Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH menegaskan secara umum, semua obat paten, yang sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlukan, telah tersedia di pasar obat Indonesia.

"Jika dokter atau rumah sakit tidak memberikan obat yang dibutuhkan dan pasien menderita efek buruk, maka pasien peserta JKN boleh menuntut RS atau dokter," jelas Hasbullah Thabrany di kantornya di kawasan Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

Guru Besat Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI tersebut pun mengatakan, |Sebab, rumah sakit atau dokter sudah dibayar atau dijamin akan dibayar. Kewajiban mereka adalah mengobati penyakit pasien sampai sembuh. Hak mereka sudah atau pasti akan dipenuhi."

Menurut Hasbullah, Badan Pengawa Obat dan Makanan (BPOM) bertugas memeriksa awal dan rutin melakukan sampling untuk menguji obat yang beredar. "Berkualitas bukan berarti menyenangkan dokter atau pasien. Berkualitas artinya kandungan zat aktif dalam kemasan obat sesuai dengan labelnya dan dosisnya juga sesuai," ujar dia.

"Untuk meningkatkan kualitas, seharusnya industri PMA yang memiliki quality control dari perusahaan induknya harus diberi ijin memproduksi dan menjual obat generik dan generik berlogo. Hal ini akan memacu persaingan dalam kualitas obat," terang mantan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI tersebut.

Ia menambahkan dengan mengatakan, "Ketersedian obat sudah cukup memadai. Indonesia memiliki industri farmasi yang berlebihan, lebih dari 200 industri farmasi. Itu lebih dari cukup. Bahkan, karena jumlahnya kebanyakan maka industri farmasi Indonesia tidak efisien. Sebagian harus dimerjer agar terjadi efisiensi," terang Pendiri dan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (PAMJAKI) tersebut.

Pernyataan mantan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI terkait penegasan sebelumnya dari Gubernur Riau, H Annas Maamun saat melakukan kunjungan ke RSUD Arifin Achmad, Provinsi Riau, baru-baru ini.

"Kenapa harus obat generik, kan kita tetap beli, kenapa tak beli yang bagus saja. Pemerintah tetap bayar. Walaupun agak mahal, yang penting ampuh. Jangan sakit batuk kering obatnya OBH, batuk berdahak OBH juga. Masyarakat kita ini butuh obat yang sesuai dengan penyakitnya, sehingga siapa pun yang berobat benar-benar merasakan sehat," kata Annas Maamun

Sementara itu, sebaliknya Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Dra. Maura Linda. Sitanggang, Apt, Ph.D mengatakakan harga obat generik bisa jauh lebih murah, karena tidak membutuhkan biaya promosi seperti obat bermerek.

"Meski harganya jauh lebih murah, sebenarnya tidak ada perbedaan antara kualitas obat generik jika dibandingkan dengan obat bermerek. Kedua sebenarnya merupakan obat copy dari obat paten (originator), sehingga tidak berbeda dalam hal zat aktif, indikasi, dan bentuk sediaan," papar Maura Linda.

Maura lantas mengatakan, setiap obat generik yang berlogo maupun bermerek harus melalui uji bioekivalensi sebelum ada di pasaran. "Zat aktif obat dan khasiatnya dapat dipastikan sama dengan originatornya," tutur dia.

"Untuk penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan obat seumur hidup, seperti diabetes atau tekanan darah tinggi akan sangat rugi jika konsumen menggunakan obat bermerek, sementara OGB hadir dengan harga yang lebih murah," imbuh dia. [aji]

sumber: gayahidup.inilah.com

Tingginya kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia hingga menyumbang 64 persen kematian memerlukan gerakan serius selama sepuluh tahun ke depan guna menurunkan faktor risiko untuk mencegah PTM di Indonesia.

Patut menjadi perhatian adalah faktor yang paling menetukan yaitu masalah pendanaan karena belanja kesehatan Indonesia masih sangat rendah, demikian disampaikan Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI, Prof Dr Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH.

