Mandatori anggaran kesehatan 5% dari APBN akan dipenuhi 2016. Jika dipenuhi, maka itu menjadi yang pertama kali sejak UU Kesehatan diundangkan enam tahun lalu.

Kesanggupan memenuhi amanat UU No 36/2009 tentang kesehatan itu disampaikan pemerintah dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR yang membahas Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2016, Senin (29/6).

Dalam paparannya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan pemenuhan anggaran kesehatan 5% APBN di luar gaji itu menjadi salah satu kebijakan umum belanja pemerintah pusat tahun depan.

"Angka persisnya berapa, nanti menunggu Pak Presiden menyampaikan nota keuangan Agustus," jawab Askolani seusai pemaparan.

Ruang fiskal yang sempit membuat anggaran kesehatan tidak pernah memenuhi kewajiban sesuai UU Kesehatan.

Tahun ini, anggaran kesehatan dialokasikan Rp74,2 triliun atau 3,7% dari APBN, a.l. yang tersebar di kementerian/lembaga, belanja non K/L, transfer ke daerah, dan pembiayaan.

Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menyoroti sisi infrastruktur kesehatan yang masih kurang memadai di tengah pelaksanaan program penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan sejak 1 Januari 2014.

"Ada PBI, tapi kalau supply side bermasalah, sama saja. Rumah sakit di kabupaten banyak menolak. Alasannya, kamar tidur tidak ada. Atau, ada kamar, tapi kasur tidak ada," ungkapnya.

Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo mengakui kapasitas pelayanan di puskesmas masih lemah, tecermin dari pemenuhan fasilitas yang baru 70%-80%. Kelemahan pelayanan juga terlihat pada tingginya jumlah pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit, yakini hingga 20%.

Untuk itu, kementerian tahun depan akan berkonsentrasi pada penguatan pelayanan di puskesmas atau disebut pelayanan kesehatan primer.

Pagu indikatif belanja Kemenkes tahun depan diusulkan Rp75,4 triliun atau naik hampir 47% dari anggaran tahun ini. Upaya itu diharapkan dapat menurunkan angka rujukan menjadi 10%-15%.

"Biayanya sangat mahal kalau dirujuk ke rumah sakit. Oleh karena itu, pilihannya adalah memperkuat layanan primer," tutur Untung.

Selain peningkatan layanan puskesmas, Kemenkes akan meningkatkan pemenuhan sumber daya manusia.

Untung mengatakan masalah SDM tidak hanya menyangkut produksi, tetapi juga distribusi yang tidak merata di Tanah Air.

Kementerian akan memperkuat tenaga tugas belajar dengan memberikan subsidi kepada dokter yang menempuh pendidikan spesialis.

Syaratnya, tenaga spesialis harus mau kembali ke daerah. Sebanyak 4.500 dokter akan dikirim untuk belajar dengann anggaran Rp390 miliar.

"Kalau tidak, enggak ada gunanya. Semua akan berkumpul di kota besar," ujar Untung.

sumber: http://finansial.bisnis.com

Pelaku industri alat kesehatan menilai kebijakan pemerintah terkait tingkat kandungan dalam negeri pada produk alat kesehatan sama sekali tidak berjalan walaupun pengusaha telah menaati ketentuan tersebut.

Budi Sanyoto, Direktur Operasional PT Sugih Instrumendo Abadi, produsen alat kesehatan, mengatakan sertifikat TKDN alat kesehatan yang diterapkan oleh PT Sucofindo dan menelan biaya yang cukup tinggi tidak berlaku dalam lelang milik pemerintah.

Untuk satu jenis produk biaya sertifikasi mencapai Rp20 juta. Nyatanya dalam lelang pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan dan lembaga lain seperti BKKBN tidak pernah menerapkan TKDN, ujarnya kepadaBisnis,Minggu (28/6).

Menurutnya, pengusaha telah melayangkan protes kepada PT Sucofindo terkait tidak diberlakukannya ketentuan TKDN dalam lelang milik pemerintah, namun, pemegang lelang berdalih belum ada regulasi teknis terkait TKDN alat kesehatan.

