Dalam memperingati hari Tuberculosis (TB) sedunia, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan bahwa penuhnya rumah sakit merupakan satu indikator yang buruk dari kesehatan lingkungan sekitarnya.

"Kalau suatu rumah sakit (RS) penuh pasien maka bisa dipastikan lingkungan di daerah tempat RS itu buruk," kata JK dalam pidatonya memperingati hari Tuberculosis sedunia di Istana Wakil Presiden, Selasa (24/3).

JK berpendapat, suatu daerah dapat dikatakan tidak sehat dari lingkungan dari beberapa indikator tertentu. Hal tersebut, katanya, dapat dilihat dari kondisi dan perlakuan masyarakat setempat terhadap sanitasi dan pengairan. Selain itu, bisa terlihat dari bagaimana kondisi selokan di suatu tempat.

Kondisi lingkungan yang tidak sehat bisa turut berdampak pada penyebaran penyakit TB. Oleh karena itu, JK meminta ada usaha yang intensif dalam menjaga lingkungan dan mengubah kebiasaan seseorang sehingga lebih mencintai lingkungan sendiri. JK mengatakan bukanlah suatu contoh yang baik jika seseorang yang kedapatan mengidap penyakit langsung memutuskan konsumsi obat. Upaya preventif dinilai lebih penting dari konsumsi obat secara berlebihan.

Untuk penyelesaian masalah kesehatan dan pemberantasan TB agar lebih intensif, JK meminta kerjasama dengan seluruh pengawas dan petugas kesehatan serta masyarakat. Menurut Kalla, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang aktif dapat memperkecil angka penderita TB di Indonesia.

Dilansir dari situs tbindonesia.or.id, sejak 1997 hingga 2004, puncak pelaporan kasus penderita TB di Indonesia terjadi pada 1996 dan 2001. Pada 2001 tingkat pelaporan kasus TB meningkat dari 43 menjadi 81 per 100.000 penduduk. Menurut data situs, jika dilihat dari usia atau umur, kebanyakan penderita TB berasal dari kelompok lansia, yakni berusia 55 hingga 64 tahun. Sementara itu, tingkat kematian TB rata-rata di Indonesia sebesar 64.000 per tahun atau 175 orang per hari. (utd)

sumber: http://www.cnnindonesia.com

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek menyatakan, tidak ada malpraktik dalam kasus kematian dua pasien pascasuntikan obat anestesi Buvanest Spinal di RS Siloam Karawaci, Tangerang.

"Pemeriksaan oleh Komite Keselamatan Pasien tidak menunjukkan adanya malapraktik, tapi kita tetap memberikan peringatan terhadap rumah sakit tersebut," kata Menkes dalam jumpa pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (23/3).

Peringatan diberikan karena pihak RS Siloam dinilai lambat dalam melaporkan kasus tersebut ke Dinas Kesehatan setempat maupun ke Kementerian Kesehatan.

Namun terkait kasus kekeliruan penyuntikan obat anestesi yang menewaskan dua pasien, Menkes menyatakan tidak ada kesalahan prosedur.

"RS telah memiliki SOP (prosedur standar operasional). Penyiapan obat dan pemberian obat telah dilakukan sesuai dengan SOP," kata Menkes.

Namun untuk mencegah kasus serupa, Kemenkes telah membuat surat edaran ke seluruh RS mengenai perihal tertukarnya isi obat anestesi Buvanest Spinal itu dengan asam traneksamat yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan.

"Sejauh ini, tidak ada laporan kasus serupa dari RS lain di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Akmal Taher menambahkan, pihaknya tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada RS Siloam karena tidak terbukti ada pelanggaran dalam penanganan pasien.

"Sanksi itu diberikan kalau terjadi pelanggaran, jadi kalau tidak terjadi pelanggaran kita tidak bisa menjatuhkan sanksi. SOP sudah ada dan diikuti, kita tidak dapat menjatuhkan sanksi," ujarnya.