"Padahal, potensi banyak karena investor luar mau mendanai tapi kita terkendala peraturan yang rigid seperti peraturan RS, perpajakan misalnya untuk obat kanker masih dipajakin," tutur Prof Thabrany dalam Diskusi ASEAN Non-Communicable Disease Network di The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (6/5/2014).

"Diharapkan dana untuk belanja kesehatan bisa mencapai empat sampai lima persen dalam waktu sepuluh tahun ke depan karena selama 40 tahun dana kita stagnan hanya tiga persen. Setidaknya kalau ada peningkatan itu bukti kepedulian pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesi," lanjut Prof Thabrany.

Selain itu, pencegahan PTM juga terkendala kurangnya kapasitas dokter spesialis karena delegasi dokter spesialis ke dokter umum meskipun jumlahnya mencapai 100.000 menurut Prof Thabrany belum terlalu baik.

Sarana kesehatan juga masih sulit dijangkau terutama di daerah-daerah meskipun bisa dimanfaatkan teknologi telemonunikasi yang diharapkan bisa menjangkau daerah terpencil. Selain itu, perlu pula dibangun kolaborasi sektor publik dan swasta antarnegara karena upaya pencegahan dan manajemen PTM tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu negara tapi diperlukan saling berbagi pengalaman lintas negara.

Oleh karena itu, melalui ASEAN NCD Network yang diadakan di tujuh negara di wilayah ASEAN untuk mendiskusikan tantangan dalam mengelola PTM di negara-negara terkait, diharapkan ada inovasi baru yang disepakati sebagai bentuk menanggulangi tingginya PTM.

"Kita juga perlu melemparkan kesempatan ke pihak swasta yang mau memfasilitasi inovasi-inovasi misalnya dalam bentuk alat kesehatan guna melakukan deteksi dini PTM selain juga perlu peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gejala-gejala PTM," jelas Prof Thabrany.

Hal ini diamini General Manager Philips Healthcare Indonesia Vincent S.K Chan bahwa dengan mengangkat isu PTM, upaya preventif dan edukasi bisa dilakukan agar masyarakat lebih peduli, terutama untuk deteksi dini. Ia mencontohkan kasus diabetes yang banyak terjadi di Indonesia kerap kali sudah telat penanganannya karena masyarakat kurang peka terhadap gejala awal diabetes.

"Pengetahuan juga penting apalagi untuk orang-orang di desa yang pergi ke klinik atau puskesmas. Jika dia dan tenaga medis mendapat edukasi yang baik, tentunya mereka tahu risiko jika kondisi ini telat ditangani. Sehingga pengobatan dini bisa dilakukan," ucap Vincent.

sumber: health.detik.com

Tenaga kesehatan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia kesehatan. Perannya pun sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan.

Menteri Kesehatan (Menkes), Nafsiah Mboi mengatakan, RUU ini sangat dibutuhkan dalam menunjang dan mensukseskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Sebab itu, lanjut Menkes, RUU yang merupakan inisiatif Kemenkes ini, diharapkan dalam waktu dapat segera disahkan menjadi UU.

"Semua harus ada payung hukum untuk semua tenaga kesehatan sebagai amanah dari UU Kesehatan. Makanya kita susun sesuai dengan jiwa UU Kesehatan tersebut," kata Nafsiah kepada Harian Terbit di kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel), akhir pekan lalu.

Menkes menjelaskan, RUU ini terdiri dari 14 bab, dengan isinya antara lain pengelompokan nakes, hak dan kewajiban nakes, penyelenggaraan keprofesian, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan pidana bagi nakes. "Jadi mulai dari rekrutment, pendidikan, pembinaan, penempatan dan lainnya di atur dalam RUU ini," jelas Menkes.

Menkes menambahkan, RUU ini nantinya juga akan mengatur seluruh Nakes yang saat ini statusnya masih belum jelas, seperti tenaga manajemen kesehatan seperti manajemen Rumah Sakit, manajemen asuransi kesehatan dan juga tenaga riset kesehatan.

