Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Jalil, mengingatkan Kementerian Kesehatan lebih memprioritaskan anggaran untuk kesehatan masyarakat. Meski sudah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), realisasi anggaran Kementerian Kesehatan untuk belanja modal masih tersisa 12 persen.

"Padahal belanja modal ini yang langsung diterima masyarakat, baik berupa pengadaan rumah sakit terapung, posyandu, dan pengadaan alat kesehatan masyarakat di daerah terpencil," kata Rizal dalam sambutan penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kesehatan, Selasa, 2 Juli 2013.

Menurut Rizal, realisasi anggaran tahun lalu di Kementerian Kesehatan didominasi belanja pegawai sebanyak 98,5 persen. Untuk belanja barang, Kementerian menghabiskan 89,73 persen anggaran. Bantuan sosial realisasinya 89,73 persen. Sedangkan belanja modal hanya terealisasi sebesar 87,72 persen.

Rizal juga mengingatkan Kementerian Kesehatan bisa mengoptimalkan penggunaan pendapatan nasional bukan pajak yang jumlahnya lumayan besar. Pada 2012, jumlah realisasi BNPB mencapai 398,58 persen dari target yang ditetapkan.

Total realisasi pendapatan dari BNPB ini mencapai Rp 30 triliun. Angka ini, kata Rizal, merupakan bukti pencatatan, dan pertanggungjawabannya makin baik. Semua sudah tercatat, terdokumentasi dengan baik, yang perlu penggunaannya juga harus tepat. "Harus terus dikembangkan semangat kehati-hatian dan pruden. Itu saya hargai, dan kalau bisa diteruskan."

Menurut catatan BPK, penggunaan keuangan negara di Kementerian pada 2012 sudah memenuhi standar akuntabilitas. Namun BPK belum mengganjar Kementerian dengan WTP murni karena masih ada beberapa catatan terkait proyek flu burung. BPK pun baru memberikan status WTP dengan catatan penjelasan.

Pada 2010, laporan keuangan Kementerian Kesehatan mendapat status disclaimer. Dan pada 2011, status ini berubah menjadi wajar dengan pengecualian.

(sumber: www.tempo.co)

Jakarta - Adanya dugaan suap dalam Badan Legislasi DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan, telah membuat suasana makin gaduh.

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau secara resmi telah melaporkan indikasi dugaan suap dalam pembahasan RUU Pertembakauan di Dewan Perwakilan Rakyat. Komnas Pengendalian Tembakau menduga ada permainan antara perusahaan dengan politikus di DPR.

Salah satu kejanggalan di dalam RUU Tembakau ini adalah:tidak fokusnya pembahasan pada pertembakauan ataupun nasib petani, tetapi lebih kepada industri rokok. Lagipula jika ingin fokus kepada suatu produk, mengapa mesti tembakau yang menjadi penting? Bukankah ada beras, atau kopi, coklat, yang menjadi andalan produk indonesia di skala dunia?

Dan anehnya, walapun RUU ini berbicara soal tembakau, tetapi sama sekali tidak memperhatikan masalah impor tembakau yang kian naik dari tahun ke tahun. Seharusnya jika ingin melindungi petani tembakau, pemerintah membatasi atau malah melarang impor tembakau.

Total impor tembakau indonesia selama 2012 naik sebesar 13%, mencapai US$382,43 juta atau setara Rp3,824 triliun. Sebagian besar impor tembakau ini berasal dari China, yaitu sebesar US$191,4 juta atau setara Rp 1,914 triliun.

Jelas ada permainan berbagai pihak yang ingin mengail di air keruh. Lalu siapa mereka? "Dulu kan ada UU kesehatan, terus ada ayat yang hilang. Itu sudah berproses lewat MK dan sudah beres. Sekarang ada lagi disebutnya UU Pertembakauan. Ini kira-kira begitulah kalau undang-undang ada yang hilang pasalnya. Dugaannya seperti itu. Saya laporin Anggota DPR, Baleg (Badan Legislasi)," kata Arifin Panigoro selaku Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau usai bertemu Pimpinan KPK, pekan lalu.

