Teknologi Deep Brain Stimulation (DBS) saat ini telah menjadi standar pengobatan di dunia bagi penderita parkinson yang ingin kembali bebas bergerak. Teknologi tersebut kini sudah bisa dilakukan sejumlah rumah sakit di Indonesia.

"Teknologi DBS membuat kualitas hidup penderita parkinson menjadi lebih baik," kata
dokter spesialis bedah syaraf Rumah Sakit (RS) Siloam Hospitals Kebon Jeruk, Frandy Susatia dalam diskusi media di Jakarta, Selasa (3/5).

Dijelaskan, parkinson adalah satu penyakit yang menyerang otak. Gejala utama berupa gangguan gerak yang disebabkan berkurangnya dopamin (zat yang membantu mengirimkan sinyal dalam sistem syaraf) di otak.

Kondisi ini terjadi akibat kematian sel substansia nigra atau otak tengah. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab terjadinya parkinson. Namun diduga parkison disebabkan oleh gabungan dari sejumlah faktor seperti genetik (keturunan), lingkungan dan juga penuaan.

"Karena semakin tua, jumlah dopamin dalam otak akan semakin berkurang. Kalau berkurangnya sudah sampai 80 persen, maka biasanya muncul gejala-gejala parkinson," ujar Frandy.

Sebelum ini, lanjut Frandy, pengobatan parkinson dilakukan dengan minum obat-obatan, yang bisa menimbulkan efek samping berat bagi penderitanya. Karena itu, teknologi DBS menjadi terobosan yang luar biasa pengobatan parkinson.

Hal senada dikemukakan dokter syaraf RS Siloam Kebon Jeruk lainnya, Made Agus M Inggas. Perasi stimulasi otak atau DBS membuat pasien bisa hidup kembali normal, dan tidak tergantung dengan obat-obatan oral lagi.

"Pada umumnya pasien bisa kembali pulih seperti semula. Tak ada lagi gemetar atau tremor, kekakuan sendi, melambatnya seluruh gerak, serta gangguan postur tubuh," kata Made Agus.

Teknologi DBS, lanjut Made Agus, tidak bisa diterapkan pada semua penderita parkinson. Teknologi itu untuk pasien yang sudah lebih dari 5 tahun minum obat, tidak mengalami gangguan jiwa dan gangguan memori.

Operasi DBS di Siloam Hospitals dilakukan oleh tim dokter multidisiplin yang solid, terdiri dari dokter spesialis saraf, dokter spesialis bedah saraf, psikiater, rehabilitasi medis, terapi bicara hingga ahli gizi.

Sebelum ditemukannya DBS, terapi pembedahan dilakukan dengan cara lesi atau membakar bagian otak paling dalam. Terapi lesi sudah lama ditinggalkan karena hanya mengurangi gejala parkinson secara sementara.

DBS telah diakui Food Drug Administration (FDA) Amerika sejak 2002 lalu. Tindakan tersebut mulai dikembangkan tak hanya untuk parkinson tetapi juga pada untuk penyakit lainnya yang berhubungan dengan otak tengah seperti distonia, gangguan obsessive compulsive, dan epilepsi.

"Keuntungan lainnya dari DBS, selain tidak merusak otak, programnya dipasang sesuai kebutuhan," kata Made Agus seraya menyebutkan RS Siloam saat ini telah berhasil melakukan operasi DBS pada 12 pasien parkinson.

Dijelaskan, DBS adalah tindakan pembedahan di otak dengan menaruh kabel kejut untuk mendorong dopamin agar kembali bekerja normal. Kabel kejut memiliki baterai kecil yang dipasang di dada pasien.

"Baterai bertahan selama 5 tahun. Setelah habis akan diperbaharui lagi. Sambil dievaluasi kesehatannya. Karena penyakit parkinsonnya tidak hilang. Hanya lebih terkontrol saja," ujar Made Agus.

Disinggung soal biaya operasi DBS, pihak RS Siloam Kebon Jeruk menyebut angka Rp399 juta. Masih terbilang mahal, karena komponen berbiaya tinggi yaitu baterai pemicu dopamin masih diimpor dari Amerika. (TW)

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan program beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI). Tersedia 300 beasiswa pendidikan pascasarjana di luar negeri dan 2 ribu beasiswa di dalam negeri.

