Ribuan warga Indonesia berobat jantung ke Malaysia

Ribuan warga Indonesia setiap tahunnya memilih berobat jantung ke Institut Jantung Nasional milik pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur dengan berbagai alasan, sehingga institusi tersebut menilai Indonesia sebagai pasar potensial terbesar untuk wisata kesehatan.

"Banyak sekali orang Indonesia berobat ke Institut Jantung Nasional, dan dilihat dari jumlah pasien negara asing yang ada sebanyak 2.383 pada 2013, sebanyak 77 persen dari Indonesia," kata Manager Medical Tourism & business Development Institut Jantung Negara (IJN) Akim Affandi Ahmad kepada Antara di Pekanbaru, Rabu.

Bahkan, ia mengatakan kunjungan pasien Indonesia dalam periode Januari-Maret tahun ini mencapai 74 persen dari total pasien asing.

Menurut dia, tingginya minat pasien Indonesia membuat IJN terus melakukan pembenahan pelayanan. Salah satu layanan yang dalam penjajakan adalah melakukan kerjasama dengan asuransi, sehingga pasien lebih mudah dalam pembayaran.

"Banyak pasien Indonesia terpaksa membawa tas berisi uang ke Malaysia, dan itu kami coba selesaikan dengan menjajaki kerjasama dengan asuransi Indonesia," katanya.

Meski begitu, ia mengatakan IJN tidak hanya melihat sisi bisnis semata karena tetap membuka kesempatan menuntut ilmu bagi dokter-dokter dari luar negeri terutama dari Indonesia. Karena itulah, ia mengatakan rumah sakit itu mengambil nama institut karena IJN juga tempat berkumpul dokter spesialis jantung untuk sama-sama belajar dalam penanganan setiap kasus jantung.

"Sudah ada 34 dokter Indonesia yang menuntut ilmu di IJN," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan IJN juga akan bekerjasama dengan RS Cipto Mangunkusomo (RSCM) Jakarta dalam penanganan pasien jantung. Ia mengatakan penandatangan kesepakatan bersama (MoU) keduanya akan dilakukan pada bulan Juni ini.

"Nanti IJN dan RSCM akan menangani pasien jantung secara bersama. Kalau bisa dirujuk, kita tangani di IJN dan kalau tidak bisa, maka tim media kita yang akan ke Cipto," katanya.

Menurut dia, salah satu keunggulan IJN karena fasilitas dan tenaga medis yang tersedia cukup banyak. Jumlah tempat tidur pasien untuk penanganan kritis menapai 106 unit, dari total 461 unit yang ada. Kemudian, jumlah staf IJN mencapai 1.865 orang yang membantu kerja 96 dokter tetap.

Akim menambahkan, pihak IJN kini bekerjasama dengan maskapai Firefly untuk layanan paket wisata kesehatan dari Indonesia, untuk pasar di Pulau Sumatera. Menurut dia, paket wisata kesehatan ini merupakan yang pertama dan terlengkap yang pernah ditawarkan. Sedangkan, IJN memberikan layanan pemeriksaan jantung terbaik dengan harga lebih murah ketimbang rumah sakit swasta karena dimiliki oleh Pemerintah Malaysia.

"Jadi pasien tidak perlu bingung lagi mencari tiket penerbangan dan hotel untuk berobat karena semuanya sudah lengkap," ujar Akim.

Sales Manager Firefly Indonesia Achmad Nixon mengatakan paket wisata kesehatan ini bersifat menyeluruh mulai dari tiket pesawat, layanan penjemputan, hotel hingga pemeriksaan jantung lengkap di IJN dengan harga relatif murah untuk berobat di luar negeri.

Maskapai anak perusahaan dari Malaysia Airlines itu mulai gencar menawarkan paket wisata kesehatan jantung itu di daerah di Pulau Sumatera, yakni di Kota Banda Aceh, Medan, Batam dan Pekanbaru. Menurut dia, keunggulan layanan kesehatan ini adalah karena lebih murah dan cepat.