Dua pasien di RS Siloam meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan Buvanest Spinal sebelum melakukan operasi.Salah satu pasien perempuan meninggal merupakan pasien untuk operasi caesar sedangkan pasien pria lainnya adalah pasien urologi. (TW)

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparringa meminta pada apotik dan toko obat untuk tidak menyimpan obat suntik buvanest spinal produksi PT Kalbe Farma yang bermasalah. Hal itu untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

"Jika ada apotik atau toko obat yang kesulitan dalam proses pengembalikan buvanest, bisa menghubungi BPOM. Akan kami bantu prosesnya," kata Roy kepada wartawan, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (23/3).

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dan jajaran eselon satu di lingkungan Kemenkes.

Pernyataan Roy disampaikan terkait dengan ucapan ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta bahwa hingga kini masih ditemukan Buvanest Spinal produksi PT Kalbe Farma di pasaran, meski dengan nomor seri yang berbeda.

Padahal, lanjut Marius, BPOM sejak 17 Februari 2015 lalu telah membekukan izin edar Buvanest Spinal buatan PT Kalbe Farma. Itu artinya, obat anastesi tersebut tak boleh ada di pasaran untuk semua produk, tak hanya pada nomor batch tertentu yang terbukti bermasalah.

"BPOM dan Kemenkes harus serius tangani masalah Buvanest bermasalah ini. Jangan sampai kasus seperti meninggalnya dua pasien di rumah sakit Siloam Karawaci terulang lagi," kata Marius dalam sebuah diskusi, pekan lalu.

Untuk itu, Kepala BPOM meminta pada para pihak untuk melaporkan apotik yang masih memiliki stok Buvanest Spinal di gudangnya. BPOM akan menurunkan tim untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Sulit kalau hanya berdasarkan katanya. Kami ingin ada daftar nama-nama apotik yang memang masih menyimpan Buvanest," ucap Roy menegaskan.

Roy menambahkan, pihaknya sejak 18 Maret 2015 lalu telah mengeluarkan sanksi kepada PT Kalbe Farma. Yaitu berupa instruksi untuk menghentikan pendistribusian produk Buvanest Spinal serta menarik produk tersebut yang sudah telanjur beredar di pasaran.

"Kami tidak bisa memberi sanksi pidana atas kasus ini. BPOM tak punya kewenangan itu,"ucap Roy menegaskan.

Hasil investigasi yang dilakukan BPOM dan Kemenkes menunjukkan adanya pencampuran produk. Ampul Buvanest yang seharusnya berisi bupivacaine untuk obat bius, ternyata berisi Asam traneksamat yang merupakan obat untuk mengatasi perdarahan.

Pada 17 Februari 2015, BPOM sebetulnya juga telah membekukan nomor izin edar Buvanest Spinal dan menyegel ruang produksi serta seluruh produk yang diproduksi di line 6. Selain Buvanest Spinal dan Asam traneksamat, masih ada 26 jenis obat yang diproduksi di line tersebut.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan dalam kasus tersebut RS Siloam telah melakukan penanganan sesuai prosedur, baik standard operation procedure (SOP) penanganan obat maupun pelayanan pasien. (TW)

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) menegaskan KPK harus fokus pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Alasannya, ada potensi terjadinya korupsi.

Hal itu disampaikan Bambang saat berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Warga Djakarta (Iwarda) Peduli Indonesia, di Jakarta, Rabu (17/3). Hadir di acara itu dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, Abdul Fickar Hadja dan Ketua Iwarda Peduli Indonesia, Trubus Rahardiansah. Tema diskusi 'Kisruh Antara KPK-Polri Tak Kunjung Usai'

Bambang menuturkan dari sektor pendidikan ada alokasi dana 20 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang memang perlu dikawal agar tidak terjadi penyimpangan. Begitu juga sektor pelayanan kesehatan, dan BPJS berpotensi terjadinya korupsi.

"Namun memang tidak mudah dalam memberantas korupsi, karena terkadang akan menghadapi fight back (serangan balik), sehingga muncul kekisruhan antarlembaga," tutur Bambang.

Menurut dia, ancaman pemberantasan korupsi terjadi karena adanya sistem oligarki yakni, konspirasi, atau sekutu yang melibatkan politisi dan birokrasi. "Sistem oligarki memiliki daya rusak terhadap upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.