"Kerja sama ini diharapkan bisa menjadi milestone untuk kegiatan lintas kementerian," kata Menristekdikti Muhammad Nasir usai penandatangan naskah kerja sama di Puspiptek Serpong, usai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Senin (2/5).

Nasir menambahkan, peluang beasiswa bagi dosen sangat penting karena hingga saat ini masih ada sekitar 59 ribu dosen yang bergelar sarjana. Padahal idealnya, menurut aturan Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen, tak boleh ada lagi dosen yang bergelar sarjana saja.

"Untuk berkompetisi mendapatkan BUDI, dosen bisa masuk ke website http://budi.ristekdikti.go.id ," ujarnya.

Karena meski dananya dari LPDP, lanjut Nasir, proses prekrutan dilakukan Kemristekdikti. Karena itu, dosen yang berhak mendaftar dalam BUDI, harus memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

Direktur Utama LPDP, Eko Prasetyo menjelaskan, dana beasiswa yang diberikan meliputi uang kuliah dan biaya hidup maksimal 24 bulan untuk program S2. Sedangkan pada program S3, menggunakan skema 3+1, yang mana dana terdistribusi menjadi dua bagian.

"Dana diberikan penuh untuk 3 tahun dan dana 1 tahun terakhir akan dibagi dalam 2 bagian. Dana tahun ke-4 itu harus diajukan dengan karyasiswa dan diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat," ujar Eko Prasetyo.

Program BUDI akan menggunakan standar LPDP, baik dalam besaran maupun mekanisme penyalurkan dana beasiswanya. LPDP akan memantau perkembangan kemajuan studi para penerima beasiswa.

Pada kesempatan yang sama, Kemristekditi juga meluncurkan program Sistem Verifikasi Ijazah (SIVIL). Dengan demikian, pengecekan keaslian ijazah kini bisa dilakukan secara online.

"Sistem tersebut tak hanya praktis, tetapi juga dapat menangkal peredaran ijazah palsu," ucap Nasir.

Nasir menjelaskan, SIVIL dibuat setelah maraknya kasus ijazah palsu, selama tahun 2015-2016. Kemristekdikti, bahkan dalam 10 bulan terakhir menerima banyak surat verifikasi keabsahan ijazah baik perorangan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah.

"Selama kurun waktu itu, lebih dari 3.000 ijazah diverifikasi oleh Kemristekdikti. Sebanyak 90 persen ijazah dinyatakan absah, dan sekitar 10 persen ijazah harus diverifikasi Kopertis dan perguruan tinggi terkait," ujarnya.

Melalui layanan tersebut, lanjut Nasir, masyarakat bisa lebih cepat, tepat dan akurat dalam mendapat informasi data pemilik ijazah. Namun, data yang ditampilkan tidak detil, dengan alasan kerahasiaan.

"Untuk masuk sistem cukup nomor, bukan nama orang untuk menjaga kerahasian," tuturnya. (TW)

Guna mengendalikan penyebaran malaria di daerah endemis, setiap warga diupayakan akan mendapat kelambu anti nyamuk. Lima daerah endemis yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku dan Maluku Utara.

"Hingga akhir 2015 masih ada sekitar 209.413 kasus positif malaria di Indonesia. Jumlah itu turun dibanding tahun 2010 yang mencapai angka 465.764 kasus," kata Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemkes, R Vensya Sitohang dalam seminar bertajuk "Tatalaksana Kasus Malaria Terkini" di Jakarta, Sabtu pagi (30/4).

Disebutkan, sampai akhir 2015 cakupan penduduk berisiko tinggi Malaria yang mendapat kelambu anti nyamuk di daerah endemis tinggi telah mencapai 87 persen. "Diharapkan pada tahun ini cakupannya sudah mencapai 100 persen," ujarnya.

Malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di tingkat global, kendati dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan kasus. Menurut badan kesehatan dunia WHO, masih ada sekitar 3,2 milyar jiwa atau hampir separuh penduduk dunia yang berisiko tertular Malaria.

"Pada 2015, WHO memperkirakan ada sekitar 214 juta kasus baru malaria dengan kematian sekitar 438 ribu orang di seluruh dunia. Dari jumlah itu, sepertiga atau 306 ribu terjadi pada balita," kata Vensya.

Sementara itu, di Indonesia tercatat masih ada 212 dari 514 kabupaten/kota rawan terhadap malaria. Untuk itu, Vensya menambahkan, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah guna meraih pencapaian eliminasi malaria.

