Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyosialisasikan produk vaksinasi meningitis terbaru bernama meningokokus (ACYW-135) yang diklaim halal, bagi para calon jemaah haji dan umrah.

"Ini vaksin keluaran terbaru yang diproduksi Bio Farma dan baru akan diaplikasikan pada pemberangkatan haji Mei 2016 mendatang," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo di Bekasi, beberapa hari lalu.

Menurut dia, jenis vaksin terbaru itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari vaksin sebelumnya, namun harganya relatif lebih murah.

Vaksin meningitis meningokokus yang merupakan vaksin kuadrivalen (ACYW ) dengan sediaan polisakarida telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Indonesia memang bukan daerah endemik, tetapi bagi setiap jamaah haji yang ingin melakukan ibadah haji atau umrah, wajib melakukan suntikan meningitis. Ini diwajibkan," katanya.

Biaya vaksin tersebut sepenuhnya telah dibiayai oleh negara sehingga akan diberikan secara gratis kepada seluruh calon jemaah haji dan umrah. "Idealnya, vaksin itu disuntikkan dua minggu sebelum berangkat secara gratis," ujarnya.

Vaksin itu penting, mengingat situasi cuaca panas pada bulan September di Arab Saudi yang mencapai 50 derajat Celcius. Sehingga kondisi itu bisa menjadi ancaman kesehatan bagi para calon jemaah haji Indonesia.

Menurut Untung, selain predikat Arab Saudi sebagai negara epidemis penyakit meningokokus, juga untuk melindungi para jemaah haji dan umrah dari penularan infeksi meningitis yang sangat berisiko.

"Apalagi, ketika dalam kondisi penuh sesak pada puncak ibadah haji, pengurusan akomodasi, dan saat berada dalam transportasi umum, virus berbahaya itu dapat dengan mudah menyebar dari satu jemaah ke jemaah lainnya," katanya menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui operasi gabungan Operasi Opson V di Indonesia menyita 4.557.939 produk pangan ilegal yang tidak memenuhi syarat dengan nilai keekonomian lebih dari Rp18 miliar.

"Ada 46 sarana yang digeledah. Temuan yang terbesar adalah tanpa izin edar dengan 33 sarana atau 72 persen dari total keseluruhan," kata Kepala BPOM Roy Alexander Sparringa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (12/4).

Wilayah temuan produk pangan lokal tanpa izin edar tersebut tersebar di 13 wilayah di antaranya Aceh, Jambi, Palembang, Jakarta, dan Surabaya.

Sedangkan produk pangan impor tanpa izin ditemukan di Medan, Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Denpasar, Makassar, dan Manado.

Jenis-jenis produk tersebut antara lain susu, makanan ringan, minuman kaleng, minuman beralkohol, sirup, kopi, cokelat, bumbu, makanan kaleng dan AMDK.

Di antara produk tanpa izin edar tersebut juga terdapat merek ternama seperti Milo, susu Nestle Lactogen, susu Anlene Gold, dan Nestle Cerelac.

Produk-produk itu diimpor secara ilegal melalui penyelundupan jalur laut dengan memanfaatkan jalur non-pelabuhan resmi dari beberapa negara seperti Malaysia, Korea, Taiwan, Singapura, Thailand, Turki, Amerika Serikat, Belanda, Australia, Perancis, Spanyol, dan Chili.

Roy mengungkapkan, nilai keekonomian dari produk tanpa izin edar mencapai Rp17,5 miliar. "Pengiriman produk ke wilayah lain di Indonesia melalui jalur transportasi laut, antar pulau tanpa proses pemeriksaan kepabeanan karena dianggap bukan sebagai barang impor," katanya.

Selain itu, Operasi Opson V di Indonesia yang dilakukan atas kerja sama BPOM, Bareskrim Polri, NCB Interpol Indonesia, dan Bea Cukai juga telah menggeledah dua ruko yang dijadikan gudang produk impor ilegal tanpa izin edar di Bengkalis, Riau.

Pelaku mengelabui petugas keamanan dengan menempelkan tulisan "disewakan" pada bangunan untuk memberi kesan bangunan kosong padahal menjadi gudang penyelundupan produk impor.

