Makkah, 14 Januari 2015

Indonesia memiliki jemaah haji dalam jumlah terbesar. Permasalahan kesehatan yang dialami jemaah haji Indonesia, bukan hanya karena penyakit melainkan juga karena masalah usia lanjut.

Demikian pernyataan Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), saat bertemu dengan Direktur Jenderal Urusan Kesehatan Wilayah Makkah, Dr. Khalid Obaid Zafar, mengawali rangkaian kunjungan kerja ke Saudi Arabia, pada Selasa siang (13/1) pukul 14.30 WAS (Waktu Arab Saudi). Beberapa hal yang dibicarakan diantaranya terkait pelayanan kesehatan bagi jemaah Indonesia selama perjalanan haji dan umrah, guna mendapatkan kemudahan akses dan jaminan kesehatan.

"Kami perlu meyakinkan bahwa masyarakat Indonesia akan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai", ungkap Menkes RI, dalam pertemuan tersebut.
Dalam dialog tersebut, Dr. Khalid menerangkan bahwa Pemerintah Saudi bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh pelayanan kesehatan jemaah haji dan umrah. Tidak ada pungutan biaya untuk pelayanan medis jemaah, selama berada dalam layanan rumah sakit pemerintah. Pelayanan kesehatan oleh negara pengirim haji dimungkinkan untuk diselenggarakan sebagai tambahan dan wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Saudi.

Melalui pertemuan tersebut, diperoleh kesepahaman prinsip untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dalam pelayanan kesehatan bagi jemaah haji pada tahun 1436 H. Diharapkan layanan kesehatan dapat meningkat melalui pembukaan akses layanan kesehatan. Pemerintah Saudi akan berupaya untuk melayani seluruh kebutuhan medis jemaah. Pemerintah Saudi meminta agar ada penanda bagi setiap jemaah yang memiliki masalah kesehatan tertentu, agar mudah dalam penanganannya.

Penggunaan International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision atau disingkat menjadi ICD-10 adalah klasifikasi diagnostik standar internasional akan memudahkan komunikasi pelayanan medis bagi jemaah haji. Diharapkan, jemaah umrah juga dibekali informasi medis tersebut. Pemerintah Saudi juga menyatakan bahwa dengan senang hati akan menerima data kebutuhan layanan medis yang diperlukan jemaah haji Indonesia, diantaranya kebutuhan layanan hemodilsa.

"Kami akan mengaturdengan sebaik-baiknya, agar seluruh jemaah haji memperoleh layanan sesuai kebutuhannya," ungkap Dirjen Urusan Kesehatan Wilayah Makkah.

Pertemuan Menkes RI dan Dirjen Urusan Kesehatan di Makkah menjadi langkah awal sekaligus pintu masuk koordinasi teknis layanan kesehatan yang lebih baik untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang, baik diperuntukkan bagi jemaah haji, maupun jemaah umrah.
"Negara harus hadir bagi rakyatnya. Karena di balik kewajiban untuk memelihara kesehatan pribadi, rakyat memiliki hak atas layanan kesehatan, baik selama di Tanah Air maupun di luar negeri", tandas Menkes.

Berita ini disiarkan kembali oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, dan alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yayasan Bill & Melinda Gates memperkirakan angka kematian anak di dunia akan berkurang hingga setengah dalam 15 tahun, sementara penyakit cacing dan kebutaan akibat air sungai akan hilang dan hanya akan ada satu dosis obat untuk penyakit malaria.

Perkiraan ini dirilis pada Kamis (22/1) dan disertai serangkaian terobosan dalam kesehatan dan pembangunan global yang akan dicapai pada 2030, seperti satu tonggak pencapaian yang hingga kini suit dicapai yaitu Afrika akan swasembada pangan dan tidak lagi menggantungkan diri pada makanan impor.

Akan tetapi, pencapaian ini tidak akan dengan mudah dicapai tulis laporan yayasan ini.

"Kita harus membuat sejumlah terobosan," ujar Melinda Gates, yang bersama dengan suaminya Bill, memimpin yayasan tersebut.