"Tanpa dukungan daerah, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat guna mencapai daerah bebas malaria akan sulit tercapai," ujarnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, dr Andreas Ciokan. Kabupaten Teluk Bintuni mencatat prestasi dalam pengendalian malaria, dari 112 kasus per 1000 penduduk pada 2009 turun menjadi 2,4 kasus per 1000 penduduk pada akhir 2015.

Ditambahkan, meski jumlah daerah endemis malaria terbilang masih tinggi, namun jika dilihat dari kasus penderita malaria dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan yang signifikan. Yaitu, dari 422.447 kasus pada 2011 menjadi berjumlah 217.025 pada 2015.

"Penurunan kasus malaria bisa terjadi, salah satunya karena upaya pengendalian yang pemerintah lakukan lewat program bernama Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria)," ucapnya. (TW)

Culan Kasim binti Kasim (55), jemaah haji Indonesia tahun 2015 korban heat stroke pada peristiwa Mina akhirnya kembali ke Tanah Air, setelah 8 bulan di rawat di rumah sakit di Jeddah, Arab Saudi.

Perempuan asal Sumatera Barat tersebut akan mendapat rawatan lanjutan terlebih dahulu di Rumah Sakit (RS) Fatmawati, Jakarta sebelum di pulang ke kampung halamannya.

Serah terima pasien oleh Kerajaan Arab Saudi yang diwakilkan petugas RS Garda Nasional kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dilakukan di bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Minggu (1/5) siang.

Culan Kasim tampak diturunkan dari pesawat khusus Medevac (Aeromedical Evacuation) yang diterbangkan langsung dari bandara internasional King Abdul Aziz Jeddah, pada Sabtu (30/4) sekitar pukul 7 malam waktu setempat.

Suasana haru terlihat menyelimuti keluarga Culan Kasim saat menerima kedatangan pasien yang berpisah selama 8 bulan. Mereka menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia yang telah berupaya memulangkan orangtuanya melalui hubungan diplomatik.

Pemulangan Culan Kasim merupakan bentuk pemulangan istimewa, sebab proses yang dilakukan hanya memakan waktu sekitar 5 minggu. Kejadian itu merupakan yang pertama dalam sejarah dunia perhajian di Indonesia.

Sebelumnya, upaya pemulangan jemaah sakit yang memerlukan fasilitas khusus seperti ventilator telah berulang kali diusahakan Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) KJRI Jeddah, namun hal itu tak dapat dilakukan mengingat tidak ada maskapai regular yang siap dengan ventilator.

"Hanya Medevac yang menyediakan hal demikian. Selain itu, biaya pemulangan jemaah sakit dengan ventilator juga cukup besar yaitu lebih dari Rp 2 miliar," ujar Menkes.

Pemberangkatan Culan Kadim dari RS Garda Nasional dilepas oleh segenap jajaran pejabat Perwakilan Konsulat Jenderal RI (KJRI) dan KUHI.

Hadir petugas RS Garda Nasional Saudi Arabia, Nikmah Nur Hasan Matasif dan Zuheir Thahir Abdurrahim Jawa, warga negara Arab Saudi keturunan Indonesia itu yang selama ini memonitor dan mendorong pemulangan pasien, Culan Kasim pulang ke Tanah Air.

Sebelumnya, Menkes Nila FA Moeloek sempat menjenguk Culan Kasim saat melakukan kunjungan kerja ke RS Garda Nasional Arab Saudi pada Maret 2016. Dengan itikad baik, Menkes Nila berharap agar pasien dapat dirawat dan berkumpul dengan keluarga di Tanah Air.

Menkes selanjutnya menjajagi kemungkinan melakukan pendekatan dengan pihak Arab Saudi melalui ibu Nimah warga negara Arab Saudi asal Palembang yang bekerja di RS Garda Nasional, untuk membawa Culan Kasim kembali dan dirawat di Indonesia.

"Kami senang karena upaya ini membuahkan hasil. Hingga ibu Culan Kasim hadir saat ini," tutur Menkes.

Pasien dievakuasi dengan menggunakan alat bantu nafas. Saat ini kondisi Cullan Kasim tampak stabil, setelah sebelumnya sempat koma sejak sakit pada September 2015.

Anak dan suami Culan Kasim pada Desember 2015 lalu diundang dan tinggal di kota Jeddah selama satu bulan.

