BPJS Kesehatan: Gandeng ICMI untuk Promotif dan Preventif

3marBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk mengembangkan kegiatan promotif dan preventif. Dua cara itu diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, sebagai salah satu keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Jika masyarakat sehat maka biaya progran JKN bisa dikendalikan," kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dalam seminar bertema "Model dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Promotif Preventif" di kantor pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, Sabtu (28/2).

Fachmi Idris menjelaskan, kerja sama dengan ICMI akan melibatkan para "Duta Promotif Preventif" dari BPJS Kesehatan yang bertugas memberi edukasi dan melakukan sosialisasi kepada peserta secara langsung mengenai pentingnya menjaga kesehatan.

Para Duta tersebut juga ikut memonitoring pelaksanaan program pada peserta binaan, agar hasilnya bisa tercapai sesuai harapan."Program promotif dan preventif ini sangat penting untuk menjaga peserta yang sehat tetap sehat, dan peserta yang sakit tidak bertambah parah. Demi keberlangsungan program JKN," ujarnya.

Sementara Ketua Presidium ICMI, Sugiharto mengatakan, kegiatan promotif dan preventif nantinya akan dimasukkan dalam program satu desa satu BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yang dikembangkan ICMI.

"Kami akan mendorong para santri di desa untuk membantu BPJS Kesehatan untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Sehingga nantinya semakin banyak orang sehat yang membantu orang sakit," ujar Sugiharto.

Pada tahap awal, lanjut Sugiharto, Duta Promotif Preventif BPJS Kesehatan akan dikolaborasikan dengan program satu desa satu BMT untuk memberdayakan 50 desa di Jawa Barat. Jika program ini berhasil maka bisa diaplikasikan ke desa lain di Indonesia. (TW)

{jcomments on}

Masyarakat Belum Sepenuhnya Memahami Pentingnya K3

Sosialisasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilakukakan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri pada Car Free Day (CFD) yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Hal ini dilakukan karena tingginya kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia, 103 ribu kasus per tahun dengan angka kematian 8 orang per hari .

Dalam CFD Minggu (1/3)tersebut, tema K3 yang dikampanyekan adalah safety is my life."Hari ini Kemnaker sengaja melakukan kampanye mengenai K3 kepada masyarakat. Tadi jalan dari Monas sampai ke Bundaran HI kemudian tadi ada demo dari beberapa teman yang menggunakan metode dan perlengkapan K3 di ketinggian dengan baik," kata Hanif.

Selama ini, lanjutnya, masyarakat belum sepenuhnya memahami arti pentingnya K3. "K3 merupakan instrumen penting dan harus menjadi gaya hidup bagi masyarakat di lingkungan kerjanya. Kami ajak masyarakat untuk bersama-sama menggelorakan K3 di semua sektor pekerjaan, dari berangkat sampai pulang kerja intinya selamat dan sehat," kata Hanif.

Hanif menambahkan, saat ini tingkat kecelakaan kerja di Indonesia tinggi mencapai sekitar 103 ribu per tahun."Kondisi ini sangat memperihatinkan, pekerja yang meninggal dunia mencapai 2.400 dari 103 ribu angka kecelakaan kerja per tahun. Kalau dihitung rata-rata per hari ada delapan orang meninggal dunia karena kecelakaan kerja," jelas Hanif.

Oleh karena itu, Hanif menginstruksikan kepada perusahaan yang tersebar di Indonesia untuk sesegera mungkin menerapkan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

"Kita minta seluruh perusahaan dan industri menerapkan SMK3. Perusahaan harus memastikan agar K3 bisa terlaksana dengan baik. Kita akan terus awasi dan memberikan pembinaan secara intensif agar industri dapat menerapkan K3 dengan baik," ujar Hanif.

Menurut Hanif, kebanyakan para pekerja Indonesia kurang mementingkan keselamatannya dalam bekerja. Banyak masyarakat mengabaikan keselamatannya saat bekerja, misalnya kalau bekerja helmnya tidak dipakai padahal perusahaan sudah menyediakannya, seharusnya pekerja wajib memakai itu.

Ia mengingatkan, jangan sampai masyarakat Indonesia terus berperilaku seperti itu." Kita ingin menanamkan kesadaran masyarakat tentang K3 sebagai safety in my life," tegasnya.

