Menteri Kesehatan RI Dr Nafsiah Mboi bersama dua menteri dari Belanda secara bersama telah sukses memimpin (co-chair) Pertemuan Ministerial Conference on Antimicrobial Resistence di Den Haag pada 25-26 juni 2014.

Dua pejabat dari Belanda tersebut adalah Menteri Kesehatan, Kesejahteraan dan Olah Raga, Edith Schippers, serta Menteri Pertanian, Sharon Dijksma, kata Sekretaris I Pensosbud KBRI Denhaag, Danang Waskito kepada Antara, Sabtu (28/6).

Dijelaskan bahwa Menkes RI memimpin delegasi yang terdiri dari pejabat Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, Retno Marsudi, juga hadir dalam Konferensi tersebut.

Dalam sambutannya, Menkes RI antara lain menyampaikan bahwa Indonesia dan Belanda telah memulai kerja sama bilateral dalam penelitian obat-obatan antimicrobial sejak tahun 2000.

Isu pesatnya perkembangan pathogen (bakteria, virus dan parasit penyebab penyakit) yang tahan terhadap obat-obatan antibiotik memerlukan penanganan bersama secara global.

Digarisbawahi pentingnya untuk mempercepat dan mendorong lebih lanjut kerja sama internasional dalam masalah antimicrobial resistance.

Menkes Nafsiah Mboi mengharapkan political will akan dapat digalang melalui Konferensi tersebut.

Menkes juga bertindak memandu sesi interaktif mengenai pencegahan infeksi serta penggunaan dan strategi obat-obatan antimicrobial serta sesi mengenai kesehatan hewan dan kaitannya dengan kesehatan manusia.

Ministerial Conference on Antimicrobial Resistance diselenggarakan Pemerintah Belanda bekerja sama dengan WHO dan FAO serta ditujukan untuk menjalin kerja sama antarnegara, antara publik dan swasta serta antara berbagai sektor guna penanganan antimicrobial resistance.

Hasil dari Konferensi ini akan menjadi bahan masukan bagi perumusan global action plan mengenai antimicrobial resistance.

Konferensi dihadiri oleh wakil dari 30 negara dan 5 organisasi internasional World Health Organization, Food and Agriculture Organization, World Organization of Animal Health, Bank Dunia dan Uni Eropa.

sumber: www.antaranews.com

Pemerintah baru diharapkan memberi perhatian pada masalah kesehatan. Caranya: melakukan rekonstruksi sistem kesehatan nasional dan memasukkan hal ini dalam rencana pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertema "Menilai Agenda Pembangunan Kesehatan Capres dan Cawapres Tahun 2014-2019" yang dilaksanakan MerDesa Institute yang bekerja sama dengan Prisma Resources Center di Jakarta, Selasa, 24 Juni 2014.

Hadir dalam diskusi: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

"Kami merumuskan persoalan bidang kesehatan yang harus menjadi perhatian presiden terpilih nanti, karena masih banyak sekali yang harus dibenahi," kata Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Hanibal Hamidi.

Sejumlah masalah di bidang kesehatan antara lain belum meratanya pelayanan. Tidak saja soal tenaga kesehatan, tapi juga peralatan kesehatan, yang menjadi modal dasar mengejar ketertinggalan Indonesia untuk mencapai target-target MDGs.

Jika dirumuskan, menurut Hanibal, hal yang krusial untuk melahirkan kebijakan revolusioner yakni merekonstruksi sistem kesehatan nasional yang mengintegrasikan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hal kedua, kata dia, untuk menunjang masalah kesehatan nasional, harus ada dukungan infrastruktur antara lain ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi. Ini menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ketiga, masalah keterjangkauan bahan pangan yang terkait dengan kewenangan di Kementerian Pertanian.

"Jadi, memang kebijakan di bidang kesehatan terkait dengan kebijakan di instansi lainnya. Di sinilah perlu adanya koordinasi antarlembaga. Namun, agar sasaran program tepat guna, harus dipikirkan juga pihak mana yang bertanggung jawab, apakah Kementerian Kesehatan, Kesra, ataukah lembaga baru," ujarnya.