Para analis melihat, ada kepentingan yang bermain di RUU Tembakau ini yakni industri rokok yang merasa khawatir atas upaya-upaya pengendalian tembakau. Padahal sekeras apapun advokasi dan kampanye yang dilakukan, industri rokok tetap meraih keuntungan yang signifikan, kenaikan penjualan sekitar 10% setiap tahunnya.

Kalau pemerintah sungguh sungguh berupaya melindungi petani tembakau, seharusnya upaya yang dilakukan adalah pembatasan impor. Selain itu, upaya pemanfaatan tembakau dengan cara lain juga lebih bermakna.

Seperti sebagai pestisida alami pembasmi hama. Ini juga sangat efektif, daripada digunakan sebagai bahan yang meracuni kesehatan manusia. Jika sebagai pestisida alami, tembakau dapat mengisi pasar pestisida yang juga sangat tinggi di Indonesia, mencapai Rp 6-7 trilyun. Itu yang legal. Jadi, siapa yang diuntungkan? [berbagai sumber]

(sumber: nasional.inilah.com)

Medan - Radio isotop Indonesia, khususnya untuk bidang kesehatan, mendapat perhatian besar dari dunia. Bahkan, Amerika Serikat (AS) yang selama ini mengandalkan dari Kanada berminat mengimpornya dari sini.

"Radio isotop, isotop dari zat radio aktif untuk bidang kesehatan seperti terapi kanker masih yang pertama di Asia dan semakin diminati dunia termasuk AS," kata Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta usai pertemuan Working Group APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation (PPSTI) pada Senin (1/7).

Pihak AS mengaku sangat berminat pada radio isotop dari Indonesia karena belum memiliki produk tersebut dan produksi di Kanada juga sudah berkurang akibat pabriknya semakin tua.

"Peluang besar itu harusnya dimanfaatkan Indonesia setelah selama ini masih mengekspor ke beberapa negara saja," tuturnya.

Gusti menyebutkan pemerintah terus berupaya meningkatkan biaya riset karena secara nyata banyak hasil penelitian Indonesia diakui negara asing.

"Dalam APEC PPSTI di Medan telah disepakati bahwa negara di Asia Pasifik sepakat untuk bekerja sama dalam peningkatan riset untuk kemajuan semua sektor di negara-negara tersebut," ujarnya.

Staf Ahli Menlu Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kementerian Luar Negeri M Wahid Supriyadi menyebutkan bahwa radio isotop itu sudah diekspor ke beberapa negara Asia, seperti ke Jepang, Korea, dan Malaysia. (Ant)

(sumber: www.metrotvnews.com)

Dalam mengendalikan kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD), Indonesia sebaiknya mengadopsi langkah yang dilakukan Singapura dan beberapa negara lainnya di dunia. Dari Singapura misalnya, yang berhasil mengatasi penyebaran DBD dalam satu tahun, Indonesia dapat belajar bagaimana melakukan fogging yang tepat.

"Indonesia dapat mencontoh pada Singapura, Brasil, dan Kuba. Ketiga negara tersebut berhasil menurunkan angka penderita DBD. Kita bisa belajar dari Singapura, bagaimana fogging yang efektif. Hal ini bisa kita lakukan di Indonesia," kata peneliti dari Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Budi Haryanto.

Di Singapura, kata Budi, penyakit DBD tidak lagi dilaporkan sejak 2005. Menurut Budi, pemberantasan virus dengue berhasil karena fogging yang berjalan efektif. Fogging dilakukan dengan dosis, radius, dan timing yang tepat.

Di negara tetangga tersebut, fogging dilakukan serentak di seluruh wilayah tanpa didasarkan kasus. Hal dilakukan guna mencegah nyamuk dewasa berpindah mencari lokasi sasaran lain. Fogging melibatkan 240 ribu relawan dan dilakukan satu bulan sekali terus-menerus, selama setahun.

Selain itu, Pemerintah Singapura juga menerapkan denda bagi pemilik tempat tinggal yang ditemukan jentik nyamuk. Denda menuntut warga untuk selalu menjaga kebersihan dan peraturan ini terbukti mampu menhhindarkan warga dari ancaman DBD.

