Wakil Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Prof. DR. Mathias Tambing menuntut peningkatan pelayanan jaminan kesehatan.

Hal ini didasari atas adanya kesepakatan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) tentang besaran iuran jaminan kesehatan sebesar 3 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2014.

Kesepakatan LKS Tripnas telah ditandatangani sebelumnya. Yakni pemerintah, pengusaha dan unsur pekerja, ditandatangani oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenakertrnas Irianto Simbolon (wakil pemerintah), Haryadi B. Sukamdani (wakil organisasi pengusaha), dan Prof. Mathias Tambing (wakil serikat pekerja).

Menurut Mathias, ini penting mengingat mulai 1 Januari 2014, pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja yang selama ini dilaksanakan oleh PT Jamsostek (Persero) akan dialihkan ke PT Askes yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

Untuk itu, para pekerja menuntut kualitas pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan makin meningkat, tidak menjadi lebih buruk dari pelayanan yang dilaksanakan PT Jamsostek. Juga tidak terjadi diskriminasi dalam pelayanan kepada pekerja dan keluarganya.

Menurutnya, kesepakatan iuran jaminan kesehatan menjadi 3 persen yang akan dibayar oleh pengusaha itu meningkat dibanding iuran yang selama ini dibayarkan ke PT Jamsostek sebesar 2 persen.

Kesepakatan itu merupakan batas atas upah pekerja sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sebesar Rp2 juta sebulan.

Dalam kesepakatan itu wakil pekerja memberi catatan. Bagi pekerja yang upahnya di bawah upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, maka iurannya akan disubsidi oleh pemerintah sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI). Pemerintah sendiri telah menaikkan besaran PBI yang semula Rp19.225 menjadi Rp22.500 per orang.

Mathias yang juga Wakil Ketua LKS Tripnas dari wakil pekerja menyatakan, batas upah itu akan berlaku lima tahun dan setelah itu akan ditinjau kembali secara bersama antara organisasi pengusaha dengan unsur serikat. pekerja.

Besaran iuran 3 persen dari upah pekerja yang seluruhnya ditanggung oleh pengusaha itu akan berlaku mulai 1 Januari 2014 sampai 30 Juni 2015.

Mulai 1 Juli 2015 dan seterusnya, lanjut Mathias Tambing, iuran jaminan kesehatan sebesar 3 persen itu mungkin akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja (pengusaha) dengan pekerja.

Namun, bagaimana komposisinya, nanti akan dibahas oleh pengusaha dengan pekerja. Kesepakatan itu akan diputuskan paling lambat tiga bulan sebelum 1 Juli 2015. "Selama ini, kaum pekerja minta agar iuran jaminan kesehatan tetap ditanggung oleh pengusaha."

sumber:  www.harianterbit.com

Kalangan pekerja mengingatkan otoritas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar tidak diskriminatif dan memberikan pelayanan terbaik kepada pekerja dan keluarganya mulai 1 Januari 2014 nanti.

"Pekerja menuntut kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik karena iurannya sudah dinaikkan tiga persen dibandingkan saat ini," kata Wakil Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mathias Tambing dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/7).

Dikatakannya, kalau ternyata malah lebih buruk dari pelayanan PT Jamsostek selama ini atau terjadi diskriminasi maka pekerja akan menuntut pertanggungjawaban pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Pernyataan Tambing itu terkait dengan kesepakatan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) tentang besaran iuran jaminan kesehatan yang naik tiga persen mulai 1 Januari 2014.

Kesepakatan LKS Tripnas itu ditandatangani Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenakertrnas Irianto Simbolon (wakil pemerintah), Haryadi B. Sukamdani (wakil organisasi pengusaha), dan Tambing (wakil serikat pekerja) di Jakarta, Kamis (4/7).

Tambing menjelaskan kesepakatan iuran jaminan kesehatan menjadi tiga persen yang akan dibayar pengusaha itu meningkat dibanding iuran yang selama ini dibayarkan ke PT Jamsostek sebesar dua persen.

Kesepakatan itu merupakan batas atas upah pekerja sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sebesar Rp2 juta sebulan.