Oleh karena itu, Hanif berharap kepada segenap masyarakat luas untuk bersama-sama berperilaku sehat dan membudayakan K3 di tempat-tempat mereka bekerja. Penerapan K3 di lingkungn kerja baik di kawasan industri maupun perusahaan mutlak diperlukan lantaran selain untuk melindungi keselamatan dan kesehatan bagi pekerja, juga dapat menekan kerugian yang diakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menunjang tercapainya produktifitas produksi.

"Dewasa ini penerapan K3 tidak hanya diperlukan di tempat kerja saja. K3 perlu dibiasakan mulai di rumah tangga, sekolah tempat kerja. Ini yang kami kampanyekan ke masyarakat," kata Hanif seraya menambahkan kecelakaan yang dialami pekerja tidak hanya menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat menganggu proses secara menyeluruh.

sumber: http://poskotanews.com/

 

Ikatan Apoteker: Kemenkes Perlu Audit Layanan Kesehatan

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) menilai perlu dilakukan audit layanan kesehatan khususnya di rantai distribusi dan rumah sakit menyusul tewasnya dua pasien di RS Siloam Karawaci.

Sekretaris Jenderal IAI, Noffendri, mengatakan proses audit tersebut perlu dilakukan dan menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan mengingat dari sisi produksi telah dilakukan berdasarkan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) yang berstandarisasi internasional.

"Proses audit layanan kesehatan khususnya dirantai distribusi dan rumah sakit ini perlu dilakukan. Kami sebagai apoteker sangat mengetahui, proses produksi dilakukan dengan amat ketat. Jangankan isi kemasan, untuk warna kemasan saja pengawasannya begitu ketat. Artinya dari sisi produksi seharusnya tidak ada masalah," katanya, Kamis (26/2/2015).

Dia mengatakan, produksi farmasi Indonesia sudah diakui secara Internasional. Selain itu, lanjutnya, pengawasan BPOM terhadap CPOB selama ini dilakukan secara ketat dan pengecekan rutin dua tahun sekali.

"Itu semua (pengawasan BPOM) didokumentasikan dan mudah ditelusuri, mulai dari impor bahan baku hingga pengujiannya," jelasnya.
Noffendri juga menilai peristiwa yang terjadi di RS Siloam Karawaci tersebut tidak terkait adanya kemungkinan sabotase karena persaingan bisnis. "Kita asumsikan saja 90 persen sudah ditarik dari peredaran dan 10 persennya sudah digunakan. Satu batch berisi 13 ribu ampul, namun mengapa hanya dua ampul yang bermasalah, dan lainnya tidak? Jika ini soal sabotase, pasti tidak hanya dua ampul, namun pasti dalam jumlah besar," ujarnya.

Terkait dugaan tertukar atau kemiripan label, menurut dia juga hal yang mustahil. Menurut dia, label obat berbentuk print out kemasan bukan berupa label bentuk tempel. Dugaan adanya mix up dalam produksi, lanjutnya, juga terbilang janggal, karena dalam produksi obat, ada proses clearance. "Apalagi industri sebesar Kalbe, mereka pasti amat concern terhadap proses tersebut," tegasnya.

Noffendri mensinyalir ada upaya penggiringan opini untuk menumpukan kesalahan pada sistem produksi, "saya melihat ada upaya kesana," ujarnya.
Dua hari setelah peristiwa meninggalnya dua pasien RS Siloam Karawaci, pihak rumah sakit menyatakan langkah mereka sudah sesuai SOP, "masa baru dua hari sudah menyatakan SOP benar, padahal pemeriksaan belum dilakukan saat itu," katanya. IAI berharap BPOM melakukan audit dan bersikap fair.

sumber: http://www.tribunnews.com/

 

Hipertensi Penyebab Tertinggi Gagal Jantung

25feb15-1Jangan pernah abaikan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi yang tak terkontrol dapat menimbulkan gagal jantung. Kondisi dimana jantung tidak cukup memompa darah ke seluruh tubuh.

"Dari pengalaman selama ini, gagal jantung paling banyak disebabkan oleh hipertensi. Tapi tak banyak orang yang abai masalah ini, " kata Dicky Hanafy, dokter spesialis jantung dan pumbuluh darah Rumah Sakit Bunda Jakarta, di Jakarta, Selasa (24/2).