Di Indonesia, penyakit DBD masih menjadi ancaman. Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan, DBD menjadi penyebab kematian nomor 5 pada balita setelah diare, pneumonia, dan meningitis, dengan jumlah kematian 6,8 persen.

Jumlah kasus DBD di Indonesia saat ini mencapa sekitar 160 ribu per tahun sedangkan di dunia rata-rata ada sekitar 925.896 setiap tahunnya. Indonesia juga pernah menempati posisi tertinggi kasus DBD di dunia pada 2006, 2007, dan 2008.

(sumber: health.kompas.com)

Sebuah panduan baru dalam perawatan HIV diperkirakan akan memberikan jutaan orang di negara berkembang berkesempatan mendapatkan obat yang bisa menyelamatkan hidup mereka.

Badan Kesehatan Dunia, WHO merekomendasikan kepada pasien untuk mulai melakukan perawatan pada tahap awal penyakit yang dideritanya itu.

WHO mengatakan panduan yang diluncurkan pada Konferensi Internasional AIDS di Kuala Lumpur ini akan mampu membantu menghindari jumlah tambahan kematian sebanyak 3 juta orang akibat AIDS pada 2025 mendatang.

Lembaga sosial bernama MSF menyambut baik langkah tersebut tapi mereka mengatakan langkah ini harus dibarengi dengan investasi lebih banyak.

Panduan pengobatan baru ini akan mengharuskan seorang pasien mengkonsumsi sebuah pil beserta tiga jenis obat-obatan lain saat dia dinyatakan positif mengidap HIV.

Konsumsi obatan-obatan ini dilakukan pada tahap yang sangat dini saat sistem kekebalan tubuh mereka masih kuat.

Sejumlah negara seperti Algeria, Argentina dan Brasil telah menjalani pengobatan yang didasari atas panduan baru dari WHO.

Konsultasi panjang

Saat ini tidak semua orang yang membutuhkan bisa mendapatkan pengobatan secara dini meskipun sejumlah kebijakan untuk membantu para pasien telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir agar mereka bisa memperoleh akses lebih luas dalam pengobatan HIV.

WHO menyebut panduan ini merupakan bentuk dari wujud perubahan besar dalam kebijakan mereka.

Mereka berharap dari perubahan kebijakan ini akan menghasilkan peningkatan akses pasien dengan HIV terhadap obat-obatan di negara berkembang.

Mereka memperkirakan jumlah pasien yang bisa mengakses obat-obatan dengan cara ini akan meningkat dari 16 juta orang menjadi 26 juta orang atau 80 persen dari total orang dengan HIV yang ada di dunia saat ini.

Diperkirakan panduan ini akan memunculkan tambahan anggaran sebesar 10 persen dari biaya keseluruhan dalam menangani HIV/AIDS di seluruh negara berkembang.

WHO merasa bahwa negera donor dan negara berkembang akan bisa diyakinkan bahwa usulan tentang pengobatan dini ini jauh lebih efektif secara biaya.

Kebijakan ini sendiri disetujui dalam konfrensi di Kuala Lumpur setelah melalui konsultasi selama satu tahun lebih dengan menunjukan adanya bukti-bukti yang telah dipertimbangkan bahwa pengobatan dini berperan dalam mengurangi penyebaran virus.

(sumber: www.bbc.co.uk)

INDONESIA tak hanya terkenal sebagai negeri yang kaya akan sumber daya alamnya saja, tapi juga kaya potensi tanaman obat untuk penyembuhan berbagai penyakit.

Indonesia merupakan rumah dari 30.000 jenis dari 40.000 jenis tanaman obat yang tersebar di seluruh Indonesia. Potensi tersebut merupakan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan atau mengobati beragam penyakit di masyarakat. Apalagi, tanaman obat pun tak kalah efektif untuk mengobati beragam penyakit. Terbukti, saat ini banyak produksi obat-obatan yang menggunakan material tanaman obat.

Kombinasi antara pengobatan modern yang memanfaatkan bahan alami ialah terobosan inovasi yang perkembangannya harus didukung oleh berbagai lapisan masyarakat.

