Untuk bisa menerapkan teknologi di segala bidang, khususnya kesehatan, memang tidak mudah. Meski banyak rumah sakit yang mau menerapkan e-Health namun kendala justru datang dari dalam industri itu sendiri.

Menurut Ketua e-Indonesia Initiatives Forum, Prof. Suhono Harso Supangkat, penerapan e-health masih terkendala adanya jarak atau 'dinding penghalang' antarpemain di ranah ini. Selain itu, tidak dipungkiri jika dalam penerapannya, e-health juga butuh interoperabilitas yang mumpuni serta pembangunan arsitektur yang jelas.

"Sekat-sekat antarpemain di e-health membuatnya menjadi tidak efisien. Padahal sangat perlu untuk bisa saling berhubungan satu sama lain. Ini akan menjadi hal yang fundamental dalam menerapkan e-health dan keberlangsungannya ke depan," ujar Suhono melalui keterangan resminya hari ini, Kamis 5 Juni 2014.

Di antara ketiga kendala itu, lanjut Suhono, interoperabilitas dan arsitektur merupakan yang paling penting. Pasalnya, interoperabilitas merupakan sifat dari teknologi informasi, sedangkan arsitektur merupakan hal yang dapat membuat kejelasan hubungan antarkomponen di stakeholder, teknologi, sumber daya manusia, dan prosesnya.

"Jika tidak bisa saling berkomunikasi maka tidak bisa kita saling memahami secara nyata," tegasnya.

Menurut Suhono, hal ini juga merupakan alasan untuk mendorong adanya arsitektur yang jelas untuk e-health. Meski kendalanya cukup besar namun ia yakin hal ini mungkin dilakukan.

"Banyak inisiatif terkait pembangunan e-Health, baik yang personal, mobile hingga berbasis web tengah dikembangkan pelaku usaha tetapi persoalannya referensi dan interoperabilitas tetap akan menjadi isu utama agar inisisasi-inisiasi bisa berjalan lebih efisien, efektif dan murah," katanya.

Komputasi Awan

Suhono pun menambahkan bahwa e-health juga membutuhkan suatu Focus Group dari stake holder kesehatan untuk membangun strategi nasional pembangunan e-health secara terkoordir. Forum ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa strategi atau peta jalan e-health nasional sehingga menjadi lebih mudah untuk diikuti stakeholder.

"Focus Group dimaksudkan agar jelas arah pembangunan e-health nasional. Selain itu, bisnis model dan teknologi cloud computing juga menjadi hal penting dalam menuju sistem layanan berorientasi pasien. Tidak ketinggalan pembangunan kesehatan berbasis teknologi harus diperhatikan untuk membantu di daerah masyarakat kurang mampu,"pungkasnya.

Vendor lokal dan global telah mendukung penerapan e-health ini di Indonesia. Baik dari sisi teknologi maupun perangkat. (ren)

sumber: teknologi.news.viva.co.id

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait sistem perlindungan sosial. Sebut saja program Bantuan Tunai Langsung (BLT), Beras Untuk Orang Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan, Kredit Untuk Rakyat (KUR) dalam upayanya meningkatkan kemampuan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial bagi warga negara. Program BLT pemerintah saat ini diadopsi oleh beberapa negara di benua Afrika.

Pakar bidang perlindungan sosial atau Senior Social Protection Adviser for the Australian Government funded Poverty Reduction Support Facility (PRSF) John Rook mengatakan di Indonesia, sistem perlindungan sosial mencakup dua hal, yaitu asuransi sosial dan bantuan sosial.

"Bantuan sosial, contohnya program raskin diambil dari pajak dan diberikan cuma-cuma untuk orang miskin. Sedangkan asuransi sosial, seperti asuransi pada umumnya di mana peserta harus membayar premi," ujarnya dalam diskusi Aliansi Jurnalis Independen, di Jakarta, Selasa (3/6).

Direktur Economy Policy Research Institute (EPRI), yang bermarkas di Cape Town, Afrika Selatan, Michael Samson mengatakan sistem perlindungan sosial merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk menurunkan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun lingkungan sosial dan politik yang stabil. Kondisi tersebut terjadi di Nepal.