Paket kesehatan tersebut memberi kemudahan mendapatkan tiket dengan harga murah, layanan antar-jemput dari Skypark Sultan Abdul Aziz Shah, belasan pilihan hotel kelas bintang tiga dan empat untuk akomodasi, dan potongan harga pemeriksaan jantung di IJN.

Paket empat hari tiga malam, dengan satu hari "melancong" menikmati wisata Kota Kuala Lumpur, dibanderol dengan harga 1.860 Ringgit Malaysia atau setara sekitar Rp6,5 juta per orang untuk konsumen Pekanbaru dan Batam. Sedangkan, harga di Medan 1.820 Ringgit.

Sedangkan, untuk paket wisata kesehatan yang lebih singkat, yakni tiga hari dua malam ditawarkan seharga 1.450 Ringgit atau setara sekitar Rp5 juta per orang.

"Pasien dari Sumatera merasa lebih mudah ke Malaysia karena jaraknya lebih dekat. Selain itu, Indonesia-Malaysia masih satu rumpun, maka tidak banyak kendala dari segi bahasa dan budaya," kata Nixon.

sumber: www.antaranews.com

Indonesia Konsisten Angkat Jamu dalam Sistem Kesehatan Nasional

Menilik hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 sekitar 30,4 persen rumah tangga di Indonesia memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional di antaranya 77,8 persen rumah tangga memanfaatkan jenis pelayanan kesehatan tradisional keterampilan tanpa alat, dan 49,0 persen rumah tangga memanfaatkan ramuan.

Pelayanan kesehatan tradisional ramuan juga dikenal luas di Indonesia sebagai Jamu dan secara empiris digunakan dalam upaya promotif, preventif bahkan selanjutnya berkembang ke arah kuratif dan paliatif.

"Indonesia secara konsisten mengangkat kesehatan tradisional ke dalam Sistem Kesehatan Nasional.​ Dalam meningkatkan pemanfaatan obat tradisional utamanya Jamu, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan kebijakan mengenai pengobatan tradisional," ujar Kepala Balitbangkes, Prof. Tjandra Yoga Aditama, Sabtu (14/6/2014).

Regulasi yang ada juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 003 tahun 2010 tentang Saintifikasi Jamu yang antara lain mengatur penyediaan data dan informasi tentang jamu untuk mendukung Jamu evidence based decision making dalam upaya pengintegrasian Jamu dalam pelayanan kesehatan.

Program Saintifikasi Jamu atau Scientific Based Jamu Development , yaitu penelitian berbasis pelayanan yang mencakup : etnofarmakologi, formulasi, serta uji pre klinik dan klinik.

Jamu saintifik yang dihasilkan dari program digunakan untuk terapi komplementer di fasilitas pelayanan kesehatan dan dijadikan pilihan masyarakat, jika mereka menginginkan untuk mengonsumsi Jamu saja sebagai subyek dalam upaya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif.

Dewasa ini, Balitbangkes sudah berhasil menyediakan dua Jamu Saintifik, yaitu untuk hipertensi ringan dan asam urat.

Pada tahun 2014 direncanakan akan diperoleh tambahan 3 Jamu Saintifik, yaitu osteoartritis, haemorroid dan dispepsia.

Sampai saat ini baru diuji 24 formula jamu untuk menjadi kandidat formula jamu saintifik, yaitu 19 formula jamu untuk uji klinik pre-post dan 5 formula jamu untuk uji klinik multicenter.

sumber: health.liputan6.com

Produsen Rokok Tolak Keras Pemberlakuan PP Anti Tembakau

Industri rokok nasional akan kembali mendapatkan tekanan. Kali ini, industri rokok mendapatkan tekanan dari dalam negeri seiring pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan terhitung 24 Juni nanti.