Dalam kesepakatan itu wakil pekerja memberi catatan. Bagi pekerja yang upahnya di bawah upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, maka iurannya akan disubsidi oleh pemerintah sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI). Pemerintah telah menaikkan besaran PBI yang semula Rp19.225 menjadi Rp22.500 per orang.

Batas upah itu akan berlaku lima tahun dan setelah itu akan ditinjau kembali secara bersama antara organisasi pengusaha dengan unsur serikat pekerja. Besaran iuran tiga persen dari upah pekerja yang seluruhnya ditanggung oleh pengusaha itu akan berlaku mulai 1 Januari 2014 sampai 30 Juni 2015.

Mulai 1 Juli 2015 dan seterusnya, kata Tambing, iuran jaminan kesehatan sebesar tiga persen itu mungkin akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja (pengusaha) dengan pekerja. Namun, bagaimana komposisinya, nanti akan dibahas oleh pengusaha dengan pekerja.

Kesepakatan itu akan diputuskan paling lambat tiga bulan sebelum 1 Juli 2015. "Selama ini, kaum pekerja minta agar iuran jaminan kesehatan tetap ditanggung oleh pengusaha," ujarnya.

Selama jangka waktu 1,5 tahun ini, pengusaha dan pekerja akan mengevaluasi kualitas pelayanan jaminan kesehatan yang dilakukan oleh PT Askes yang telah berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Dalam masa 1,5 tahun itu, para pekerja sangat mengharapkan pelayanan jaminan kesehatan lebih baik.

"Bila pelayanannya lebih buruk, kita akan minta pertanggungjawaban pemerintah yang menunjuk PT Askes sebagai BPJS Kesehatan. Bahkan, kita akan melakukan demo menuntut agar pelayanan meningkat dari yang ada sekarang," katanya.

sumber:  www.beritasatu.com

Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) akan mengadakan pertemuan para pakar darurat internasional untuk mencari cara-cara bagaimana menangani MERS-CoV, penyakit baru seperti penyakit pneumonia atau radang paru-paru yang disebabkan virus korona yang terutama merebak di Timur Tengah.

WHO melaporkan penyakit itu hingga kini telah mengakibatkan 42 orang meninggal dari 79 orang yang terjangkit.

Ini baru untuk kedua kalinya WHO mengadakan pertemuan komite darurat sejak Peraturan Kesehatan Internasional dijalankan 2005. Pertemuan pertama diadakan 2009 ketika terjadi wabah flu burung H1N1.

Para anggota Komite Darurat adalah para ahli internasional yang independen di bidang-bidang seperti pengawasan penyakit, virologi atau ilmu mengenai virus, perkembangan vaksin dan khususnya virus korona.

Asisten Direktur Jenderal Keamanan Kesehatan dan Lingkungan, Keiji Fukuda mengatakan, tidak banyak yang diketahui tentang penyakit itu. Katanya, tidak ada yang tahu bagaimana orang terjangkit penyakit itu, apakah terpapar hewan atau ada faktor-faktor lingkungan lain yang menjadi penyebab penyebaran penyakit itu.

Dengan semua ketidakpastian seputar virus korona itu, katanya maka diputuskan untuk diadakan pembicaraan dalam komite darurat, supaya WHO dan negara-negara bisa siap menghadapi kemungkinan apapun dan di manapun virus ini menyebar.

"Setelah komite itu merasa cukup kuat, kami akan menanyakan kepada mereka apakah mereka rasa keadaan sekarang ini merupakan keadaan darurat yang memprihatinkan dunia internasional," ujarnya.

"Sekarang, kami lihat pola yang tetap penyakit ini. Kita tidak berada di tengah-tengah kejadian gawat sekarang. Tidak ada keadaan darurat terkait Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Tetapi, ada baiknya untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapinya."

Penderita virus korona telah dilaporkan terdapat di Yordania, Qatar, Arab Saudi dan Emirat Arab. Arab Saudi adalah yang paling parah dilanda penyakit ini. Penyakit itu juga berjangkit di Tunisia, Perancis, Jerman, Italia dan Inggris, menjangkiti orang-orang yang bepergian ke Timur Tengah.

Virus korona mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi, yaitu 60 persen dan orang yang menderita penyakit pernafasan parah dianjurkan untuk pergi ke dokter.