Menkes menjelaskan, heat stroke merupakan salah satu ancaman kesehatan bagi jemaah haji hingga 10 tahun kedepan, sebagai konsekuensi periode haji yang bersamaan dengan musim panas di Arab Saudi.

Untuk itu Menkes mengimbau calon jemaah haji untuk senantiasa menjaga kondisi untuk tetap sehat melalui Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan.

"Pemeriksaan kesehatan dan tindak lanjutnya paling baik dilakukan setidaknya 9 bulan sebelum keberangkatan ibadah haji," ujar Nila Moeloek.

Selain itu, calon jemaah haji harus memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Selain selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.

"Dan tak kalah penting adalah mengikuti tata cara menjaga kesehatan saat ibadah haji dan antisipasi cuaca ekstrim panas. Serta waspadai ancaman penyakit pernafasan seperti MERS-COV," kata Menkes menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Seorang dokter gigi yang membantu pencegahan penebangan hutan di Gunung Palung, Kalimantan Barat, dengan memberikan pengobatan murah bagi masyarakat setempat memperoleh penghargaan utama dari badan amal konservasi Inggris, Whitley Fund for Nature.

Hotlin Ompusunggu merupakan warga Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan utama dari badan yang memfokuskan pada konservasi di negara-negara berkembang, menurut pihak Whitley.

Penghargaan ini diberikan karena Hotlin memutus siklus kemiskinan dan buruknya kesehatan masyarakat. Orang banyak yang menebang secara liar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk untuk berobat, kata Danni Parks dari Whitley Fund for Nature.

"Sejak proyek ini dimulai pada 2007, penebangan liar berkurang secara signifikan di Taman Nasional Gunung Palung dan kesehatan masyarakat meningkat. Karena alasan inilah kami memberikannya Whitley Gold Award," tambahnya.

Dari sekitar 65.000 warga yang tinggal di sekitar Gunung Palung, 24.000 di antaranya telah merasakan jasa yang ditawarkan Hotlin.

"Mereka mendapatkan fasilitas ini dengan pola insentif kesehatan, yang datang dari desa yang melindungi hutan mereka dapat diskon 70%," kata Hotlin kepada BBC Indonesia.

Biaya berobat dengan dokter dan obat antara Rp10.000 sampai Rp15.000 setelah diskon 70%, tambahnya.

Berobat dengan bayar bibit pohon

Indikator desa hijau ini dilakukan dengan pola pemantauan yang dilakukan setiap tiga bulan dengan antara lain melihat adanya penebangan liar, pengolahan kayu dari Taman Nasional Gunung Palung serta pembakaran hutan untuk berladang.

"Jadi kalau mereka punya indikator kerusakan 0 desa mereka akan dapat 70%. Sejak 2007, ada pola merusak dan tidak merusak, sistem warna merah dan hijau. Seriing berjalan waktu, kita juga mengeluarkan sistem tengah.

"Bila ada desa yang belum 100% tidak merusak hutan tapi sudah berusaha ... mereka tetap bayar namun dengan bibit pohon atau kotoran sapi yang bisa ktia pakai untuk menanam hutan yang sudah rusak," kata Hotlin.

Selain dalam bentuk penghargaan, Hotlin juga mendapatkan dana £50.000 (Rp1 miliar) dari Putri Anne, anak kedua Ratu Elizabeth II.
"Dana ini akan digunakan untuk operasional klinik guna membantu masyarakat yang melindungi hutan. Kita harapkan ide ini dapat diterapkan di daerah Indonesia lain dengan keanekaragaman hayati yang perlu dilindungi dan ada masyarakat yang perlu dibantu."

Selain Hotlin, warga Indonesia lain yang mendapatkan penghargaan Whitley adalah Farwiza Farhan atas upayanya mempertahankan ekosistem Leuser sebagai kawasan perlindungan.

http://www.bbc.com/

Profesi pranata laboratorium pendidikan (PLP) kini tak bisa dipandang sebelah mata lagi. Pasalnya, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) telah menyiapkan sejumlah skenario agar PLP memiliki jenjang karir yang lebih baik.

Hal itu ditegaskan Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemenristekDikti), Ali Ghufron Mukti, saat membuka pelatihan bagi PLP di Surabaya, akhir pekan lalu.