Di luar negeri, industri rokok dibayangi beleid internasional antiproduk berbahan tembakau yang disebut Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Penerapan PP 109 ini membuat pabrikan rokok meradang. Pengusaha dan petani menentang keras aturan tersebut.

"Aturan itu bukan lagi memberatkan, tapi mematikan kami," tegas Rusdi Rahman, Ketua Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku) di Jakarta, Jumat (13/6/2014).

Sebagai bukti protes, kemarin sedikitnya 31 pemilik pabrik rokok kecil dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur menggelar aksi di depan Kementerian Kesehatan untuk menentang penerapan PP tersebut.

Para pemilik pabrik dikatakan mengaku tak peduli meski mereka terancam hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta jika tak mematuhi aturan tersebut.

Dalam PP 109 dan produk hukum turunannya yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau mengharuskan setiap kemasan rokok memasang gambar bahaya merokok sebesar 40% dari keseluruhan kemasan.

Dengan aturan itu, kata Rusdi, pemerintah telah menggali kuburan bagi ratusan pabrik rokok kecil yang tersebar di berbagai daerah.

Dengan mengubah kemasan, biaya produksi bisa bertambah 15%. Belum lagi, aturan-aturan lain, mulai soal besaran cukai hingga cap bahwa rokok sebagai pembunuh. "Masalah psikologis itu yang paling berat. Kenapa kami dijustifikasi sebagai pembunuh?" ujar Rusdi.

Rusdi, yang juga Direktur Utama Pabrik Rokok Paku Bumi asal Kudus, Jawa Tengah, meminta Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi membuat iklan larangan merokok sendiri bukan dibebankan kepada industri.

"Kalau itu kepentingan Menteri Kesehatan ya harusnya Menteri Kesehatan membuat iklan sendiri, bukan dibebankan pada kami," katanya.

Sikap senada disampaikan Indra G Windiaz, Koordinator Komunitas Kretek wilayah Jakarta, yang menyayangkan sikap Kemenkes yang dinilai diskriminatif terhadap produk lokal.

Menurut Windiaz, merokok bukanlah sesuatu yang bersifat adiksi atau membuat orang kecanduan. "Ini cuma soal kebiasaan," ujarnya.

Pemerintah menurut Windiaz seharusnya memberi perlindungan masyarakat dari bahaya asap rokok dengan melindungi juga perokok.

"Harus ada himbauan bagi kontraktor untuk membangun tempat khusus perokok yang layak di gedung-gedung dan fasilitas umum sebagai bentuk perlindungan bagi perokok dan bukan perokok, bukan peraturan yang menguntungkan pihak asing," pungkas Windiaz. (Nrm)

sumber: bisnis.liputan6.com

 

Standar Pelayanan Kesehatan di Jakarta Masih Rendah

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafsiah Mboi, memuji pelayanan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta. Namun, dia menyebutkan jumlah penduduk yang sakit masih tinggi.

Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, mengatakan standar pelayanan kesehatan di DKI Jakarta masih berada di angka 20 persen. Idealnya, sebuah daerah berada di kisaran 10-15 persen.

Oleh karena itu, kegiatan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesadaran) harus ditingkatkan.

"Di puskesmas, kegiatan preventif, promotif, diagnosis, pelayanan penyakit kronis harus lebih besar dari layanan kuratif (pengobatan). Kalau tidak dia harus jadi rumah sakit sehingga ini harus dimonitor," ujarnya saat kunjungan kerja ke Puskesmas Kecamatan Tebet, Selasa (10/6/2014).

Nafsiah menuturkan Jakarta seringkali menciptakan terobosan pelayanan kesehatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Langkah yang diambil itu pun dapat dipraktekan di daerah lain. Jakarta pun dapat dijadikan model pelayanan kesehatan di daerah urban.