Bambang juga mengusulkan dalam pemberatasan korupsi perlu partisipasi masyarakat dengan membangun sistem reward policy atau pemberian hadiah bagi masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi.

"Dengan sistem ini masyarakat diberikan hadiah sebesar 20 persen dari uang yang disita dari koruptor yang dilaporkannya. Jadi melalui sistem ini kita mendorong masyarakat untuk partisipasi dalam pemberantasan korupsi," katanya.

Ketua Iwarda Peduli Indonesia, Trubus Rahardiansah, menyayangkan energi dan konsentrasi aparat penegak hukum, baik KPK dan Polri disedot oleh masalah internal kedua instansi tersebut.

"Penegakkan hukum terhadap pelaku koruptor terancam jalan di tempat, bahkan macet, sehingga ruang gerak koruptor kembali leluasa," papar Trubus. (johara)

sumber: http://poskotanews.com/

Dunia kedokteran semakin maju saja. Berkat Teleradiologi, alat yang dikembangkan VRad (perusahaan telemedicine dari Amerika Serikat), proses diagnosis suatu penyakit dapat diketahui secara akurat dalam waktu kurang dari 1 jam.

"Diagnosis akurat dan cepat sangat diperlukan untuk memastikan pengobatan yang efektif dan segera," kata dr Ivan Rizal Sini dari Rumah Sakit Bunda Jakarta dalam diskusi tentang teknologi Teleradiologi, di Jakarta, Rabu (18/3).

Ivan mencontohkan benjolan yang ada di paru. Belum jelas apakah itu termasuk tumor jinak atau kanker, karena jika dilihat melalui foto rontgen terlihat sangat mirip.

"Lewat teleradiologi, hasil pencitraan atau imaging baik melalui rontgen, computerized tomography (CT) Scan atau MRI (magnetic resonance imaging) bisa diketahui dengan cepat, apakah benjolan tersebut tumor jinak atau kanker," katanya.

Kepastian soal penyakit menjadi penting, lanjut dr Ivan Rizal Sini, karena penanganan dua penyakit itu beda. Jika data sudah memastikan bahwa benjolan tersebut adalah tumor jinak, maka akan dilakukan standar penanganan untuk tumor.

"Salah satu faktor ketidakberhasilan terapi atau terjadinya malpraktik akibat salah diagnosis. Itu karena ada banyaj penyakit yang kondisi maupun gejala-nya terlihat mirip satu sama lain. Untuk itu, kami menilai perlunya teleradiologi bagian dari fasilitas rumah sakit bunda," ujarnya.

Dr Ivan mengakui, pemanfaatan teknologi diagnostik pencitraan seperti teleradiologi ini mempengaruhi biaya pasien. Namun, jika melihat tingkat kecepatan dan keakuratan diagnosis, maka tambahan biaya dalam teleradiologi menjadi terbayarkan.

"Biaya teleradiologi ini sekitar 70-100 dolar Amerika per tindakan. Jika pengobatan menjadi efektif, maka pasien justru lebih hemat karena tidak harus bolak balik ke rumah sakit akibat salah diagnostik," ujarnya.

Ditanyakan apakah teleradiologi ini wajib dilakukan pada seluruh pasien, dr Ivan mengatakan, hanya pada penyakit tertentu saja yang membutuhkan kejelasan.

"Sesuai kebutuhan saja. Jika dokter merasa butuh kejelasan atas kondisi suatu penyakit, baru dilakukan teleradiologi. Itupun kalo pasien mau," ujarnya.

Dr Ivan mengemukakan teleradiologi sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Namun, teknologi teleradiologi yang dikembangkan VRad mampu mendignosa penyakit lebih cepat dan akurat. Untuk stroke, hasilnya diketahui dalam 20 menit, sedangkan trauma dalam tubuh sekitar 12 menit. (TW)

{jcomments on}

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui program Nusantara Sehat akan mengirim ratusan tenaga kesehatan ke daerah perbatasan di seluruh Indonesia. Mereka akan ditempatkan di 120 Puskesmas yang tersebar di 44 kabupaten di 15 provinsi.