Operasi Opson merupakan operasi pemberantasan pangan ilegal yang dimulai pada 2011 dengan partisipasi 10 negara di Eropa. Operasi Opson V pada 2016 merupakan yang diikuti pertama kali oleh Indonesia dengan total 57 negara yang berpartisipasi. (TW)

{jcomments on}

Sekitar 62 ribu mahasiswa dan lulusan program pendidikan kesehatan, seperti bidan, perawat dan profesi ners mengikuti uji kompetensi yang digelar secara nasional mulai 2 April hingga 16 April mendatang.

"Setelah profesi Ners dan lulusan prodi kebidanan, pada 16 April mendatang digelar uji kompetensi bagi lulusan prodi keperawatan," kata Direktur Penjaminan Mutu, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Ke­menterian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Aris Junaidi seperti dalam siaran persnya.

Disela kunjungannya dalam pelaksanaan uji kompetensi lulusan prodi kebidanan, di Politeknik Kesehatan Makassar, Sabtu (9/4) lalu, Aris menuturkan, tempat pelaksanana kompetensi dibagi dalam 4 region yaitu untuk wilayah Sumatera di kota Medan, wilayah Jawa di Jakarta, wilayah Indonesia tengah di kota Surabaya dan wilayah Indonesia timur di kota Makassar.

Ditambahkan, uji kompetensi bagi tenaga kesehatan dilakukan secara nasional guna
mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik guna meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi bidang Kesehatan. Sehingga diperoleh data kualitas tenaga kesehatan secara keseluruhan.

" Diharapkan, tenaga kesehatan kita seperti bidan, perawat dan profesi ners yang dibutuhkan baik di dalam maupun luar negeri dapat lebih mudah mendapat kesetaraan. Mereka juga mendapat pengakuan, jika ingin kerja di luar negeri," ujarnya.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada itu menegaskan, pelaksanaan uji kompetensi juga merupakan amanat Undang Undang (UU) No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU No 38/2014 tentang Keperawatan.

"Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), standarisasi registrasi dan izin praktik bagi tenaga kesehatan sangat penting untuk melindungi serbuan tenaga kesehatan asing," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Aris Junaidi, pihaknya akan teris melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan uji kompetensi mulai dari subtansi ujian, soal, sumberdaya dan sistem kelembagaan penyelengara ujian secara berkesinambungan.

Guna mendapat hasil seperti yang diharapkan, lanjut Aris, Kemristekdikti bekerja sama dengan berbagai elemen seperti orga­
nisasi profesi dan asosiasi perguruan tinggi. Upaya itu dilakukan untuk mempercepat peningkatan mutu uji kompetensi nasional.

"Uji kompetensi yang dilakukan secara nasional merupakan salah satu upaya menjamin mutu lulusan, mengarahkan implementasi kurikulum dan dasar proses pembinaan mutu pendidikan bidang kesehatan bagi Kementerian," ujar Aris menegaskan.

Disebutkan, jumlah peserta ujian program studi profesi ners sebanyak 18.315 orang, yang berasal dari 257 institusi pendidikan. Mereka ujian berbasis komputer (CBT) pada 62 CBT centers.

Sedangkan program kebidanan dan keperawatan masih menggunakan metode ujian Paper Based Test (PBT). Karena masih banyak institusi pendidikan yang belum siap dengan komputer.

"Untuk program kebidanan, uji kompetensi diikuti 28.020 peserta dari 554 institusi pendidikan diploma III kebidanan. Dan program diploma III keperawatan diikuti 16.556 peserta dari 416 institusi pendidikan," katanya.

Aris sempat menyayangkan tingkat kelulusan uji kompetensi cenderung masih bersifat fluktuatif. "Karena itu, upaya perbaikan kepada lembaga pendidikan kita terus lakukan," kata Aris Junaidi menandaskan.

Prosentase lulusan terendah untuk ketiga jenis program studi kesehatan itu terjadi pada periode I tahun 2015 yaitu 29,49 persen untuk diploma III keperawatan, 36,03 persen untuk program diploma III kebidanan dan 45,45 persen untuk profesi ners.

"Pada periode II tahun 2015 terjadi kenaikan prosentase kelulusan menjadi 53,61 persen pada program profesi ners, 64,38 persen pada diploma III keperawatan dan 71,78 persen pada diploma III kebidanan," ucapnya.