Perkembangan industri farmasi ini bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

"Banyak yang sudah mulai menyadari pentingnya pemanfaatan bahan-bahan alami untuk kesehatan dan pengobatan penyakit. Untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan usaha berkesinambungan antara penelitian yang dilaksanakan, edukasi berkelanjutan pada masyarakat dan tentunya dukungan dari pemerintah,"ungkap Indah Yuning Prapti, SKM, M.Kes, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TO-OT) dalam acara bertema Menyingkap Kebaikan Alam untuk Indonesia Sehat, Four Seasons Hotel, Tapis Room, H.R Rasuna Said, Jakarta, Rabu 26 Juni 2013.

Pengobatan herbal dan pemanfaatan bahan alami untuk obat sudah memberikan kontribusi nyata bagi industri farmasi Indonesia. Tren penggunaan obat dengan bahan alami, baik untuk peningkatan kesehatan maupun pengobatan penyakit, cenderung meningkat di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Selama ini, pengobatan bahan alami sendiri digunakan berdasarkan praktis empiris, yaitu pencegahan penyakit, meningkatkan kesehatan, penyembuhan penyakit dan sebagai kosmetik. Contohnya tanaman brotowali, kumis kucing, buah merah, dan temulawak merupakan sedikit dari beragam jenis tumbuhan asli Indonesia yang diketahui dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti diare, darah tinggi, diabetes, hiperkolesterorl, hepatitis, asam urat, asma, batu ginjal, reumatik, batu empedu, keputihan, hingga obesitas.

Kendati demikian, agar produk obat dengan bahan alami Indonesia dapat menjadi produk yang diandalkan dan diterima di semua kalangan. Maka mutunya harus ditingkatkan, keamanannya harus dibuktikan, serta khasiatnya pun harus diteliti dan dapat dibuktikan secara ilmiah.

"Pemanfaatan tanaman asli Indonesia sebagai bahan pengobatan modern merupakan usaha yang terus harus dilanjutkan guna menjadikan Indonesia tuan rumah dari pengobatan herbal," jelas dr. Pangestu Adi, SpPD-KGEH, Staf Senior Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya.

Saat ini, banyak pihak termasuk kalangan perusahaan farmasi modern telah memanfaatkan berbagai potensi keanekaragaman hayati tanaman di Indonesia untuk menciptakan berbagai produk kesehatan, baik yang bersifat pengobatan preventif maupun kuratif.

"Hal ini merupakan hal yang positif untuk mengembangankan dan melestarikan tanaman obat di Tanah Air,"imbuhnya.

Terlepas dari itu, pemerintah telah mengatur pemanfaatan herbal medik dalam fasilitas kesehatan melalui beberapa peraturan pemerintah, keputusan menteri, maupun peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan bahan alami yang dapat digunakan sebagai bahan untuk obat pun sudah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang pengawasan pemasukan bahan baku obat tradisional. (ind) (tty)

(sumber: health.okezone.com)

BANGKOK — Raksasa tembakau Philip Morris dan lebih dari 1.400 peritel Thailand akan menuntut kementerian kesehatan negara itu terkait aturan yang akan menutupi hampir semua kemasan rokok dengan peringatan bahaya merokok, menurut seorang perwakilan perdagangan tembakau, Rabu (26/6).

Aturan yang dijadwalkan mulai berlaku 2 Oktober mewajibkan 85 persen kemasan depan dan belakang rokok untuk pesan-pesan dan gambar peringatan tentang bahaya merokok, beberapa diantaranya mengandung foto-foto gamblang dari pasien-pasien kanker paru-paru.

Varaporn Namatra, direktur eksekutif Asosiasi Perdagangan Tembakau Thailand (TTTA), mengatakan organisasi tersebut dan Philip Morris (Thailand) akan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Administrasi untuk membatalkan keputusan tersebut pada 4 Juli.

"Faktanya adalah bahwa Thailand sudah memiliki beberapa peringatan kesehatan terbesar di dunia, sehingga TTTA tidak melihat mengapa perlu ada kewajiban baru, terutama karena itu hanya akan mempersulit pekerjaan dan menimbulkan masalah baru bagi banyak sekali peritel pekerja keras," ujar Varaporn.