"Sistem Perlindungan sosial bukanlah anekdot tapi terbukti mampu menstabilkan ekonomi negara, 60 tahun lalu Nepal lebih miskin dari Indonesia. Melalui program perlindungan sosial mereka berkembang dalam 15 tahun terakhir," kata Samson.

Namun demikian menurut Samson, banyaknya program perlindungan sosial di Indonesia, belum mampu melindungi seluruh warganya, disebabkan banyaknya warga yang bekerja di sektor informal.

"Jika pemerintah dan elit politik membuat program yang efektif dan terintegrasi maka rakyat bisa menikmati keuntungan yang besar."

Pendapat lain dikemukakan Paul Rowland, seorang analis politik asal Kanada, yang mengatakan perlindungan sosial harus menjadi bagian dari isu yang harus diusung dan dipertajam oleh partai politik. Paul menegaskan saat ini belum ada parpol yang punya kebijakan khusus atau usulan konkrit tentang perlindungan sosial warga Negara.

"Indonesia bukan Negara miskin, hanya saja belum mampu mengkonsolidasikan kekayaannya dan belum mampu mengimplementasikan program perlindungan sosial secara benar dan terintegrasi," ujar Paul.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Eko Maryadi, mengingatkan pemerintah agar memberlakukan program layanan perlindungan sosial yang efektif, terintegrasi dan memberikan maanfaat bagi seluruh warga negara.

"Termasuk perusahaan media, wajib memberikan perlindungan sosial berupa asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja, tabungan hari tua atau pensiun seperti yang diamanatkan UU SJSN dan Ketenagakerjaan," ujar Eko.

Kegiatan ini mengundang jurnalis dari berbagai media yang biasa meliput isu sosial ekonomi. Tujuan diskusi AJI itu untuk menyerap aneka pandangan, perkembangan, serta kelemahan program perlindungan sosial dari pemerintah Indonesia, membandingkan dengan sistem perlindungan sosial di negara lain.

Apalagi, sejak awal 2014, pemerintah mengeluarkan program anyar perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, pekerja formal, dan informal, yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan serta program perlindungan tenaga kerja yang semula dikelola Jamsostek.

sumber: www.merdeka.com

Keamanan hidup ketika pensiun tiap tahun semakin menurun dan tren ini terus menurun karena pemerintah di dunia semakin sulit dalam mengendalikan perekonomian yang cenderung volatil. Natixis Global Asset Management dalam publikasinya yang dirilis pada 2014, menempatkan Indonesia di posisi ke-92 di antara 150 negara yang disurvei untuk peringkat pensiun global. Peringkat tersebut disusun sebagai instrumen perbandingan internasional dengan tujuan menyediakan sebuah patokan global mengenai pensiunan.

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, peringkat Indonesia masih jauh di bawah. Natixis menggunakan empat indikator untuk menentukan indeks itu, yakni: kesehatan, materi, finansial, dan kualitas hidup. Praktisi dan pengamat ekonomi menjelaskan, permasalahan ini merupakan masalah penduduk di seluruh dunia. Usia pensiun, menurutnya, bukan lagi hal yang banyak dinantikan oleh para pekerja yang akan memasuki usia pensiun.

Darmin SE, MBA, Penasehat Investasi Panin Asset Management menerangkan, ada empat hal yang memengaruhi keamanan finansial seseorang ketika pensiun yaitu inflasi, harapan hidup, biaya pengobatan, dan tata kelola keuangan. Ia menguraikan, inflasi yang tinggi menyebabkan biaya hidup yang sebelumnya masih terjangkau, bisa menjadi tidak terjangkau akibat biaya kebutuhan hidup semakin tinggi.

Yang kedua, terkait harapan hidup rata-rata manusia yang semakin panjang otomatis menyebabkan dukungan finansial yang lebih besar. "Jika pensiun usia 55 tahun, dan ia berharap hidup sampai dengan usia 65 tahun, tentunya ia hanya memerlukan dukungan finansial untuk 10 tahun. Tetapi, kalau harapan hidup sampai dengan usia 75 tahun tentu memerlukan dukungan keuangan selama 20 tahun setelah masa pensiun," jelasnya, Selasa (3/6).

Ketiga, terkait biaya pengobatan yang semakin tinggi. Usia tua rentan dengan penyakit dan kurang berolah raga, makanan yang berlemak, akan menimbulkan banyak penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan yang mahal, jika tanpa asuransi kesehatan yang baik, itu akan menggerogoti sisa uang yang dipersiapkan untuk masa tua, katanya.