Yayasan terkaya di dunia ini berhasil membantu sejumlah pencapaian, seperti vaksin untuk penyakit mematikan anak-anak rotavirus dan pneumonia. Menurut Bill Gates membuat vaksin merupakan "kesuksesan terbesar kami."

Yayasan yang didirikan pada 2000, mendistribusikan dana bantuan sebesar US$3,6 miliar pada 2013 untuk sektor kesehatan dan pembangunan global, dan pada akhir 2014 asetnya tercatat sebesar US$42,3 miliar.

"Kami menggandakan tujuan yang kami canangkan 15 tahun lalu, membuat tujuan-tujuan ambisius terkait apa yang mungkin dicapai dalam 15 tahun dari sekarang," tulis keduanya dalam rilis ini.

"Kehidupan orang di negara-negara miskin akan membaik dengan cepat dalam 15 tahun mendatang."

Pada 1990, 10 persen anak-anak di dunia meninggal sebelum usia lima tahun. Sekarang hanya tinggal lima persen, dan pada 2030 hanya satu dari 40 anak yang meninggal akibat praktek-praktek perawatan anak seperti pemberian asi, sanitasi yang lebih baik dan vaksin.

Dalam 15 tahun, yayasan ini yakin para petani di Afrika akan memiliki akses dalam mendapatkan pupuk yang lebih baik dan bibit yang lebih tahan musim kemarau dan hama sehingga produksi pertanian akan berlipat ganda.

Dan sumbangan obat-obatan, seperti obat yang dibagikan kepada 800 juta orang secara gratis tahun lalu, bisa mengatasi penyakit polio, kaki gajah dan penyakit lain.

Yayasan ini juga merupakan donor terbesar pada Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, yang dikritik karena terlambat bereaksi terhadap wabah Ebola di Afrika Barat tahun lalu.

"Kami bisa membuat wabah serupa ini lebih kecil," ujar Bill Gates. Kelompok bantuan Dokter Tanpa Batas "hanyalah satu-satunya yang mendapat nilai A dalam kejadian ini".

Akan tetapi, dia mengatakan WHO bersikap bagus karena mengkritik diri sendiri dalam kasus wabah Ebola itu.

"Saya berharap kita akan mempergunakan pengalaman dari wabah ini dalam mengatasi wabah lain, karena pasti akan ada wabah penyakit lain," kata Gates.

sumber: http://www.cnnindonesia.com/

Gangguan irama jantung memang tak sepopuler penyakit jantung koroner. Namun, gangguan irama jantung juga tak kalah berbahaya. Bila tidak ditangani dengan tepat, bisa menimbulkan kematian.

"Jika jantung koroner disebabkan plak dalam pembuluh darah, untuk gangguan irama jantung terjadi akibat gangguan pada "listrik" di jantung," kata dr Beny Hartono, SpJP dalam diskusi media bertajuk "Ritmiskan Irama Jantung Anda" di Jakarta, Rabu (21/1).

Dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Premier Bintaro itu menjelaskan, organ jantung memiliki listrik untuk bekerja. Sel listrik jantung dikatakan normal jika jantung berdenyut 60-100 kali per menit. Jika dibawah itu disebut denyut jantung lemah (bradikardia).

"Jika denyut jantung dibawah 40 kali per menit sangat berbahaya. Karena orang tersebut bisa tiba-tiba pingsan, lemah dan keringat dingin. Kondisi ini jika dibiarkan, bisa menimbulkan kematian. Karena supply darah dan oksigen ke organ lain tidak cukup," tuturnya.

Berkat teknologi maju, lanjut dr Beny, masalah denyut jantung lemah bisa diatasi dengan penanaman alat pacu jantung di dada. Alat tersebut mengeluarkan listrik agar denyut jantung menjadi normal. Baterai alat tersebut mampu bertahan hingga 5-10 tahun. Setelah ganti baterai baru lagi.

Gangguan irama jantung lain adalah denyut jantung cepat (takikardia), dengan kondisi denyut jantung 100-150 kali per menit. Gejalanya jantung sering berdebar-debar, nyeri dada, sesak nafas, keringat dingin dan perasaan ingin pingsan. Bila dibiarkan, kondisi ini juga bisa menyebabkan kematian.