Ia mengatakan bahwa biaya-biaya yang lebih tinggi dapat membuat para konsumen beralih ke tembakau yang lebih murah yang tidak disasar oleh peraturan-peraturan baru tersebut.

Thailand dan Australia adalah di antara negara-negara dengan gambar peringatakan bahaya kesehatan merokok terbesar di dunia. Australia baru saja melarang tampilnya logo dan warna khas perusahaan rokok di kemasan produknya. Badan Administrasi Pangan dan Obat-obatan AS (FDA) telah berencana mewajibkan label yang besar dan seringkali gamblang pada kemasan rokok, namun label-label itu dirancang ulang setelah sebuah pengadilan menolak permintaannya.

Di bawah aturan-aturan Kementerian Kesehatan Publik Thailand, pesan-pesan peringatan menempati 55 persen bungkus rokok bagian depan dan belakang.

Wakil Menteri Kesehatan Publik Cholnan Srikaew mengatakan bahwa peringatan-peringatan yang lebih besar akan lebih efektif dalam menghambat perokok.

"Peringatan yang ada tidak terlalu terlihat hasilnya dalam menurunkan jumlah perokok, jadi kita perlu membuatnya lebih besar," ujar Cholnan.

Kementerian Kesehatan Publik mengatakan bahwa sekitar 50.000 orang meninggal karena penyakit terkait merokok setiap tahun di negara Asia Tenggara berpenduduk 65 juta itu. (AP)

(sumber: www.voaindonesia.com)

JAKARTA--Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan gagal jika tidak melibatkan apoteker. Sebab akan mendongkrak biaya obat hingga 40 persen. Itu sebabnya Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) berharap pemerintah mengajak pihaknya terlibat dalam sistem agar masyarakat tidak terbebani harga obat yang mahal.

Aspirasi ini disampaikan Ketua IAI Dani Pratomo saat rapat dengar pendapat umum Komisi IX DPR RI, Rabu (26/6). Dani yang mewakili 45 ribu apoteker di seluruh Indonesia sangat berharap kepada anggota DPR bisa menegur pemerintah karena tidak konsisten melaksanakan aturan.

"Kami ingin proses penegakan hukum tentang UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Percuma kalau Indonesia mempunyai begitu banyak lulusan-lulusan apoteker terbaik namun tidak dimanfaatkan ketika momentum BPJS digelar," keluh Dani.

Sikap ini disampaikan karena pemerintah telah menelurkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Namun dalam beleid tersebut, jasa apoteker tidak masuk dalam sistem reimbursement klaim pelayanan kesehatan. Hanya terdapat harga obat, alat medis dan jasa dokter saja.

"Padahal dalam UU Kesehatan pasal 108 apoteker adalah salah satu tenaga kesehatan. Harusnya dalam pelaksanaan UU, apoteker masuk ke dalam sistem. Artinya pemerintah tidak konsiten melaksanakan program ini," ungkapnya.

Dani melanjutkan, tujuan BPJS adalah agar masyarakat bisa menjangkau harga obat. Jika hanya mengandalkan dokter dalam menentukan jenis obat, maka belum tentu tercipta harga yang ekonomis.

"Dokter bukan ahli di bidang obat-obatan. Pelayanan kesehatan menggunakan sistem out of pocket, dimana pasien membayar langsung. Karena dokter tidak pernah terpikir farmako ekonomi, maka pasien bisa menerima obat yang sangat mahal dari dokter, " ungkapnya.

Ia mencontohkan, obat-obatan yang memiliki harga Rp 300-400 memiliki kualitas yang sama dengan harga obat Rp 4.000-5000. Namun karena pengetahuan obat dari dokter terbatas, maka pasien bisa diberikan harga yang lebih mahal.

Akibatnya, banyak rumah sakit yang baru-baru ini mengajukan klaim obat pasien yang sangat mahal sekali. "Karena itu, ditengah persaingan industri farmasi yang ketat dibutuhkan peran apoteker yang bisa membantu memberikan jalan tengah agar obat bisa efektif dan ekonomis," tandasnya. (Esy/jpnn).

(sumber: www.jpnn.com)