Guna mendorong rumah sakit (RS) swasta bergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah akan membayar klaim RS swasta 5 persen lebih mahal dibandingkan RS pemerintah. Dengan alasan biaya operasional yang berbeda.

"Semua biaya di RS swasta, termasuk gedung diusahakan dari kantong sendiri. Jadi wajar kalau perhitungan klaim-nya dibuat sedikit lebih tinggi," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek usai membuka seminar dan Healthcare Expo yang digelar Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), di Jakarta, Rabu (18/5).

Menkes menilai, kebijakan untuk menaikkan nilai klaim 5 persen lebih tinggi pada RS swasta dilakukan setelah ada penghitungan ulang biaya rata-rata perawatan atau pengobatan penyakit dengan INA CBG's.

"Sejumlah tarif pengobatan untuk penyakit tertentu dalam perhitungan INA-CBGs akan dinaikkan besarannya. Semoga perhitungan yang baru ini bisa sesuai dengan harapan para tenaga kesehatan," ujar Nila.

Disebutkan ada sekitar 47 RS swasta yang menyatakan siap bergabung dalam program JKN, setelah melihat perhitungan yang baru dalam tarif INA-CBGs. Diharapkan makin banyak RS swasta yang menyatakan siap bergabung sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketua ARSSI, Susi Susilawaty menyambut baik rencana pemerintah menaikkan tarif dalam INA-CBGs. Namun, ia menyebutkan, sebenarnya tarif yang berlaku di RS pemerintah dengan RS swasta saat ini sebagian besar tidak jauh berbeda.

Ditambahkan, perbedaan hanya pada kasus-kasus tertentu seperti tindakan bedah, tetapi nilainya tidak mencolok.

"Rencana kenaikan tarif INA CBG's bagi rumah sakit swasta tentu kabar baik bagi kami dan menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi," ucapnya.

Dikemukakan, hingga saat ini dari 1600 RS swasta yang ada, separuh lebih sudah bergabung dengan BPJS Kesehatan. Ke depan diharapkan akan lebih banyak RS swasta yang ambil bagian dalam pelayanan peserta JKN.

Susi mengakui kebijakan JKN yang dilakukan oleh pemerintah amat strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Utamanya bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini takut untuk berobat akibat terkendala biaya. (TW)

Menjelang puasa Ramadan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bakal menggelar konsultasi kesehatan gratis. Kegiatan yang didukung oleh Kalbe Farma ini sekaligus digelar sebagai peringatan Hari Bakti Dokter.

Rencananya konsultasi dan layanan kesehatan gratis akan dilakukan di 45 kota di Indonesia.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya dan diharapkan dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit di masyarakat menjelang bulan puasa. Pada tahun 2015 lalu konsultasi dan layanan kesehatan dilakukan di tiga stasiun di Jakarta selama seminggu penuh.

Bendahara Umum dan Manajemen Aset IDI dr Ulul Albab, SpOG, mengatakan konsultasi kali ini akan mulai dilakukan pada 28-29 Mei. Masalah pencernaan seperti mag atau gastritis adalah contoh dari problem yang mungkin akan banyak menjadi kehawatiran terutama menjelang puasa.

"Kita sudah menghubungi pengurus IDI cabang dan wilayah. Antusiasmenya luar biasa dan saya berharap kegiatan ini tidak berhenti dan dapat berlanjut tahun-tahun seterusnya," kata dr Ulul ketika ditemui pada acara temu media di Kantor Pengurus Pusat IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).

Penyakit mag dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risikonya seperti pola makan, stres, dan rokok. Oleh karena itu edukasi menjadi hal yang penting sehingga masyarakat dapat beraktivitas di bulan puasa dengan lancar.

Indonesia sendiri menurut World Health Organization (WHO) memiliki prevalensi untuk mag mencapai 40,8 persen dengan jumlah kasus 274.396 pada tahun 2012. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia mag merupakan salah satu dari 10 penyakit penyebab terbanyak pasien dirawat inap.

"Ketika kita punya gangguan pencernaan tentu semuanya jadi enggak enak kan," pungkas dr Ulul.

http://health.detik.com/

Memperingati Hari Hipertensi Sedunia, Kementerian Kesehatan (Kemkes) menggelar Bulan Pengukuran Tekanan Darah mulai 17 Mei hingga 17 Juni 2016 di seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas di seluruh Indonesia.