{jcomments on}

Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah bersungguh-sungguh meningkatkan standar pelayanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang memprioritaskan pemberangkatan jamaah lansia. Jamaah lansia tentu lebih beresiko terhadap berbagai penyakit.

"Dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi VIII DPR pekan lalu ke Arab Saudi, kami meninjau BPHI (Balai Pengobatan Haji Indonesia). Terua terang tidak ada yang baru. Fasilitasnya tidak jauh beda dari tahun lalu. Sementara, fasilitas tahun lalu itu saja masih jauh dari memuaskan". katanya kepada Republika.co.id, Selasa (12/4).

Saleh menegaskan semestinya Balai Pengobatan Haji Indonesia pelayannya sudah mengarah kepada standar internasional. Apalag ini yang sebenarnya merupakan salah satu aspek yang dituntut dan dipersyaratkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sayangnya, BPHI kita di Saudi masih jauh dari standar itu.

"Balai pengobatan dan kesehatan mestinya mengikuti standar Joint Commission Internasional (JCI). Itu menyangkut fasilitas, tenaga medis, kebersihan, dan termasuk desain ruangan perawatan. Jujur saja, BPHI kita di Saudi masih jauh dari standar itu," ungkapnya.

Dalam konteks itu, maka Komisi VIII DPR meminta pihak kementerian kesehatan segera melengkapi sarana prasarana BPHI di tanah suci. Termasuk penyediaan mobil-mobil ambulans yang siaga 24 jam pada musim haji. Ini penting terutama menghadapi musim haji yang diperkirakan jauh lebih panas dari tahun lalu.

"Tahun lalu, ada beberapa mobil ambulans yang tidak bisa beroperasi. Tahun ini, semua mobil itu mestinya sudah diperbaiki. Bahkan kalau perlu harus ditambah sesuai dengan rasio jumlah jamaah haji Indonesia yang lansia dan risti.'' tegas Saleh.

http://www.republika.co.id/

Kesehatan, sekilas terlihat sebagai hal yang sepele. Namun, saat sakit mendera, barulah terasa kesehatan mahal harganya. Biaya rumah sakit serta dana yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan kesehatan setelahnya tidaklah sedikit.

Padahal, banyak hal yang bisa mengganggu kesehatan seseorang. Mulai dari kurangnya waktu tidur hingga pola makan yang berantakan. Sayangnya, kewaspadaan masyarakat dunia tentang kesehatan sangatlah kurang. Tidak hanya itu, masih banyak masalah wabah kesehatan dan penyakit langka di dunia yang belum punya solusi. Sebut saja ebola hingga virus Zika yang kini tengah mewabah di Amerika Selatan.

Untuk itulah, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menggelar Hari Kesehatan Dunia yang dipandang sebagai kesempatan menarik perhatian dunia untuk menyadari masalah-masalah besar kesehatan global setiap tahunnya.

Adapun, Hari Kesehatan Sedunia ini pertama kali dirumuskan pada tahun 1948 lewat Majelis Kesehatan Dunia Pertama. Majelis ini memutuskan merayakan Hari Kesehatan Dunia pada tanggal 7 April setiap tahunnya mulai 1950.

Setiap tahunnya, Hari Kesehatan Sedunia mengangkat tema yang berbeda. Tahun ini, diabetes menjadi tema besar yang diusung WHO. Hal tersebut muncul dari kekhawatiran akan berlipat gandanya angka pengidap diabetes di dunia.

Kini, pengidap diabetes berjumlah nyaris 422 juta orang, atau bertambah empat kali lipat dibanding tahun 1980. Angka tersebut diprediksi terus melonjak hingga lebih dari dua kali lipat hingga 20 tahun mendatang.

Prihatin dengan angka tersebut, WHO pun mengajak seluruh orang di dunia untuk bersama-sama mencegah diabetes.

Hari Peduli Autisme Sedunia

Di sisi lain, pekan lalu, dunia juga baru saja merayakan Hari Peduli Autisme Sedunia.

Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 18 Desember 2007 memutuskan tanggal 2 April diperingati sebagai Hari Peduli Autis sedunia.

