Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang digagas Kementerian Kesehatan akan dilakukan dengan pendekatan keluarga. Diharapkan upaya itu dapat meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif.

"Gerakan ini dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitu peningkatan aktifitas fisik, konsumsi sayur dan buah serta deteksi dini penyakit tidak menular," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek usai membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) di Jakarta, Kamis (31/3).

Menkes menjelaskan, pendekatan keluarga dilakukan karena pembangunan kesehatan harus dilihat secara holistik dalam siklus hidup seseorang. Seperti dalam spektrum continuum of care, mulai dari kelahiran, anak dibawah 5 tahun, remaja, dewasa muda, dewasa dan pada akhirnya menjadi tua.

"Diharapkan terjadi perubahan perilaku keluarga dan masyarakat, khususnya dalam mengenali risiko penyakit," ucap Menkes.

Ditambahkan, pendekatan keluarga yang dimaksud mencakup juga pendekatan pelayanan integrasi antara upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM). Untuk itu, Kemkes akan memberlakukan akreditasi kepada Puskesmas dan rumah sakit sebagai bagian dari peningkatan mutu.

Untuk akreditasi Puskesmas, Menkes menargetkan setiap tahun jumlahnya bertambah. Pada 2015, tercatat sudah ada 93 Kecamatan yang Puskesmasnya mendapat akreditasi. "Jumlahnya memang jauh dari target yang diharapkan, sebanyak 350 kecamatan,"ujar Nila Moeloek.

Pada 2016 ini, lanjut Menkes, pihaknya menargetkan sedikit ada 106 kecamatan dari 700 kecamatan sasaran. "Semoga target 2016 bisa tercapai," katanya.

Untuk akreditasi rumah sakit, dari target 94 kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD tersertifikasi selama 2015, baru terealisasi sebanyak 50 kabupaten/kota. Pada 2016, hingga akhir Maret sudah tercapai 59 kabupaten/kota dari 190 kabupaten/kota yang ditargetkan.

Terkait dengan distribusi tenaga kesehatan, Menkes menyebutkan pihaknya selama 2015 sudah menempatkan 950 tenaga kesehatan di 120 Puskesmas. Dan pada 2016, ditargetkan ada 1.990 tenaga kesehatan yang ditempatkan di 250 Puskesmas.

"Distribusi tenaga kesehatan ini kami lakukan melalui program yang disebut Nusantara Sehat. Program tersebut melakukan penguatan promotif dan preventif pada pelayanan primer berbasis tim di wilayah-wilayah terpencil," kata Nila menandaskan. (TW)

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan beberapa organisasi serta asosiasi pendidikan kedokteran lainnya menolak pembukaan fakultas kedokteran ( FK) baru. Mereka khawatir, pemberian izin tersebut akan menimbulkan masalah baru dalam pendidikan kedokteran.

"Masih banyak fakultas Kedokteran di Indonesia yang kualitasnya belum baik. Mereka saja belum sempat dibina, pemerintah kok sudah kasih izin baru," kata Ketua KKI, Prof dr Bambang Supriyatno SpA (K) dalam penjelasan kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (31/3).

Bambang menegaskan, meski pembukaan FK baru itu merupakan kewenangan Kementerian Ristek dan Dikti, namun harus dipertimbanhkan berbagai faktor yang terkait dengan mutu dan kesinambungan proses pendidikan. Guna menghasilkan dokter dan dokter gigi yang kompeten dan profesional.

"Untuk menjamin mutu dokter dan dokter gigi diperlukan pengawalan dari hulu hingga ke hilir hingga mereka bekerja di masyarakat. Perlu dipikirkan bagaimana prosesnya agar tidak asal lulus, tetapi juga memiliki kompetensi sebagai dokter dan dokter gigi yang berkualitas," ucap Bambang Supriyatno menegaskan.

Sekadar informasi, KKI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik kedokteran dan kedokteran gigi yang tidak kompeten.