Disebutkan sejumlah skenario bagi tenaga PLP yang bisa diraih, antara lain peluang jabatan fungsional bagi PLP ahli, pemberian tunjangan, pendidikan pascasarjana lewat program beasiswa hingga pencantuman nama PLP dalam jurnal ilmiah bersanding dengan peneliti utamanya.

"Pencantuman nama PLP dalam jurnal ilmiah bisa menjadi kredit poin yang baik bagi jenjang karir seorang PLP. Karena keakuratan hasil penelitian menunjukkan kualitas kerja PLP," ucap Ali Ghufron menegaskan.

Bahkan mulai tahun ini, tenaga PLP akan mendapat tunjangan fungsional sebesar Rp950 ribu per bulan. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan fungsi laboratorium di perguruan tinggi negeri (PTN).

"Saat ini tercatat ada 3.162 PLP yang tersebar di PTN seluruh Indonesia," kata mantan Wakil Menteri Kesehatan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Ditambahkan, dengan keahliannya yang mumpuni tersebut, tenaga PLP diharapkan bisa menjadi pendukung layanan pendidikan. Karena penting bagi laboratorium memiliki validitas dan akurasi tinggi agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada itu menambahkan, penerima tunjangan adalah PLP yang sudah menempati jabatan fungsional. Artinya, keahlian PLP sudah melewati tingkat terampil maupun ahli.

"Karena saat ini, keberadaan PLP sudah diperhitungkan dalam penulisan naskah ilmiah. Namanya akan dicantumkan bersamaan dengan peneliti utama. PLP juga mendapat kredit poin atas penelitian tersebut," tutur Ali Ghufron.

Selain itu, lanjut Ali Ghufron, PLP bisa membuat organisasi profesi seperti halnya tenaga dosen. Pembentukan organisasi tersebut penting untuk karir dan membangun jejaring dalam dunia PLP.

"Dengan demikian profesi PLP kini tidak boleh dipandang sebelah mata lagi. Mereka memiliki jenjang karir yang jelas dan kesejahteraan. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya," ucapnya menegaskan.

Untuk meningkatkan kemampuan PLP, lanjut Ali Ghufron, pihaknya akan menggelar secara rutin pelatihan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari dasar, terampil dan ahli.

"Nantinya PLP diharapkan memiliki keahlian yang sama di seluruh Indonesia.Tak hanya pada PLP di PTN ternama saja," ujarnya.

Terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana laboratorium pendidikan, Ali Ghufron mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp1,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur di perguruan tinggi. Anggaran tersebut termasuk di dalamnya laboratorium pendidikan.

"Peningkatan sarana laboratorium hanya pada program studi yang sesuai. Sehingga fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Bukan sesuatu yang mubazir," kata Ali Ghufron menandaskan. (TW)

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Ilham Oetama Marsis menilai pemerintah tidak transparan dalam penetapan tarif INA-CBGs dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena telah menafikan peran dokter sebagai tenaga strategis dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

"Konsep INA-CBGs yang digunakan dalam JKN saat ini, kan sebelumnya pernah ditolak pemerintah Malaysia. Karena perhitungan tarifnya kurang tepat," kata Prof Marsis dalam diskusi bertajuk "Profesionalisme Dokter-Dokter Gigi Menuju Universal Coverage di Era MEA", di Jakarta, Rabu (27/4).

Diskusi yang digelar memperingati hari ulang tahun ke-11 Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) itu menghadirkan pembicara Ketua KKI Bambang Supriyatno, Anggota Komisi VIII DPR Dede Yusuf, mantan Menteri Kesehatan Prof Farid Anfasa Moeloek, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Intan Ahmad, dan Ketua Umum Ikatan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Farichah Hanum.

Prof Marsis menuturkan, pihaknya sebelum program JKN diterapkan pada awal 2014 sudah mengajukan usulan besaran iuran dan tarif yang pas bagi dokter dan tenaga kesehatan. Usulan iuran penerima biaya iuran sebesar Rp36 ribu tak direspon, pemerintah malah menerapkan iuran sendiri sebesar Rp 19.225 per bulan per orang.

"Dampaknya baru terlihat satu tahun kemudian. Anggaran BPJS Kesehatan pada 2014 akhir tekor sebesar Rp5,6 triliun," ucapnya.