Karena itu, lanjut dr Dicky dalam seminar bertajuk " "Living with Heart Disease", penting bagi seseorang yang mempunyai riwayat hipertensi, jantung dan stroke dalam keluarga untuk memeriksakan secara rutin tekanan darahnya. Jika kondisinya sudah masuk pra-hipertensi harus melakukan perubahan gaya hidup.

"Tekanan darah 120/80 sebenarnya sudah masuk pra-hipertensi. Meski belum kelihatan ada gejala, jika sudah dalam kondisi ini, harus melakukan perubahan gaya hidup yang mengkonsumsi makanan sehat, olahraga, hindari stress, rokok dan minuman keras," ujarnya.

Ditambahkan, gagal jantung dapat disebabkan faktor lain seperti kelainan otot jantung, kelainan katup jantung dan kelainan irama jantung. Selain itu, kelainan paru kronis juga dapat menimbulkan gagal jantung karena sirkulasi darah saling berhubungan.

"Ada beberapa gejala yang timbul akibat gagal jantung, antara lain merasa cepat lelah karena jantung tidak memompa dengan baik, sesak napas saat beraktivitas dan terbangun di malam hari akibat kesulitan bernafas," tuturnya.

Ditambahkan, saat terbaring telentang, penderita gagal jantung kerap merasa tidak mendapat cukup udara. Gejala lainnya berupa pembengkakan pada tungkai dan napsu makan berkurang karena terlalu banyak cairan dalam tubuh.

{jcomments on}

TB Banyak Ditemukan di Lapas/Rutan

24feb15Penyakit tuberkulosis (TB) ternyata paling banyak ditemukan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Hal itu bisa terjadi sebagai dampak dari sesaknya penghuni di kedua tempat tersebut.

"Orang di penjara biasanya mudah stress. Orang stress daya tahan tubuhnya rendah. Kena percikan ludah dari penderita TB sedikit saja, kumannya langsung menular," kata Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Sigit Priohutomo di Rutan Cipinang, Jakarta, Selasa (24/2).

Hadir dalam kesempatan itu Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana, Kementerian Hukum dan HAM, Nugroho dan Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Asep Sutarda.

Untuk itu, lanjut Sigit, program eliminasi TB sejak tahun lalu difokuskan di rutan maupun lapas. Dari 382 lapas/rutan yang ada di Indonesia, sudah ada 251 lapas/rutan yang mendapat intervensi penanganan TB.

"Biasanya penyakitnya sudah komplikasi dengan penyakit lain seperti TB dengan Hiv/Aids, TB dengan hipertensi atau TB dengan diabetes. Semua diobati sesuai indikasinya," tutur Sigit Priohutomo.

Sigit mengakui bukan perkara mudah mengobati pasien TB. Karena butuh ketekunan minum obat rutin hingga 6 bulan nonstop. Biasanya, pasien berhenti di bulan kedua, karena merasa kondisi kesehatannya membaik dan ditunjang rasa bosan minum obat terus menerus.

"Begitu berhenti minum obat, kuman jadi resisten atau kebal. Sehingga butuh obat baru TB yang lebih kuat dan waktunya lebih lama," kata Sigit.

Ia mencontohkan pengobatan TB normalnya selama 6 bulan. Jika kuman sudah resisten, diganti obat lain dengan waktu pengobatan diperpanjang menjadi 1,5 tahun.

Jika menggunakan obat suntik yang biasanya selesai dalam kurun waktu 2 bulan. Jika sudah resisten pengobatan dengan suntik diperpanjang menjadi 6 bulan.

"Kalau sudah resisten, biaya pengobatannya jadi mahal. Karena harga obat baru lebih mahal dibandingkan obat TB lama. Waktunya pun jadi lebih lama. Kenaikan biayanya jadi berlipat-lipat," ujar Sigit.

Kepala Rutan Cipinang, Asep Sutarda mengakui adanya over kapasitas di setiap lapas/rutan. Di Rutan Cipinang sendiri, kelebihan kapasitas itu mencapai 302 persen.

"Kapasitas Rutan Cipinang yang seharusnya dihuni sekitar 1000 orang, kini menjadi 3 ribu orang. Bisa dibayangkan bagaimana sesaknya di rutan," kata Asep.

Ditambahkan Asep, penyakit tertinggi yang ada di Rutan Cipinang selain TB juga ada HIV, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), hepatitis, hipertensi, dan penyakit kulit.