"Melalui kegiatan ini diharapkan makin banyak orang di Indonesia yang menyadari bahaya dari hipertensi yang tidak terkontrol," kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemkes, Mohamad Subuh di Jakarta, Senin (16/5).

Subuh pada kesempatan itu didampingi Direktur Penyakit Tidak Menular, Ditjen P3 Kemkes, Lily Sulistyowati.

Subuh mengutip data Sample Registration System (SRS) Indonesia 2014 yang menyebutkan kasus hipertensi dengan komplikasi mencapai 5,3 persen dan menjadi penyebab kematian nomor 5 pada semua umur.

"Hipertensi yang tak mendapat penanganan yang baik menyebabkan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung koroner, diabetes, gagal ginjal dan kebutaan. Tertinggi pada stroke (51 persen), sedangkan jantung koroner sebesar 45 persen," tuturnya.

Di tingkat dunia, lanjut Subuh, data WHO 2011 menunjukkan 1 miliar orang di dunia menderita hipertensi. Dari jumlah itu, 2/3 diantaranya ada di negara berkembang yang berpenghasilan rendah dan sedang.

"Prevalensi hipertensi di dunia terus meningkat tajam. Diprediksikan pada 2025 ada 29 persen orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Delapan juta orang meninggal setiap tahunnya karena hipertenau, dan sebanyak 1,5 juta ada di Asia Tenggara," kata Subuh.

Padahal, Subuh menambahkan, penyakit hipertensi bisa dikendalikan lewat perilaku CERDIK yang merupakan akronim dari Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet seimbang dan Kelola stress.

"Sosialisasi CERDIK ini akan kami lakukan terus agar muncul kesadaran diri di masyarakat tentang bahaya hipertensi. Caranya dengan memeriksakan diri periksa tekanan darah secara rutin minimal sebanyak 1 kali satu bulan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Subuh mengingatkan masyarakat agar tidak mengonsumsi kopi dan teh secara berlebihan. Karena kopi dan teh memiliki kafein yang berpotensi meningkatkan tekanan darah kita.

"Kopi sering disebut sebagai sumber kafein. Namun sebenarnya beberapa jenis teh memiliki kafein yang lebih tinggi dari pada kopi," ujar Subuh. (TW)

{jcomments on}

Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Sulianti Sarosa akan menjadi contoh layanan unggulan dalam pengendalian dan penatalaksanaan kasus infeksi di tingkat nasional. Bahkan, tak menutup kemungkinan di tingkat internasional.

"Kasus infeksi dapat sorotan dunia, jika kita mampu menyelesaikan persoalan di negeri sendiri. Untuk itu pentingnya meningkatkan kualitas diri," kata Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes), Bambang Wibowo pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 RSPI Prof Dr Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Jumat (12/5).

Untuk itu, Bambang Wibowo dalam siaran persnya mengatakan, keberadaan rumah sakit khusus penyakit infeksi terkadang seperti tidak dicari. Namun, suatu saat menjadi sangat dibutuhkan dan bahkan menjadi perwajahan suatu negara.

"Penyakit infeksi terkadang bisa muncul tanpa bisa diprediksi. Pada saat tertentu hampir tidak ada, namun bisa jadi suatu saat melonjak banyak," tuturnya.

Karena itu, Bambang Wibowo menilai, persoalan akreditasi adalah persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Akreditasi bukan hanya stempel semata. "Akreditasi menggambarkan tata kelola sebuah organisasi," ujar Bambang.

Ia kembali menegaskan, bila ke depan RS Khusus semacam Sulianti Sarosa akan dikelola secara khusus dan mendapat fasilitas khusus, kekhususan atau privilage ini mesti dilampirkan dengan prestasi yang luar biasa.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Rita Rogayah menyatakan memasuki usia ke 22 tahun, pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan Akreditasi Versi 2012 dengan target "Lulus Paripurna".

"RSPI Sulianti Sarosa sedang dalam proses peningkatan menjadi RS Khusus Kelas A, dan dalam proses penetapan sebagai RS Pendidikan.

"RSPI senantiasa berupaya melakukan fungsi pelayanan rujukan penyakit infeksi sesuai standar yang didukung dengan pelaksanaan riset yang terarah," kata Rita.

Selain itu, lanjut Rita, pihaknya juha memperkuat jejaring dengan mitra kerja di lingkup layanan, pendidikan maupun penelitian penyakit infeksi.