Terakhir, yang menurutnya paling penting untuk ditandaskan adalah perencanaan keuangan yang baik. Dengan mengatur uang dengan baik di saat usia produktif, masa tua mungkin akan lebih aman. "Bila hanya mengandalkan pesangon dari Jamsostek yang terbatas jumlahnya, belum tentu mencukupi biaya saat menjalani pensiun," paparnya.

Darmin mengatakan, solusi agar aman dalam menjalani masa pensiun sejak muda, individu harus melakukan perencanan keuangan dengan baik yaitu menyisihkan minimal 30 persen sampai dengan 40 persen penghasilan bulanan untuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan investasi masa tua. Selebihnya, 60 persen untuk konsumsi kebutuhan hidup dan rekreasi. "Dengan financial planning yang baik, kita akan mampu menikmati masa tua yang sejahtera."

Ia pun menambahkan, pihaknya memiliki keahlian yang dapat membantu masyarakat secara cuma-cuma melakukan pemeriksaan kesehatan keuangan, solusi perencanaan pensiun, pendidikan anak, kepemilikan rumah dan perjalanan rohani, kepemilikan mobil, maupun dana rekreasi.

Sementara Pengamat ekonomi Muhammad Ishak, Dosen FE Unimed mengemukakan, rendahnya peringkat Indonesia dipengaruhi oleh tiga pihak yakni invidu yang pensiun, pihak pemberi kerja baik negara maupun pengusaha sebagai pemberi upah atau gaji.

Ishak menandaskan, pemerintah harus memiliki skema yang nyata dalam menangani masalah pensiun. Ia mencontohkan, jika usia seorang karyawan mencapai usia 45 tahun, pemerintah atau perusahaan harus memasukkan karyawan tersebut ke dalam daftar pihak yang akan menerima pelatihan/ketrampilan baru guna menjaga keberlangsungan kehidupannya setelah tidak lagi bekerja.

sumber: analisadaily.com

Indonesia masuk 10 besar negara dengan penduduk obesitas tertinggi di dunia.

Masalah kenaikan berat badan atau obesitas menjadi epidemi kesehatan terbesar di dunia, karena hampir 30 persen dari seluruh populasi di dunia mempunyai masalah kelebihan berat badan atau obesitas. Termasuk Indonesia yang menjadi 10 besar dengan negara obesitas tertinggi.

Kenaikan tingkat kelebihan berat badan atau obesitas menjadi masalah global selama tiga dekade terakhir yang meningkat secara signifikan dan meluas dari angka 857 juta orang menjadi 2 miliar pada tahun 2013.

Kegemukan didefinisikan tubuh yang memiliki Body Mass Index (BMI) lebih besar dari angka 25 dan lebih rendah dari 30. Sedangkan obesitas didefinisikan tubuh yang memiliki BMI sama atau lebih besar dari 30.

Seperti dilansir dari situs berita Redorbit.com pada Minggu (1/6/2014), sebuah studi dilakukan oleh Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di Universitas Washington menganalisis kasus tersebut di 188 negara di seluruh dunia.

Obesitas mengalami peningkatan yang mengejutkan di seluruh dunia dengan 28 persen para orang dewasa dan 47 persen pada anak- anak selama 33 tahun terakhir.

Ratusan Juta Orang

Sebanyak 671 juta orang dengan obesitas tertinggi hidup di 10 negara yakni Amerika Serikat, Cina, India, Rusia, Brazil, Meksiko, Mesir, Jerman, Pakistan, dan Indonesia.

Selama tiga dekade terakhir, kenaikan tertinggi obesitas terjadi di kalangan perempuan di negara Mesir, Arab Saudi, Oman, Honduras, dan Bahrain. Untuk kalangan pria, kenaikan tertinggi di Selandia Baru, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.

Di negara maju, kenaikan tertinggi obesitas pada orang dewasa AS, sekitar sepertiga dari populasi orang dewasa. Sedangkan, di Australia dan Inggris terdapat sekitar 29 dan 25 persen dari populasi orang dewasa yang diklasifikasikan sebagai tingkat obesitas tinggi.

"Tidak seperti risiko kesehatan global lainnya, seperti masalah tembakau dan gizi anak, obesitas tidak menunjukkan penurunan di seluruh dunia," kata penulis studi, Prof Emmanuela Gakidou.