"Tahun 2014 ada 42 kematian di Rutan Cipinang. Faktor penyebabnya komplikasi penyakit TB dengan HIV. Ada karena Ispa dan hepatitis," kata Asep menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Bank Dunia: Pelayanan Kesehatan di Indonesia Memprihatinkan

Bank Dunia mengatakan bahwa penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sebuah langkah maju yang penting dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi kerentanan kemiskinan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah terkait kesehatan.
Adapun hal tersebut, antara lain fasilitas kesehatan dan akses untuk mendapatkannya. Selain itu, ketersediaan tenaga ahli dalam bidang kesehatan yang dinilai masih minim.

Kepala Tim Bank Dunia yang menangani masalah isu kesejahteraan sosial di Indonesia, Cristobal Ridao Cano mengatakan bahwa negara ini memerlukan pelayanan kesehatan yang memadai.

"Fasilitas kesehatan belum dilengkapi pelayanan dasar secara baik terutama di Indonesia Timur, misalnya imunisasi rutin bayi, pemeriksaan kehamilan dan pelayanan kebidanan," ungkap Cristobal di Kantor Bank Dunia, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2015.

Selain itu, lanjutnya, akses kesehatan memang sudah meningkat tetapi tetap menjadi tantangan serius di beberapa daerah khususnya Indonesia bagian timur. "Di Indonesia Timur banyak warga yang pergi lebih dari 20 kilometer bahkan di atas 30 kilometer untuk akses kesehatan terdekat," jelasnya.

Menurut dia, fasilitas puskesmas tidak memiliki sarana pelayanan dasar, seperti perawatan kehamilan dan imunisasi anak. "Oxytocin juga tidak tersedia, lalu lebih dari 20 persen puskesmas di Papua, Papua Barat dan Maluku tidak punya vaksinasi yang baik, apakah itu DPT, Polio dan BCG," terangnya.

Dia pun menegaskan, tenaga profesional di bidang kesehatan memang sudah diperkuat tetapi kebanyakan hanya berada di Pulau Jawa. Dan berdasarkan penemuannya, kebanyakan pekerja kesehatan yang di daerah tidak mempunyai keterampilan yang memadai.
"Tenaga profesional sudah diperkuat tapi kurangnya keterampilan menjadi masalah," ucapnya.
Akibat dari pelayanan yang kurang memadai tersebut, berdasarkan hasil penemuannya maka didapat angka kematian Ibu melahirkan tetap tinggi. Kemudian, sebanyak 37 persen balita bertubuh kecil masih ditemukan dan ini sama sekali tidak ada perubahan.
"Kematian Ibu melahirkan dan angka malnutrisi pada anak yang cukup tinggi ini relatif terhadap tingkat pendapatan di Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, dia dengan UHC (Universal Health-Care Coverage) ingin mengajak pemerintah Indonesia melakukan sosialisasi kampanye kesehatan publik, juga kampanye tidak merokok agar semua penduduk terlindungi.
"Perlu sosialisasi agar masyarakat berkontribusi. Dengan fasilitas kesehatan yang lengkap maka tingkat kematian akan turun, " kata dia..

sumber: http://bisnis.news.viva.co.id/

 

BPOM Beri Sanksi Kalbe Farma

20febBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membekukan sementara izin produksi dan edar Buvanest Spinal buatan Kalbe Farma, menyusul meninggalnya dua pasien di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang, akibat penggunaan obat anestesi tersebut.

Ampul Buvanest yang seharusnya berisi Bupivacanie untuk anestesi justru berisi asam traneksamat, bahan baku obat injeksi penghenti atau mengurangi perdarahan.

"Dari hasil investigasi terbukti telah terjadi kekeliruan dalam ampul Buvanest yang tak sesuai label," kata Kepala BPOM Roy Alexander Sparingga dalam penjelasan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (18/2).

Hadir dalam kesempatan itu Menkes Nila FA Moeloek, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes, Akmal Taher, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Maura Linda Sitanggang.

Roy menambahkan, pihaknya menginstruksikan sejumlah hal kepada perusahaan farmasi tersebut. Pertama, Kalbe Farma diinstruksikan menarik seluruh produk produk Buvanest Spinal, tak hanya pada batch tertentu.

Kedua, lanjut karena izin edar dicabut dengan sendirinya produksi juga dihentikan. Enam line produksi di pabrik Kalbe yang dipergunakan untuk produk Buvanest sudah disegel.