Organisasi Kesehatan Sedunia tidak mengeluarkan larangan bepergian ke negara-negara yang terkena wabah virus korona, tetapi minta orang-orang agar tetap waspada, khususnya para jemaah yang berencana pergi ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji.

sumber:  www.voaindonesia.com

Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof Dali Amiruddin, mengaku cukup prihatin dengan kondisi dunia pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini.

Keprihatinan itu tertuju pada ketimpangan kualitas dan kapabilitas para dokter dengan perawat yang ada.

Padahal, menurut pakar kesehatan kulit dan kelamin ini, kualitas SDM dokter yang selaras dan sejalan dengan kapabilitas perawat, menjadi penentu kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

"Semua tahu, dokter itukan tidak merawat. Hanya menentukan penanganan obat bagi sang pasien. Nah yang selanjutnya melakukan perawatan itu perawat. Di sinilah pentingnya kesejajaran pengetahuan antara perawat dan dokter," kata Dali, di ruang kerjanya, akhir pekan ini.

Dali menjelaskan, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas perawat di Indonesia, adalah dengan mendorong lahirnya fakultas ilmu keperawatan baru di sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Setelah lahir perawat andal dari perguruan tinggi itu, otomatis kualitas pelayanan kesehatan ikut membaik.

"Banyak perawat yang ternyata bekerja atas kebiasaan saja. Misalnya, karena melihat dokter kerap memperlakukan orang dengan satu tindakan, lalu ikut melakukan tindakan serupa. Tapi saat ditanya alasannya, si perawat ternyata melakukannya bukan karena paham, tapi karena melihat dan meniru dokter saja," sambung Dali.

Dali mengakui, para perawat yang berkualitas lebih banyak ditemui di rumah sakit-rumah sakit yang memiliki standar pelayanan baik saja. Tapi secara umum, masih sangat kurang. Dali juga menduga, warga Indonesia yang memilih ramai-ramai berobat ke luar negeri rata-rata karena merasa kurang mendapat pelayanan perawatan yang baik.

"Padahal, sebenarnya kualitas ilmu para ahli yang ada di Indonesia hampir tidak jauh berbeda. Ilmunya sama, hanya penanganan pada pasien yang biasanya berbeda," tegas Dali Amiruddin. (ysd)

sumber:  www.fajar.co.id

Dalam persiapan diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang jatuh pada 1 Januari 2014, berkat arahan dan dukungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disiapkan fasilitas kesehatan yang kurang lebih merata agar dapat dijangkau dengan pasien yang memerlukannya.

Demikianlah yang disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Nasfsiah Mboi. SpA,M.P.H, dalam kata sambutan di acara 'Peresmian Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM) Kirana' di RSCM Kirana.

"Yaitu, 9581 Puskesmas, termasuk Puskesmas dengan fasilitas perawatan rawat inap dan 2.138 rumah sakit di Indonesia," ujar Nafsiah, di RSCM Kirana, Kamis (4/7/2013)

Disamping itu, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan 110 ribu orang dokter dan dokter spesialis, 23 ribu orang dokter gigi, 296 ribu perawat, dan 136 ribu bidan.

"Termasuk di antaranya tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan, untuk menjamin pemerataan," tambah Nafsiah.

Kualitas pelayanan kesehatan pun terus menerus ditingkatkan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut Nafsiah, melalui ini pula diharapkan RSCM Kirana dan Shangli dapat dijadikan contoh oleh rumah sakit lainnya.

(sumber: health.liputan6.com)

Bagdja Widjaja (70) menjalani perawatan akibat tumor tonsil kanan yang telah menyebar ke organ hati. Ia tak merasakan sakit meski oleh sejumlah rumah sakit di dalam dan luar negeri dirinya dinyatakan menderita kanker stadium lanjut. Bahkan, dia masih bisa mengendarai truk ekspedisi yang menjadi usahanya di Cirebon, Jawa Barat.

Hingga beberapa waktu lalu, dia merasakan keanehan. Dahaknya disertai bercak merah atau coklat darah. Bagdja diyakinkan koleganya bahwa hal itu merupakan gejala kanker.