KKI beranggotakan perwakilan dari Organisasi Profesi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Kolegium Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta tokoh masyarakat.

Bambang Supriyatno mengemukakan fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini dari 75 FK yang ada tersebar di seluruh Indonesia hanya 21 persen menyandang Akreditasi A dan sisanya B sebesar 43 persen dan C sebesar 36 persen.

"Dari hasil visitasi untuk evaluasi pelaksanaan standar pendidikan kedokteran dalam beberapa tahun terakhir ini, ditemukan banyak sekali proses belajar-mengajar yang tidak berjalan lancar karena dosen serta fasilitas pendidikannya sangat minim," ujarnya.

Dengan demikian, ucap Bambang Supriyatno, hasil akhir sudah dapat diramalkan bahwa kualitas dokter yang dihasilkan perlu dipertanyakan. Hal itu terindikasi dari tingkat kelulusan uji kompetensi profesi dokter secara nasional yang berkisar antara 20 sampai 97 persen.

"Angka itu memiliki variasi nilai yang sangat luas dan linier terhadap kualitas lembaga pendidikan kedokteran. Jika ditambah lagi, dikhawatirkan akan menambah keterpurukan nilai itu," ujarnya.

Menurut Bambang Supriyatno, solusi atas masalah itu adalah segera melakukan perbaikan dan pembinaan terhadap institusi pendidikan kedokteran, agar dapat menghasilkan dokter yang kompeten dan profesional. Selain tetap melakukan moratorium terhadap pembukaan fakultas kedokteran.

"Dari 8 FK baru, sebagian besar tidak memenuhi persyaratan bila ditinjau dari kesiapan dan jumlah tenaga pengajar, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan atau dukungan pendanaan," kata Bambang Supriyatno menegaskan.

Padahal, lanjutnya, rasio dosen dan mahasiswa, rumah sakit pendidikan merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam proses pendidikan dokter dan dokter gigi.

Untuk itu, Bambang Supriyatno mengimbau orangtua agar berhati-hati dalam memilih FK. Agar tidak kecewa di masa depan, karena biaya di FK sangat mahal. Sementara anaknya tidak mendapat pendidikan dokter yang berkualitas.

"Indonesia memerlukan banyak dokter, tetapi tidak berarti kita harus membangun sebanyak-banyaknya FK tanpa memperhatikan kualitas," katanya menegaskan.

Kepada pemerintah, KKI berharap pemerintah memperhatikan persyaratan pembukaan yang objektif. Karena proses penilaian yang tidak sesuai dengan standar akan berpotensi menjadi beban berkepanjangan baik bagi pemerintah, stakeholder dan masyarakat.

"Karena rekomendasi dari KKI sebenarnya FK yang layak dibuka di 3 PT. Ternyata izin diberikan di 8 PT. Ini sungguh disayangkan," kata Bambang Supriyatno menandaskan.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Dr Oetama Marsis, SpOG. Pihaknya sudah melayangkan surat keberatan atas pemberian izin 8 FK baru tersebut kepada Menristekdikti.

"Kami berharap izin itu dicabut saja, dibanding menimbulkan masalah di masa depan," katanya.

Prof Marsis menilai, kebutuhan dokter umum untuk layanan primer di Indonesia sudah cukup, hanya distribusinya yang belum merata. Untuk itu lebih baik tangani dulu masalah ketidakmerataan itu, ketimbang mem"produksi" dokter-dokter baru. (TW)

{jcomments on}

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memaparkan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2016 di Jakarta, Kamis (31/3).

Dalam sambutannya, Nila menjelaskan bahwa pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs) telah berakhir pada 2015 lalu dan dilanjutkan dengan SGDs hingga 2030. SDGs menurut Nila lebih menekankan pada 5P, yakni people (manusia), planet (planet), peace (perdamaian), prosperity (kemakmuran), dan partnership (kerjasama).
Lihat juga:Menkes: Butuh Tindakan Non-Kesehatan untuk Perbaikan Gizi

"Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan, yakni tujuan nomor tiga, yang menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia," kata Nila.

Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani, seperti upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, dan malaria, terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatiannya. Hal-hal tersebut, di antaranya yakni kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); penyalahgunaan narkotika dan alkohol; kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; asuransi kesehatan umum; dan kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah; serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan.

Nila mengingatkan bahwa pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangat tergantung pada peran aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurutnya, guna mencapai kesuksesan dalam implementasi SDGs, maka diperlukan internalisasinya ke dalam agenda pembangunan kesehatan nasional. Indikator-indikator SDGs perlu diselaraskan ke dalam visi dan misi Presiden Joko Widodo dan seluruh kepala daerah melalui penjabaran RPJMN, RPJMD, Renstra Kementerian, dan Renstra Daerah.

"Pada hakikatnya, bila dapat dilaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah disusun bersama, maka dengan sendirinya target-target yang terdapat dalam SDGs akan dapat kita penuhi," katanya.

Rakerkesnas merupakan pertemuan tahunan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Tahun ini, Kementerian Kesehatan mengusung tema 'Keluarga Sehat Pilar Utama Bangsa yang Kuat'.

Dalam kesempatan ini, Nila sempat menyerahkan tiga jenis teknologi tepat guna (TTG) kepada perwakilan dari tiga provinsi, yaitu 'penjernih air keruh' yang dapat digunakan saat bencana banjir dan kekeringan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 'alat pengolah udara' yang dapat digunakan saat bencana asap kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan; dan 'alat pengendali vektor penyakit DBD' yang terdiri dari pengusir nyamuk, perangkap nyamuk dewasa dengan umpan, dan perangkap larva kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. (sur)

http://www.cnnindonesia.com/

Hasil kajian yang dilakukan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK-UGM) Tahun 2015 menunjukkan indeks kualitas fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan rata-rata 73 persen.

"Dengan rincian kualitas input sebeser 79 persen, kualitas proses 65 persen dan kualitas outcome 76 persen," kata Kepala Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-UGM dr. Hanevi Djasri saat memaparkan hasil kajiannya tersebut, di Jakarta, Kamis (31/3).

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Grup Komunikasi Publik dan Hub Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Ikhsan dan Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Togar Sialagan.

Dijelaskan, kajian dilakukan di 49 kabupaten/kota di 14 provinsi. Pemilihan lokasi sasaran dilakukan secara acak. Data diambil melalui survei dan wawancara kepada 533 orang pengelola Puskesmas, dokter praktik pribadi, klinik dan rumah sakit.

"Selain itu, kuesioner juga kami tanyakan pada 1.893 pasien peserta BPJS Kesehatan," ucap pria yang aktif sebagai Ketua Indonesia Healthcare Quality Network itu.

Hanevi mengemukakan, kualitas input dinilai dari hasil survei dan wawancara kepada pimpinan atau pengelola fasilitas kesehatan, meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan dan sarana-prasarana.

Sedangkan kualitas proses dan outcome, lanjut Hanevi, dinilai berdasarkan pendapat atau persepsi dari pasien berdasarkan pengalaman mereka saat mendapatkan pelayanan.

"Proses meliputi lama tunggu, interaksi antara dokter dengan pasien, pemeriksaan fisik dan terapi. Sedangkan outcome terdiri dari perubahan tingkat pengetahuan dan perilaku, serta kepuasan pasien," ujar Hanevi.

Diakuinya, kajian yang dilakukan belum dapat memberi informasi apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas fasilitas kesehatan. Meski demikian, kajian itu dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh pemangku kepentingan, guna menyusun berbagai upaya peningkatan kualitas pada fasilitas kesehatan.

Hanevi menambahkan, metode kajian menggunakan instrumen yang sama seperti digunakan BPJS Kesehatan pada 2014.
Instrumen pengukuran juga akan disesuaikan dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 yaitu mencakup aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien dan efisiensi biaya.