"Ada 17 kategori, mulai dari rekrutment, pembagian peran sektor pendidikan, distribusi dan pembinaannya," ujarnya.

sumber: www.harianterbit.com

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan sampai saat ini belum ada vaksin agar tidak tertular virus sindrom pernapasan Timur Tengah atau Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) yang bersumber dari binatang onta ini. Namun, saat ini Kemenkes sudah bekerjasama dengan World Health Organization (WHO) untuk membuat vaksin virus tersebut.

"WHO sudah akan bekerjasama untuk bikin faksin virus ini, tapi memang belum ada (vaksin virus corona sampai saat ini di Indonesia)," kata Menteri Kesehatan (Menkes), dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH, seusai melantik pejabat eselon I di lingkungan Kemenkes dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) di kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu (3/5).

Menkes mengaku, belum mengetahui kapan vaksin virus tersebut ada di Indonesia, namun ia memastikan vaksin tersebut segera dibuat oleh WHO dan pemerintah segera menggungakannya. Sebab, sebut Menkes, vaksin suatu virus biasanya dikeluarkan oleh WHO, bukan pemerintah. "Tapi biasanya, vaksin flu (pernapasan) ditetapkan dari WHO," ujarnya.

Menkes mengungkapkan, sebenarnya Indonesia mampu membuat vaksin virus itu sendiri dengan memanfaatkan perusahaan farmasi yang ada di Indonesia. Namun, tegas Menkes, hal terbentur kebijakan dari WHO bahwa vaksin itu dikeluarkan oleh WHO. "Kita mampu membuat. Kita harapkan Kalbe Farma kemampuannya lebih ditingkatkan lagi," ungkapnya.

sumber: www.harianterbit.com

Organisasi Kesehatan Dunia, WHO memperingatkan bahwa kekebalan terhadap antibiotik menjadi ancaman global bagi kesehatan masyarakat.

Badan dunia ini menganalisa data dari 114 negara dan mengatakan kekebalan antibiotik terjadi "di hampir setiap wilayah di dunia."

WHO mengatakan bahwa dunia menuju era di mana manusia dapat meninggal karena infeksi biasa dan luka-luka ringan karena beberapa obat-obatan utama tidak dapat lagi menyembuhkan.

Organisasi dunia ini menunjuk pemberian resep obat berlebihan dan penyalahgunaan antibiotik yang mempercepat penyebaran bakteri super.

Laporan WHO dipusatkan pada tujuh bakteri yang dianggap menyebabkan penyakit parah seperti pneumonia, diare dan infeksi darah.

Disebutkan pula bahwa dua antibiotik utama tidak lagi ampuh pada lebih dari setengah jumlah orang yang dirawat di sejumlah negara.

WHO juga mengatakan antibiotik baru perlu segera dikembangkan, dengan sistem pengawasan penggunaan yang lebih baik.

Dalam laporannya, WHO mengatakan kekebalan antibiotik misalnya termasuk untuk infeksi saluran kencing akibat E.coli misalnya yang menjadi tidak efektif dalam lebih setengah kasus dewasa ini.

sumber: www.bbc.co.uk

Hello Doctor merupakan perusahaan dari Afrika Selatan yang bermitra dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Telkomsel untuk menawarkan solusi berbasis teknologi melalui smartphone dengan memberi akses langsung bagi masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan saran dari dokter, kapan dan di mana pun.

"Hello Doctor percaya bahwa penawaran yang inovatif ini akan menjadi langkah yang nyata untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan tarif yang terjangkau dan dapat diakses semua kalangan," kata Michael Mol, global director of Hello Doctor saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (29/4).

Menurutnya, dalam pelayanan kesehatan tradisional, sering kali pasien harus mengalami sakit dahulu sebelum diberi tindakan. Dengan mengatasi permasalahan yang umum dihadapi untuk bertemu dokter, Hello Doctor dapat mendeteksi dan melakukan penanganan dini melalui akses langsung yang nyaman dan terjangkau. Pasien bisa mendapatkan saran yang tepat dari dokter.