Padahal, sesuai Instruksi Presiden RI No. 2/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dijelaskan pengadaan barang atau jasa pemerintah memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa.

Akibatnya, produsen alat kesehatan yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) dan berjumlah 61 anggota serta memiliki sertifikat TKDN tidak berkenan memperpanjang masa TKDN produk yang telah habis.

Sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo berlaku hanya dua tahun. Konsepnya, bagi yang masa berlaku sertifikatnya telah habis tidak dapat mengikuti lelang proyek pemerintah, namun, di lapangan produsen dalam negeri berhadapan dengan produk impor tanpa TKDN.

Tidak berjalannya ketentuan TKDN pada alat kesehatan, lanjutnya, selain karena belum adanya ketentuan teknis seperti peraturan pemerintah, juga karena Instruksi Presiden RI No. 2/2009 tidak menyebutkan sanksi bagi lembaga pemerintah yang tidak menerapkan TKDN.

Padahal, saat ini sejumlah produsen alat kesehatan dalam negeri telah mampu menyediakan TKDN hingga 53%. Bahkan, sejumlah produsen alat kesehatan dalam negeri merupakan pemasok utama pada alat kesehatan merek global.

Dia mencontohkan, perusahaannya telah membuka pabrik baru di China untuk memasok komponen alat kesehatan ke merek-merek global. Ekspansi ke luar negeri karena pasar dalam negeri dinilai terlalu kecil dan tidak menerapkan TKDN. Saat ini 80% produksi untuk ekspor.

sumber: http://industri.bisnis.com/

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, HM Subuh menegaskan, belum ada kasus MERS CoV (Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus) di Indonesia.

"Seorang pasien, warga Tiongkok di Surabaya yang ramai diberitakan media itu tidak benar. Jangankan terinfeksi, dikatakan suspect pun bukan," kata HM Subuh dalam keterangan pers, di Jakarta, Kamis (25/6).

Alasannya, HM Subuh menyebutkan, pasien pria berusia 37 tahun itu belum pernah ke Korea atau negara-negara di Arab. Selain itu, ia juga tak pernah melakukan kontak fisik dengan pasien MERS.

"Pria berinisial L ini adalah teknisi mesin kapal yang baru datang dari Tiongkok. Waktu tiba di Indonesia, ia memang demam tinggi. Tetapi kemungkinan demam berdarah denque," tuturnya.

Dijelaskan, MERS CoV pertama kali di temukan di Arab Saudi pada 2012. Karena itu, seseorang yang tertular harus memiliki riwayat bepergian dari Arab Saudi.

"Seperti pasien MERS di Korea, yang baru pulang dari Oman dan Qatar. Sedangkan pasien MERS di Thailand adalah warga Oman yang sedang berobat penyakit lain di negara tersebut," ucapnya.

Ditambahkan, orang Indonesia pernah terinfeksi MERS, tetapi kasusnya terjadi pada 2014 lalu. Satu meninggal di Arab Saudi dan satu orang terinfeksi saat umrah dan langsung dirawat hingga sembuh, baru pulang ke Tanah Air.

HM Subuh menegaskan, tidak ditemukan adanya perbedaan genetik MERS CoV di Arab dengan korsel. Artinya, belum terjadi m utasi gen virus. Sehingga penularan virus antar manusia masih perlu penelitian lebih lanjut.

Meski penularannya begitu mudah, yaitu lewat percikan dahat atau kontak fisik dengan pasien MERS, masyarakat diminta tidak boleh terlalu cemas. Asalkan menjaga kebersihan diri dengan rajin cuci tangan dengan sabun.

"Bagi mereka yang sedang umrah, pakai masker jika sedang dalam keramaian, jangan melakukan kontak dengan orang sakit. Jika 14 setelah kepulangan mengalami keluhan batuk, panas dan sesak segera berobat ke dokter. Beritahu dokter baru pulang dari Arab agar segera diambil tindakan selanjutnya," katanya.