Menurut dia, jika masalah kesehatan tidak ditangani secara serius, pada akhirnya akan berdampak bagi kualitas sumber daya manusia. Hanibal mengungkapkan salah satu program dan kebijakan yang digagas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah Kebijakan Perdesaan Sehat.

"Kebijakan Perdesaan Sehat merupakan pilihan pendekatan penajaman bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal," katanya. (Baca :1,6 Juta Warga Kalteng Belum Dapat Layanan BPJS )

Menurut dia, apabila seluruh desa mencapaii derajat kesehatan yang menjadi sasaran dan target pembangunan nasional, dapat dipastikan seluruh kabupaten dan kota, provinsi, dan nasional akan dapat mencapai sasaran dan target kinerja pembangunan kesehatan.

"Kebijakan ini sekaligus diharapkan akan menjadi pintu masuk untuk mewujudkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan berbasis perdesaan," ujarnya.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat di 158 kabupaten daerah tertinggal, dibentuk tujuh Manajemen Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat di tujuh pulau besar. Manajemen Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat di tingkat provinsi dan kabupaten dikoordinasi oleh perguruan tinggi.

Program ini didukung oleh distribusi 200 sarjana kesehatan sebagai Relawan Pembangunan Perdesaan Sehat di 200 wilayah kerja dan puskesmas di 22 provinsi pada 84 kabupaten sasaran prioritas.

sumber: www.tempo.co

Pemerintah baru diharapkan memberi perhatian pada masalah kesehatan. Caranya: melakukan rekonstruksi sistem kesehatan nasional dan memasukkan hal ini dalam rencana pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertema "Menilai Agenda Pembangunan Kesehatan Capres dan Cawapres Tahun 2014-2019" yang dilaksanakan MerDesa Institute yang bekerja sama dengan Prisma Resources Center di Jakarta, Selasa, 24 Juni 2014.

Hadir dalam diskusi: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

"Kami merumuskan persoalan bidang kesehatan yang harus menjadi perhatian presiden terpilih nanti, karena masih banyak sekali yang harus dibenahi," kata Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Hanibal Hamidi.

Sejumlah masalah di bidang kesehatan antara lain belum meratanya pelayanan. Tidak saja soal tenaga kesehatan, tapi juga peralatan kesehatan, yang menjadi modal dasar mengejar ketertinggalan Indonesia untuk mencapai target-target MDGs.

Jika dirumuskan, menurut Hanibal, hal yang krusial untuk melahirkan kebijakan revolusioner yakni merekonstruksi sistem kesehatan nasional yang mengintegrasikan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hal kedua, kata dia, untuk menunjang masalah kesehatan nasional, harus ada dukungan infrastruktur antara lain ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi. Ini menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ketiga, masalah keterjangkauan bahan pangan yang terkait dengan kewenangan di Kementerian Pertanian.

"Jadi, memang kebijakan di bidang kesehatan terkait dengan kebijakan di instansi lainnya. Di sinilah perlu adanya koordinasi antarlembaga. Namun, agar sasaran program tepat guna, harus dipikirkan juga pihak mana yang bertanggung jawab, apakah Kementerian Kesehatan, Kesra, ataukah lembaga baru," ujarnya.

Menurut dia, jika masalah kesehatan tidak ditangani secara serius, pada akhirnya akan berdampak bagi kualitas sumber daya manusia. Hanibal mengungkapkan salah satu program dan kebijakan yang digagas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah Kebijakan Perdesaan Sehat.

"Kebijakan Perdesaan Sehat merupakan pilihan pendekatan penajaman bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal," katanya. (Baca :1,6 Juta Warga Kalteng Belum Dapat Layanan BPJS )

Menurut dia, apabila seluruh desa mencapaii derajat kesehatan yang menjadi sasaran dan target pembangunan nasional, dapat dipastikan seluruh kabupaten dan kota, provinsi, dan nasional akan dapat mencapai sasaran dan target kinerja pembangunan kesehatan.