Ketiga, Badan POM membekukan izin peredaran kedua produk obat tersebut. Lanjut atau tidaknya izin produksi, diputuskan nanti berdasarkan hasil investigasi lanjutan.

Selain itu, Badan POM juga mengirimkan surat edaran ke rumah sakit di seluruh Indonesia dan kolegium dokter spesialis anestesi agar tidak menggunakan kedua obat tersebut.

"Proses investigasi sendiri belum rampung. Nanti, kalau sudah rampung baru bisa diputuskan kebijakan lanjutan yang akan dilakukan pada kasus ini," tambah Roy.

Ditanyakan kasus lain yang mungkin terjadi karena produksi dalam satu batch ada sebanyak 26 ribu ampul, Menkes Nila Moeloek mengaku dirinya belum menerima laporan pasien lain yang mengalami kematian akibat penggunaan Buvanest Spinal. "Belum ada kasus lain," kata Menkes.

Ditanya soal prosedur rumah sakit, Dirjen BUK Akmal Taher menjelaskan, pihaknya sudah melakukan investigasi ke rumah sakit Siloam Karawaci. Pihaknya belum menemukan ketidaksesuaian prosedur dalam kasus tersebut.

"Dokternya punya izin praktik, begitupun proses penyimpanan obat sesuai prosedur. Tak ada yang salah dalam proses pengobatannya," kata Akmal.

Roy menambahkan, pihaknya telah melakukan pengujian atas sisa bahan anestesi sebanyak 1 miligram, yang dipergunakan dalam proses pengobatan di RS Siloam.Hasil penelitian menunjukkan ada ketidaksesuaian isi.

Diceritakan kronologi meninggalnya dua pasien tersebut bermula pada tanggal 11 Februari 2015, kedua pasien mendapatkan injeksi Buvanest Spinal. Satu pasien mendapat injeksi Buvanest untuk tindakan Sectio Caesarea (operasi caesar).

Sedangkan, satu pasien lain terkait dengan kasus urologi, di mana yang bersangkutan sedang melakukan cek kandung kemih lewat uretra. Setelah pemberian injeksi tersebut, kedua pasien mengalami kejang dan panas. Sumber lain juga mengatakan pasien mengalami gatal-gatal.

Kemudian, pasien mendapatkan perawatan intensif di ICU. Kurang dari waktu 24 jam, pada 12 Februari 2015, kedua pasien meninggal. Untuk pasien operasi caesar, diketahui sang bayi selamat. Pada tanggal 12 Februari itu pula, Kalbe Farma menarik 2 produk yakni seluruh batch Buvanest Spinal 0,5 persen Heavy 4 ml dan Asam Tranexamat Generik 500 mg/Amp 5 ml dengan nomor batch 629668 dan 630025. (TW)

{jcomments on}

BPJS Kesehatan: Mulai Maret, Seluruh Peserta Mendapat KIS

Mulai Maret 2015, kartu BPJS Kesehatan akan berganti nama menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pada tahap awal, pergantian kartu baru diperuntukan bagi peserta Penerima Biaya Iuran yang berjumlah 86,4 juta orang.

"Selain PBI, peserta BPJS Kesehatan yang mendaftar pada Maret akan langsung mendapat kartu baru," kata Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris usai penandatanganan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Jakarta, Selasa (17/2). Hadir dalam kesempatan itu Kepala LKPP, Agus Rahardjo.

Kerja sama dengan LKPP, dijelaskan Fachmi, khususnya dalam lelang pembuatan kartu KIS sesuai dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang mencapai lebih sari 133 juta orang. Lelang pekerjaan oleh LKPP dilakukan, karena harganya bisa lebih murah hingga separo dari harga pasaran.
Ditanyakan citra pemegang KIS adalah orang miskin, Fachmi berharap hal itu tidak terjadi lagi. Pemegang KIS adalah seluruh peserta program JKN.
"Hanya ganti nama saja, karena baik ukuran maupun bentuk kartunya sama. Kartu lama masih bisa dipakai. Tanpa kartu pun bisa berobat asalkan hapal nomor kependudukan," ujarnya.

Untuk mempercepat proses pencetakan dan distribusi, Agus Rahardjo menjelaskan, pencetakan kartu akan dilakukan per region. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses pendistribusian kartu. (TW)

{jcomments on}