Tanggal ini pun sontak menjadi momen penting khususnya bagi orangtua penyandang autisme, para pemerhati autisme serta simpatisan yang peduli terhadap masalah autisme.

Kata autis berasal dari bahasa Yunani "auto" berarti sendiri. Kata ini mengacu pada seseorang yang menunjukkan gejala 'hidup' dalam dunianya sendiri.

Pada umumnya penyandang autisme mengacuhkan suara, gerakan ataupun kejadian yang terjadi di sekelilingnya. Jika ada reaksi, biasanya justru tidak sesuai dengan situasi. Seringkali, tidak ada reaksi sama sekali. Penyandang autisme umumnya menghindari atau tidak merespon terhadap kontak sosial orang-orang di sekelilingnya.

Pemakaian istilah autis kepada penyandang diperkenalkan pertama kali oleh Leo Kanner, psikiater dari Harvard pada tahun 1943 berdasarkan pengamatan terhadap 11 penyandang yang menunjukkan gejala kesulitan berhubungan dengan orang lain, mengisolasi diri, punya perilaku yang tidak biasa dan cara berkomunikasi yang aneh.

Penyebab autisme adalah gangguan neurobiologis yang mempengaruhi fungsi otak sedemikian rupa, sehingga anak tidak mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan dunia luar secara efektif.

Gejala yang sangat menonjol adalah sikap anak yang cenderung tidak mempedulikan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya, seolah menolak berkomunikasi dan berinteraksi, serta seakan hidup dalam dunianya sendiri.

Karena anak autistik seolah 'terputus' dengan dunia di sekitarnya, masyarakat awam banyak yang menganggap kelainan itu sebagai gangguan jiwa.

Padahal, autisme bukanlah problem mental. Melansir laman autisme.or.id, autisme merupakan gangguan neurologi pervasif yang terjadi pada aspek neurobiologis otak dan mempengaruhi proses perkembangan anak. Akibat gangguan ini anak tidak dapat secara otomatis belajar untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga ia seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri.

Hingga saat ini, penyebab gangguan spektrum autisme ini belum dapat ditetapkan. Peneliti menyatakan bahwa penyebab gangguan perkembangan ini merupakan interaksi antara faktor genetik dan berbagai paparan negatif yang didapat dari lingkungan.

Indonesia bukanlah negara yang terbebas dari problem autisme. Malah, angkanya terus bertambah selama 10 tahun terakhir. Guna mengatasi hal tersebut, kini semakin banyak terapi untuk membantu meningkatkan kualitas hidup individu autistik.

Penanganan yang sudah tersedia di Indonesia antara lain adalah terapi perilaku, terapi wicara, terapi komunikasi, terapi okupasi, terapi sensori integrasi, pendidikan khusus, penanganan medikasi dan biomedis, diet khusus.

Penanganan lain seperti integrasi auditori, oxygen hiperbarik, pemberian suplemen tertentu, sampai terapi dengan lumba-lumba juga sudah tersedia di beberapa kota besar. (les)

http://www.cnnindonesia.com

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) gelar uji kompetensi untuk prodi bidang kesehatan secara nasional pada 2-17 April 2016. Upaya itu dilakukan untuk penguatan mutu lulusan tenaga kesehatan.

"Jika sebelumnya mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi, kini mahasiswa diploma 3 keperawatan, kebidanan dan profesi ners harus ikut uji kompetensi sebelum kelulusan," kata Menristekdikti, Mohammad Nasir kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (6/4).

Dijelaskan, pelaksanaan uji kompetensi merupakan bagian dari peningkatan kualitas tenaga kesehatan Indonesia. Mereka nantinya tak hanya dinyatakan lulus secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Indonesia.

"Untuk pelaksanaan uji kompetensi ini, kami melibatkan asosiasi institusi pendidikan tinggi dan organisasi profesi," tutut Nasir.

Ditambahkan, pelaksanaan uji kompetensi bagi pendidikan dokter (UKMPPD) dan dokter gigi (UKMPPDG) akan dilakukan 4 kali dalam setahun, yaitu setiap Januari, April, Agustus dan Oktober.

Sedangkan uji kompetensi bidang keperawatan, kebidanan dan profesi keperawatan (ners), akan digelar sebanyak dua kali dalam satu tahun. Ujian dilakukan dalam dua jenis, yaitu lewat komputer untuk profesi Ners dan dengan kertas D-3 Keperawatan dan D-3 Kebidanan.