"Awalnya saya sangsi karena tidak ada rasa sakit. Sejak usia 10 tahun, saya rajin bangun tidur langsung minum air putih 1 liter. Berenang 15 putaran saja kuat. Narik truk juga kuat. Kok dibilang kanker," kata Bagdja yang ditemani istrinya, Susinawati (66), di Rumah Sakit Tumor Nanyang, Guangzhou, China, pertengahan Mei 2013.

Pola hidup sehat lain, Susinawati menuturkan, Bagdja tidak merokok atau minum minuman keras. Hanya saja, pengusaha ekspedisi ini tidak menyukai sayur. "Ada sayur sedikit saja di piringnya, ia marah," kata Susinawati.

Penasaran, Bagdja memeriksakan diri. Rumah sakit di Semarang, Jakarta, hingga Singapura telah disambangi. Semuanya mendiagnosis Bagdja kena kanker tonsil kanan (right tonsil carcinoma) stadium lanjut.

Bahkan, di Semarang, dia sempat membuat janji dengan tim medis untuk menjalani kemoterapi. "Pagi, saat mau berangkat ke Semarang untuk menjalani kemoterapi, saya putuskan tidak berangkat. Saya memikirkan, kalau tubuh dikemoterapi, lalu sel-sel yang sehat bagaimana nasibnya," katanya.

Kemudian, Bagdja memutuskan berobat ke China atas rekomendasi anaknya. Hasil pemeriksaan dokter China sama, kanker tonsil bagian kanan stadium lanjut.

Rekomendasi tim dokter, dia disarankan menjalani dua fase pengobatan. Pertama, pengangkatan tumor yang berdiameter 6-8 sentimeter. Kedua, biotargeting dengan radiasi mikro. Setelah tumor diangkat, pengobatan dilanjutkan dengan radiasi sebanyak 32 kali.

Buah dan sayur

Selama menjalani pengobatan, Bagdja menjadi suka sayur dan buah. "Saya ingat pesan dokter, jangan makan yang disukai kanker, yaitu daging, terutama daging merah. Perbanyak buah dan sayur," ujarnya.

Dokter pendampingnya di Nanyang, Zhang Xiao Ming, kagum dengan kondisi Bagdja. Dengan usia lanjut, Bagdja mampu menjalani rangkaian pengobatan yang panjang. "Bagdja sangat kuat, tidak ada rasa mual. Setelah fokus pada tonsil, nanti kami turun ke bagian hati untuk dituntaskan," ujar Zhang.

Karena Bagdja tak mengalami keluhan berarti, Zhang hanya memberikan obat-obatan tradisional China untuk memperkuat stamina. Ia juga diberi kapsul obat China untuk menekan pertumbuhan tumor.

Rumah sakit yang terletak di Distrik Baiyun itu terkenal dengan penerapan terpadu pengobatan tradisional China dan pengobatan modern Barat. Pengobatan seperti ini sedikit banyak menarik minat pasien dari luar negeri datang ke Guangzhou.

Bagdja merupakan satu dari total 36.384 pasien Indonesia yang berobat ke China. Jumlah ini hanya sedikit di bawah total pasien dari China atau lokal, yakni 51.252 pasien, dan lebih banyak dibandingkan dengan gabungan pasien dari beberapa negara (Hongkong, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, Australia, Selandia Baru, dan negara lain) yang berjumlah 35.252 pasien.

"Selain perpaduan pengobatan Timur dan Barat, daya tarik rumah sakit ini adalah penanganan yang melibatkan tim pakar," kata Prof Yu Zhen Yang, Wakil Direktur Operasi Rumah Sakit Tumor Nanyang, yang juga pakar teknologi sel punca.

Untuk satu pasien, penanganan diputuskan bersama oleh tim yang terdiri dari pakar radiologi, ahli bedah mikroinvasif, ahli sel punca, dan lainnya. Ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan diagnosis dan prosedur pengobatan. Agaknya, penanganan total seperti ini membuat pasien merasa aman, nyaman, dan dihargai. (ICHWAN SUSANTO)

(sumber: health.kompas.com)

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengingatkan Pemerintah Provinsi Lampung agar membangun rumah sakit pratama yang lokasinya mendekatkan dengan masyarakat perdesaan.