Sementara itu, Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan Togar Sialagan mengatakan, hasil kajian itu akan dijadikan acuan BPJS Kesehatan untuk membangun mekanisme pengukuran cakupan efektif bersama stakeholders kesehatan lainnya.

Kajian yang dilakukan bersama Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan pada akhir tahun 2015 itu, juga bertujuan untuk membangun sistem pengukuran cakupan efektif dari program Jaminan Kesehatan Nasional. (TW)

{jcomments on}

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menerbitkan izin pembukaan program studi (prodi) kedokteran di 8 perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Izin tersebut diberikan khusus untuk daerah yang masih kekurangan tenaga dokter.

"Moratorium prodi kedokteran tidak berlaku di daerah yang kekurangan dokter. Dari 36 PT yang mengajukan, disetujui 8 PT," kata Menristekdikti, Mohammad Nasir usai penyerahan Surat Keputusan (SK) Prodi Kedokteran kepada 8 PT, di Jakarta, Selasa (29/1).

Nasir mengungkapkan, dari 69 perguruan tinggi yang membuka prodi kedokteran, belum semuanya memiliki mutu dan kualitas yang sesuai harapan. Data Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT menunjukkan, hanya 15 prodi kedokteran memiliki akreditasi A, 19 prodi berakreditasi B dan 21 prodi berakreditasi C.

"Dari 69 PT, masih ada 11 PT yang angka kelulusan ujian kompetensi mahasisqa program pendidikan dokter (UKMPPD) dibawah 50 persen. Bahkan ada sejumlah PT yang angka kelulusan UKMPPD sebesar18 persen dan 21 persen," ujarnya.

Menurut Nasir, prodi kedokteran memiliki spesifikasi yang berbeda dengan prodi lain. Karena mahasiswa kedokteran tidak cukup lulus secara akademis tetapi juga masih diwajibkan pendidikan pra klinis (co-as) dan ujian klinis untuk mendapatkan surat tanda registrasi profesi kedokteran.

"Sekarang sistemnya dibuat lebih ringkas lewat UKMPPD. Lulus ujian tak hanya secara akademik, tapi juga bisa langsung dapat STR untuk praktik," ujarnya.

Nasir menegaskan, kelulusan dalam Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) menjadi penting karena hal itu menjadi syarat bagi mahasiswa agar bisa praktik menjadi dokter.

"Jika mahasiswa lulus UKMPPD, ia bukan saja sudah lulus secara akademik tetapi juga memiliki ijazah yang setara dengan Surat Tanda Register (STR) bagi dokter baru yang akan praktik," katanya.

Menurut Nasir, uji kompetensi tersebut bertujuan untuk memenuhi kualifikasi mahasiswa kedokteran sesuai standar. Dan pada akhirnya meningkatkan kompetensi para sarjana kedokteran di bidang profesinya.

"Dengan adanya UKMPPD, diharapkan prodi kedokteran bisa lebih bertanggungjawab dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten sesuai standar kompetensi dokter Indonesia," ucap Nasir.

Nasir mengingatkan bahwa perguruan tinggi yang mendapatkan ijin prodi kedokteran tidak boleh menerima jumlah mahasiswa melebihi kapasitas. Untuk prodi kedokteran dengan akreditasi C maksimal jumlah mahasiwa 50 orang, akreditasi B maksimal 100 orang dan akreditasi A maksimal 150 orang.

"Jika tidak taat aturan, kami tak segan mencabut izinnya," kata Nasir.

Adapun 8 perguruan tinggi yang mendapatkan izin prodi kedokteran adalah Universitas Khairun Ternate, Universitas Alauddin Makassar, Universitas Bossowa, Makassar, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Universitas Wahid Hasyim, Semarang.

Nasir menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pembenahan dalam prodi kedokteran, terutama pada penyediaan dosen. Setiap prodi kedokteran minimal harus memiliki dosen tetap sebanyak 18 orang.