"Setelah lulus uji kompetensi, mereka akan mendapatkan surat tanda registrasi (STR). STR diperlukan untuk melamar pekerjaan," ujar Nasir.

Disebutkan, jumlah lulusan UKMPPD sejak Agustus 2014 sebanyak 18.840 orang. Jumlah itu tersebar di 69 Fakultas Kedokteran (FK) dari 75 FK yang ada.

Kelulusan pertama UKMPPD pada 2015 adalah sekitar 70 persen untuk tes berbasis komputer (CBT) dan 90 persen untuk uji keterampilan pemeriksaan klinis (OSCE). Nilai batas kelulusan adalah 66.

Untuk UKMPPDG, tercatat sejak Agustus 2014 ada 5.556 peserta di 25 dari 30 Fakultas kedokteran gigi (FKG) yang ada. Rerata kelulusan sekitar 65 persen untuk CBT dan 85 persen untuk OSCE. Nilai batas lulus UKMP2DG adalah 60.

"Hasilnya memang belum menggembirakan. Kami akan lakukan pembinaan pada perguruan tinggi yang angka kelulusan uji kompetensinya masih rendah," ucap Nasir.

Ditegaskan, hasil uji kompetensi selain menjadi jaminan mutu atas tenaga kesehatan juga menjadi dasar pembinaan program studi bidang kesehatan. Hasilnya juga menentukan kuota penerimaan mahasiswa baru program studi tersebut.

"Perguruan tinggi yang hasil uji kompetensinya rendah, jumlah mahasiswa barunya akan dibatasi," katanya.

Menristekdikti menyebutkan, jumlah peserta uji kompetensi tenaga kesehatan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada 2014, jumlah peserta sebanyak 115.852 dan meningkat secara signifikan pada 2015 sebanyak 129.877 peserta.

Ditanya berapa kali kesempatan diberikan kepada mahasiswa yang tak kunjung lulus uji kompetensi, Nasir mengatakan, hal itu tergantung lamanya tahun kuliah masing-masing kampus.

"Selagi dia masih menjadi mahasiswa, boleh lakukan uji kompetensi berulang-ulang hingga batas waktu kuliahnya. Jika tak lulus juga sampai batas waktu, berarti ia tak memiliki kualitas sebagai dokter," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Seleksi Uji Kompetensi Nasional Bidang Kesehatan, Masfuri mengatakan, beberapa penyebab yang menjadikan tingkat kelulusan rendah yakni lahan praktik yang kurang memadai, terutama FK di daerah.

"Kami berusaha menyelenggarakan uji kompetensi secara jujur dan bebas dari kecurangan," ujar Masfuri. (TW)

Badan Kesehatan dunia, WHO mengajak negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk melakukan aksi guna melawan diabetes. Penyakit tersebut saat ini sudah pada epidemik. Dikhawatirkan angkanya akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

"Diabetes harus mendapat perhatian, karena 3,7 juta kematian akibat diabetes ada di kawasan Asia Tenggara," kata Sharod Adhikary, team leader for NCD and Environment Health, di Jakarta, Selasa (5/4).

Hadir dalam acara itu, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Muhammad Subuh, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen P2PL, Lily Sulistyowati dan pakar diabetes, Sidartawan Soegondo.

Sharod membacakan pesan Direktur Regional WHO, Poonam Khetrapal Singh, menyambut Hari Kesehatan Dunia yang jatuh pada 7 April 2016.

Ditambahkan, penyakit diabetes mendapat perhatian dr WHO mengingat prevalensinya mempersulit pengendalian penyakit-penyakit menular lainnya seperti tuberkulosis.

"Hampir separo dari 96 juta orang yang sebenarnya menyandang diabetes, tetapi tidak tahu. Kondisi itu, menambah kerugian pada individu, sosial dan ekonomi," ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintah di kawasan agar memperhatikan penjualan makanan kepada anak-anak. Perlu ada pengaturan khusus agar makanan untuk anak-anak tidak banyak mengandung gula.

"Selain itu, penting diterakannya kadar gizi pada paket makanan yang dijual. Sehingga konsumen bisa menentukan makanan yang akan dikonsumsi guna menghindari diabetes," ucap sharod menandaskan.