Saat ini, RSPI Sulianti Saroso merupakan RS pendidikan afiliasi dari FK UI yang menerima program pendidikan profesi dokter (ilmu kesehatan anak dan pulmonologi) serta Residen (pulmonologi dan penyakit dalam divisi infeksi tropis).

Selain itu, lanjut Rita, pihaknya juga bekerja sama pelayanan rujukan penyakit infeksi telah dijalin RSPI dengan 31 RS di Jabodetabek.

"RSPI juga telah menjalin kerjasama dengan PT Bio Farma untuk penelitian dan pengembangan vaksin, juga lembaga pelayanan, pendidikan dan penelitian lainnya di dalam negeri," kata Rita menandaskan. (TW)

{jcomments on}

WHO mengatakan, teknologi baru perlu dikembangkan untuk menangani penyakit ini dan perjuangan akan membutuhkan komitmen politik yang kuat dan pembiayaan dari pemerintah-pemerintah di dunia.

Dalam empat tahun mendatang, enam negara di Afrika di kawasan di mana penyakit malaria paling sering berjangkit, dapat bebas dari penyakit itu, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporan yang diterbitkan untuk memperingati Hari Malaria Dunia, Senin lalu.

"Strategi Teknis Global untuk Malaria 2016 -2030," yang disetujui oleh WHO tahun lalu, diharapkan berhasil menghentikan penularan malaria di sedikitnya 10 negara sebelum tahun 2020, tetapi kini WHO memperkirakan bahwa 21 negara dapat mencapai sasaran itu, termasuk enam negara di Afrika.

"Untuk Hari Malaria, temanya adalah memberantas malaria untuk selamanya. Jadi itu terkait dengan sebagian "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," dan dalam hal itu kita bermaksud mengurangi timbulnya kasus dan angka kematian akibat malaria sampai sekitar 90 persen selambatnya tahun 2030," kata pejabat WHO, Richard Sidoskous.

Richard Sidoskous menambahkan, sejak tahun 2000, angka kematian akibat malaria telah menurun 60 persen di seluruh dunia. Di kawasan Afrika, angka kematian akibat malaria turun 66 persen di antara semua kelompok usia dan anjlok 77 persen di antara anak-anak usia di bawah lima tahun.

"Ke-enam negara di Afrika yang dapat bebas dari malaria sebelum tahun 2020 adalah Aljazair, Botswana, Cape Verde, Comoros, Afrika Selatan dan Swaziland," lanjutnya.

WHO mengatakan angka infeksi malaria turun karena penggunaan kelambu yang diobati dengan insektisida, semprotan serangga secara teratur di dalam rumah dan pemeriksaan yang cepat untuk mengetahui diagnosis yang diperlukan, walaupun lambat laun teknik-teknik demikian semakin kurang ampuh.

"Keampuhan sarana dalam keberhasilan pemberantasan malaria pada tahun-tahun awal abad ini sekarang terancam," ujar pejabat WHO itu. Dikatakan, kekebalan nyamuk terhadap insektisida yang digunakan pada kelambu dan sisa semprotan di dalam rumah kini meningkat. Demikian juga kekebalan parasit terhadap satu komponen salah satu obat anti-malaria yang paling keras.

Walaupun prospeknya menjanjikan, WHO memperingatkan bahwa hampir setengah populasi dunia atau sekitar 3,2 miliar orang, masih berisiko tertular malaria. Tahun lalu, 214 juta kasus baru malaria dilaporkan muncul di 95 negara. Lebih dari 400.000 orang meninggal akibat penyakit itu.

Laporan itu mengatakan sembilan dari sepuluh kematian akibat malaria pada tahun 2015 terjadi di sub-Sahara Afrika.

Ke depan, WHO mengatakan, teknologi baru perlu dikembangkan untuk menangani penyakit ini dan perjuangan akan membutuhkan komitmen politik yang kuat dan pembiayaan dari pemerintah-pemerintah di dunia.

WHO mengatakan, untuk mencapai tujuan "Strategi Teknis Global" akan diperlukan peningkatan tajam pendanaan global dan domestik, yakni dari $2,5 miliar sekarang, menjadi sekitar $8,7 miliar setiap tahun selambatnya tahun 2030. [lt/as]

http://www.voaindonesia.com/

Kementerian Kesehatan (Kemkes) menaikkan penghasilan pokok dan insentif bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Tim Nusantara Sehat (NS). Kenaikan itu diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para dokter dan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah terpencil.