"Jika jumlah dosennya kurang, maka kuota penerimaan mahasiswa baru harus dikurangi agar komposisi jumlah mahasiswa dengan dosennya menjadi ideal," ujarnya.

Menristekdikti juga mengingatkan kalangan perguruan tinggi untuk hanya menerima mahasiswa prodi kedokteran dari lulusan sekolah menengah atas (SMA) jurusan IPA. Hal itu untuk menjaga mutu prodi kedokteran.

"Karena menerima mahasiswa kedokteran dari jurusan IPS itu sama saja buang-buang waktu. Karena siswa tersebut tidak memiliki dasar-dasar ilmu untuk menjadi dokter," ucap Nasir menegaskan. (TW)

Pemerintah berencana untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan mulai 1 April. Hal ini dilakukan lantaran BPJS Kesehatan mengalami kerugian yang cukup besar.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Donald Pardede, mengatakan dahulu Indonesia tidak memiliki sistem yang baik seperti BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, banyak masyarakat tidak mampu sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Ini yang harus kita bayar dalam lima sampai 10 tahun mendatang. Karena mereka baru keluar sekarang kan," kata dia di iNews, Senin (28/3/2016).

Dia melanjutkan, defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan adalah bukti bahwa minat masyarakat akan pelayanan lebih besar dari target. "Pertumbuhan peserta leih besar dari target. Pertama kita targetkan 120 juta, lalu ini kan jauh melebihi sampai 134 juta," tambah dia.

Sekadar informasi, penerapan tarif baru BPJS Kesehatan yang mulai diberlakukan terhitung pada1 April mendatang.

Hal ini sesuai dengan peraturan yang baru diterbitkan, Perpres 19 Tahun 2016 akhir pekan lalu. Pada perubahan kedua Perpres 12 Tahun 2013 mengenai Jaminan Kesehatan diketahui iuran untuk kelas I, II dan III, seluruhnya mengalami peningkatan.

Perubahan nilai iuran terjadi pada seluruh tarif BPJS Kesehatan. Namun, nominal kenaikan iuran di kelas I, II dan III mengalami perbedaan. Artinya, seluruh peserta BPJS yang merupakan kepesertaan mandiri dan perusahaan akan menyesuaikannya pada bulan depan.

sumber: http://economy.okezone.com

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengajak negara peserta Global Health Security Agenda (GHSA) untuk meningkatkan kapasitas negara masing-masing dalam menghadapi kemungkinan ancaman pandemi penyakit, sebagai dampak dari globalisasi.

"Dampak dari globalisasi, masalah kesehatan suatu negara dapat menyebar ke negara lain dengan cepat. Untuk itu, masing-masing diminta untuk meningkatkan kewaspadaan nasionalnya," kata Nila FA Moeloek saat membuka pertemuan internasional GHSA 2016, di Jakarta, Senin (28/3).

Pernyataan itu disampaikan Menkes Nila FA Moeloek, karena tahun ini Indonesia didaulat sebagai Ketua Troika GHSA 2016. Selain juga menjadi lead country untuk Action Package Zoonotic Diseases dan Contributing Country untuk Linking Public Health with Law & Multisectoral Rapid Response.

"Indonesia terpilih sebagai pemimpin GHSA tahun ini karena dianggap baik dalam pengendalian zoonosis secara multisektor," ujar Nila.

Ditambahkan, Indonesia menjadi contributing country untuk Action Package Anti Microbial Resistance (AMR) yang saat ini merupakan isu penting secara global dan nasional. Tindakan yang akan dilakukan adalah Action Package Real-Time Surveillace, karena surveilans merupakan pintu masuk untuk pertukaran data yang sangat penting.

Untuk itu, lanjut Nila Moeloek, implementasi International Health Regulation (IHR) 2005 di tiap negara harus ditingkatkan guna menghadapi kemungkinan pandemi. Tercatat beberapa penyakit menular yang menyebar hampir ke seluruh dunia.