Hal senada dikemukakan Muhammad Subuh. Penyakit diabetes tak hanya masalah kesehatan, tetapi juga berpengaruh pada perekonomian negara akibat hilangnya produktivitas.

"Kerugian global akibat diabetes dilihat dari GDP, pada kurun waktu 2010 hingga 2030 diperkirakan mencapai 1,7 triliun dollar," ujar Subuh.

Hal itu bisa terjadi, lanjut Subuh, karena hampir 90 persen penyandang diabetes tipe 2 yang disebabkan karena kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik.

"Diabetes sebenarnya dapat dicegah dan dapat diobati jika ditemukan pada fase dini," katanya.

Ditambahkan, jika tidak ditangani dengan benar, diabetes bisa menimbulkan kerusakan pada organ-organ utama tubuh. Seperti serangan jantung, stroke, kebutaan dan kerusakan syaraf.

"Ada langkah perorangan yang bisa dilakukan. Yaitu, pola makan sehat menghindari minuman bergula sebagai langkah awal. Lalu kendalikan soal porsi makan agar tidak berlebihan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Subuh, hal penting lainnya adalah latihan fisik rutin selama 30 menit sebanyak 5 kali seminggu bagi orang dewasa. Hal itu bisa membantu mengendalikan berat badan. (TW)

Presiden Joko Widodo memutuskan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III tidak berubah, tetap Rp25.500 per orang per bulan.

"Ketentuan ini berlaku per 1 april 2016, " kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (1/4).

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 12 Tahun Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ditetapkan perubahan iuran bagi peserta mandiri kelas II dari sebelumnya Rp42.500 menjadi Rp51.000. Dan kelas I dari Rp59.500 menjadi Rp80.000.

Bayu Wahyudi memaparkan poin-poin penting dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016 yang patut diketahui masyarakat. Pertama, terkait penambahan kelompok peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) dan penyesuaian hak kelas perawatan peserta PPU pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke dalam kategori PPU.

"Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PPU yang terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan," kata Bayu Wahyudi.

Ditambahkan, pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai pemberi kerja dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil daerah dan pegawai pemerintah non pegawai negeri daerah.

Disebutkan dari prosentase 5 persen yang dibayarkan rinciannya sebesar tiga persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 2 persen dibayar oleh peserta. Untuk proporsi iuran peserta PPU badan usaha swasta adalah tetap sama seperti aturam sebelumnya, yaitu 4 persen oleh pemberi kerja dan 1 persen peserta atau pekerja.

Kedua, terkait penyesuaian hak kelas perawatan peserta PPU, disebutkan, untuk ruang perawatan kelas II adalah peserta PPU dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan gaji atau upah sampai dengan Rp4.000.000.

Untuk ruang perawatan kelas I, disebutkan peserta PPU dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan gaji atau upah di atas Rp4.000.000 hingga Rp8.000.000.

Bayu Wahyudi mengemukakan, dengan terbitnya Perpres Nomor 19 Tahun 2016, maka ada peningkatan manfaat pelayanan kesehatan. Antara lain, rasionalisasi tarif yang akan berdampak secara langsung terhadap kualitas layanan untuk masyarakat.

"Penyesuaian rasio distribusi peserta dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan," katanya.

Dengan rasio dokter dan peserta menjadi satu berbanding 5.000 orang, maka distribusi peserta lebih merata pada setiap FKTP. Dengan demikian, layanan kepada masyarakat lebih baik. Selain juga terjadi peningkatan akses pelayanan, karena bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan yang berkerja sama.

Saat ini jumlah FKTP yang meliputi Puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan di Indonesia sebanyak 36.309. Sedangkan jumlah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang meliputi rumah sakit dan klinik utama sebanyak 2.068.

"Kinerja FKTP terhadap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kontrak berbasis komitmen pelayanan, lewat kegiatan yang bersifat promotif dan preventif," ujar Bayu Wahyudi.

Selain itu, terjadi penambahan manfaat pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat, diluar pengobatan berupa pelayanan KB (keluarga berencana) dan Pemeriksaan medis dasar (general check up) di rumah sakit. (TW)

{jcomments on}