"Analisis kami menunjukkan bahwa target PBB untuk menghentikan peningkatan obesitas pada tahun 2025 sangat ambisius dan tidak mungkin dicapai tanpa tindakan bersama dan penelitian lebih lanjut," imbuhnya.

Berdasarkan data, obesitas meningkat secara dramatis antara tahun 1980 dan 2013. peneliti mencatat peningkatan berat badan terbesar datang antara tahun 1992 dan 2002, terutama pada orang dengan rentang usia 20 dan 40.

Di negara maju, epidemi obesitas meningkat tajam. Dari 17 persen anak laki- laki pada tahun 1980 menjadi 24 persen pada tahun 2013 dan anak perempuan dari 16 persen menjadi 23 persen. Hal tersebut juga dijumpai di negara berkembang yang mengalami peningkatan sampai 13 persen pada anak laki- laki dan perempuan selama tiga dekade terakhir.

"Obesitas adalah masalah yang mempengaruhi orang dari segala usia dan pendapatan, di mana-mana," kata direktur IHME dan pendiri Global Burden of Disease (GBD) Dr Christopher Murray.

"Dalam tiga dekade terakhir, tidak satu negara mengalami keberhasilan dalam mengurangi tingkat obesitas," tambahnya.

Hal serupa juga diungkapkan, Prof Ali Mokdad dari IHME. Dia mengatakan bahwa tidak ada negara yang dapat mengalahkan epidemi obesitas karena hal tersebut merupakan masalah yang relatif baru.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah mendeklarasikan obesitas sebagai epidemik global. Tidak hanya di negara maju, tetapi juga melanda negara berkembang.

Obesitas juga memacu peningkatan risiko sejumlah penyakit seperti diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi (hipertensi, stroke, serangan jantung, kanker prostat, usus dan beberapa penyakit lainnya.

sumber: www.solopos.com

Sektor kesehatan saat ini belum dipandang sebagai unsur penting dalam pembangunan nasional. Pembiayaan kesehatan, kecukupan gizi, dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya sumber daya manusia Indonesia handal serta aset bangsa masih harus mendapat perhatian serius.

Oleh karenanya, selain masyarakat umum, juga dibutuhkan paradigma sehat berdaulat dari para pemimpin bangsa, termasuk calon presiden (capres) 2014. Paradigma sehat berdaulat adalah suatu pandangan pembangunan yang memungkinkan seluruh sumber daya kesehatan di Indonesia secara berdaulat untuk menentukan dan menjamin hak-hak kesehatan bagi seluruh rakyat.

Demikian Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zainal Abidin, dalam orasi Seotomo di sela-sela peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia di Depok, Minggu (1/6). Hari Bakti Dokter kali ini diperingati dengan aksi donor darah secara serentak oleh seluruh dokter di Indonesia.

Zainal menambahkan, kedaulatan kesehatan lebih dari sekadar berbicara ketahanan kesehatan, apalagi kecukupan kesehatan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan paradigma sehat berdaulat tersebut, menurut Zainal, adalah dengan melakukan rekonstruksi pemikiran ddan wawasan para pemimpin dan calon pemimpin nasional.

"Rekonstruksi itu dimaksudkan agar pemimpin dan calon pemimpin negara memiliki visi, misi, serta kepemimpinan sehat berdaulat. Dengan begitu kita harapkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pemimpin lebih peduli dan menyelesaikan persoalan kesehatan di Tanah Air," kata Zainal.

Zainal mengungkapkan, sudah saatnya dibangun konsep pembangunan kesehatan yang paripurna mengunakan paradigma sehat berdaulat. Oleh karenanya, pemerataan layanan kesehatan yang bermutu hingga ke pelosok daerah menjadi syarat mutlak, dan tidak dapat ditawar.

"Membiarkan disparitas layanan kesehatan tanpa penyelesaian tentu saja menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan nasional dan paradigma kesehatan kita," kata Zainal.

sumber: www.beritasatu.com

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan tenggang waktu penarikan obat yang mengandung dekstrometorfan tunggal dari pasaran hingga 30 Juni 2014. Obat yang kini disalahgunakan sebagai pengganti putaw dan ganja tersebut secara resmi dilarang peredarannya sejak 27 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal.