"Pada tahun kedua ini, tim NS akan berangkat akhir Mei 2016 sebanyak 38 tim, mencakup 196 dokter dan tenaga kesehatan," kata Sekjen Kemkes, Untung Suseno Sutarjo usai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan 27 bupati daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) terkait program NS, di Jakarta, Rabu (11/5).

Dijelaskan, MoU dengan kepala daerah dilakukan guna menjamin keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim. Selain menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan.

"Pemerintah juga akan menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Untung.

Ditambahkan, program yang dilaksanakan sejak 2015 lalu itu telah sebanyak 696 tenaga kesehatan yang tersebar lebih dari 100 Puskesmas di 14 provinsi. Tim diberangkatkan dalam dua tahap pada Juni dan Oktober.

"Tahun ini, 38 tim NS pada tahap pertama akan berangkat 194 tenaga kesehatan. Mereka akan bekerja di 38 Puskesmas yang tersebar di 25 Kabupaten DTPK," katanya.

Tim NS adalah tenaga kesehatan dengan beragam keahlian mulai dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, analisis laboratorium, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian.

Pelaksanaan program NS melalui 6 tahap yaitu survey dan penentuan lokasi, seleksi online dan penilaian langsung, hingga pelatihan pembekalan peserta sebelum berangkat. Mereka akan menjalani tugas selama 2 tahun.

Tentang penghasilan dan insentif bagi tim NS tahun ini ada kenaikan yang cukup signifikan. Untung Suseno menyebutkan untuk profesi dokter umum/gigi diberikan Tim NS Rp11,1 juta, dan Rp9,6 juta untuk S1 profesi selain dokter umum/gigi.

Ditambahkan, untuk lulusan S1 dan diploma IV diberikan sebesar Rp7,9 juta serta dana Rp 6,2 juta bagi lulusan diploma III kesehatan lainnya. "Penghasilan tim NS tahun ini lebih besar dibanding tahun 2015 lalu yang diberikan sebesar Rp 4,4 juta hingga Rp7,8 juta," ucap Untung menegaskan. (TW)

Tiga tahun lalu, Soesi bermimpi dapat memberikan kehidupan yang lebih layak untuk putra semata wayang-nya yang baru lahir dengan hijrah ke Jakarta. Dalam bayangannya, hidup di Ibukota akan melepaskannya dari jerat kemiskinan di kampung halamannya di Jawa Tengah.

Pekerjaan sebagai tukang cuci-setrika dan asisten rumah tangga di sebuah rumah kos pun dilakoninya agar bisa terus menyuapi anaknya, Najwa. Si kecil yang kini menginjak usia tiga tahun kerap ditinggal sen-diri saat ibunya sedang bekerja.

Kesibukan tak jarang membuat Soesi lupa akan kebutuhan dasar balitanya akan imunisasi. Di benaknya, dia berpikir 'Tak perlulah kontrol rutin ke Puskesmas atau Posyandu, toh anakku sehat-sehat saja sejauh ini; usianya sudah menginjak 3 tahun.'

Menurutnya, kelengkapan vaksinasi bukan hal yang harus dirisau-kan. Lebih penting baginya untuk mencari uang agar perut anaknya bisa kenyang setiap hari dan kelak, bila sudah waktunya, bisa masuk sekolah. "Biaya sekolah mahal. Mikirin itu saja susah," kesahnya.

Soesi hanyalah secarik guntingan potret sebagian orang tua di Indonesia yang belum menyadari pentingnya imunisasi bagi buah hati mereka. Vaksin dan imunisasi, oleh sebagian kalangan, belum dinilai sebagai 'investasi' bagi masa depan tumbuh kembang jasmani anak.

United Nations Children's Emergency Fund (Unicef) bahkan menempatkan Indonesia pada posisi keenam sebagai negara yang memiliki jumlah terbanyak bayi yang tidak divaksinasi atau belum mendapatkan imunisasi lengkap.

Di republik ini, setiap tahunnya ada sekitar 700.000 bayi yang tidak menerima layanan imunisasi. Ironisnya, banyak di antara mereka justru berada di daerah perkotaan berpendapatan rendah. Sebut saja, seperti di Cilincing, Jakarta Utara.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) memprediksi 1,5 juta nyawa meregang setiap tahun akibat kurangnya vaksinasi. Satu dari lima anak juga diprediksi tidak mendapatkan imunisasi rutin untuk tetanus, difteri, dan pertusis.