Beberapa contoh terobosan pelayanan kesehatan tersebut adalah adanya Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 119, jaminan pelayanan kesehatan bagi pasien ke rumah mereka agar merasa nyaman, kebijakan kerja sama dengan swasta, pemanfaatan tenaga Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di puskesmas untuk ketepatan kasus rujukan, serta pengembangan sistem informasi online untuk layanan rujukan.

Ia juga memuji penyediaan fasilitas kesehatan di rumah susun sewa dan pasar. Nafsiah menilai langkah penyediaan kesehatan tersebut, sebagai konsep modern pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat Jakarta.

Namun, bukan berarti pelayanan kesehatan daerah lain dapat diperlakukan sama. "Pelayanan kesehatan di luar Jakarta, seperti Jawa barat, Bangka Belitung, maupun daerah urban seperti Jakarta ini diperlakukan berbeda dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tutur Nafsiah.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, pun mengakui standar pelayanan rumah sakit dan puskesmas di DKI Jakarta masih belum baik.

"Jadi standar suksesnya rumah sakit itu, kalau dia bisa membuat yang sakit enggak lebih dari 15 persen. Sekarang puskesmas kita rata-rata masih 20 persen. Itu sudah dianggap bagus (oleh Menteri Kesehatan), padahal sesuai standarnya masih belum bagus," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.

Untuk mencapai angka ideal 15 persen, ia menilai seharusnya Puskesmas dan Rumah Sakit semakin gencar melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan (preventif) dan peyuluhan (promotif).

"Misalnya contoh tadi ibu Menkes bilang, kita malaria sudah diatasin. Tapi kenapa masih banyak yang kena DBD? itu kan berarti lingkunganya belum bersih dan penyuluhannya kurang," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Selain kasus penyakit musiman dan penyakit umum tersebut, ia menilai standar penyuluhan penyakit dengan penanganan khusus masih sangat kurang. Salah satunya adalah penangnan HIV/AIDS.

"Makanya kita minta semua orang Jakarta ini, lakukan VCT (Voluntary Counseling Test). Supaya kita tahu status HIV/AIDS seperti apa. Baru kita bisa obatin. Status AIDS ini naik karena banyak orang enggak tahu status HIVnya," ucapnya.

Masalah kurangnya tindakan pencegahan dan penyuluhan inilah Ahok menilai standar fasilitas kesehatan masih rendah. "Sebetulnya yang mau kita lakukan, puskesmas itu melakukan preventif dan promotif. Bukan kuratif (pengobatan)," tegas Ahok.

sumber: news.metrotvnews.com

 

Kementerian Kesehatan Bahas Kembali Standardisasi Jasa Medis

Kementerian Kesehatan RI akan membahas kembali standardisasi jasa medis untuk dokter. Hal ini untuk menyikapi persoalan jasa medis di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Jasa medis ini semacam delegasi kepada pihak pelayanan kesehatan. Artinya kepada provider atau rumah sakit untuk mengaturnya," kata Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI HM Subuh di Medan, Selasa (10/6).

Jadi, jelasnya, pemerintah menyediakan uang untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan jumlahnya 86,4 juta sasaran dan uangnya ada di Kemenkes RI. Ada juga yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sendiri dari eks Askes dan mandiri.

Setelah melakukan suatu pelayanan maka klaim dibayarkan oleh BPJS dalam bentuk satu paket INA CBG's (Indonesian Case Based Groups). Inilah yang dikelola penuh oleh pelayanan kesehatan yakni rumah sakit, poliklinik atau yang lain-lain.

"Masalahnya saat ini mungkin ada kegamangan, di mana dokter bertanya-tanya aturannya seperti apa. Berapa persen sebenarnya jasa medis tersebut," sebutnya.

Sebenarnya, lanjut Subuh, secara normal di negara-negara yang telah melaksanakan sistem asuransi kesehatan seperti di Indonesia memang efisiensi dan efektifitas dari pemakaian dana tersebut benar-benar diatur dari pelayanan.