"Kebijakan ini sekaligus diharapkan akan menjadi pintu masuk untuk mewujudkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan berbasis perdesaan," ujarnya.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat di 158 kabupaten daerah tertinggal, dibentuk tujuh Manajemen Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat di tujuh pulau besar. Manajemen Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat di tingkat provinsi dan kabupaten dikoordinasi oleh perguruan tinggi.

Program ini didukung oleh distribusi 200 sarjana kesehatan sebagai Relawan Pembangunan Perdesaan Sehat di 200 wilayah kerja dan puskesmas di 22 provinsi pada 84 kabupaten sasaran prioritas.

sumber: www.tempo.co

Perusahaan-perusahaan rokok sebagian besar mengabaikan tenggat yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk mencantumkan peringatan kesehatan yang jelas di semua bungkus rokok yang dijual.

Pengabaian ini merupakan kemunduran dalam upaya anti-merokok di negara yang memiliki tingkat perokok pria dan iklan rokok tertinggi di dunia.

Meski diberikan waktu satu setengah tahun untuk menyiapkan foto peringatan yang mencakup 40 persen dari bungkus rokok, sebagian besar perusahaan rokok gagal memenuhi tenggat Selasa (24/6), menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak. Lembaga ini menemukan hanya sedikit sekali perubahan dalam bungkus-bungkus rokok yang dijual di Jakarta dan 11 kota lainnya di Indonesia.

"Hal ini jelas menunjukkan bahwa industri rokok telah melawan aturan Indonesia," menurut ketua Komisi Arist Merdeka Sirait.

"Pemerintah telah dikalahkan oleh industri rokok."

Hanya 409 dari lebih dari 3.300 merk yang dimiliki 672 perusahaan di seluruh Indonesia telah mendaftarkan foto-foto yang akan mereka pakai di produk-produk mereka pada Senin, menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Mereka diberikan pilihan lima foto pada Juni lalu.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan perusahaan-perusahaan yang telah melewatkan tenggat akan diberi peringatan, dan mereka yang gagal mematuhinya akan didenda sampai US$42.000 dan menghadapi hukuman lima tahun penjara.

Produsen rokok terbesar di Indonesia, Sampoerna yang dimiliki Philip Morris, mengatakan telah mulai mendistribusikan produk-produk dengan peringatan baru Senin, namun memerlukan lebih banyak waktu untuk membersihkan stok yang masih ada. Namun label-label harus mulai dipasang Selasa, ujar Nafsiah.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menunda aturan-aturan terkait rokok. Peringatan yang jelas berasal dari aturan kesehatan yang disahkan pada 2009, meski baru 18 bulan kemudian aturan pelaksananya dikeluarkan.

Indonesia juga merupakan salah satu dari sedikit negara yang belum bergabung bersama traktat tembakau lembaga kesehatan dunia (WHO). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang belum menandatanganinya.

Penyakit terkait tembakau membunuh sedikitnya 200.000 orang setiap tahun di Indonesia. Sebuah survei nasional pada 2012 menemukan bahwa 67 persen dari seluruh pria di atas usia 15 tahun merokok, atau tertinggi di dunia, sementara 35 persen dari populasi total merokok, angka yang hanya diungguli oleh Rusia. (AP/Margie Mason)

sumber: www.voaindonesia.com

Pasar industri kesehatan di Indonesia disebut perusahaan asal Korea masih sangat potensial, dengan semakin fokusnya pemerintah terhadap program kesehatan untuk masyarakat banyak.

"Sebagai contoh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan beberapa program kesehatan lain. Dari situ menandakan bahwa pemerintah saat ini mulai concern dengan masalah kesehatan," imbuh Julia Arianti, Head of Business Development for Samsung Health and Medical Equipment Business, saat wawancara eksklusif ICTEC - Samsung Sono School di Jakarta, Kamis (19/6).

