedahan yang menggunakan teknologi tangan robotik yang menjadi kepanjangan tangan dokter bedah.

Tindakan ini menggunakan luka sayatan yang sangat kecil yang dihubungkan ke dokter bedah melalui serat fibreoptic ke surgeon console (simulator). Alat-alat canggih ini tetap dioperasikan oleh dokter bedah dengan kontrol sepenuhnya, bukan oleh robot. Belakangan, teknologi bedah robotik telah menjadi pilihan pasien dalam melakukan proses pembedahan.

Tindakan ini efektif, efisien, dan menguntungkan bagi pasien karena dapat mengurangi luka sayatan (kosmetik), meningkatkan ketepatan dan akurasi yang tinggi sehingga memberikan hasil operasi yang optimal. Direktur Pengembangan Produk dan Teknologi PT BundaMedik dr Ivan R Sini SpOG mengemukakan, pada awal perjalanannya, memang belum banyak yang mengetahui keuntungan dari bedah robotik ini.

Namun makin ke sini, mulai tingginya kesadaran pasien bedah yang mempercayakan operasi bedahnya menggunakan bedah robotik sebagai alternatif terbaik dalam mengurangi risiko operasi. Meski begitu, lanjut dia, pembedahan robotik tidak ada jaminan sepenuhnya untuk keberhasilan operasi robotik, apalagi bila dilakukan pada operasi yang berisiko tinggi. Risiko dan komplikasi operasi akan selalu ada dalam setiap tindakan medis apa pun.

Diharapkan, dengan pembedahan robotik ini risiko tersebut dapat diminimalkan "Selama ini sebagian besar pasien yang menggunakan teknologi bedah robotik mengaku merasa puas dengan tindakan ini, demikian juga dari sisi tim dokter," kata Ivan dalam acara Robotic Surgery Gathering & Press Conference bertema "Pencapaian 100 Kasus Bedah Robotik RS Bunda Jakarta" di Double Tree by Hilton Hotel, Cikini, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ivan mengungkapkan, banyak sekali keuntungan penggunaan bedah robotik yang dapat dinikmati pasien. Antara lain dapat mengurangi risiko cedera yang terjadi, memberikan kemudahan untuk dokter bedah memastikan adanya kesulitan, serta dapat mencakup daerah-daerah yang sulit terlihat dan meminimalkan trauma pascaoperasi. Rasa nyeri yang minimal dan pemulihan yang sangat cepat menjadikan bedah robotik juga menjadi pilihan pasien selama ini.

Hal ini terbukti dengan masa pulih yang sangat cepat untuk operasi yang relatif kompleks. Teknologi bedah robotik memang belum dapat dipergunakan pada semua proses operasi terkait biaya, tapi teknologi ini terbukti efektif dan tepat dipergunakan pada kasuskasus yang kompleks seperti operasi prostat, operasi kista endometriosis, mioma, angkat rahim, kanker rahim, dan pembedahan usus.

"Tahun depan, rencananya juga akan dipersiapkan tindakan bedah robotik untuk menangani masalah jantung," sebutnya. RS Bunda Jakarta yang berada di bawah naungan BundaMedik Healthcare System merupakan rumah sakit pelopor yang mengimplementasikan teknologi bedah robotik di Indonesia sejak awal 2012. Bedah robotik di RS Bunda Jakarta ditangani oleh tim dokter ARMIS (Advanced Robotic and Minimally Invasive Surgery) RS Bunda Jakarta.

Kini, RS di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, tersebut telah melewati pencapaian 100 kasus pertama. Ivan menuturkan, ini merupakan prestasi yang sangat menggembirakan. Sebagai pusat pelayanan yang memiliki misi dan visi untuk memberikan pelayanan kesehatan dan kedokteran terbaik, RS Bunda Jakarta selalu mengedepankan fasilitas berbasis teknologi mutakhir yang memiliki keunggulankeunggulan dibandingkan teknologi yang sudah out of date .

"Memang tugas kami, para tenaga kesehatan dan kedokteran untuk terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan dan kedokteran yang memberikan manfaat terbaik bagi para pasien," ujarnya.