Hasil pertemuan dengan badan kesehatan dunia WHO pada 16 Juni lalu, WHO hanya meminta setiap negara meningkatkan kehatian-hatian. WHO tak merekomendasikan pembatasan perjalanan dan perdagangan ke negara yang terjangkit.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk penvegahan, disebutkan, pemantauan di pintu masuk negara baik bandara maupun pelabuhan. Begitupun dalam pelayanan kesehatan haji di 13 embarkasi/debarkasi dan 4 embarkasi/debarkasi antara dan 100 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia. (TW)

Setelah kasus MERS-CoV pertama di luar Timur Tengah terkonfirmasi di Korea Selatan dan pertama kali di Asia Tenggara terjadi di Thailand, Indonesia perlu semakin waspada. Kesiapan tenaga kesehatan untuk mencegah penularan dan menangani pasien yang tertular menjadi kunci ketahanan Indonesia.

Salah satu daerah yang sangat rentan menjadi tempat penularan virus MERS-CoV dari luar negeri adalah Jakarta. "DKI berpotensi besar. Hal itu bisa dilihat dari jumlah perjalanan ke Arab Saudi melalui Cengkareng (Bandara Soekarno-Hatta)," kata Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof Dr Sulianti Saroso, Fatmawati, saat membuka seminar "MERS-CoV Update bagi Petugas Kesehatan Se-DKI Jakarta", Rabu (24/6), di Jakarta.

Seminar diselenggarakan RSPI Prof Dr Sulianti Saroso serta dihadiri dokter dan tenaga kesehatan lain dari seluruh DKI Jakarta. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan tenaga kesehatan se-DKI Jakarta terhadap MERS-CoV, termasuk langkah-langkah jika seorang pasien diduga terinfeksi virus tersebut.

Fatmawati mengatakan, RSPI Prof Dr Sulianti Saroso sebagai pusat rujukan nasional untuk penyakit infeksi sudah siap siaga menghadapi kemungkinan penularan MERS-CoV sejak virus pertama kali ditemukan di Arab Saudi. Hal ini mengingat banyak warga negara Indonesia pergi ke negara tersebut, antara lain untuk ibadah haji dan umrah.

Pihak RSPI pun sudah memperkuat para anggota staf dari garda terdepan hingga penanganan terakhir pasien. Salah satunya melalui simulasi kedaruratan jika terjadi wabah infeksi setiap enam bulan sekali. "Mulai dari petugas keamanan, operator telepon, petugas registrasi, para dokter, perawat, hingga petugas kebersihan, semua sudah tahu prosedurnya," ujar Fatmawati.

RSPI sudah berpengalaman merawat pasien diduga MERS-CoV. Pada 2014, terdapat 12 orang diduga terinfeksi MERS-CoV dan semuanya dinyatakan negatif. Kemudian, tahun ini, RSPI menangani lima pasien. Empat orang dinyatakan negatif, sedangkan satu pasien masih menunggu hasil uji laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasien laki-laki berusia dua tahun ini masuk ke ruang isolasi di RSPI Prof Dr Sulianti Saroso sejak Senin lalu. Pasien ini adalah orang pertama di Indonesia yang diduga tertular MERS-CoV dari Korea Selatan. Para terduga sebelumnya yang dirawat RSPI dan sudah dinyatakan negatif MERS-CoV memiliki riwayat perjalanan ke Timur Tengah.

Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Prof Dr Sulianti Saroso, Rita Rogayah, yakin RSPI mampu mencegah penularan penyakit pada orang-orang di kawasan RSPI karena Indonesia sudah lebih waspada. Seperti diberitakan, MERS-CoV menyebar di area rumah sakit di Korea Selatan, dari pasien di satu ruangan ke pasien di ruangan lain. "Mungkin penduduk Korea Selatan yang beribadah ke Arab Saudi sedikit sehingga tidak menyangka dan pemerintah di sana kurang siap," ujar Rita.

Hingga 22 Juni, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan kasus MERS-CoV di Korea Selatan mencapai 171 kasus positif dengan angka kematian 27 kasus. Di Thailand, satu kasus positif dilaporkan pada 18 Juni. Sementara itu, menurut data global WHO hingga 19 Juni, terdapat 1.338 kasus positif dengan kematian mencapai 475 kasus.