Melihat potensi ini, lanjut Julia, Samsung Electronics melalui Samsung Health and Medical Equipment Business, sudah merencanakan beberapa strategi bisnis. Salah satunya adalah dengan meluncurkan beberapa alat kesehatan, seperti alat ultrasonografi, Samsung Medison Accuvix A30 dan Samsung Portable Ultrasound MySini U6 pada awal 2015 nanti.

"Kita juga akan mengembangkan CSR (Company Social Responsibility) kita yakni ICTEC - Samsung Sono School, yang saat ini sudah berjalan di RS Cipto Mangunkusumo, ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia," terang Julia.

Program Samsung Sono School sendiri, merupakan program pelatihan gratis, bekerjasama dengan RSCM dan FKUI, yang diberikan kepada para pelaku medis dalam mengaplikasikan alat ultrasonografi milik Samsung.

"Kita ingin mengembangkan ke tingkat nasional, tidak hanya Jakarta. Namun, saat ini pulau Jawa masih yang paling potensial. Jadi, kita akan memulai Sono School kedua di Jawa dulu. Kemungkinan di Surabaya, namun masih dalam proses," Kang Hyun Lee, Vice President Samsung Electronics Indonesia.

sumber: www.beritasatu.com

Dulu tim medis membutuhkan waktu lama untuk mendiagnosis satu penyakit yang diidap seorang pasien. Seiring dengan perkembangan zaman, pengobatan konvensional pun berkembang cukup pesat. Bukti kemajuan dari teknologi ini, membuat tim medis lebih mudah mendiagnosis penyakit.

Walaupun saat ini sudah ada bukti nyata seperti CT-Scan dan MRI yang dapat dengan mudah mendiagnosa penyakit berbahaya, semua perkembangan ini belum menyelesaikan masalah kesehatan.

"Penyakit seperti hipertensi, diabetes dan kolesterol, sejauh ini hanya bisa dikontrol belum bisa disembuhkan dengan pengobatan konvensional," kata dr. Arijanto Jonosewoyo, SpPD, FINASIM dalam acara Natural Wellness Symposium SOHO Global Health di Grand Ballroom Grand City, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/6/2014).

Kepala Poliklinik Komplementer Alternatif RSU Dr Soetomo Surabaya mengatakan, pengobatan komplementer mulai dikembangkan. Bahkan pemerintah akan mengangkat pengobatan komplementer menjadi pengobatan primer di Indonesia.

"Ini adalah program nasional dari pemerintah dalam hal ini departemen kesehatan akan mengangkat obat herbal menjadi bagian dari layanan primer kesehatan di Indonesia," kata dia menambahkan.

Meski begitu, pasien juga harus mengetahui bahwa pengobatan komplementer ini bukan untuk menggeser pengobatan konvensional.

"Pengobatan ini pun harus tetap dilakukan oleh dokter dan keamanannya sudah teruji secara klinis," kata dia menekankan.

Berbicara mengenai penggunaan obat herbal di Indonesia, secara konsisten mengalami kenaikan. Data dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan pada 2006 pasar obat herbal di Indonesia mencapai Rp 5 triliun. Bahkan diprediksi pada 2014 mencapai Rp 15 triliun.

Melihat peluang ini, SOHO Global Health menyelenggarakan seminar ilmiah dengan tujuan untuk menginformasikan keamanan, khasiat dan kualitas dari obat herbal. Ini menjadi seminar ilmiah pertama di Indonesia yang memberikan pemaparan manfaat dari obat herbal dengan total peserta mencapai 1.000 dokter.

Museum Rekor Indonesia (MURI), menyatakan, seminar dengan kategori 'Simposium Produk-produk Herbal secara Road Show di 7 Kota Besar di Indonesia' ini memecahkan rekor MURI.