"Tetapi di Indonesia memang katanya masih memerlukan peraturan. Karena belum bisa mereka menetapkan besarannya dan tanda kutipnya dari sisi keadilan. INA CBG's ini kan sudah digabung dengan tindakan untuk obat-obatan dan juga untuk faktor jasanya. Saya rasa begini, kemenkes sudah berusaha membuat semacam peraturan menteri mengenai masalah itu dan belum dikeluarkan," ungkapnya.

Tetapi saat ini masih melakukan pembuatan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak. Dengan memberi minimal atau maksimalnya itu berapa dari paket yang ada.

"Kalau peraturan yang dulu itu kan 40:60 artinya 40 persen jasa pelayanan 60 persen untuk operasional. Jasa itu bukan untuk jasa medis, ingat ya tapi jasa pelayanan. Kalau jasa medis itu hanya untuk dokter tapi ini jasa pelayanan terdapat, jasa perawat, jasa dokter, jasa farmasi, jasa gizi, dan jasa orang kantor itu digabung. Karena semua bekerja sama, gak mungkin seorang dokter bekerja sendiri," terangnya.

Mengenai peraturan menteri itu, sambungnya, dalam waktu dekat harus sudah ada. Karena beberapa kali ia mengikuti rapat dengan menteri dan biro hukum sudah dibahas aturan tersebut. Nantinya, aturan tersebut merupakan pedoman dalam pembagian jasa pelayanan.

"Sekali lagi bukan jasa medis tapi jasa pelayanan yang mulai dari sekuriti dan karyawan dapur mendapatkan jasa pelayanan ini," tegasnya.

Seperti berita sebelumnya, beberapa dokter di Medan mengeluh karena tidak mengetahui berapa jumlah jasa medis yang diterimanya untuk setiap tindakan medis karena tidak ada transparansi jasa untuk tindakan medis yang mereka lakukan.(YN)

sumber: harianandalas.com

 

Peneliti WVI: Penanganan Masalah Gizi Harus dngan Data Akurat

Peneliti WVI mengaku bingung karena data yang disampaikan oleh dinas kesehatan dan badan lainnya sangat bervariasi.

KUPANG, Jaringnews.com - Peneliti dari World Vision Indonesia (WVI), Asteria T. Aritonang mengatakan bahwa penanganan masalah kurang gizi dan gizi buruk di Nusa Tenggara Timur (NTT) harus dimulai dari data yang pasti sebab hingga saat ini terdapat perbedaan data yang diberikan dari pemerintah daerah setempat dan peneliti.

"Ada perbedaan data yang kita dapat soal kasus gizi buruk di NTT. Hasil riset dari pemerintah daerah melalui Dinas kesehatan hanya terdapat 12 persen masalah gizi buruk di NTT, namun temuan penelitian kami pada tahun 2013 lalu, terdapat 29 persen angka gizi kurang dan 1,5 persen gizi buruk di daerah ini," beber Asteria, Selasa (10/6) petang tadi.

Menurutnya untuk menangani kasus tersebut maka dibutuhkan data yang pasti yang menjadi pegangan pemerintah daerah sehingga tidak salah mengambil kebijakan dan anggaran. "Apabila data tidak pasti maka akan terjadi ketidaksinambungan masalah ini," katanya.

Terhadap data yang dirilis pemerintah setempat, Peneliti WVI ini mengaku bingung karena data yang disampaikan oleh dinas kesehatan dan badan lainnya sangat bervariasi.

Dia menyarankan, untuk menanggulangi dua masalah kesehatan tersebut disediakan data yang akurat sehingga tidak salah sasaran pada saat mengambil kebijakan, sebab satu kebijakan yang diambil sangat berpengaruh pada bayi dan anak di NTT.

sumbe: jaringnews.com

 

Kemkes Siapkan Jamu Berstandar Ilmiah untuk Tiga Penyakit

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan (Kemkes) dalam waktu dekat akan menambah jamu saintifik (lolos uji ilmiah) untuk tiga jenis penyakit. Penyakit tersebut, yaitu osteoartritis, haemorroid (wasir), dan dispepsia (maag).