MERS-CoV (Sindrom Pernapasan Timur Tengah) merupakan penyakit akibat virus korona baru (novel corona virus) yang menyerang saluran pernapasan dan menimbulkan gejala ringan hingga berat dengan masa inkubasi 2-14 hari. Penyakit bisa semakin parah jika penderita memiliki penyakit penyerta (komorbid), seperti penyakit paru kronik dan penyakit jantung kronik.

Virus MERS-CoV yang baru pertama kali ditemukan di Arab Saudi pada 2012 stabil pada suhu 20-40 derajat celsius dan kelembaban rendah. Virus ini berbeda dengan virus SARS yang juga tergolong virus korona dan mampu menimbulkan pneumonia berat.

sumber: http://print.kompas.com/

Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama di bidang kesehatan. Salah satunya untuk mencegah penularan penyakit berbahaya yang telah merambah dunia, seperti virus Ebola dan MERS.
Menteri Pertahanan mengatakan, kerja sama itu meliputi sertifikasi kesehatan sarana prasarana Kemhan dan TNI dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Termasuk juga, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan IPTEK di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Serta memperkuat kapasitas deteksi dan respon terhadap bahaya di bidang Kimia, Biologi, Radiasi, Nuklir, Eksplosif (KBRNE) aspek kesehatan untuk pertahanan negara," kata Ryamizard, di sela penandatanganan kerja sama, di kantor Kemenhan, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Keduanya juga menjalin kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang berwawasan kebangsaan, akreditasi kelas rumah sakit, penyelenggaraan penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan dengan melibatkan institusi territorial.

Tidak hanya itu, namun juga disepakati kerja sama pengembangan kesehatan matra, penyelenggaraan bantuan kesehatan pada daerah bermasalah kesehatan, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), krisis kesehatan dan bencana, perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi bidang kesehatan nasional yang tekait bidang pertahanan negara.

"Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kesehatan di lingkungan Kemhan dan Kemenkes dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai potensi dan kekuatan pertahanan negara," kata Ryamizard.

Menurut dia, kesepakatan bersama antara Kemenhan dan Kemenkes ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara dan berdampak positif bagi peningkatan ketahanan nasional. Kerja sama itu merupakan langkah menuju terciptanya sinergitas kedua kementerian dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara di bidang kesehatan.

Ryamizard mengatakan, meluasnya penyakit menular Ebola dari Afrika dan MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome)--CoronaVirus dari Timur Tengah--telah menimbulkan keresahan masyarakat dunia sehingga harus menjadi peringatan dan kewaspadaan bersama.

"Setiap penyakit yang mewabah dan dapat menyebabkan kematian, lambat laun tetapi pasti, akan mengganggu ketahanan suatu negara," ujarnya.

Dalam menghadapi ancaman nyata di bidang kesehatan, leading sector dalam penelitian, pencegahan dan penanggulangannya ada pada Kemenkes dibantu kementerian dan lembaga lainnya sebagai unsur pendukung.

"Jika ancaman nyata ini sudah mengganggu sistem pertahanan negara, maka Kemenhan harus ikut bertanggungjawab," kata Menhan.

Selama ini, tambah dia, Kemenhan dan Kemenkes telah melakukan langkah-langkah antisipasi keberadaan setiap wabah yang sedang terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Langkah itu termasuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan penyakit menular lainnya.

Kemenhan dan TNI memiliki fasilitas kesehatan baik infrastruktur, peralatan maupun tenaga kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter di bidang kesehatan.

Menkes Nila F Moeloek mengatakan, kesepakatan bersama ini mempunyai arti yang sangat strategis dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama, untuk itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dari Kemenhan.

Selain itu, ini merupakan upaya bersama dalam penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan kesehatan prajurit TNI serta keluarganya dan masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, rawan bencana, rawan konflik, terpencil, kepulauan dan pulau-pulau terluar.

"Saya berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk prajurit TNI dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu," tuturnya.

sumber: http://nasional.kompas.com/

Data dari Universitas Indonesia menyatakan setiap hari sekitar 500 orang meninggal dunia di Indonesia dengan perincian data terakhir jumlah korban laki-laki 100.680 jiwa dan perempuan 89.580 orang dengan total 190.260 per tahun (2010).