Menurut Prof Marsis, defisit anggaran BPJS Kesehatan akan terus terjadi jika kenaikan iuran PBI pada tahun ini hanya sebesar Rp3.775. Karena kenaikan sebesar itu hanya menutupi defisit anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp6 triliun.

"Tak ada anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk perbaikan jasa tenaga dokter dan kesehatan lainnya. Nasib dokter akan sama, tak sebanding antara pekerjaan dengan kesejahteran," tutur dokter spesialis kebidanan tersebut.

Kalaupun terjadi kenaikan anggaran dalam JKN, lanjut Prof Marsis, dananya akan dipergunakan untuk pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana dan perbaikan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

"Tak terlihat ada perbaikan kesejahteraan dokter disana. Padahal, penetapan jasa dokter yang ada saat ini masih jauh dari harapan," kata Prof Marsis menegaskan.

Hal senada dikatakan Ketua KKI, Prof Bambang Supriyatno. Seharusnya dokter masuk dalam tenaga strategis dalam pembangunan kesehatan. Sehingga perhitungan tarifnya berbeda dengan profesi lainnya.

"Investasi sebagai dokter itu mahal, itu sebabkan jasa dokter seharusnya dibayar mahal juga. Jadikan dokter sebagai tenaga strategis," ucapnya.

Mantan Ketua KKI, Prof Meinaldi Rasmin meyayangkan pendidikan dokter yang digelar secara massal. Akibatnya, kualitas dokter saat ini sulit dikendalikan.

"Fakultas kedokteran di Indonesia kebanyakan. Idealnya sebanyak 60 FK saja. Saat ini ada 78 FK. Akibatnya, sulit mengendalikan kualitas lulusannya," ucap Guru Besar FK Universitas Indonesia itu.

Padahal, lanjut Prof Meinaldi, kualitas dokter yang mumpuni adalah kunci dari keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia. "Yang penting bukan banyaknya, tetapi penyebarannya bisa merata di seluruh Indonesia," katanya.

Karena itu, ia sangat mendukung pemerintah yang akan mewajibkan para dokter, termasuk dokter spesialis untuk mengabdikan ilmunya ke antero negeri. Terutama pada 5 bidang spesialis yaitu bedah, penyakit dalam, kebidanan, anastesi dan anak.

"Yang penting kesejahteraan dokter terjamin. Pemerintah harus bisa menyelaraskan antara pekerjaan dengan kesejahteraan dokter," ucap meinaldi menandaskan. (tri)

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Alexander Sparringa mengimbau masyarakat untuk tidak membeli obat-obatan yang mengharuskan adanya peresepan dokter secara daring (online).

"Kalau itu obat keras, ya harus menggunakan resep dokter. Kalau masyarakat langsung memesan obat keras di toko "online" jelas itu ilegal dan melanggar," kata Roy di Jakarta, Senin (25/4).

Roy mengatakan pengawasan peredaran produk farmasi seperti obat-obatan dan kosmetik secara daring memang lebih sulit ketimbang pengawasan di toko konvensional. Perlu ada regulasi yang jelas dan ketat terkait hal itu.

"Kami sudah bicara ke Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, kalau ini perlu diatur. BPOM siap sebagai pengawasnya," ujarnya.

Roy menjelaskan, perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditolak di era teknologi saat ini.

Karena itu, ia mengimbau pada masyarakat sebagai konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli produk-produk farmasi secara daring.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta, Dewi Prawitasari menjelaskan, obat-obatan ilegal yang dijual secara daring biasanya yang merupakan resep dokter untuk penyakit-penyakit spesifik.

"Pada umumnya obat yang dijual online itu untuk menyembuhkan sakit malaria, diabetes, hipertensi. Penyakit-penyakit yang nongeneratif," katanya.

BPOM bekerja sama dengan sejumlah instansi lain menyita tiga juta lebih produk kosmetik, obat-obatan, dan obat tradisional ilegal, kedaluwarsa, serta mengandung bahan kimia obat dan bahan berbahaya.

"Temuan ada 4.441 item atau 3.172.937 item dengan nilai ekonomi mencapai Rp49,8 miliar," kata Roy.

Temuan tersebut mencakup wilayah operasi di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan pada Februari-Maret 2016, dengan temuan sarana ilegal 174 dari 250 sarana yang diperiksa.

Dari seluruh kasus tersebut, sebanyak 52 kasus atau 29,89 persen dilanjutkan ke pengadilan. (TW)