Osteoartritis yaitu gangguan persedian yang ditandai dengan adanya nyeri dan kekakuan pada sendi. Hemoroid adalah pelebaran varises satu segmen atau lebih pembuluh darah vena hemoroidales pada poros usus dan anus. Sedangkan dispepsia adalah rasa nyeri atau tidak nyaman pada perut bagian atas, yang sering dirasakan seperti terdapat gas, rasa penuh, sakit, atau rasa terbakar.

Kepala Balitbang Kemkes, Prof Tjandra Yoga Aditama, mengatakan rencananya ketiga jamu tersebut akan segera disaintifikasi. Saat ini pihaknya sudah berhasil menyediakan dua jamu saintifik, yaitu untuk hipertensi ringan dan asam urat.

"Sampai saat ini baru diuji 24 formula jamu untuk menjadi kandidat formula jamu saintifik, yaitu 19 formula jamu untuk uji klinik pre-post dan lima formula lainnya untuk uji klinik multicenter," kata Tjandra di Jakarta, Senin (9/6).

Tjandra menambahkan, secara historis, pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional telah berlangsung lama di Indonesia dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan hingga saat ini. Perkembangannya sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (health promotion) serta pengobatan dan pencegahan penyakit (prevention and disease cure).

Menilik hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, Tjandra mengatakan, sebanyak 30,4% rumah tangga di Indonesia telah memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional. Sebanyak 77,8% rumah tangga di antaranya memanfaatkan jenis pelayanan kesehatan tradisional keterampilan tanpa alat, dan 49,0% rumah tangga memanfaatkan ramuan.

"Pelayanan kesehatan tradisional ramuan juga dikenal luas di Indonesia sebagai jamu dan secara empiris digunakan dalam upaya promotif, preventif bahkan selanjutnya berkembang ke arah kuratif dan paliatif," ucapnya.

Menurut Tjandra, Indonesia secara konsisten mengangkat kesehatan tradisional ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.​ Dalam meningkatkan pemanfatan obat tradisional, utamanya jamu Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan kebijakan mengenai pengobatan tradisional.

Regulasi yang ada juga diperkuat dengan diterbitkannya Permenkes 003/2010 tentang Saintifikasi Jamu. Regulasi ini antara lain mengatur penyediaan data dan informasi tentang jamu untuk mendukung jamu evidence based decision making dalam upaya pengintegrasian jamu dalam pelayanan kesehatan.

Ia menjelaskan, program saintifikasi jamu atau scientific based jamu development, yaitu penelitian berbasis pelayanan yang mencakup beberapa hal. Di antaranya, etnofarmakologi, formulasi, uji pre klinik, dan klinik. Jamu saintifik yang dihasilkan dari program ini digunakan untuk terapi komplementer di fasilitas pelayanan kesehatan. Jamu ini juga bisa menjadi pilihan masyarakat jika menginginkan untuk mengonsumsinya sebagai subyek dalam upaya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.

sumber: www.beritasatu.com

 

Implementasi E-Health di Indonesia Belum Efisien

Ketua e-Indonesia Initiatives Forum Prof Suhono Harso Supangkat mengatakan implementasi E-Health di Indonesia butuh interperobilitas dan arsitektur. Menurutnya, interperobilitas menjadi penting agar bisa berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan para pemangku kepentingan.

"Interoperabilitas itu penting untuk e-health karena sifat dari Teknologi Informasi, apalagi di kesehatan sangat perlu bisa berhubungan, kalau tidak ya tidak bisa komunikasi, tidak bisa understanding secara nyata," kata Suhono Harso Supangkat usai menjadi pembicara di Konferensi E-Health Nasional di Jakarta, Kamis (5/6).