Namun, penyebab kematian tersebut justru dinikmati oleh masyarakat luas tanpa disadari, padahal kejadian tersebut bisa dibilang seperti senjata pemusnah massal yang legal. Senjata itu akrab disebut "rokok". Baik perokok aktif maupun pasif, sama-sama menderita.

Fakta menunjukkan tren merokok makin meningkat setiap tahunnya, sekitar 20 persen terus meningkat. Seiring dengan peningkatan tersebut bermunculan penyakit yang erat dekat dengan kematian.

Pakar pengendalian konsumsi tembakau Hasbullah Thabrany menyebutkan sebanyak 70 persen perokok aktif di Indonesia adalah pada kategori remaja.

"Perokok mayoritas adalah remaja pada usia 16--26 tahun. Oleh karena itu, merupakan target dari konsumsi rokok," kata Hasbullah.

Ia berdiskusi tentang konsumsi rokok yang makin meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut akan berdampak pada kesehatan pada usia produktif.

"Menurut data, konsumsi rokok meningkat sekitar 20 persen per tahunnya di Indonesia," tuturnya.

Selain itu, mayoritas konsumen rokok selain kategori remaja adalah pada golongan dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah.

Ia berpendapat bahwa hal itu terjadi karena rata-rata konsumen rokok dengan keadaan ekonomi menengah ke atas sudah mengetahui dampak buruk dari merokok.

"Selain buruk pada kesehatan, secara otomatis juga bisa menambah beban biaya kesehatan sehingga orang kaya sudah memahami masalah ini terkait dengan gaya hidup sehat," kata Hasbullah.

Kemudian, orang dengan ekonomi menengah ke bawah kebanyakan tidak bekerja kantoran sehingga kesempatan merokok lebih besar.

"Ini memprihatinkan karena konsumsi pada remaja dan rakyat miskin akan terasa langsung dampaknya setelah 20 tahun kecanduan rokok, saya kira semua sudah tahu apa bahaya merokok," ujarnya.

sumber: http://www.beritasatu.com/

Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI menegaskan tidak ada pasien MERS-CoV di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul dirawatnya pasien berkewarganegaraan Tiongkok (L/37 tahun) di RSUD dr Soetomo Surabaya, Jawa Timur yang sebelumnya dicurigai terjangkit virus MERS-CoV.

Berdasarkan pemantauan tim medis, pasien tersebut telah mengalami perbaikan klinis, tidak demam dan tidak sesak pada hari ke-3 sejak dimulainya gejala.

"Hasil pemeriksaan lab lebih mengarah ke demam berdarah, buka MERS-CoV," kata Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, M Subuh saat dihubungi Beritasatu.com, Jakarta, Kamis (18/6).

Dalam informasi yang disampaikan Pusat Komunikasi Publik Kemkes, hasil pemeriksaan rontgen pasien juga tidak mendukung ke arah pneumonia. Pasien juga tidak‎ ada riwayat perjalanan ke daerah terjangkit MERS-CoV di Jazirah Arab maupun Korea Selatan, serta tidak ada riwayat kontak dengan penderita MERS-CoV.

Pasien tersebut mulai sakit pada 14 Juni 2015, dengan gejala demam (suhu >39˚C) dan sesak nafas. Pasien berobat ke RS PHC Surabaya dengan diagnosa awal suspect SARS, diagnose sekunder immunocompremise, dan diagnosa banding adalah DBD.‎ TPada 16 Juni 2015, pasien dirujuk ke RSUD dr Soetomo. Pada 17 Juni 2015, kondisi umum pasien berangsur membaik.

sumber: http://www.beritasatu.com/

Menteri Kesehatan (Menkes) Prof. Nila F Moeloek meluncurkan tiga sistem pelayanan farmasi dan alat kesehatan (Faralkes) online, Selasa (16/6/2015).

Dengan sistem online tersebut, interaksi tatap muka dalam pemberian pelayanan publik akan berkurang, sehingga aksi korupsi, kolusi dan nepotisme di Kementerian Kesehatan khususnya di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat dicegah sejak awal.