Disebutkan antara lain, virus Sars pada 2002, virus influenza tipe A (H1N1) pada 2009, Ebola pada 2014, Mers CoV pada 2015 hingga vurus Zika pada 2016.

"Sejak diluncurkan IHR 2005, belum banyak negara yang mengimplementasikannya. Padahal pandemi penyakit menular terjadi setiap tahun," kata Menkes.

Menkes menuturkan, Indonesia baru mengimplementasi IHR 2005 mulai 2007. Lalu dilakukan self-assessment pada 2012, dan pada 2014, Indonesia diakui telah melaksanakan IHR 2005 secara lengkap.

"Perkembangan ini mendorong beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, Amerika Serikat dan Finlandia untuk melakukan suatu bentuk kolaborasi multilateral melalui Global Health Security Agenda (GHSA) sejak 2014, guna memperkuat IHR 2005," ucap Nila Moeloek menegaskan.

Dalam konteks kesiapan penanganan pandemi, dibutuhkan tingkat pemahaman yang sama dan kapasitas implementasi yang setara pada tiap negara. Pengembangan dan pelaksanaan GHSA dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas negara-negara di dunia dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular berpotensi wabah.

Dijelaskan tujuan dari GHSA terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu pencegahan outbreak/epidemi yang bersifat pencegahan, deteksi dini ancaman kesehatan dan keamanan, dan respon secara cepat dan efektif.

"Dalam mencapai tujuan besar itu, forum GHSA melakukan identifikasi terhadap 11 paket kegiatan untuk dilaksanakan negara anggota GHSA," tuturnya.

Disebutkan 11 Action Package itu adalah pencegahan pada Anti Microbial Resistance (AMR), penyakit zoonosis, biosafety dan biosecurity, serta Imunisasi. Selain itu ada
Detekai sistem laboratorium nasional, real-time surveillance, pelaporan dan workforce development.

Untuk respon, ditambahkan, kegiatan yang dilakukan meliputi Emergency Operations Centers, Linking Public Health with Law & Multisectoral Rapid Response, dan Medical countermeasures and personnel deployment.

Menkes menegaskan, kegiatan dalam GHSA itu tidak mungkin hanya dilakukan Kementerian Kesehatan, tetapi juga harus melibatkan seluruh sektor dan unsur masyarakat.

"Untuk itu, kita mengenai konsep One Health, di mana kesehatan dilihat sebagai konsep yang terintegrasi antara kesehatan manusia dengan kesehatan hewan," kata Menkes menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Sebanyak 36 ribu dosen bidang Ilmu Kesehatan ternyata belum meraih gelar S2. Padahal untuk mengajar mahasiswa selama ini pemerintah mewajibkan gelar pendidikan strata dua tersebut.
Menurut Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti, Patdono Suwignjo, bahkan untuk Ilmu Kesehatan, masih ada dosen yang hanya memiliki gelar pendidikan D3.

"Konsekuensinya kalau belum mendapatkan gelar S2 maka akan dipensiunkan dan tunjangan sertifikasi akan dihentikan," kata Patdono saat melakukan visitasi di Surabaya, Jumat 25 Maret 2016.

Meskipun demikian, kebijakan memberikan sanksi tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Alasannya saat ini, jumlah penyelenggara program magister di bidang kesehatan juga masih terbatas.

Namun, menurut Patdono pemerintah tetap akan memfasilitasi dosen-dosen yang ingin mendapatkan sertifikasi S2. Caranya dengan membuka lebih banyak program magister.

"Program magister ini bisa meliputi Ilmu Keperawatan maupun Ilmu Kebidanan," lanjutnya.

Dengan pembukaan program semacam itu, Patdono berharap akan terjadi percepatan pada kalangan dosen yang belum bersertifikasi S2.

"Karena ini memang dalam rangka menyesuaikan dengan masa transisi amanat Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 yang menyebutkan dosen minimal harus S2," kata Pratdono.

sumber: http://nasional.news.viva.co.id/