Aplikasi Hello Doctor dapat diunduh gratis di www.hellodoctor.co.id dan berfungsi dengan baik pada smartphone serta secara efektif memberikan layanan dokter 24 jam. Layanan berbayar ini meliputi layanan pesan dokter (digital doctor) dan layanan telepon dokter (house call).

Aplikasi ini mendapat tanggapan positif dari Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi. "Sebanyak 59 persen kematian saat ini disebabkan oleh penyakit tidak menular, seperti jantung dan stroke. Jadi, Hello Doctor ini diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia mendapat kemudahan berkonsultasi dengan dokter," ujarnya.

Hello Doctor telah bermitra dengan IDI untuk meyakinkan para pelanggan mengakses serta bisa mendapatkan saran kesehatan dari dokter dalam bahasa Indonesia. Hello Doctor juga segera meluncurkan acara televisi di Indonesia.

"Untuk menjadi sehat bukanlah suatu hal yang otomatis hadir, tetapi merupakan tujuan yang harus dikejar secara aktif. Kami ingin mendidik, memberdayakan, dan mengilhami semua orang untuk menjalani hidup lebih baik dengan melakukan pola hidup sehat," tutup Michael.

sumber: www.beritasatu.com

General Manajer PT Herbalife Indonesia Andam Dewi menyatakan, dari segi makanan masyarakat Indonesia masih jauh dari kehidupan dengan pola makan dan hidup sehat, akibat perubahan aktivitas.

"Aktivitas masyarakat Indonesia yang semakin padat dan menumbuhkan pola hidup yang serba instan, namun sayangnya pola makan dan makanan yang dikonsumsi juga masih jauh dari kebutuhan nutrisi, sehingga banyak keluhan terkait masalah kesehatan fisik," katanya usai "Grand Launching Quick Response Center" (QRC) ke-7 di Malang, Minggu (27/4).

Akibat kesibukan dan aktivitas yang semakin padat itu, katanya, masyarakat juga berupaya menyediakan segala kebutuhannya, termasuk konsumsi pangan juga serba cepat dan yang sering ditemui adalah mengkonsumsi makanan cepat saji. Padahal, pola tersebut tidak baik kesehatan.

Melihat kondisi itu, lanjutnya, herbalife yang bermarkas di Amerika Serikat itu diboyong ke Indonesia untuk menjawab kebutuhan sajian pangan masyarakat secara cepat, bahkan bisa dikonsumsi sambil menjalankan aktivitasnya, namun makanan itu tidak meninggalkan kandungan nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh.

Menurut dia, banyak masyarakat sibuk di Tanah Air ini mulai mengkonsumsi makanan bernutrisi tinggi yang mudah disajikan, sehingga tidak menganggu aktivitasnya sebagai karyawan atau pengusaha sibuk.

Apalagi, kata Andam, herbalife juga berkomitmen untuk mengkampanyekan dan memasyarakatkan gaya hidup sehat. Dengan demikian, herbalife juga terus memperluaas layanan dengan menambah gerai sales center dan QRC di seluruh wilayah nusantara, seperti di Tangerang, Surabaya, Makassar, Bandung, Bekasi, Banjarmasin, Solo, Pekanbaru, dan Papua.

Andam mengemukakan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masalah kesehatan menjadi salah satu komponen utama, selain pendidikan dan pendapatan karena kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

IPM Indonesia pada tahun 2012 mencapai 0,624 atau naik 3 peringkat ketimbang tahun sebelumnya yang menempati posisi 124 dari 187 negara di dunia. Namun demikian, Indonesia masih berada di bawah beberapa negara anggota ASEAN, seperti Singapura yang IPM-nya mencapai 0,895, Brunei Darussalam 0,855, Malaysia 0,769, Thailand 0,690, dan Filipina 0,654.

"Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai salah satu investasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu, harus ada kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dan sekecil apapun kontribusi kita dalam upaya menyehatkan masyarakat pasti akan membuahkan hasil maksimal di kemudian hari," tegasnya.