"Denyut jantung terlalu cepat menandakan jantung tidak memompa dengan baik, tapi hanya bergetar. Itu artinya peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh tak berjalan dengan baik. Itu kenapa orang bisa tiba-tiba tak sadarkan diri," tutur dokter yang juga praktek di RS Jantung Binawaluya Jakarta itu.

"Upaya yang dilakukan setelah terapi obat tak kunjung sembuh adalah dengab kateter ablasi untuk memperbaiki listrik dalam tubuh yang mengalami 'konsleting'. Setelah tindakan medis itu denyut jantung pasti bisa kembali normal," katanya.

Gangguan irama jantung lain yang cukup banyak diidap masyarakat adalah denyut jantung yang tidak teratur (fibrilasi atrium). Bila diabaikan akan menyebabkan stroke dan gagal jantung.

Penyakit ini banyak menyerang orang usia diatas 40 tahun dengan masalah pada hipertensi, diabetes, jantung koroner dan penyakit tiroid. "Jika menemukan gejala semacam ini, segera berobat ke dokter agar kondisinya tidak semakin parah," ujar dokter lulusan Universitas Indonesia tersebut.

Untuk gangguan jantung tak teratur ini, menurut dr Beny bisa ditangani dengan tindakan kateter ablasi. Selain pasien diminta untuk mulai menjalani gaya hidup sehat.

Disinggung soal biaya operasi untuk tiga gejala gangguan irama jantung, dr Benny mengatakan, angkanya bervariasi tergantung tingkat kerumitan operasinya. Untuk tindakan operasi dengan teknologi "sederhana" biayanya sekitar Rp 70 juta dan dengan teknologi terbaru sekitar Rp 130 juta.

"Sebenarnya soal harga ini bukan urusan dokter. Harga itu saya dapat infonya dari marketing," ucapnya.

Ditanya soal tips bagaimana menangani pasien jantung yang mengalami serangan di rumah, dr Beny mengatakan, pasien bisa diberikan tablet aspirin 500 mg dan secepatnya dibawa ke rumah sakit yang diketahui memiliki fasilitas jantung.

"Karena masa emas serangan jantung ada 12 jam. Jika ditangani dibawah 12 jam, pasien akan tertolong tanpa mengalami kecacatan," katanya menandaskan.

{jcomments on}

Jumlah dokter praktik di Puskesmas akan ditambah menjadi 5 orang dan satu ahli kesehatan lingkungan. Hal itu dilakukan untuk meningkat kualitas layanan di Puskesmas agar tak hanya bersifat kuratif (pengobatan), tetapi juga promotif dan preventif.

"Saat ini masih banyak Puskesmas di daerah yang hanya punya satu dokter. Kami sadari ini tidak cukup, karena tenaga dokter habis untuk hal-hal yang bersifat kuratif atau pengobatan," kata Usman Sumatri, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan saat peluncuran Kanal Khusus Dokter "FDI Channel" di Jakarta, Selasa (20/1).

Usman menjelaskan, kebutuhan dokter tersebut akan diambil melalui program internship (magang). Dokter lulusan baru bisa mengasah ilmunya di daerah lewat magang yang dananya ditanggung pemerintah.

"Program internship ini cukup menarik dokter lulusan baru untuk magang di Puskesmas atau rumah sakit di daerah. Mereka inilah yang akan dilibatkan dalam program penguatan Puskesmas di daerah," ujarnya.

Hal lain yang akan dilakukan, tambah Usman Sumantri adalah memangkas regulasi pendidikan dokter. Dokter yang ingin mengambil spesialisasi tidak akan dipersulit. Mengingat Indonesia kekurangan banyak sekali dokter spesialis.

Hal itu terkait pula rencana pemerintah menambah persyaratan pendirian rumah sakit tipe C yang mewajibkan minimal 7 dokter spesialis dengan tambahan untuk dokter spesialis patollogi klinis, anastesi dan radiologi.