RS Bunda Jakarta menjadi alternatif bagi pasien bedah yang ingin melakukan bedah robotik untuk melakukannya di dalam negeri saja karena lebih hemat biaya di samping turut membantu program pemerintah mengenai medical tourism atau wisata medis yang tengah gencar dipromosikan.

"Kami percaya bahwa Indonesia memiliki kualitas tenaga kesehatan dan kedokteran serta fasilitas yang tak kalah dari negara-negara lain. Untuk itu, kami imbau kepada seluruh masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang baik, seyogianya turut mendukung program pemerintah untuk mempercayakan proses medik apa pun bentuknya kepada rumah sakit yang ada di Indonesia," tandas Ivan.

Sebagai informasi, untuk biaya bedah robotik yang ditawarkan RS Bunda Jakarta sekitar Rp100 jutaan, jauh lebih hemat dari biaya serupa di beberapa rumah sakit negara tetangga misalnya Singapura yang menawarkan biaya sekitar Rp150 juta dan Malaysia yang menawarkan biaya sekitar Rp130 juta.

sumber: http://www.koran-sindo.com

Guna mengetahui kepuasan, persepsi, dan kesadaran masyarakat tentang BPJS Kesehatan, dua lembaga riset, yaitu Myriad Research Comitted dan PT Sucofindo (Persero) melakukan survei selama kurun waktu 2014. Rata-rata kedua hasil survei menunjukkan perkembangan yang baik atas BPJS Kesehatan.

Seperti dikemukakan Direktur Riset Myriad Research Comitted Eva Yusuf , pihaknya melakukan survei pada 24 September-15 Oktober 2014 dengan responden sebanyak 17.280 peserta BPJS Kesehatan. Disebutkan, sebanyak 81 persen menyatakan puas terhadap BPJS Kesehatan.

"Angka ini melampaui target kepuasan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 75 persen," ujarnya.

Ditambahkan, persentase total sebesar 81 persen itu merupakan gabungan dari indeks kepuasan peserta terhadap layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), kantor cabang dan BPJS Kesehatan pusat.

Dari sisi jenis layanan, lanjut Eva, rawat jalan atau rawat inap di rumah sakit, tidak ada perbedaan tingkat kepuasan di antara keduanya. Sedangkan indeks kepuasan peserta rawat jalan dan rawat inap hampir sama tingginya, yaitu 81 persen dan 80 persen.

Sementara itu, survei yang dilakukan PT Sucofindo pada 28 Oktober hingga 30 November 2014 lalu itu untuk mengevaluasi awareness dan efektivitas iklan serta sosialisasi BPJS Kesehatan. Hasilnya menunjukkan, 95 persen dari 10.202 responden yang diambil dari 12 devisi regional di seluruh Indonesia mengenal BPJS Kesehatan dengan baik.

"Awareness masyarakat terhadap BPJS Kesehatan mengalami peningkatan. Bila di 2013 selagi masih menjadi PT Askes, awereness masyarakat hanya 58 persen, naik menjadi 95 persen pada tahun 2014," kata Direktur Komersial PT Sucofindo (Persero), Mohammad Heru Risa Chakim.

Survei ini juga menyebutkan, hal pertama dan paling diingat dari BPJS Kesehatan adalah berobat gratis disusul dengan asuransi kesehatan rakyat. Ini berarti, BPJS Kesehatan secara merek masih diasosiasikan sebagai asuransi oleh masyarakat, bukan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

"BPJS Kesehatan juga masih kuat diasosiasikan dengan berobat gratis, khususnya di kalangan masyarakat berpendidikan rendah, yaitu sampai dengan tamat SMP," ujarnya.

Karena itu, lanjut Heru Riza, diperlukan strategi untuk mengedukasi dan menggeser pola pikir masyarakat bahwa BPJS Kesehatan adalah sebagai pelaksana program jaminan kesehatan, bukan asuransi kesehatan. (TW)

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menargetkan tahun 2015 untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat berbasis informasi teknologi (IT). Tentu hal ini tidak hanya berlaku di rumah sakit, tetapi juga di seluruh puskesmas di Indonesia.

Untuk mewujudkan target itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan dukungannya atas usulan Menkes tersebut. Oleh karen itu, mantan Direktur Telkom itu menyatakan paling lambat semua bisa selesai di tahun 2015.