Diungkapkannya, saat ini implementasi e-health masih ada sekat-sekat antar-pemain sehingga tidak efisien. "Ini juga alasan kita dorong ada arsitektur yang jelas untuk e-health ini. Kita tahu kendalanya banyak untuk membuat arsitektur, tetapi ini harus dijalankan karena merupakan satu keniscayaan," katanya.

Menurut Suhono, jika ada arsitektur dari e-health, akan terlihat ada kejelasan hubungan antar komponen di stakeholder, teknologi, people, dan process. Kata dia, banyak inisiatif terkait pembangunan e-Health baik yang personal, mobile hingga berbasis website tengah dikembangkan pelaku usaha, tetapi persoalannya referensi dan interoperabilitas tetap akan jadi isu utama agar inisisasi-inisiasi bisa berjalan lebih efisien, efektif dan murah.

Lebih lanjut Suharso mengatakan diperlukannya suatu focus grup dari stake holder kesehatan untuk membangun strategi nasional pembangunan e-health secara terkoordinatif. Forum ini kata dia, akan mengusulkan suatu strategi, peta jalan e-health nasional sehingga menjadi lebih mudah untuk diikuti stakeholder dan ada kejelasan arah pembangunan.

"Bisnis model, cloud computing untuk kesehatan juga menjadi pointer penting dalam menuju ke sistem layanan beroreintasi pasien. Tidak ketinggalan pembangunan kesehatan berbasis teknologi harus diperhatikan untuk membantu di daerah masyarakat kurang mampu," pungkasnya. (jpnn)

sumber: m.jpnn.com

 

  • angka jitu
  • togel 4d
  • agen togel
  • slot 4d
  • bandar toto 4d
  • togel 4d
  • togel online
  • rajabandot
  • slot gacor
  • toto macau
  • toto macau
  • toto macau
  • toto macau
  • situs toto
  • situs slot
  • rtp live slot
  • toto slot
  • bandar slot
  • toto macau
  • bandar togel online
  • togel online
  • togel sdy
  • togel online
  • toto macau
  • hongkong lotto
  • hongkong lotto
  • situs slot
  • slot gacor
  • bandar slot 4d
  • bandar slot
  • bandar slot gacor
  • bandar slot gacor
  • slot dana
  • toto macau
  • bandar togel 4d
  • wengtoto
  • toto hk
  • slot dana
  • hk lotto
  • toto sdy
  • slot gacor
  • slot 5000
  • toto slot
  • toto togel 4D
  • toto macau
  • slot thailand
  • slot gacor
  • togel sidney
  • live draw sgp
  • Bandar Slot
  • bandar slot gacor
  • togel macau
  • toto slot
  • slot qris
  • slot toto 4d
  • Toto Togel 4D
  • sdy lotto
  • bola gacor
  • slot 5000
  • toto hongkong
  • toto slot
  • slot 5000
  • slot 5000
  • toto togel
  • slot 5000
  • slot 5000
  • slot 5000
  • situs toto
  • toto macau
  • slot 5000
  • BATASRAJABANDOT
  • slot 777
  • slot gacor
  • slot gacor
  • Bandar Slot
  • Situs Slot
  • Bandar Slot
  • Slot Gacor
  • situs slot
  • situs slot
  • Bandar Situs Slot Gacor
  • Situs Slot Gacor
  • Slot Demo
  • situs Slot Gacor
  • slot online
  • bokep
  • toto slot
  • Slot Demo
  • situs togel
  • bola slot
  • slot gacor
  • hitam slot
  • permainan slot
  • dewa slot
  • agent slot
  • slot toto
  • slot gacor
  • slot gacor
  • toto slot
  • akun demo slot
  • toto slot
  • slot gacor
  • slot gacor
  • https://heylink.me/iblbettotoslot
  • toto slot
  • slot88
  • situs toto
  • polototo