"Daripada kita mengumpulkan masyarakat ke rumah sakit utama, lebih baik kita yang mendekatkan (rumah sakit) dengan mereka," kata Menkes saat berdialog sekaligus meninjau ruangan bersalin Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Selasa (2/7).

Menurut dia pembangunan rumah sakit pratama di perdesaan justru akan meringankan beban pasien. "Mereka tidak perlu jauh-jauh datang kemari, kitalah yang mendekatkan mereka dengan segala fasilitas yang memadai," ujarnya di hadapan pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan pejabat utama RSUDAM.

Ia juga menegaskan daripada menambah jumlah kamar dan tempat tidur pasien, pembangunan RS di pedesaan dan mengoptimalkan tenaga kesehatan di desa-desa, justru memberi solusi tersendiri atas persoalan peningkatan jumlah pasien kabupaten yang dirawat di RSUDAM.

"Apa yang saya sampaikan saya pikir bisa menyelesaikan persoalan ini," kata dia lagi.

Wartawan kecewa

Kunjungan Nafsiah Mboi ke RSUDAM Lampung pada Selasa sempat memunculkan kekecewaan sejumlah wartawan. Rupanya ada pembatasan peliputan hanya bagi beberapa wartawan saja,

"Wah, kami sudah menunggu tiga jam di sini, tapi begitu menteri datang pihak manajemen RSUDAM malah membatasi wartawan masuk dengan alasan ruangan penuh," kata Okta, fotografer Harian Tribun Lampung.

Ia kecewa, karena telah kehilangan momentum penting atas kedatangan Menkes itu.

"Semestinya kalau tidak boleh masuk ya diberlakukan untuk semua wartawan, jangan dibedakan begitulah, kami ini mau mencari berita bukan lainnya," ujarnya.

(sumber: www.republika.co.id)

Penggunaan obat tradisional seperti jamu yang diusung delegasi Indonesia dalam "Health Working Group" di Third APEC Senior Officials Meeting and Related meetings mendapat dukungan dari ekonom anggota APEC, seperti China, Australia, Rusia dan Amerika Serikat.

"Dengan dukungan dan semakin bisa dipahaminya keberadaan obat tradisional itu berdampingan dengan medis modern. Indonesia semakin berani berharap bahwa isu tentang kesehatan dengan obat tradisional itu bisa dibawa ke pembahasan tingkat menteri APEC di Bali, September mendatang,"kata Staf Ahli Menteri bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Kementerian Kesehatan, Agus Purwadianto, di Medan.

Menurutnya, isu obat tradisional itu akan diseminarkan, hari ini, pada Policy Dialogue on Traditional Medicine dan bahkan kemungkinan ada kesempatan bagi para delegasi untuk meminum jamu.

Agus menjelaskan sebenarnya masalah obat tradisional sudah beberapa kali dibawa dalam rapat di APEC setiap tahunnya, tetapi baru dalam pertemuan di Medan, para ekonom itu semakin memahami soal obar tradisional tersebut.

"Berkaitan dengan obat tradisional, Indonesia dalam pertemuan itu mengingatkan perlunya pengubahan berpikir bahwa kesehatan menjadi sumber pemborosan anggaran negara, tetapi sebaliknya bisa memicu pertumbuhan perekonomian,"katanya.

Dengan obat tradisional itu, kata dia, bisa semakin memicu jumlah petani tanaman herbal dan produsen obat tradisional termasuk untuk keperluan ekspor yang tentunya menambah devisa msing-masing negara anggota APEC.

Indonesia juga mengingatkan, perlunya peningkatan kesehatan di suatu negara mengingat pembangunan berkelanjutan membutuhkan sumber daya manusia yang sehat.

Sementara itu Direktur Pembinaan Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan, Jane Soepardi, menyebutkan memang masih perlu terus melakukan lobi agar masalah obat tradisonal itu bisa disepakati ekonom Apec.

Lobi, kata dia, bukan hanya untuk masalah obat tradisional itu, tetapi juga di setiap bidang yang diagendakan dibahas dalam APEC SOM III.

(sumber: www.waspada.co.id)