"Tahun ini kita fokus kirim tenaga kesehatan ke daerah perbatasan," kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM) Kemenkes, Usman Sumantri di Gedung Pusdiklat Aparatur Badan PPSDM Kesehatan Jakarta, Selasa (17/3).

Dijelaskan, proses rekrutmen tenaga kesehatan telah dilakukan secara online. Saat ini memasuki seleksi tahap kedua. "Cukup banyak tenaga kesehatan yang mendaftar menjadi tim Nusantara Sehat pada angkatan pertama ini," ujarnya.

Disebutkan jumlah pendaftar dari seluruh Indonesia mencapai 6.671 tenaga kesehatan. Dari jumlah itu, yang lolos seleksi sebanyak 630 orang.

"Sebanyak 630 orang itu dipanggil ke Jakarta untuk ikut seleksi tahap II. Nanti kita ambil yang memiliki kompetensi saja, berapapun jumlahnya," ucap Usman.

Usman menjelaskan, mereka akan bekerja secara tim dengan anggota lainnya sebanyak 9 orang.Tenaga kesehatan yang menjadi tim Nusantara Sehat yaitu, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan, tenaga kefarmasian, dan kesehatan masyarakat.

"Mereka akan ditugaskan di wilayah perbatasan selama 2 tahun," tutur Usman Sumantri.

Kemenkes sebenarnya menargetkan sekitar 960 tenaga kesehatan untuk disebar ke beberapa daerah di Indonesia selama 2015 ini. Sebelum diberangkatkan ke daerah, mereka akan diberi pembekalan khusus.

Untuk itu, Kemenkes bekerja sama denganTNI Angkatan Laut untuk memberikan bekal pertahanan selama di laut. Sebab, mereka akan dikirim ke daerah yang akses jalannya tidak mudah.

"Mereka akan menempati daerah perbatasan seperti di Kapuas, KalimantanBarat yang berbatasan dengan Malaysia dan Papua yang berbatasan dengan Papua Niugini hingga Indonesia Timur yang berbatasan dengan TimorTimur," tuturnya.

Setelah melewati berbagai tahapan seleksi, Usman menambahkan, Tim Nusantara Sehat akan diberangkatkan pada pertengahan April 2015, berdasarkan penempatan masing-masing.

Melalui program Nusantara Sehat diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan angka penyakit tidak menular, serta menerapkan pola hidupbersih dan sehat di masyarakat.

"Program Nusantara Sehat ini penekanannya pada kegiatan promotif dan preventif. Kegiatan dilakukan secara tim dengan tenaga kesehatan lain yang ada di wilayah tersebut" kata Usman menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Mengaku lelah menjadi "watch dog", Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparingga mengubah paradigma lembaga yang dipimpinnya dari bersikap reaktif menjadi preventif. Untuk itu, kegiatan yang bersifat pembinaan akan diperbanyak.

"Sikap reaktif yang selama ini kami lakukan ternyata tak selalu efektif mengatasi masalah penyimpangan standar keamanan obat dan makanan. Karena hukum pun tidak membuat efek jera," kata Roy dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPOM, di Jakarta, Senin (16/3).

Acara yang dibuka Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek ini akan berlangsung hingga Kamis (19/3) mendatang.

Roy mengatakan, pihaknya selama ini lebih banyak bersikap reaktif terhadap para pelanggar standar keamanan obat dan makanan. Dalam lima tahun mendatang, sikap tersebut akan diubah ke arah preventif.

"Lima tahun mendatang kami ubah paradigma BPOM menjadi lebih proaktif. Mengajak industri baik skala besar maupun skala rumahan untuk membuat produk obat dan makanan sesuai dengan CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dan good manufacturing practices (GMP)," ujarnya.

Karena disadari, lanjut Roy Sparingga, penegakan hukum yang seharusnya bisa membuat efek jera, ternyata tidak sesuai harapan. Karena kasus penggunaan barang berbahaya dalam obat dan makanan tetap marak setiap tahunnya.