"Waktu efektif bagi produsen farmasi untuk menarik produknya dari pasaran tinggal sebulan lagi. Kami akan bekerjasama dengan kepolisian untuk mengawasinya dilapangan," papar Direktur Pengawasan Napza BPOM Dra Utami Ekaningtyas Apt,MM

disela diskusi forum wartawan peduli hukum dan keadilan (Forwat PHK) bertema pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen konsumen berkaitan dengan penggunaan zat berbahaya pada obat-obatan: sosialisasi terhadap penarikan zat berbahan dekstrometorfan tunggal.

Dekstrometorfan diakui Ekaningtyas sebenarnya adalah obat anti pusing untuk menekan batuk. Tetapi belakangan, obat tersebut banyak disalahgunakan sebagai pengganti putau, shabu, ekstasi, valium dan ganja.

"Pada obat, biasanya kandungan dekstrometorfan hanya 15 mg. Tetapi kemudian orang pakai sampai 20 hingga 50 biji sekali telan sehingga menimbulkan efek fly," lanjut Ekaningtyas.

Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa penggunaan dekstrometorfan dikalangan remaja dan pelajar terus meningkat. Tahun 2010 ditemukan 5,9 persen dan pada 2011 meningkat mejadi 9,7 persen.

Menurut Ekaningtyas, ada beberapa alasan mengapa dekstrametorfen banyak disalahgunakan. Diantaranya efek halusinasi dalam dosis yang tinggi hampir setara dengan putau atau ganja, harganya relative murah, mudah diperoleh di apotek dan toko obat, pengawasan kurang ketat mengingat dekstrametorfen tergolong obat bebas terbatas berlogo lingkaran biru tua.

"Selain itu desktrometorfan bisa dibeli dalam kemasan kecil berupa strip/blister 10 x 10 tablet maupun hospital pack berupa botol berisi 1000 tablet," tukas Ekaningtyas.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan kasus penyalahgunaan dekstrometorfan hampir terjadi diseluruh wilayah tanah air. Bahkan di Jawa Barat, status penyalahgunaan desktrometorfan sudah mencapai tingkat Kejadian Luar Biasa atau KLB.

Ia mengaku sejauh ini dekstrametorfan sejauh ini memang belum masuk sebagai narkotika sesuai dengan UU no 35 tahun 2009. Tetapi sebagai jenis obat yang merusak kesehatan, pemerintah dalam hal ini BPOM memiliki alasan kuat untuk menarik peredarannya atas dasar Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009.

Sementara itu Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Huzna Zahir mengaku heran mengapa penarikan ijin edar dekstrametorfan tidak dipublikasikan secara luas oleh BPOM. "Saya sangat kesulitan untuk mendapatkan dokumen terkait pencabutan ijin edar dekstrametorfan," jelasnya.

Selain itu, ia juga heran mengapa BPOM memberikan tenggang waktu begitu lama hingga setahun bagi industri farmasi untuk menarik produk yang sudah dicabut ijin edarnya. Sebab, hal itu akan memungkinkan penyalahgunaan dan penimbunan obat itu oleh oknum-oknum tertentu.

"Atau ini karena adanya lobi dari perusahaan-perusahaan farmasi, karena obat yang beredar belum habis?" lanjut Huzna.

Ia berharap BPOM lebih aktif untuk mempublikasikan terkait larangan edar bagi obat-obatan yang mengandung dekstrametorfan tunggal kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasinya dilapangan.

sumber: poskotanews.com

Industri alat kesehatan diharapkan mampu menjadi salah satu penopang laju perekonomian di Indonesia. Dengan menjadi salah satu industri yang menarik pelaku industri dan diharapkan mendukung terciptanya banyak lapangan pekerjaan.

Sayang, impor industri alat kesehatan di Indonesia masih cukup tinggi. Hal itu memunculkan pertanyaan, seberapa jauh Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dan bersaing dengan negara maju dalam perdagangan industri alat kesehatan.

Akhmad Akbar Susamto Koordinator Kelompok Kerja untuk Daya Saing Indonesia (KKDSI) UGM memaparkan, berdasarkan perhitungan keseluruhan alat kesehatan dan dilihat dari keunggulan komparatif melalui nilai revealed symmetric comparative advantage (RSCA), Indonesia berada pada peringkat ke-47 dari 55 negara.