Saat ini herbalife beroperasi di lebih dari 90 negara melalui jaringan distributor independen. Banyak produk nutrisi untuk kesehatan yang ditawarkan herbalife, bahkan hingga produk perawatan kulit.

Herbalife hadir di Indonesia 16 tahun lalu dan menjajaki pasar Kota Malang sejak 10 tahun terakhir. "Perkembangan di Malang ini luar biasa, sehingga kami harus menambah fasilitas gerai sendiri agar layanan pada konsumen dan member lebih cepat dan lebih baik lagi," ujarnya.

sumber: www.beritasatu.com

Pemerintah Indonesia mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus MERS.

Sementara itu WHO khawatir dengan peningkatan jumlah kasus baru di Arab Saudi.

Kementerian Kesehatan menyatakan belum menemukan penyakit yang disebabkan virus MERS di Indonesia, meski demikian, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan P2PL Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga mengatakan antisipasi pencegahan dilakukan dengan memeriksa WNI yang menderita demam dan batuk sepulang dari Arab Saudi.

Kementerian Kesehatan juga telah memeriksa Jemaah haji dan umroh yang memiliki gejala demam dan batuk, sejak virus MERS merebak dua tahun lalu, dan hasilnya negatif.

'Karena baru-baru ini baru ada kasus baru di Malaysia, maka saya membuat surat edaran lagi ke kantor kesehatan pelabuhan dan rumah sakit rujukan untuk mewaspadai hal ini, dan ketiga adalah kesiapan diagnostik dan pengobatan kalau diperlukan," jelas Tjandra.

"Untuk diagnostik laboratorium kita sudah bisa memeriksa, beberapa kecurigaan dan hasilnya negatif, kita menggunakan rumah sakit rujukan flu burung, karena dilengkapi alat-alat," tambah dia.

Kementerian kesehatan juga mengaku telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk memeriksa penumpang dari Arab saudi dengan gejala demam dan batuk.

Surat edaran

Surat edaran juga disampaikan kepada asosiasi travel umroh dan haji, sebab ratusan ribu orang Indonesia menunaikan ibadah Umroh setiap tahunnya.

Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji HIMPUH mengaku melakukan antisipasi dengan mengingatkan jemaah Umroh agar menjaga daya tahan tubuh dan vaksinasi. Seperti disampaikan oleh Sekjen HIMPUH Muharom Ahmad.

"Yang paling utama adalah bagaimapa memperkuat daya tahan tubuh, karena virus itu menyerang orang yang dalam keadaan yang drop, selebihnya tidak jauh berbeda dengan pemerintah lakukan dengan mewajibkan vaksinasi meningitis dan menganjurkan vaksinasi influenza," jelas Moharom.

"Namun kami menghimbau kepada khususnya tour and travel terutama yang ada didaerah yang seringkali mengabaikan hal-hal seperti ini hendaknya supaya lebih mempersiapkan jamaahnya ya," tambah Muharom.

Tetapi, salah seorang jemaah yang baru pulang umroh, Eko Hendrawan mengatakan tak diberi bekal informasi tentang virus Mers sebelum berangkat ke tanah suci.

"Tidak ada informasi dari travel ataupun dari teman-teman tentang penyebaran virus MERS ini, jemaah kita tidak dibekali informasi soal ini jadi tak ada antisipasi buat kita ya," kata Eko.

Di Arab Saudi virus Mers menjangkiti lebih dari 260 orang, dan di Asia Tenggara seorang warga Malaysia meninggal akibat virus tersebut, pada pekan lalu.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Klik khawatir meningkatnya penderita gangguan virus pernafasan parah atau MERS.

Menteri kesehatan Arab Saudi Abdullah al-RabiahKlik dipecat karena dianggap bertanggung jawab atas peningkatan penyebaran virus MERS.

Pekan lalu saja, ada 50 kasus baru yang muncul di Arab Saudi. Peningkatan jumlah kasus juga terjadi di Uni Emirat Arab.

sumber: www.bbc.co.uk