Dalam sambutannya, Menkes mengatakan di era reformasi birokrasi, keterbukaan informasi publik, kemajuan Iptek, globalisasi, serta tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, harapan akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih terus meningkat.

"Dalam mengelola perizinan alat kesehatan yang memerlukan konsistensi, efisiensi, akurasi, simplisitas dan koordinasi lintas sektor, Kementerian Kesehatan berkewajiban menerapkannya dengan baik," tegas Menkes.

Peluncuran Faralkes online itu ditandai dengan ditekannya tombol sirene yang dilakukan Menkes dengan didampingi Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan beberapa staf kementerian yang mewakili menteri terkait.

Penekanan tombol sirene tersebut menandakan Faralkes online resmi diluncurkan ke masyarakat melalui jaringan internet.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang, menerangkan sistem Faralkes yang diluncurkan adalah "Track & Trace System e-Regalkes".

Artinya, sistem pembayaran dilakukan dengan metode e-Payment dan pelayanan surat keterangan dilayani online melalui e-Suka.
Melalui sistem Track & Trace System e-Regalkes, dapat dilacak dan ditelusuri tahapan proses evaluasi sertifikasi atau perizinan yang sedang berlangsung. Sistem ini terkoneksi dengan portal Indonesia National Single Window (INSW) yang akan memfasilitasi perdagangan, baik ekspor dan impor.

Dengan sistem ini, pemohon dapat memantau proses perizinannya sesuai janji layanan.
"Target Faralkes ada pada sistem pelayanan kesehatan. Jika berbicara pelayanan kesehatan tentunya mengikuti pelayanan pusat tingkat satu, provinsi, daerah, puskesmas hingga tingkat bawah. Di mana sosialisasinya sudah melalui berbagai cara. Hal ini dilakukan karena sistem ini penggunanya adalah mereka. Targetnya adalah pelaku usaha industri alat kesehatan dan industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Sosialisasinya dilakukan secara bertahap sejak Februari 2015 dan sudah 100 persen kami lakukan," terang Maura Linda Sitanggang.

Sementara itu, sistem E-Payment Faralkes adalah sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara online yang terkoneksi dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) milik Kementerian Keuangan.

Dengan sistem ini, stakeholder dapat melakukan pembayaran PNPB pada bank yang telah bekerjasama dengan Kemenkes melalui ATM, Internet Banking dan EDC yang telah diakui Bank Indonesia sebagai dukungan terhadap program e-Money.

Sistem E-Payment akan memudahkan proses pembayaran dengan mengganti sistem pembayaran secara manual. Sebelumnya, pembayaran PNBP harus dilakukan pada bank yang ditunjuk dengan terlebih dahulu dengan mengisi formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Sementara untuk sistem e-Suka Faralkes, sistem ini mengatur pelayanan surat keterangan secara online, yang diterapkan sebagai upaya mempercepat waktu layanan surat keterangan yang dibutuhkan, terutama dalam ekspor-impor alat kesehatan dan PKRT.

Sistem ini merupakan salah satu upaya Kemenkes untuk memperpendek dwelling time proses ekspor-impor guna mendukung dunia usaha melalui cost reduction.
Kementerian Kesehatan pun sejak tahun 2010 telah membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) yang menghimpun seluruh pelayanan publik yang ada di kementerian.
Layanan publik yang dilayani dalam bidang Alkes dan PKRT antara lain izin penyalur alat kesehatan, izin produksi Alkes dan PKRT, izin edar Alkes dan PKRT, pemberian Certificate of Free Sales (CFS), serta surat keterangan Alkes dan PKRT.

"Hal ini dilakukan agar lebih transparan dan akuntabel. Dahulu pembelian dilakukan melalui tender dengan cara elektronik. Saya pikir ini lebih baik. Dengan dunia IT, sekarang kita bisa berubah, bagaimana akses dan lain sebagainya bisa langsung dilihat. Etos kerja di Kementerian Kesehatan dapat lebih meningkat. Harapannya ini bisa diikuti Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang lain," tutup Nila F Moeloek.

sumber: http://www.tribunnews.com/