Temuan KKDSI terhadap potret industri alat kesehatan Indonesia memperlihatkan nilai trade balance index (TBI), Indonesia menempati posisi 33.

Bahkan di antara negara-negara Asia Tenggara, nilai TBI Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura posisi 9, Malaysia 18, Thailand 28, Vietnam 30, dan Filipina 6.

"Hal ini menunjukkan produk alat kesehatan Indonesia belum memiliki keunggulan dan nilai perdagangannya masih rendah," ujar dosen FEB UGM dalam diskusi bertajuk "Daya Saing Industri Alat Kesehatan Indonesia", di gedung pusat UGM.

Sementara itu, Prof Mudrajad Kuncoro MSocSc PhD guru besar FEB UGM selaku keynote speech, menyayangkan jika industri alat kesehatan belum termasuk dalam klaster industri prioritas di Indonesia.

Karena itu, menurutnya, diperlukan sinergi antardepartemen, antara pusat dengan daerah, pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan industri alat kesehatan.

sumber: www.suaramerdeka.com

Indonesia telah menerapkan strategi untuk menghadapi dampak perubahan iklim bagi kesehatan, juga virus MERS terutama menjelang pelaksanaan ibadah haji.

Demikian pernyataan Menteri Kesehatan RI dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH di depan sidang paripurna World Health Assembly (WHA) ke-67 di Gedung PBB Jenewa, Senin (19 Mei 2014) waktu setempat.

"Pemerintah RI telah menerapkan berbagai strategi, baik terkait langsung dengan sektor kesehatan maupun multisektoral, termasuk dengan mengintegrasikan penilaian risiko perubahan iklim ke dalam sistem pemantauan kesehatan," ujar Menkes dalam rilisnya, Kamis (22/5/2014).

Sidang tahunan WHA ke-67, sebagai bagian dari Governing Bodies WHO yang beranggotakan seluruh negara-negara anggota WHO, akan berlangsung selama lima hari (19- 24 Mei 2014).

Sidang WHO ke-67 ini dipimpin Menkes Kuba Roberto Morales Ojeda, akan membahas berbagai isu kesehatan global yang menjadi perhatian bersama masyarakat internasional melalui tema utama

The Link Between Climate Change and Health (Hubungan antara Perubahan Iklim dan Kesehatan).

Selain menyampaikan pernyataan mengenai tema tersebut, Menkes RI juga menyampaikan berbagai pandangan Indonesia terkait berbagai isu kesehatan global, yang saat ini menjadi fokus perhatian masyarakat internasional.

Secara khusus Menkes dr. Nafsiah Mboi menyampaikan langkah-langkah Indonesia dalam mencegah kemungkinan bahaya yang diakibatkan oleh Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV), khususnya terkait pelaksanaan ibadah haji yang diikuti umat Islam dari Indonesia.

Menkes juga menekankan pentingnya masyarakat internasional untuk terus bekerjasama menangani isu penyakit menular, termasuk melalui kerjasama di dalam kerangka Pandemic Influenza Preparedness (PIP).

Terkait proses negosiasi Agenda Pembangunan Pasca 2015, Menkes mewakili Indonesia mendorong seluruh negara untuk terus berupaya agar isu kesehatan tetap dapat dimasukan ke dalam agenda pembangunan baru.

"Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi jaminan kesehatan (Universal Health Coverage) sebagai indikator utama pelayanan kesehatan yang memadai," tandas Menkes.

Menkes sebagaimana disampaikan Sekretaris Pertama PTRI Jenewa Arsi D. Firdausy, memaparkan bahwa situasi kesehatan penduduk Indonesia sangat ditentukan oleh letak geografis Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan.

"Berbagai situasi terkait iklim juga memiliki dampak langsung terhadap keadaan lingkungan serta situasi kesehatan masyarakat Indonesia," pungkas Menkes.

Selain menyampaikan pernyataan pada sesi pleno, Menkes RI juga direncanakan akan berpartisipasi pada berbagai acara lain, diantaranya menjadi pembicara pada WHO Technical Briefing on the International Health Regulations.

Pertemuan para Menkes negara-negara GNB, pertemuan para Menkes negara-negara Foreign Policy and Global Health, serta melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan berbagai pejabat negara lain dan organisasi internasional.

sumber: www.tribunnews.com