Bayi yang hidup di tengah jerat kemiskinan ditengarai lebih berisiko kurang imunisasi. Itu pula yang menjadi penjelasan mengapa di Indonesia penyakit seperti wabah campak, polio, dan diphtheria masih saja ditemukan.

Menilik latar belakang tersebut, Unicef meminta agar Pemerintah Indonesia segera bertindak untuk mengubah situasi 'darurat imunisasi' tersebut.

Organisasi naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mengajak pemerintah melakukan intervensi. Salah satu gagasan yang diusulkan Unicef adalah penggunaan teknologi komunikasi mutakhir untuk membenahi sistem pemantauan bayi yang diimunisasi, sebagai ganti dari sistem pendataan yang selama ini gagal berfungsi.

Innovation Lead Unicef Indonesia Jeffrey Hall, dalam newsletter terbarunya yang diterima Bisnis.com, memaparkan di daerah berpendapatan rendah, petugas kesehatan kerap dihadang kendala dalam melacak dan memonitor setiap anak yang menerima vaksin yang diperlukan.

"Itulah mengapa dibutuhkan program baru ini. Tahun lalu, Unicef mulai membuat percontohan teknologi RapidPro; sebuah program yang menggunakan pesan singkat SMS untuk mengumpulkan, memonitor, dan menyebarkan informasi kesehatan," jelasnya.

Teknologi RapidPro memungkinkan petugas kesehatan untuk mengidentifikasi lokasi lingkungan yang berisiko tinggi dan memverifikasi vaksin bulanan pada pusat-pusat kesehatan.

Di samping itu, teknologi tersebut dapat melacak bayi-bayi yang belum mendapatkan dosis vaksinasi yang tepat. Keunggulan lainnya, RapidPro dapat mengirimkan reminder kepada orang tua tentang jadwal vaksinasi bagi buah hatinya.

"RapidPro adalah software open source yang memungkinkan spesialis program dan noncoder menjalankan pemantauan dan pelaporan berbasis SMS. Ini memanfaatkan teknologi komunikasi dalam mempercepat dan memperkuat hasil untuk anak-anak," kata Jeffrey.

PARTISIPASI PEMUDA

Solusi yang ditawarkan oleh Unicef tersebut dibangun di Innovations Lab dengan meli batkan partisipasi pemuda untuk memikirkan, menciptakan, mencoba, dan menguji solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, Innovations Lab baru dimulai pada 2013 dan disokong bantuan dana dari U.S. Fund's Next Generation, yang teridiri atas kelompok pemimpin muda, pengusaha, dan inovator berusia 20-30 tahun yang menjadi supporters aktif Unicef.

Belum lama ini, mereka terbang jauh-jauh dari Negeri Paman Sam khusus untuk melihat langsung kondisi di lapangan bagaimaa Indonesia menangani pelayanan vaksinasi bagi bayi-bayi di lingkungan berpendapatan rendah.

Salah satu dari kegiatan selama sepekan itu adalah meninjau kawasan Cilincing untuk memantau bagaimana ratusan anak menerima vaksinasi polio. Dengan melihat langsung ke lokasi, mereka dapat memikirkan alternatif solusi bagi masalah darurat vaksin di Tanah Air.

"Saya memutuskan untuk mengunjungi Indonesia karena saya ingin tahu mengenai peran Unicef di negara-negara berpenghasilan menengah, terutama bagaimana peran ini berinteraksi dengan program pemerintah," ujar salah satu peserta, Bonner Campbell, yang juga analis keuangan senior di Netflix.

Sebenarnya, pemerintah tidak tutup mata dan lepas tangan terhadap masalah darurat vaksin untuk anak di Tanah Air. Melalui Kementerian Kesehatan dan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), berbagai upaya pemerataan imunisasi telah digencarkan.

Sehubungan dengan Pekan Imunisasi Dunia yang diperingati setiap akhir April, upaya untuk membangun infrastruktur kesehatan guna memudahkan akses terhadap vaksinasi di seluruh pelosok Tanah Air pun kembali digaungkan.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Yosephine Hutapea, menjelaskan pemerintah akan semakin menekankan akses terhadap imunisasi bagi bayi di bawah 1 tahun serta booster bagi anak sekolah dasar.