Vice President Sales and Marketing for Professional Products SOHO Global Health, Sugiharjo, menjelaskan, seminar ini diadakan di 7 kota besar yaitu Semarang, Jakarta, Medan, Bali, Bandung, Makassar, dan Surabaya dengan total 1.000 peserta di masing-masing kota.

"Saya berterimakasih kepada SOHO karena sudah membantu menyelenggarakan acara ini. Sehingga, pakar-pakar yang ada dapat menjelaskan bagaimana mengobati, bagaimana mendiagnosa suatu penyakit, dan menggabungkan obat-obat herbal sebagai complementary medicine," kata Arijanto.

Menurut Arijanto, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah tidak memakai istilah complementary alternative medicine, tapi mengubahnya menjadi complementary medicine.

sumber: health.liputan6.com

Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes, Eka Viora, mengakui sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia masih minim. Hal itu dikarenakan, dokter-dokter kesehatan jiwa belum memadai di seluruh Indonesia yang saat ini sedang dipersiapkan dengan memberiakn pelatihan kepada dokter-dokter umum agar komptensi bisa melakukan penanganan kesehatan jiwa.

"Kita sedang atur, kita tingkatkan aksesnya. Di RS dan Puskesmas diwajibkan ada pelayanan keswa. Itu sudah dilakukan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mewajibkan RS dan Puskesmas ada pelayanan ganggung keswa, baik pelayanan primer maupun rujukan," kata Eka.

Menurutnya, dari 700 dokter kejiwaan yang ada di Indonesia, tidak mungkin bisa melayani kesehatan jiwa di seluruh Indonesia dengan jumlah ribuan RS Pemerintah dan swasta semuanya. Sehingga, Puskesmas yang berjumlah 9005 di Indonesia, tidak seluruhnya mempunyai dokter ahli kejiwaan.

Namun, tambahnya, dengan adanya RUU Kesra yang nantinya menjadi UU, akan semakin memperkuat sistem pelayanan kesehatan jiwa yang sudah ada dalam JKN menjadi sistem secara permanent. "Ini semakin memperkuat dan sudah mulai laksanakan. Dasar hukum jadi ada yang selama ini belum ada," ujarnya.

sumber: www.harianterbit.com

Samsung Electronics berencana melatih ratusan dokter Indonesia dalam satu tahun untuk menggunakan teknologi ultrasonografi (USG) yang dikembangkannya bersama Medison. Para dokter tersebut dilatih dalam program bertajuk ICTEC Sono School.

"ICTEC Sono School ini sebelumnya sudah jalan di China. Untuk di Asia Tenggara, Indonesia yang pertama," kata Kang Hyun Lee, Vice President Samsung Electronics Indonesia, dalam pertemuan dengan media pada Kamis (19/6/2014).

Dua teknologi yang dibawa Samsung dalam pelatihan itu adalah MySono U6, sebuah perangkat USG portabel yang mudah dibawa ke mana pun; serta Accuvix A30, teknologi USG tercanggih yang bisa menyajikan citra secara real time, resolusi tinggi, dan tiga dimensi.

Julia Arianti Widjaja, Product Manager Samsung Electronics Indonesia, mengatakan, platihan ini digelar lewat kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

"Ada 14 kelas yang kita buka dengan tujuh modul. Dalam setahun kita targetkan bisa melatih 200-350 dokter," kata Julia. Menurut Julia, fokus kerja sama lewat Sono School ialah meningkatkan keahlian penggunaan USG dalam kondisi darurat serta obstetri dan ginekologi.

Kerja sama ini juga menandai mulainya penetrasi Samsung pada industri alat kesehatan. Julia mengatakan bahwa Samsung yang bekerja sama dengan Medison sudah menyiapkan strategi masuk ke pasar Indonesia yang dianggap sangat besar peluangnya.

Dua teknologi USG yang dibawa Samsung ini sendiri bukan barang murah. USG portabel ditawarkan dengan rentang harga 40.000-50.000 dollar AS. Sementara jenis USG yang lebih canggih pastinya punya harga lebih tinggi.

sumber: sains.kompas.com