"Dengan makin beragamnya penyakit yang ada di masyarakat, rumah sakit tipe C harus menambah lagi dokter spesialisnya minimal 3 orang yaitu patologi klinis, anastesi dan radiologi. Ini juga sebagai antisipasi penerapan program JKN universal coverage," kata Usman menandaskan.

Ia menyambut baik pendirian kanal khusus FDI Channel di K-Vision. Ia berharap kanal tersebut bisa membangun komunikasi yang solid antar dokter di seluruh Indonesia. (TW)

{jcomments on}

Guna membangun komunikasi yang solid antar dokter di Indonesia, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) membuat kanal khusus di saluran tv berbayar, K-Vision bernama "Forum Dokter Indonesia (FDI) Channel". Kanal tersebut tidak bisa diakses umum, hanya untuk kalangan dokter.

"Program ilmiah kedokteran mendapat porsi 80 persen tayangan dan program umum kesehatan dan kedokteran 20 persen," kata Ketua Umum PB IDI, dr Zainal Abidin, saat peluncuran FDI Channel di gedung Bentara Budaya Kompas-Gramedia, Jakarta, Selasa (20/1).

Acara yang dibuka Usman Sumantri, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan itu juga dihadiri Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Roy Sparingga, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dan CEO Kompas-Gramedia, Agung Adiprasetyo.

Zainal Abidin menambahkan, kanal FDI itu nanti akan dipergunakan pula untuk meningkatkan kompetensi dokter di Indonesia melalui sistem kredit poin yang dibuat PB IDI.

Apalagi dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mana dokter umum menjadi garda terdepan. Sehingga diperlukan ilmu yang mumpuni dan informasi medis terkini.

"FDI Channel ini diharapkan bisa menjadi forum ilmiah para dokter ahli untuk membagi ilmunya ke seluruh dokter di seluruh Indonesia. Sehingga para dokter, terutama di Puskesmas tak perlu meninggalkan kerjanya untuk mendapat info terkini seputar ilmu kedokteran," katanya menegaskan.

Keutamaan lain dari kanal khusus FDI Channel, lanjut Zainal Abidin, pengusaha farmasi bisa mensosialisasikan obat-obatan terbaru yang selama ini tidak bisa diiklankan secara bebas. Dengan demikian, informasi semacam ini bisa diketahui para dokter di daerah-daerah, tak hanya dokter di perkotaan.

"Lewat kanal khusus ini, tak ada lagi jarak ruang dan waktu, sehingga informasi terkini bisa disebar dengan cepat ke seluruh Indonesia," kata dokter lulusan Universitas Hasanuddin Makassar tersebut menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Dua pertiga dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh ternyata lebih banyak digunakan untuk membiayai orang-orang dengan penyakit non-infeksi.

Seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Muhammad Yani bahwa penyakit noninfeksi seperti jantung, kanker, hipertensi, ginjal banyak menyedot anggaran kesehatan. Inilah yang membuat pemprov akan menekankan kembali upaya preventif atau pencegahan dan promotif.

"Inilah yang harusnya kita jadikan pelajaran. Upaya promotif dan preventif yang kami lakukan belum maksimal. Ke depannya tentu ini harus dijadikan agenda utama. Karena sebetulnya penyakit-penyakit ini bisa dicegah," kata Yani usai acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Aceh dan BPJS Kesehatan tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh di Kantor BPJS Kesehatan, ditulis Kamis (15/1/2015).

Sebelumnya, Pemprov Aceh merupakan pemerintah provinsi pertama yang melaksanakan Universal Coverage di Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA). Pengelolaan program JKRA oleh BPJS Kesehatan sendiri dimulai pada 2010 dengan jumlah peserta mencapai 1.750.327 jiwa.

sumber: http://health.liputan6.com/

Dalam rangka persiapan pelaksanaan haji 1436H/2015, Menteri Kesehatan, Prof. DR. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M (K) bersama Menteri Agama Drs. Lukman Hakim Syaifudin bertolak ke Tanah Suci pada tanggal 11-16 Januari 2015.

Kunjungan kedua menteri ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan pelayanan pelaksanaan haji oleh Kantor Urusan Haji dan kesiapan Balai Pengobatan Haji Indonesia milik Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan yang diperlukan jamaah haji Indonesia.