"Dengan imunisasi, cacat dan penyakit menular bisa dicegah. Ini adalah intervensi yang paling efektif. Bahkan, bisa dikatakan, angka kematian bisa dicegah sampai 1,5 juta jiwa jika situasi imunisasi global membaik," ujarnya.

Sejauh ini, RI telah berhasil membasmi wabah cacar dan mengklaim pembersihan terhadap wabah polio dengan bukti sertifikat dari WHO. Target pemerintah selanjutnya adalah mengeradikasi pertusis, tetanus, dan campak.

"Tantangan kita saat ini adalah meningkatkan cakupan imunisasi dan vaksinasi. Sebab, selama ini masyarakat berpikir bahwa imunisasi itu hanya untuk anak bayi saja.

Apalagi, dukungan layanan kesehatan masih relatif kurang. Belum lagi, adanya provokasi kontraimunisasi yang bertentangan dengan harapan kita bersama."

Lantas, kapan hak-hak anak untuk mengakses imunisasi bisa benar-benar terpenuhi? Jangan sampai slogan Pekan Imunisasi yang dibuat pemerintah, "Menutup Senjang Imunisasi: Imunisasi untuk Semua Sepanjang Hidup", hanya berakhir menjadi kata-kata mutiara semata.

http://lifestyle.bisnis.com/

Faktor usia ternyata memainkan peran dalam keberhasilan program bayi tabung. Program tersebut sebaiknya dilakukan pada usia antara 20-30 tahun. Diatas usia itu, kesuburan seorang perempuan sudah mulai menurun.

"Kebanyakan pasien ikut program bayi tabung sudah diatas 35 tahun, dalam kondisi tingkat kesuburan yang menurun," kata Irsal Yan, dokter spesialis kebidanan dr Klinik Fertilitas Teratai RS Gading Pluit, Jakarta, Rabu (4/5).

Dijelaskan, Klinik Teratai yang berdiri sejak 2006 berhasil mengembangkan program bayi tabung dengan tingkat keberhasilan sekitar 49 persen. Angka itu masih lebih tinggi dari angka keberhasilan di dunia sekitar 30 persen.

"Kami berharap pada pasangan pasutri yang tahu ada masalah pada organ reproduksinya, bisa segera berobat ke dokter. Karena semakin dini usia, peluang keberhasilannya semakin tinggi," ucapnya.

Irsal Yan menyebut, pasutri yang berhasil memiliki anak yang diidamkan secara keseluruhan sejak 2006 sebanyak 300 orang. "Bayi tabung lahir pertama pada 2008. Hingga Desember 2011, lahir 160 bayi, terdiri dari 92 bayi tunggal, 50 bayi kembar dua dan 18 bayi kembar tiga," tuturnya.

Ditambahkan prevalensi gangguan kesuburan di Indonesia diperkirakan 10-11 persen dari pasangan usia subur. Sementara badan kesehatan dunia WHO menyebut angka infertilitas global mencapai 50-80 juta dari pasangan usia subur.

"Kini masalah infertilitas bisa diatasi lebih mudah berkat kemajuan teknologi di dunia medis," ucap Irsal Yan yang didampingi koleganya, dr Indra NC Anwar.

Klinik Fertilitas Teratai memiliki konsep "One Stop Fertility Services" yang ditunjang fasilitas canggih seperti laboratorium andrologi, laboratorium embriologi, instalasi Radiologi dan ruang Laparoscopy. Teratai sendiri merupakan akronim dari Teknologi Reproduksi Anak Tabung Indonesia.

Hal senada dikemukakan Indra Anwar. Katanya, infertilitas karena faktor istri mencakup 45 persen. Masalahnya bisa terdapat pada saluran telur (40 persen), ovulasi (15-25 persen), periterium/endometriosis (25 persen), mulut rahim (5 persen) dan rahim (5 persen).

Sedangkan faktor suami sekitar 40 persen. Dari pria, sumber masalahnya kemungkinan berasal dari kelainan pengeluaran sperma (3 persen), kelainan produksi dan pematangan sperma, penyempitan saluran mani karena infeksi bawaan (6 persen).

"Selain itu lada faktor imunologik/antibodi, anti sperma (2,9 persen), serta faktor gizi. Sisanya sebesar 10-15 persen merupakan faktor-faktor yang tidak terjelaskan," kata Indra menandaskan. (TW)