"Pengawasan yang kita lakukan fokus memperbaiki standar cara produksi obat dan makanan. Ke depan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang obat-obatan akan diberikan porsi perhatian lebih besar," katanya menegaskan.

Selain itu, ditambahkan Roy, pihaknya juga akan bersinergi dengan kebijakan pangan dan obat di daerah, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, dan anggaran pembinaan yang cukup. (TW)

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Stef Bria Seran, mengatakan kemitraan Indonesia-Australia melalui program "Australia Indonesia Partnership for Maternal And Neonatal Healt" (AIPMNH) atau program kesehatan ibu dan bayi baru lahir berdampak positif.

"Dampak dari kemitraan yang dibangun sejak 2008 itu di bidang kesehatan terutama pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) lebih nampak dirasakan jutaan ibu dan bayi di 14 kabupaten di NTT yang mejadi sasaran dari program AIPMNH," katanya pada Workshop Penguatan Jurnalis Kupang untuk advokasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kupang, Kamis.

Ia menyebut fakta dari dari dampak kemitraan kedua negara tetangga itu pada tingkat kematian ibu di NTT yang sebelumnya adanya program kemitraan itu (2008) tergolong tinggi di Indonesia yaitu mencapai 330 orang hingga menjelang berakhirnya program tersebut pada Juli 2015, turun menjadi 159 orang per setiap 1.000 kelahiran.

"Ini perlu diapresiasi, karena berkat kebijakan dari Negara Kanguru itu yang telah memberi anggaran untuk terselenggaranya program penguatan, pemberdayaan serta penyelamatan melalui tim dan tenaga teknis dilapangan dalam rangka implementasi rencana dan program kerja yang telah disepakati dan ditetapkan bersama," katanya.

Meskipun juga harus diakui bahwa dibalik kesuksesan bersama mitra kerja Dinas Kesehatan setempat menurunkan angka kematian ibu, karena tingkat kesadaran para ibu hamil untuk melahirkan pada fasilitas kesehatan yang telah tersedian itu mencapai 87 persen, juga masih menyisakan persoalan tingkat kematian bayi yang belum menggembirkan di NTT.

Hal ini (tingkat kematian bayi) dibenarkan oleh Manager Transisi AIPMNH NTT Dr Henyo Kerong dan Staf program John Th Ire bahwa tingkat kematian bayi di NTT dalam lima tahun terakhir belum menggembirakan (angkanya fluktuatif--naik turun) dari tahun ke tahun.

"Tingkat kematiannya masih kematian bayi di NTT mencapai 1.274, namun pada 2009 turun menjadi 1.215 orang. Tahun 2010 naik lagi menjadi 1.305 orang, namun pada 2011 turun menjadi 1.272 orang bayi," katanya.

Berikut mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka--Flores Tengah itu menagatakan pada 2012, kasus kematian bayi meningkat menjadi 1.350 orang, namun pada 2013 turun lagi menjadi 1.286 orang, dan pada tahun 2014 turun lagi menjadi 1.282 orang per 1.000 kelahiran yang hidup.

"Ini (tingkat kematian bayi) di NTT memang masih fluktuatif, bahkan tergolong tinggi jika dikaitkan dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yang hanya boleh mencapai 230 orang per 1.000 kelahiran yang hidup," katanya.

Namun menurut dia, sukses menurunkan tingkat kematian ibu pada saat melahirkan tidak lantas membuat sekitar 5,1 juta penduduk di NTT cepat puas atau belum menggembirakannya tingkat kematian bayi di NTT dalam kurun waktu tertentu itu membuat putus asa dan tidak lagi berjuang melawan dan menghapus stigma itu.

Ia yakin kompilasi cerita sukses yang telah dirangkum lembaga swadaya masyarakat internasional yang telah peduli akan kesehatan bagi masyarakat daerah pedalaman akan menjadi motivasi dan dan dorongan untuk melanjutkan perjuangan yang akan segera ditinggalkan dan berganti program dengan nama baru, tetapi masih dalam konteks kesehatan.

sumber: http://www.antaranews.com/