Agenda utama dalam perjalanan ini adalah pertemuan antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Haji Pemerintah Arab Saudi.

Tujuan diadakannya pertemuan ini adalah dicapainya kesepakatan kedua negara mengenai jumlah kuota jemaah haji pada tahun 1436H/2015M, kuantitas dan kualitas layanan yang dibutuhkan jemaah haji Indonesia, dan kesepakatan akan jumlah petugas haji yang dibutuhkan jemaah haji Indonesia (termasuk jumlah petugas kesehatan).

Mengingat pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terkoordinasi dengan baik, baik Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Agama menurunkan tim yang memperkuat asupan substantif bagi para Menteri.

Adapun Anggota delegasi dari Kementerian Kesehatan, adalah Diah S. Saminarsih, Staf Khusus Menteri bidang Peningkatan Kemitraan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Fidiansjah, Kepala Pusat Haji, Mawari Edy, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji, dan Nurlina Supartini, Kepala Bagian TU Menteri.

sumber: http://berita.suaramerdeka.com/

Indonesia masih menjadi negara dengan kasus penderita kusta tertinggi ketiga di dunia, setelah India dan Brasil. Setiap tahun ditemukan sekitar 18 ribu kasus kusta baru di Indonesia.

"Masih tingginya angka penderita kusta di Indonesia akibat ketidaktahuan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang tanda penyakit kusta serta stigma terhadap penyakit tersebut," kata Sigit Priohutomo, Direktur Pengendalian Menular Langsung, Kementerian Kesehatan dalam jumpa pers, di Jakarta, Jumat (16/1), terkait Hari Kusta Internasional yang diperingati setiap 25 Januari.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Komite Ahli Eliminasi Kusta Dan Eradikasi Frambusia, Hariadi Wibisono.

Sigit menjelaskan, upaya penurunan kasus kusta di Indonesia terkendala oleh kebiasaan masyarakat menghentikan pengobatan dari waktu yang ditentukan. Sehingga bakteri mycobacterium leprae penyebab penyakit kusta itu justru menjadi resisten terhadap obat-obatan yang diberikan sebelumnya.

"Obat kombinasi atau MDL ini tersedia secara gratis di Puskesmas. Tapi persoalannya, pengobatan untuk kusta itu lama mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun. Kebanyakan mereka gagal di pengobatan sehingga transmisi infeksi kusta hingga kini masih berlangsung," ujar Sigit Priohutomo.

Ditambahkan, kendati tergolong penyakit menular, kusta sebenarnya sulit menular ke orang lain dengan kontak fisik. Hanya orang dengan pertahanan tubuh lemah yang tertular bakteri mycobacterium leprae.

"Dari 100 orang yang terkena bakteri kusta, 95 persen sehat, 3 persen terkena dan bisa sembuh sendiri. Hanya dua persen orang yang tertular kusta dan membutuhkan pengobatan," ujarnya.

Gejala kelainan diawali dengan bercak putih seperti panu atau bercak kemerahan yang mati rasa, tidak ditumbuhi bulu, tidak berkeringat, tidak gatal dan sakit. Bila dibiarkan, hal tersebut menyebabkan kecacatan pada penderitanya seperti cacat mata hingga buta, mati rasa pada tapak tangan dan kaki, jari-jari kiting, memendek dan putus-putus.

Hariadi Wibisono menambahkan, salah satu upaya pencegahan kusta pada bayi bisa dilakukan lewat imunisasi BCG, yang biasanya diberikan pada awal-awal kelahiran.

"Imunisasi BCG bukan untuk pencegahan khusus untuk kusta, tetapi untuk tuberkulosis. Tetapi fakta menunjukkan imunisasi itu bisa membantu mengurangi kemungkinan tertularnya penyakit kusta, karena bisa mencegah bakteri, termasuk bakteri penyebab kusta berkembang," ujar Hariadi menandaskan. (TW)

Materi

kebijakan pengendalian kusta

Apa itu penyakit kusta

{jcomments on}