"Kami catat beberapa hal. Contoh bagaimana seluruh puskesmas di Indonesia bisa terhubung dengan Kemenkes secara langsung (dengan internet). Targetnya paling lama 2015 sudah selesai," tutur Menteri Rudiantara kepada wartawan di Gedung Kemenkes RI, Jakarta.

Tambahnya, secara infrastruktur saat ini hampir seluruh kecamatan di Indonesia sudah memiliki layanan internet yang dapat diakses setiap saat. Tetapi teknis harus segera dibenahi agar masyarakat semakin puas dengan layanan kesehatan yang selama ini telah berjalan.

"Secara infrastruktur di lapangan seluruh kecamatan punya internet. Tinggal bagaimana di lapangan dihubungkan saja, karena itu bagian dari pelayanan masyarakat," imbuhnya

Sekedar diketahui, menurut data Riset Fasilitas Kesehatan (Risfaskes) 2011, kondisi infrastruktur di rumah sakit jauh berbeda dengan puskesmas. Apalagi di era JKN, baru ada 1.227 RS di Indonesia menggunakan aplikasi Indonesia Case Base Group (INA-CBG). Sistem tersebut sudah menghitung layanan yang akan terima pasien, sekaligus pengobatannya hingga dinyatakan sembuh.

sumber: http://www.waspada.co.id

Jumlah perokok pemula di Indonesia terus mengalami peningkatan sekitar 5 persen setiap tiga tahun. Kondisi memprihatinkan itu membuat pemerintah harus gencar melakukan sosialiasi dan edukasi bahaya merokok bagi generasi muda.

"Pada 2010, jumlah perokok pemula dengan kisaran umur 10 - 15 tahun mencapai 13 juta anak," kata Project Officer Komnas Pengendalian Tembakau Nanda Fauziyana dalam audiensi Yayasan Paru Sehat Indonesia bersama Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek di Kantor Kementerian Kesehatan, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Data tersebut merujuk pada riset kesehatan dasar terakhir Kemenkes yang dilakukan setiap tiga tahun sekali. "Jumlah Itu meningkat tiga kali lipat dibanding jumlah perokok pemula pada 1995," ucap Nanda.

Saat ini, tutur Nanda, data baru terkait jumlah perokok pemula belum dipublikasikan. Namun, Komnas Pengendalian Tembakau memperkirakan jumlah tersebut terus naik sekitar 5 persen atau 6 - 8 juta anak. Sementara itu, Menkes Nila F Moeloek mengakui banyaknya generasi muda yang merokok.

"Untuk merokok, saya khawatir anak-anak muda. Memang (merokok) lebih turun ke anak muda," kata Nila. Pola hidup tak sehat dan merokok, lanjutnya, berdampak pada munculnya gangguan kesehatan pada paru - paru.

Tak hanya itu, orang yang tak merokok pun menjadi korban karena terpapar asap para perokok aktif. Nila menegaskan, aktivitas merokok juga tak boleh dilakukan di ruang publik atau tertutup. Pasalnya, hal itu akan meningkatan jumlah perokok pasif yang rentan terkena gangguan kesehatan.

Nila menyatakan, komitmennya guna membantu kiprah Yayasan Paru Sehat Indonesia dalam menyosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan paru-paru.

"Kita bisa bantu promosi kesehatannya," ujarnya.

Bantuan itu diberikan dalam bentuk pemasangan poster di unit-unit kesehatan masyarakat. Kemenkes juga aka menyebarkan poster berisi larangan merokok di tempat tertutup. Bagi Nila, menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara - cara yang sederhana. Dia mencontohkan, gerakan dansa yang dilakukan sejumlah warga di Tiongkok pada pagi hari.

"Kenapa di Cina, genit berdansa-dansa, ternyata itu berolahraga. Itu kan sederhana, apakah itu tak bisa di-push (didorong di Indonesia)," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Nila berpesan agar hidup sehat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. "Kembali ke diri kita, kita mau hidup sehat enggak sih," ucapnya.

Dia pun mewanti-wanti momen pergantian tahun dirayakan dengan sederhana dan penuh rasa syukur serta menghindari konsumsi minuman keras. (Bambang Arifianto/A-88)***

sumber: http://www.pikiran-rakyat.com